Laporan Keuangan jangan dilihat hanya kegiatan rutin, tapi bagian penting upaya menuju pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Plh Pj Gubernur NTB Ibnu Salim, SH, M.Si, CGCAE menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) dan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2023. 

BACA JUGA : Pengendalian Inflasi Jelang Ramdhan dan Hari Eaya Idhul Fitri

Acara tersebut berlangsung di Auditorium Gedung BPK RI Jakarta, Jum’at (08/03/24). 

Plh Pj Gubernur yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Saerah (Sekda) Provinsi NTB juga hadir bersama 20 Pj Gubernur wilayah Indonesia Timur.

Pembukaan acara dilakukan oleh Anggota VI BPK RI, Prof. Pius Lustrilanang, SIP., M.Si., CSFA., CFrA. Hadir pula tamu terhormat Budi Gunawan Sadikin, Menteri Kesehatan Ir. Suharti, MA., Ph.D., Sekjen Kemendikbud, Plh. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, dan Direktur Keuangan BPJS.

Prof. Dr. Pius Lustrilanang menekankan bahwa penyusunan laporan keuangan tidak boleh dilihat hanya sebagai kegiatan rutin. Tapi merupakan bagian penting dari upaya menuju pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan baik di tingkat nasional maupun daerah.

BACA JUGA : Hak Angkjet Masih Berjalan: Antara Harapan dan Tantangan

Lebih lanjut Pius juga  menyoroti pentingnya membangun komunikasi dan sinergi yang kuat antar pimpinan entitas. Termasuk penyiapan database keuangan yang memadai dan aplikasi pendukung. 

Pius Lustrilanang berpesan kepada tim pemeriksa laporan keuangan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme, dengan tetap menjunjung tinggi kode etik BPK dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Terkait pemeriksaan LKPD Provinsi NTB Tahun 2023, Pj. Sekda didampingi Plh. Inspektur Provinsi NTB, Muhariyadi Kurniawan, S.Sos., M.E, menyampaikan harapannya, agar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB semakin meningkat kualitasnya setiap tahunnya. 

Dengan meningkatkan kualitas laporan itu, diharapkan NTB  mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 tahun berturut-turut. 

BACA JUGA : Dt Najam Buka Rakor Diskominfotik Kabupaten/Kota se NTB  

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan tata kelola dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. nov/dyd

Bang Zul bersyukur atas keberhasilan Provinsi NTB kembali meraih prestasi membanggakan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB kembali meraih predikat WTP ke -12 kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022.

Penyerahan Opini WTP untuk Pemerintah Provinsi NTB diterima langsung oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah di Ruang Sidang DPRD NTB, Kamis (08/06/23).

BACA JUGA: Data dan Mindset, Penting Dalam Penanggulangan Kesehatan

Saat penyerahan itu, Gubernur NTB didampingi Pimpinan DPRD Provinsi NTB di tengah Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun 2022.

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Anggota IV BPK RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun anggaran 2022.

“Kami beharap tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih menekan tingkat pengangguran, WTP akan sia – sia apabila kesejahteraan rakyat di NTB belum tercapai,” kata Pius.

BACA JUGA: Data Kemiskinan NTB Belum Sesuai Kondisi Aktual

Bang Zul panggilan Gubernur NTB menyampaikan terima kasih atas atensi positif yang telah disematkan oleh BPK RI kepada Provinsi NTB. Ini menjadi penyemangat bagi Provinsi NTB untuk melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik kedepannya.

“Alhamdulillah apa yang menjadi harapan kami untuk kembali meraih prestasi yang membanggakan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi nusa tenggara barat tahun 2022, dapat tercapai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” tutur Bang Zul saat  

Dinamika pembangunan terus berkembang pesat di Provinsi NTB, harus mampu menyesuaikan dengan berpedoman pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Bang Zul berharap kepada BPK RI  terus memberikan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi NTB, yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pemerintahan di provinsi nusa tenggara barat.

BACA JUGA: Mobilitas Angkutan Laut dan Udara di NTB Meningkat

“Kami yakin dan percaya, BPK selaku auditor eksternal memiliki andil yang besar terhadap semakin membaiknya kinerja pengelolaan keuangan daerah di provinsi nusa tenggara barat di tahun mendatang,” tutur Bang Zul.***