NTB telah siap menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), ditandai dengan aksi bersih-bersih alat peraga kampanye di acara Car Free Day di Jalan Udayana, Mataram
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum menggelar aksi bersih bersih Alat Peraga Kampanye.
Kegiatan bersih-bersin alat peraga kampanye itu dalam rangkaian HUT Korpri ke 53 dan HUT NTB ke 66, dalam tahapan masa tenang Pilkada, di kawasan Car Free Day jalan Udayana Mataram, Minggu (24/11/24).
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dr Najamudin Amy, mewakili mengatakan aksi ini dilakukan serentak di seluruh kabupaten/ kota.
” Ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman dan tenang bagi masyarakat sebelum mencoblos pada hari Rabu tanggal 27 Nopember mendatang,” katanya.
Ditambahkannya, selain melakukan aksi bersih-bersih itu, masyarakat yang hadir di CFD Udayana diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politiknya dengan sosialisasi dan himbauan yang dilakukan para stakeholder Pemilu hari ini.
Sementara Ketua Bawaslu, Itratip mengingatkan agar masyarakat mendatangi Tempat Pemungutas Suara (TPS) di lingkungan masing masing.
“Datang ke TPS dan hak pilih jangan digunakan untuk politik transaksional karena suara kita menentukan masa depan kita lima tahun kedepan,” tegasnya.
Hadir pula para Kepala OPD, Sekwan DPRD, para Direktur RS dan beberapa perwakilan Forkopimda bergerak bersama menyusuri jalan Udayana sampai ke bundaran lama.
Dan menurunkan beberapa alat peraga kampanye seperti baliho dan stiker yang masih terpampang di sejumlah titik. jm
Tim Pemenangan Luthfi-Wahid Dikukuhkan
Pasangan Lutfi-Wahid berpesan, agar tim dan relawan, untuk tidak terpaku dengan struktur formal tim pemenangan yang dikukuhkan
LOTIM.LombokJournal.com ~ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, H. M. Syamsul Luthfi – H. Abdul Wahid atau yang dikenal dengan Luthfi-Wahid mengukuhkan tim pemenangan, baik tim kabupaten, koordinator wilayah (Korwil), koordinator kecamatan (Korcam) dan relawan di Gedung Birrul Walidain NWDI Pancor, Rabu (18/09/24)
Syamsul Luthfi berpesan agar tim dan relawan menghindari sikap dan ungkapan yang bisa menimbulkan kebencian.
Pengukuhan tim pemenangan tersebut sekaligus mengamanahkan kepada tim untuk berusaha merangkul dengan cara-cara elegan dan menghindari hoaks.
Bersimpati kepada masyarakat, menurut Syamsul Luthfi, merupakan cara-cara terpuji untuk meraih dukungan.
‘’Kita tidak dapat memberikan janji apapun kepada masyarakat, kecuali masa depan yang lebih baik,’’ kata cucu pahlawan nasional Almagfurulahu Maulana Syeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid itu.
Kepada tim dan relawan, Syamsul Luthfi yang juga mantan Ketua DPRD Lotim dan Wakil Bupati Lotim itu mengharapkan para relawan untuk tidak terpaku dengan struktur formal tim pemenangan yang dikukuhkan.
‘’Silakan mereka yang memiliki kesempatan untuk turun, turun dan dekati masyarakat, tidak perlu saling tunggu. Utamakan fungsi, bukan struktur,’’ katanya.
Dia mengatakan, keinginannya agar Lombok Timur maju dan masyarakat menjadi sejahtera. Berangkat dari ‘nawaitu’ itu dia memberanikan diri masuk gelanggang pertarungan politik Lombok Timur.
‘’Kita ingin Lotim maju dan berkembang. Potensi Lotim sangat banyak yang harus digali dan dikembangkan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat,’’ tuturnya.
Menurut Anggota DPR RI dua periode ini, tak ada waktu bagi tim untuk berleha-leha.
‘’Tak ada waktu untuk bermalas-malasan, meski hasil survey pasangan Luthfi – Wahid nomor satu dibandingkan paslon lain,’’ katanya.
Sebagai legislator NTB di Senayan, demikian Luthfi, dia memahami dinamika pengambilan kebijakan pemerintah pusat untuk dialokasikanke daerah.
Luthfi – Wahid berniat menjadikan Lotim sebagai daerah percontohan di NTB, berkembang dan tumbuh dalam berbagai sektor peningkatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
‘’Karena itu tidak ada yang bisa dijanjikan, selain masa depan Lotim yang lebih baik,’’ katanya.
Luthfi berpesan untuk tidak menjelekkan paslon lain.
‘’Sebab kita belum tentu lebih baik dari mereka,’’ katanya.
Tak lupa Syamsul Luthfi berharap agar masyarakat Lombok Timur juga nantinya memilih calon gubernur NTB dari Lotim.
Sementara Ketua Umum Pemenangan Luthfi – Wahid, TGH. Yahya Ibrahim Al Madani menyemangati para tim pemenangan dan relawan dengan semangat optimisme untuk menang.
‘’Karena terus terang, kalau kita kalah, sungguh sangat jelek, malu sekali,’’ katanya.
Jadi, bagi Tuan Guru Moyot, apa pun yang terjadi, tim harus memenangkan Luthfi – Wahid. adv
Peran Media Menjaga Kondusivitas Pilkada
Kadis Kominfo menekankan, peran media yang netral, krusial dalam mencegah potensi konflik dan perpecahan di masyarakat.
MATARAM.LombokJournal.com ~ Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB Dr. Najamudin Amy, S.Sos, MM, menyoroti peran strategismedia dalam menjaga netralitas dan kredibilitas selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Dalam Forum Diskusi MIO Indonesia NTB Dr. Najamudin menegaskan rwekait peran media. Peran media memiliki tanggung jawab besar menyampaikan informasi yang obyektif, akurat, mendidik dan tidak memihak.
“Di tengah dinamika Pilkada, media memegang peran strategis sebagai penjaga stabilitasinformasi. Media harus mampu menyajikan berita yang tidak hanya akurat dan faktual, tetapi juga netral dan tidak berpihak pada satu golongan tertentu,” tuturnya.
Ia menekankan peran media yang netral, krusial dalam mencegah potensi konflik dan perpecahan di masyarakat.
Menurutnya, media yang berintegritas akan berkontribusi pada terciptanya suasana kondusif selama Pilkada, serta memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan adil.
“Media harus menjadi pilar utama dalam mendukung Pilkada yang demokratis dengan menyajikan informasi yang edukatif dan menenangkan, sehingga masyarakat bisa membuat keputusan yang bijak berdasarkan fakta, bukan opini yang bias,” tandasnya.
Dijelaskannya, kepercayaan publik terhadap media semakin kuat jika media konsisten menjaga netralitasnya.
“Kunci utama keberhasilan Pilkada yang damai dan demokratis adalah informasi yang obyektif dan netral dari media. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh insan pers untuk terus berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik yang berimbang dan beretika,” imbuhnya.
Selain itu, dirinya mengatakan bahwa peran media sebagai edukator. Menurutnya, media tak hanya memberitakan, media harus mulai menyertakan artikel-artikel edukatif untuk mencerdaskan masyarakatdan meredam informasi-informasi yang bias.
“Peran media tidak hanya sebatas menyajikan berita, tetapi juga menyediakan artikel edukatif yang dapat mencerdaskan masyarakat. Melalui konten yang mendidik, media dapat membantu publik memahami isu-isu penting dengan lebih baik, sehingga mereka dapat membuat keputusan bijak,” pesannya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua MIO NTB Feriyal Mukmin Pratama menyampaikan keberadaan media sebagai pelopor informasi.
Dikatakannya, peran media harus bisa menyajikan informasi yang berimbang, untuk menghasilkan produk berita yang bisa dipercaya tanpa ditunggangi kepentingan yang mengorbankan kode etik jurnalistik.
“Media bisa menyajikan informasi yang berimbang, agar produk berita yang dihasilkan dapat dipercaya dan tidak dipengaruhi kepentingan yang mengorbankan kode etik jurnalistik.”
Adapun Forum Diskusi Publik MIO Indonesia NTB dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk pimpinan media online yang tergabung dalam MIO NTB, serta perwakilan dari Korem 162 Wira Bhakti, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kesbangpol, Polda NTB, Bawaslu NTB, dan Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB.
Komitmen bersama mendukung peran media yang netral dan edukatif dalam menyukseskan Pilkada yang demokratis. mio
Potensi Pasangan MOFIQ Menang dalam Pilkada Sumbawa 2024
Kombinasi pengalaman eksekutif dari Haji Mo dan pengalaman legislatif dari Abdul Rafiq, dapat menciptakan potensi pasangan yang saling melengkapi
MATARAM.LombokJournal.com ~ Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 memberikan penilaian positif terhadap pasangan H Mahmud Abdullah dan Abdul Rafiq, yang dikenal sebagai MOFIQ.
Menurut Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, pasangan ini memiliki potensi tak tertandingi dalam memenangkan kepercayaan pemilih dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa 2024.
Finarwanto menegaskan bahwa memberikan mandat pada pasangan MOFIQ tidak hanya akan memastikan kontinuitaskepemimpinan, tetapi juga membawa energi baru untuk masa depan yang lebih baik bagi Sumbawa.
”Bagi para pemilih di Sumbawa, memberikan mandat dan amanah pada pasangan MOFIQ, tidak hanya menjadikan mereka mendapatkan kontinuitas kepemimpinan, tetapi juga energi baru untuk masa depan (Sumbawa) yang lebih baik,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, Rabu (24/4/2023).
Analisis dari Mi6 menunjukkan bahwa sejak munculnya pasangan MOFIQ, antusiasme masyarakat Sumbawa terus berkobar. Kedua figur ini, dengan pengalaman dan energi baru yang mereka bawa, dianggap sebagai harmoni yang sempurna oleh analis politik.
Haji Mo, Bupati Sumbawa petahana, telah mengabdikan dirinya dalam berbagai jabatan strategis di bidang birokrasi sejak tahun 1983. Abdul Rafiq, Ketua DPRD Sumbawa, juga telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai politisi dengan rekam jejak yang gemilang.
Abdul Rafiq, selain memiliki pengalaman sebagai pemimpin legislatif, juga dikenal memiliki jaringan politik yang luas di Sumbawa. Kombinasi antara pengalaman eksekutif Haji Mo dan pengalaman legislatif Abdul Rafiq dianggap dapat menciptakan pasangan yang saling melengkapi.
Parangan ini akan mampu bekerja sama dalam merumuskan kebijakandan mengatasi tantangan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
”Kombinasi antara pengalaman eksekutif dari Haji Mo dan pengalaman legislatif dari Abdul Rafiq, dapat menciptakan pasangan yang saling melengkapi. Keduanya dapat bekerja sama dengan baik dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program-program pembangunan, dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan efektif,” kata Didu
Pasangan MOFIQ, sebagai bupati petahana dan ketua DPRD, dihadapkan pada ekspektasi tinggi dari pemilih Sumbawa. Harapan akan kontinuitas pembangunan dan kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang berdaya guna menjadi fokus utama pemilih. Namun, mereka juga diingatkan bahwa tantangan besar menanti, dan mereka perlu mengelola ekspektasi publik dengan bijaksana.
Dengan kombinasi pengalaman, integritas, dan dukungan yang solid, pasangan MOFIQ memiliki potensi besar untuk memenangkan kepercayaan pemilih di Kabupaten Sumbawa.
Jika mampu mengelola harapan pemilih dengan baik dan mengimplementasikan program-program konkret, mereka dapat menjadi kekuatan tak terbantahkan dalam Pilkada Sumbawa 2024.
”Jika mampu melakukan hal tersebut, pasangan MOFIQ memiliki potensi yang sangat besar untuk meraih dukungan yang kuat dan memenangkan kepercayaan pemilih di Kabupaten Sumbawa.” tukas Didu.me
Pj Gubernur menginisiasi lokakarya (workshop) peliputan Pilkada bagi jurnalis di Nusa Tenggara Barat
MATARAM.LombokJournal.com ~ Setelah Pemilihan Presiden, fokus peliputan media berpindah ke pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sebuah tahapan krusial dalam proses demokrasi.
Drs HL Gita Ariadi, MSi, Penjabat Gubernur, selain menerima audiensi Dewan Pers di Pendopo Gubernur pada Selasa (23/04/24), tetapi juga menginisiasilokakarya peliputan Pemilu bagi jurnalis di Nusa Tenggara Barat.
Miq Gita menekankan pentingnya peningkatan kompetensi jurnalis dalam peliputan Pilkada untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman selama proses berlangsung.
“Ketika proses pilpres berlangsung, NTB tetap dalam keadaan aman terkendali, mungkin karena jarak emosionalnya yang jauh. Namun, situasinya berbeda dengan Pilkada yang akan memilih pemimpin langsung dan serentak di sepuluh kabupaten/kota,” ungkapnya.
Menurutnya, kedekatan emosional dalam Pilkada dapat mengakibatkan penggumpalan dukungan antar entitas yang besar, yang berpotensi memiliki dampak yang berbeda dengan Pilpres atau Pileg yang lebih bersifat perseorangan.
Oleh karena itu, dukungan media dan pemberitaan yang berkualitas dalam penyelenggaraan Pilkada diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan melalui lokakarya penguatan kapasitas ini.
Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, menyoroti pentingnya peran Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung keterbukaan data dan informasi, yang harus diiringi dengan program meningkatkan kapasitas media dan jurnalis.
“Kerja sama yang profesionalantara pemerintah dan media harus saling menguntungkan. Karena kualitas media yang buruk juga akan merugikan pemerintah,” tandasnya.
Ia juga berharap agar cara komunikasi politik dalam demokrasi semakin dewasa sehingga dinamika yang terjadi dapat diintegrasikan peliputan media. Sehingga tercipta kondusifitas dalam penyelenggaraan Pilkada.
Hadir dalam kegiatan tersebut, pimpinan DPRD, perwakilan TNI/ Polri, lembaga pemerintah, pers dan beberapa kepala OPD terkait. jm
M16: Penjabat Kepala Daerah tahun 2023 Wajib Sosok Netral
Penjabat Kepala Daerah yang ditempatkan jelang pemilihan Kepala Daerah harus netral, tidak berpihak kepada siapa pun yang ikut kontestasi politik,
MATARAM,lombokjournal.com ~ -Pemerintah agar hati-hati menunjuk penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan pada 2023 di NTB.
Netralitas para Penjabat Kepala Daerah tersebut adalah prioritas utama selain integritas dan rekam jejak mereka.
Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6 Bambang Mei Finarwanto mengingatkan itu di kantornya di Mataram, Rabu (9/2/2022).
“Pejabat yang ditempatkan itu harus yang benar-benar netral. Tidak berpihak kepada siapapun nanti yang ikut dalam kontestasi politik,” katanya.
Pada 19 September 2023, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB akan berakhir masa jabatannya. Mengingat Pilkada berikutnya baru digelar pada 27 November 2024, maka pemerintah akan menunjuk Penjabat Gubernur untuk Provinsi NTB.
Penjabat ini akan bertugas hingga terpilihnya kepala daerah defenitif berikutnya. Selain di tingkat provinsi, penjabat kepala daerah juga harus disiapkan di Lombok Timur dan juga di Kota Bima. Di kedua daerah ini, bupati dan wali kotanya akan berakhir masa jabatannya pada 26 September 2023.
“Pemerintah harus selektif. Jangan lupa, penjabat kepala daerah ini memiliki kewenangan yang sama seperti kepala daerah defenitif. Karena itu, sosok yang ditunjuk haruslah yang paham pemerintahan dan punya leadership,” kata Bambang mengingatkan.
Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka Penjabat Gubernur akan diajukan Kementerian Dalam Negeri lalu dipilih langsung oleh presiden. Sementara, untuk Penjabat Bupati dan Wali Kota, diajukan oleh Gubernur dan dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri.
Dalam mekanismenya, akan diajukan tiga nama, dan dari tiga nama tersebut akan ditetapkan satu nama Penjabat Kepala Daerah.
Penjabat Bupati atau Wali Kota, akan diangkat dari pimpinan tinggi pratama setingkat eselon dua.
Sedangkan Penjabat Gubernur akan berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya setingkat eselon satu.
Dalam struktur pemerintahan, jabatan ini setingkat dengan direktur jenderal, sekretaris jenderal, kepala badan, sekretaris menteri, atau staf ahli menteri serta jabatan lainnya yang setara.
Bambang Mei menegaskan, Penjabat Kepala Daerah yang tidak netral akan berimplikasi pada kualitas pemilu mendatang. Sebab, Penjabat Kepala Daerah yang tidak netral tersebut bisa saja berpihak pada kekuatan politik tertentu.
“Akan menjadi sangat berbahaya kalau misalnya yang ditempatkan itu posisinya tidak netral dan berpihak pada suatu kekuatan politik tertentu,” kata pria yang karib disapa Didu ini.
Tantangan yang akan dihadapi para Penjabat Kepala Daerah ini juga menurut Didu tidak akan ringan.
Sebab, tak ada yang dapat memastikan apakah pada 2023 pandemi Covid-19 sudah berakhir atau belum.
Karena itu kata Didu, mutlak selain netralitas, maka pemahaman Penjabat Kepala Daerah pada pengelolaan pemerintahan dan leadership menjadi sangat penting. Sebab, mereka berpotensi masih akan memimpin dalam situasi krisis.
“Dalam hal ini, integritas dan rekam jejak Penjabat tersebut menjadi sangat penting,” tandas Didu.
Mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini juga mengingatkan, meski dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah, program-program strategis di pemerintahan juga harus tetap berjalan.
Karenanya, para pejabat kepala daerah tersebut sudah pasti akan memiliki peran yang sangat sentral.
“Penjabat Kepala Daerah akan menjadi kunci efektivitas dan kesinambungan pemerintahan berikutnya setelah Kepala Daerah defenitif terpilih,” kata Didu.***
Iwan Panjidinata Kembali Pimpin Partai Gerindra KSB
Sebelumnya Iwan memimpin Partai Gerindra KSB, karena dicalonkan saat pemilihan Pilkada KSB 2015 ia mundur, sekarang ia kemabali pimpin Partai Gerindra KSB sebagai bagian konsolidasi Partai
MATARAM.lombokjournal.com ~ Iwan Panjidinata kembali memimpin DPC Partai Gerindra Kab. Sumbawa Barat, menggantikan Ketua DPC sebelumnya, yaitu Mustafa HMS.
Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor: 09-0192/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tertanggal 14 September 2021.
H. Bmbang Kristiono (HBK)
Penyerahan SK pergantian personalia DPC Partai Gerindra Kab. Sumbawa Barat (KSB) tersebut dilakukan Ketua Badan Pengawas dan Disiplin DPP Partai Gerindra H. Bambang Kristiono (HBK) di Mataram, Jumat (17/12/21) malam.
SK tersebut diterima langsung oleh Iwan Panjininata secara langsung. SK ditandatangani langsung Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, H. Ahmad Muzani.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini memastikan, pergantian tersebut merupakan bagian dari konsolidasi dan penguatan Partai di Bumi Pariri Lema Bariri, mengingat agenda-agenda politik yang akan dihadapi Partai dalam waktu yang tak terlalu lama.
HBK juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Partai secara tertib dan modern.
Mengenai rencana proses pergantian antar waktu salah seorang anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat yang disebut sakit, menjadi sorotan beberapa pihak di KSB.
Iwan Panjidinata sendiri pernah memimpin DPC Partai Gerindra KSB sebelumnya. Ia pernah terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD.
Namun, pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kab. Sumbawa Barat tahun 2015, Iwan dicalonkan Partainya ikut dalam kontestasi Pilkada untuk posisi calon Wakil Bupati berpasangan dengan H. Mala Rahman.
Namun, pasangan ini hanya memperoleh posisi ketiga dari tiga pasangan calon.
Karena mencalonkan diri, sesuai UU Pilkada, Iwan kemudian harus mundur dari keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat. Penggantinya dilantik pada tahun 2015.
Belakangan, posisi Iwan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra KSB berganti ke Mustafa HMS, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Sumbawa Barat.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Prov. NTB Ali Al Khairy mengatakan, pergantian pucuk kepemimpinan ini adalah hal yang lumrah dan biasa dalam sebuah organisasi termasuk Partai politik.
Partai Gerindra, kata Ali, adalah rumah besar, yang banyak kamarnya. Sehingga Ia menyebut, pergantian ini semata hanya pindah kamar saja.
Sementara tugas, pengabdian, dan tanggungjawab semua kader adalah masih sama.
“Yang paling penting adalah tugas untuk memenangkan agenda-agenda politik mendatang. Ada pemilihan legislatif, ada pemilihan presiden, ada juga pemilihan kepala daerah,” katanya.
Selain Iwan, Merliza juga ditunjuk menjadi Sekretaris dan Ikhsan Musa Mahdi sebagai Bendahara DPC Partai Gerindra Kab. Sumbawa Barat.
Dietapkan pula sepuluh Wakil Ketua, empat Wakil Sekretaris, dan dua Wakil Bendahara.
Terkait posisinya yang kini kembali memimpin DPC Partai Gerindra KSB, Iwan mengatakan, dirinya akan langsung konsolidasi dengan kepengurusan di tingkat Anak Cabang setelah menerima Surat Keputusan DPP tadi malam.
Penguatan PAC menjadi prioritasnya, karena manakala PAC di setiap Kecamatan di Kab. Sumbawa Barat memiliki positioning kuat, maka hal itu juga akan menjadikan DPC Partai Gerindra KSB juga menjadi kuat.
Selain itu, pengelolaan kepartaian yang tertib juga akan menjadi atensinya. Termasuk soal proses PAW salah satu anggota DPRD Partai Gerindra yang mejadi sorotan.
“Kami juga menyiapkan target-target untuk pemenangan Partai ke depan,” kata Iwan.
Pihaknya menargetkan, perolehan kursi Partai Gerindra di KSB bisa meningkat menjadi empat kursi pada pemilihan legislatif tahun 2024.
Pada Pemilu 2019 lalu, Partai Gerindra memperoleh dua kursi. Jumlah tersebut berkurang satu kursi dibanding perolehan suara pada Pileg 2014.
Saat Partai Gerindra memperoleh tiga kursi, Iwan menjadi Ketua DPC.
“Di KSB ini ada tiga daerah pemilihan. Kalaupun nantinya pada prosesnya Partai Gerindra hanya mendapatkan satu kursi di tiap daerah pemilihan di Pileg 2024, maka itu berarti sudah menjadi perbaikan dari perolehan kursi saat ini,” kata Iwan. (*)
Pilkada 2020 Terpantau Masih Aman
MATARAM.lombokjournal.com –
Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB menyebut, Pemilihan Umum Kepala Daerah di NTB terpantau kondusif.
Karena sejauh ini, belum adanya gejolak yang ditimbulkan hingga saat ini.
Plt. Bakesbangpoldagri NTB Subhan Hasan mengatakan, belum adanya konflik yang terlihat karenan pihak Baksebangpoldagri, Polda, TNI serta tokoh masyarakat,tokoh Agama bersinergi untuk membuat Pilkada 2020 ini tetap Aman.
Subhan Hasan menjelaskan, meskipun hingga kini situasi masih kondusif tapi pihaknya akan tetap mengawasi serta mengamankan proses pemilukada baik itu sebelum atau sudah penetapan pemenang.
“Yang paling rentan terjasinya konflik yakni pada saat penghitungan suara dan penetapan pemenang,dimana ada calon kada ada yang tidak siap kalah biasnya pendukungnya suka ribut disnilah kita berperan,”ujarnya, Jumat (6/11)
Menurut Subhan, Wilayah potensi ,yang dipetakan tingkat kerawannanya yakni wilayah Kabupaten Bima,Dompu dan Lombok Utara.
“Kita petakan itu di wilayah Kab Bima, Dompu dan KLU, inilah wilayah yang memerlukan energi ekstra dalam pengamanan,” jelasnya.
Seperti di ketahui Konflik yg sering terjadi pada saat Pilkada yakni isu black campaign, penyebaran berita yang belum tentu kebenarannya atau bohong (hoax).
“Penyebaran berita hoax di lapangan, ada yang sling lempar isu black campaign, hoax, perlu diantisipasi meskipun disetiap pagrlaran pemilu hal tersebut selalu ada,” katanya.
