Siapkan Caleg petarung ideologis, PDI Perjuangan pasang target tinggi untuk meraih kursi DPR RI untuk Dapil di NTB pada Pemilu 2024

MATARAM.LombokJournal.com ~ Mesin partainya dipanaskan, dan PDI Perjuangan mencanangkan target tinggi pada Pemilu 2024. Partai berlambang banteng itu menargetkan kursi DPR RI di dua Dapil di Nusa Tengara Barat dapat terisi. 

Sedang untuk DPRD Provinsi NTB, targetnya menambah tiga kursi dari perolehan Pemilu 2019.

Hal itu terungkap saat DPD PDIP NTB menggelar Rakor Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Legislatif DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang digelar di kantor DPD PDIP NTB di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, Selasa (28/03/23) sore hingga petang.

BACA JUGA: Waspada, NTB akan Alami Musim Kemarau Lebih Awal

Rakor tersebut dihadiri Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, yang membuka langsung kegiatan tersebut. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hadir bersama Ketua DPP Bidang Industri, Ketenegakerjaan dan Jaminan Sosial, Nusyirwan Soejono. 

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H Rachmat Hidayat menegaskan, kedisiplinan dalam berpartai harus terus dijunjung para kader. 

Sebagai contoh, ketika kegiatan dijadwalkan pada pukul 13.00 WITA, maka kader sudah seharusnya bersiap sebelum pukul 13.00 WITA.

“Kader PDIP di NTB harus melihat dan meniru Pak Djarot dan Pak Nusyirwan yang sudah berkeliling ke semua daerah di Indonesia, tapi bisa datang ke NTB tepat waktu,” kata Rachmat.

Ditegaskan, menjunjung tinggi kedisiplinan adalah dedikasi seorang pemimpin. Rachmat tak akan pernah berhenti menuntut dedikasi tersebut dari seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Bumi Gora.

Anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok ini pun memberi contoh, bagaimana dirinya terus menanamkan sikap disiplin dalam berpartai. 

Salah satunya misalnya, Rachmat mengajak kader PDIP NTB untuk berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar dan Makam Gus Dur di Jombang. Saat kunjungan itu, rombongan NTB disambut oleh Ketua DPRD hingga Wali Kota Blitar.

“Jadi izin Pak Djarot, karena disipilin harus terus ditegakkan di NTB, maka model kepemimpinan yang sedikit keras untuk semata-mata mendidik para kader agar tertib harus saya lakukan,” ujar Rachmat.

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Desak Pemda Siapkan Anggaran Pemulangan Jenasah

Ia menegaskan, sikap tegas dan tertib yang selama ini dilakukan dalam kepemimpinan partai di NTB, adalah buah sikap sayang dan peduli Rachmat pada para kadernya.

Terkait proses penjaringan calon DPR, DPRD provinsi hingga Kabupaten/Kota, Rachmat menjelaskan, pihaknya telah melakukan empat kali pleno, yang berpatokan pada Peraturan Partai Nomor 25-A.

Rachmat membuat kebijakan, agar daerah pemilihan (Dapil) yang kosong bisa terisi, maka pihaknya mewajibkan dapil yang terisi untuk membantu dapil yang kosong tersebut. 

Terlebih, dari delapan dapil di Provinsi NTB, pihaknya menargetkan dapat meraih tujuh kursi di Pemilu 2024. Itu artinya, ada peningkatan jumlah tiga kursi dari  pemilu tahun 2019. 

PDIP NTB pun kini sudah merekrut caleg dari berbagai latar belakang. Termasuk dari tokoh agama. PDI Perjuangan NTB kini juga punya tokoh Bamusi yang dicalonkan di kursi DPR RI.

“Untuk di Loteng kita juga sudah merekrut tokoh NU dan Muhammadiyah untuk masuk sebagai caleg,” ungkap Rachmat.

Untuk perebutan kursi DPR RI di Dapil Pulau Sumbawa, pihaknya menugaskan Bupati KSB, HW Musyaifirin untuk bergerak sebagai Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) untuk bisa meraih satu kursi di DPR RI di Pemilu 2024. 

“Kalian harus pahami, jika Pak Jokowi sudah datang ke Bima, juga Sumbawa dan KSB di Pulau Sumbawa. Itulah simbol, kader partai harus bergerak untuk merebut kursi di Pulau Sumbawa,” tandasnya.

Kerja-kerja luar biasa juga kata Rachmat dilakukan di Lombok Timur sehingga juga bisa kembali seperti tahun 1987, saat dirinya memimpin PDIP di sana hingga tahun 1999. 

Saat itu, kursi di Lotim bisa diraih sebagai Wakil Ketua DPRD.

BACA JUGA: Pesan Ramadhan: Tidak Ada yang Abadi Semua Pasti Berlalu

Petarung Ideologis

Sementara itu, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya menargetkan  rakor Penjaringan dan Penyaringan Bacaleg di semua wilayah Indonesia bisa tuntas akhir bulan ini. Penempatan para bacaleg harus merujuk pada peraturan partai. Selain itu, para caleg PDIP itu, wajib menjadi petarung ideologis. 

“Yang utama itu, bacaleg  yang harus  ditempatkan adalah sosok yang bisa meraih kursi. Kenapa saya ingatkan hal ini, sebab ada kecenderungan di banyak tempat, caleg kita bertempur dengan kawannya sendiri,” ungkap Djarot.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyarankan agar suara partai dapat bertambah dengan target yang sudah ditentukan, tentunya pembagian wilayah antarcaleg harus menjadi hal yang utama.

Selain itu, para caleg yang hanya memikirkan zona aman dan bersikap egois harus perlu dipertimbangkan untuk dicalonkan di Pemilu 2024. 

Sebab, Djarot menargetkan bahwa di DPR RI dapil Pulau Sumbawa harus bisa terisi.

Selanjutnya, DPRD NTB yang memiliki delapan dapil, harus dapat meraih satu kursi per dapilnya. Begitu pun di Kota Bima yang memiliki empat dapil, harus setiap dapilnya terisi.

“Termasuk juga di Kabupaten Bima, Lombok Tengah. Intinya, semua dapil itu harus terisi, dan itu akan kita cek. Ini karena tahun 2024, kita ingin menjadi pemenang pemilu. Maka, penempatan caleg itu jangan asal-asalan,” tegas Djarot. 

Terkait tipologi NTB yang masuk katagori daerah agamis. Djarot memastikan hal itu menjadi peluang bagus bagi para kader PDIP NTB untuk bisa bekerja meraup suara. Asalkan daerah basis bisa tetap dikelola. 

Selanjutnya,  jiwa PDIP sebagai partai yang bisa mengayomi siapapun. Utamanya, adalah kaum minoritas harus terus digelorakan oleh bacaleg di masyarakat.

“Jadi, kerja bacaleg jika ingin partai meraup kursi besar adalah dengan banyak berbagi bersama rakyat. PDIP butuh butuh petempur idiologis, yang selalu bonding bersama rakyat. Pokoknya, kader NTB jangan pesimistis, tetap berkerja seperti yang dilakukan Pak Haji Rachmat Hidayat selalu bersama rakyat,” tandas Djarot. 

BACA JUGA: Parpol Pendatang Baru, Sulit  Dapat Dukungan di Pemilu 2024

Bahaya Khilafah

Dalam kesempatan itu, Djarot juga meminta para kader PDIP untuk terus membumikan salam Pancasila yang dikenalkan oleh Ketua Umum DPP PDIP, Hj Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP. 

Hal ini lantaran banyak masyarakat sudah terbius dengan idiologi lain. Parahnya, anak muda saat ini, sudah mulai tidak paham akan  idiologi Pancasila 

Djarot lantas membuka hasil Survei SMRC yang menyebutkan, sistem khilafah sangat diterima baik dan disetujui oleh warga di Pulau Sumatera dengan raihan 48 persen. Selanjutnya di Pulau Sulawesi, ada sekitar 43 persen yang setuju akan sistem khilafah. Dan berikutnya di urutan ketiga adalah wilayah Jawa Barat.

Hasil survei ini kata Anggota DPR RI ini jelas memperlihatkan, idiologi khilafah untuk mengembalikan bangsa Indonesia sebagai negara Islam yang sejak era Bung Karno memang ada, kini mulai tumbuh kembali.

BACA JUGA: Ulama Jangan Jauhi Politik, Ini Harapan Bang Zul

“Maka, hasil survei itu jadi alarm untuk kita para kader yang jelas berideologi Pancasila, untuk melawan hal-hal yang berlawanan dengan konstitusi negara,” jelas Djarot Saiful.***

Parpol pendatang baru butuh kerja extra ordinary, Mi6 prediksi Pemilu 2024 di NTB menjadi sangat sulit bagi parpol pendatang baru

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemilu 2024 tidak akan mudah bagi partai politik pendatang baru. Kursi DPR RI dari NTB diyakini masih akan digenggam oleh partai pemegang parlementary threshold saat ini. 

Sementara partai pendatang baru, ajang pertarungan mereka diyakini hanya di level DPRD kabupaten dan DPRD Provinsi.

Prediksi peroleh kursi itu disampaikan Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Senin (13/02/23).

BACA JUGA: Prediksi MI16, 50 Persen Petahana DPD RI Dapil NTB Bakal Out

“Masyarakat sekarang sudah semakin dewasa dalam menilai partai politik. Pemilih sudah cerdas. Pemilu 2024 akan menjadi sangat sulit bagi partai pendatang baru, apalagi untuk partai yang fakir investasi sosial,” kata Bambang Mei.

Mantan ekskutif Walhi NTB dua periode yang karib disapa Didu ini menegaskan, partai politik pendatang baru yang meraih dukungan hanya mengandalkan nama besar dari tokohnya, akan terjebak romantisme masa lalu.

Jika tidak mengimbanginya dengan kerja mesin partai yang masif dan luar biasa.

Didu menilai, kini ada parpol pendatang baru target tinggi, sebetulnya mudah dinilai oleh publik. 

Sebagai sebuah wacana sah-sah saja. Namun, khalayak sudah punya kalkulasi tersendiri, terhadap apa yang realistis dan yang bombastis.

“Partai baru jelas membutuhkan kerja-kerja mesin partai yang benar-benar extra ordinary. Dan sudah sangat jelas, butuh sumber daya untuk memastikan hal tersebut,” ujar Didu.

Investasi sosial menjadi pembeda yang jelas antara partai politik pendatang baru dengan yang lebih dulu eksis. 

Kalau ada investasi sosial dari partai pendatang baru, pastilah dimulai baru-baru saja. 

Sementara partai yang telah lebih dulu eksis, telah melakukannya dalam jangka waktu yang lama, dan menjangkau masyarakat luas.

Menurutnya, dalam konteks politik, tak akan ada investasi sosial yang sia-sia. Parpoli dengan tokohnya yang lebih banyak berbuat untuk masyarakat, akan mendulang insentif elektoral yang lebih besar dibanding partai yang baru.

Apalagi bagi partai yang hanya baru akan melakukan investasi sosial.

BACA JUGA: Pemilu 2023, Mengadopsi Kecanggihan Teknologi, Analisis Mi16

Didu menilai, perebutan kursi DPR RI pada Pemilu 2024 tak akan banyak kejutan. Sebanyak delapan kursi DPR RI di Pulau Lombok dan tiga kursi DPR RI di Pulau Sumbawa, masih akan digenggam Parpol yang lolos ambang batas parlemen pada pemilu lalu.

“Kalaupun ada pergeseran, saya kira, pergeserannya pada figur. Tapi pemilik kursi masih akan milik partai yang sama,” kata Didu.

Sebagaimana diketahui, delapan kursi DPR RI dari Dapil Pulau Lombok saat ini menjadi milik Partai Gerindra, Golkar, PKS, PDIP, PPP, Demokrat, PKB, dan NasDem. Tiga kursi Dapil Pulau Sumbawa milik Gerindra, PKS, dan PAN. 

Partai-partai tersebut adalah partai yang lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2019.

“Jika kini ada 17 parpol yang telah dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilu 2024, dan tidak ada penambahan kursi DPR RI dari Dapil Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, lalu kursi yang mana lagi yang akan diambil parpol pendatang baru?” tandas Didu.

Meski begitu, Didu tak ingin membunuh harapan. Apalagi jika memperhitungkan Pemilu 2024 akan didominasi pemilih muda. 

KPU sudah memprediksi, Pemilu serentak dua tahun mendatang itu akan ada 107 juta pemilih muda dengan rentang usia 17-40 tahun. Jumlah tersebut setara dengan 53-55 persen pemilih.

Parpol yang lolos ambang batas parlemen juga menyadari hal tersebut. Sehingga mereka juga sudah mulai menggarap para pemilih muda bukan hanya saat ini. 

Hal yang sama, partai politik yang lama juga sudah selangkah lebih maju dibanding partai pendatang baru.

Karena itu, gelanggang partai pendatang baru pada Pemilu 2024 sesunggunya bukan pada perebutan kursi DPR RI dari Dapil Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. 

Namun, dia menilai parpol baru akan banyak memberi kejutan pada level perebutan kursi DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

“Untuk partai pendatang baru, menempatkan kadernya di DPRD kabupaten/kota, atau di DPRD provinsi tentu akan menjadi sebuah cara terbaik untuk eksis dan menyiapkan investasi sosial yang lebih masif,” katanya.

Efek Ekor Jas

Di sisi lain, Didu menanggapi kemungkinan partai pendatang baru akan mendapatkan efek ekor jas atau coat-tail effect saat mereka ikut berdiri pada barisan partai yang mencalonkan kandidat presiden yang potensial memenangi kontestasi. 

Apalagi, Pemilu Legislatif juga digelar berbarengan dengan Pemilu Presiden pada 14 Februari 2024.

Menurutnya, coat-tail effect selama ini memang terbukti mampu memberi kontribusi berupa insentif elektoral bagi partai politik. Namun, tak semua partai bisa mendapatkan hal tersebut meski mencalonkan figur yang sama di Pilpres.

BACA JUGA: Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi di NTB

Contoh pada Pilpres 2019, Joko Widodo yang merupakan kandidat yang paling poluler dan dicalonkan oleh banyak partai politik. Tidak semua partai politik yang mencalonkan Jokowi tersebut mendapatkan efek ekor jas. 

Terbukti, empat partai politik pendukung Jokowi yakni PSI, Perindo, Hanura, dan PBB, tidak lolos parlementary threshold.

Begitu pada parpol  yang mencalonkan Prabowo Subianto sebagai presiden. Efek ekor jas jelas menjadi milik Partai Gerindra. 

Sementara partai pendukung lainnya, meski mendapatkan efek namun efeknya sangat kecil.

“Hal yang sama masih akan terjadi dalam Pemilu 2024. Efek ekor jas, masih akan menjadi pemilik partai pengusung utama, bukan partai pendukung. Publikasi sejumlah survei sudah menunjukkan gejala tersebut,” kata Didu.

Karena itu, cara terbaik mendapatkan dukungan dari para pemilih dalam Pemilu 2024 bagi partai pendatang baru adalah dengan menggerakkan mesin partai secara massif. 

Bukan sebaliknya, belum apa-apa tapi malah mempertontonkan saling sikut sesama elite partai.

“Kalau belum apa-apa sibuk berkelahi, sudah pasti ada sisi yang hilang. Dan akan menjadi celaka, jika yang hilang itu adalah bilangan yang besar,” katanya. ***

Agar penyampaian informasi bisa terpusat, terintegrasi, dan terorganizir Selama Pemilu 2024, KPU diminta media Center Pemilu 2024 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB siap mendukung Pemilihan Umum 2024 mendatang. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy saat mengikuti Rapat Dukungan dan Fasilitasi Pemda dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Rabu (25/01/23).

BACA JUGA: Upaya Mengembalikan Senyum Anak-anak NTB

Dalam kesempatan tersebut Bang Najam, sapaan Kadis, mengusulkan kepada KPU NTB untuk membentuk Media Center Pemilu 2024, demi penyampaian informasi yang lebih terpusat, terintegrasi, dan terorganizir dengan baik. 

Hal tersebut dijelaskan Bang Najam, berangkat dari pengalaman berbagai event international yang telah digelar sebelumnya. 

“Kita punya berbagai pengalaman menggarap internasional event melibatkan banyak orang. Kita membuat media center agar informasi lebih terintegrasi,” tutur Bang Najam. 

Kadis melanjutkan, Diskominfotik NTB nantinya akan mengkoordinasikan setiap informasi terkait pemilu dengan Dinas Kominfo yang ada di Kabupaten dan Kota untuk diteruskan kepada media lokal setempat.

Sementara itu, Sekertaris KPU NTB, Asep Suhlan menyambut baik usulan tersebut. Ia menuturkan akan informasi yang terintegrasi dan terorganizir memang sangat dibutuhkan, terlebih untuk memberikan sosiali dan edukasi kepada pemilih pemula. 

BACA JUGA: Manajemen Risiko Bencana bagi Daerah Rawan Bencana

“Pendidikan pemilih adalah tugas bersama,” tandasnya. ***

Lembaga kajian sosial dan politik Mi6 prediksi, akan terjadi revolusi ‘Februari Spring’ dalam Pemilu 2024  

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sedikit setengah atau 50 Persen petahana DPD RI Periode 2019 – 2024 bakalan out atau kalah bersaing Kontestasi dalam Pemilu 2024 mendatang. 

Prediksi itu disampaikan Direktur  Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH, Senin (02/01/23). 

“Munculnya pemilih pemula 4.0 yang menginginkan perubahan turut berkontribusi terhadap tumbangnya petahana DPD RI periode 2019 – 2024,” kata Bambang Mei Finarwanto, SH melalui siaran pers kepada media. 

BACA JUGA: Pilgub 2024, Mi6 Prediksi Paket Zul-Rohmi Oleng

Menurutnya, ada fenomena Revolusi Februari Spring yang ditandai arus besar migrasi elektoral. 

Khususnya dari kalangan pemilih pemula yang condong mengalihkan dukungan kepada figur-figur baru yang dipandang lebih memiliki effort kuat sebagai senator pujaan hati kaum milenial/Generasi Z. 

Kedua, arus balik dukungan bisa jadi dipengaruhi munculnya tunas-tunas muda pemilih pemul. Mereka sulit diyakinkan persepsinya oleh Kinerja Petahana DPD RI yang ‘dianggap’  tidak selaras dengan kepentingan gaul pemilih 4.0. 

Untuk diketahui Pemilih muda diproyeksi masih menjadi kunci untuk pemenangan Pemilu 2024. Pasalnya, kalangan usia tersebut masih akan mendominasi jumlah pemilih dalam kontestasi politik dua tahun mendatang. 

Hal itu tergambar dari data proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045. 

Berdasarkan data yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 318,9 juta jiwa pada 2024. 

Dari jumlah itu, sebanyak 21,73 juta penduduk berusia 15-19 tahun. Sebanyak 21,94 juta penduduk berada di rentang usia 20-24 tahun. 

Kemudian, penduduk berusia 25-29 tahun dan 30-34 tahun masing-masing sebanyak 21,73 juta orang dan 21,46 juta orang. Sebanyak 21,04 juta orang berada di rentang umur 35-39 tahun.

BACA JUGA: Kamus Digital Bahasa SASAMBO-Indonesia, Dirilis

“Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pun memperkirakan bahwa Pemilu 2024 akan didominasi oleh generasi Z dan milenial yang berada di rentang usia 17-39 tahun. Berdasarkan hasil survei CSIS, jumlah kedua generasi tersebut mendekati 60% dari total pemilih,” ujar Bambang mengutip artikel Shilvina Widi yang dimuat Data Indonesia, 28 Oktober 2022 . 

Dukungan Elektoral dari Parpol

Selanjutnya Pria yang akrab disapa Didu ini mengatakan, selain munculnya Generasi Votter’s 4.0 dengan jargon perubahan Februari Spring 2024, tumbangnya Petahana DPD RI juga dipengaruhi oleh masuknya calon anggota DPD RI yang dindikasikan  berasal dari partisan. 

“Mi6 melihat masuknya sejumlah calon Senator yang memiliki latar belakang Partisan mendaftar sebagai DPD RI dapil NTB  turut berkontribusi memperlemah dan menggerus dukungan suara Petahana,” kata Didu. 

Didu memprediksi melemahnya dukungan Petahana DPD RI juga dipengaruhi sikap Parpol yang dulu memberikan dukungan kepada Senator, kuat dugaan  akan mengalihkan dukungannya kepada Calon DPD RI yang Berlatar belakang Kadernya.

“Partai yang berbasis ideologi memiliki peluang  besar memenangkan Calon Senator yang diendorsnya,” imbuhnya.  

Didu menggarisbawahi kekuatan jaringan dan struktur parpol memberikan keringanan dan memudahkan bagi calon pendatang baru senator, dalam mengagregasi dukungan suara pada tingkat basis. 

“Parpol yang memiliki struktur lengkap ditingkat akar rumput akan memberikan keuntungan elektoral dengan kepastian raihan suara yang jelas untuk calon yang didukung,” lanjut didu. 

Didu menegaskan dengan  luasnya wilayah geografi Dapil NTB yang harus dijelajah dan dipenetrasi oleh pendatang baru, diperlukan kerjasama politik dan elektoral dengan pemilik suara. Baik itu dari kelompok partisan maupun Ormas  agar memiliki kepastian dukungan. 

Didu melihat calon DPD RI yang tidak memiliki investasi sosial yang cukup maupun net working yang kuat diprediksi akan mengalami kesulitan dalam  memenangi tiket elektoral. 

“Tapi sebagai ajang test the water untuk mengukur popularitas dan elektabilitas, tidak soal juga ikut meramaikan konstestasi sebagai Calon DPD RI merasakan aroma pertarungan politik yang sesungguhnya,” ujar mantan Direktur Walhi NTB dua periode ini. 

Direktur Mi6 juga mengapresiasi munculnya pendatang baru dari kalangan anak muda ikut pemilihan kontestasi perebutan DPD RI dapil NTB.

BACA JUGA: Gubernur NTB Terima Penghargaan dari Kapolda NTB

“Terlepas kalah atau menang, terlibatnya pendatang baru calon senator menandakan munculnya kesadaran politik baru dari kalangan anak muda kreatif  yang menyadari kelebihan kapasitasnya dan kekuatan elektoral yang dimiliki,” ujarnya.***

Pemilu 2024 diwarnai fenomena menarik, yakni kuatnya partisipasi politik milenial dengan platform Teknologi 4.0

MATARAM.lombokjournal.com ~ Maraknya berdirinya Partai Partai Baru ditanah air patutlah di apresiasi sebagai salah satu pilar dalam  memperkuat demokratisasi. 

Selain itu muncul Partai Baru harus dimaknai pula sebagai ajang untuk membentuk karakter kepemimpinan yg tangguh melalui ideologi politik yang dianut. 

Seperti diketahui, jelang Pemilu 2024 setidaknya muncul partai baru yg diinisiasi oleh Tokoh Nasional, misalnya  Fahri Hamzah menggagas Pembentukan Partai Gelora. 

BACA JUGA: Pengurus KONI NTB, Harus Menang Bidding PON 2028

Kemudian Amien Rais dengan Partai Ummat. Kemudian ada pula Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA.

Selain itu ada juga Partai-Partai yang pernah ikut kontestasi seperti Perindo, PSI , dan lain-lain terlihat mulai ‘serius’ menata organisasi dan struktur partai,  agar perolehan kursi elektoralnya di Pemilu 2024 bertambah secara signifikatan. 

Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6 melihat Pesta Demokrasi Rakyat (baca : Pileg/Pilpres) akan diwarnai fenomena yang menarik, menjadi ciri pembeda dari Pemilu periode sebelumnya,  yakni kuatnya partisipasi politik rakyat/milenial dengan membawa platform Teknologi 4.0 dalam menyemarakan kontestasi Pemilu 2024. 

“Mi6 menduga pada gelaran Pemilu 2024,  keterlibatan Anak Muda Milenial dengan menggunakan platform  teknologi modern akan mewarnai isu Pemilu 2024 dengan konten branding media agar Pemilu terlihat lebih friendly, ringan dan menghibur,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH didampingi Kepala Litbang Mi6, drs Zainul Pahmi, M.Pd. melalui Siaran Pers , Sabtu (19/03/22). 

Didu sapaan Bambang Mei menggarisbawahi, Pemilu 2024 adalah Epilog Pertarungan Politik  yang menyertakan kemajuan IT, sebagai cara mempengaruhi persepsi pemilih yang secara politik belum menentukan pilihan maupun afiliasi politiknya. 

“Selain melakukan aksi kampanye turun ke bawah, Pemilu 2024 akan diwarnai oleh sengitnya Perang Udara kaum milenial yang mengadopsi kecanggihan teknologi lewat berbagai platform media untuk menggaet pemilih pemula ,” ujar Didu. 

Isu Ikonik dan Modernisasi Teknologi 

Didu menilai modernisasi  teknologi baru pada gelaran  pemilu 2024 harus pula dicermati secara serius oleh kontestan peserta pemilu  karena berdampak pada perubahan perilaku dan persepsi politik konstituen. 

“Revolusi kecanggihan teknologi masa depan  harus dimaknai untuk mempermudah/ meringkas kerja politik yang manual di tingkat basis. Sehingga konstituen pada tingkatan paling grassroots memiliki up date informasi yang sama,” tandasnya. 

Terkait keberadaan Partai Baru ataupun Partai Gurem di NTB agar eksistensinya tetap ada dalam persepsi publik, perlu melakukan terobosan-terobosan ataupun mengkreasi isu sosial yang nyata, agar publik dapat merasakan langsung keberadaannya. 

“Tantangan besar Partai Baru ataupun Partai Gurem di Pemilu 2024 di mata votters, khususnya pada PemilihTerdidik adalah bagaimana menyakinkan persepsi dan pilihan politiknya tidak ke lain hati parpol lain,” ulas Didu.

BACA JUGA: MotoGP, Hari Minggu Sirkuit Mandalika Dihadiri Penonton Istimewa

Iai menambahkan, perlu ada desain dan strategi politik agar partai baru / partai gurem  perlu mensetup  ikonik  yang menjadi ‘perekat persepsi pemilih.

Sementara itu Kepala Litbang Mi6 , Zainul Pahmi menambahkan secara umum pemilih atau votters terbagi dua yakni Pemilih ideologi yang  telah menentukan afiliasi politiknya. 

Kedua, Floating Mass atau Massa Mengambang yang secara ideologi tidak memiliki keterikatan dengan afiliasi politik manapun. 

Dan Ceruk kategori Floating Mass bisa dilihat dari ketidakpedulian mereka terhadap Pemilu. 

“Jika Pemilih ideologi sudah jelas kantong dan pilihan politiknya, maka untuk meraih simpati pemilih yang kategori floating mass ini perlu treatment khusus , salah satunya menggunakan platform tehnologi karena mayoritas pemillih massa mengambang kebanyakan friendly dengan Gadget.  Maka cara pendekatannya harus melalui dunia yang digelutinya  agar lebih mudah diakses dan dipahami secara simple,” kata Zainul Pahmi.***