47 anak disabilitas dan 48 orang anak terlantar di Tanjung menerima bantuan paket sembako dari Pemda KLU

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Penyandang disabilitas dan anak terlantar di Kecamatan Tanjung, Lombok Utara mendapat pembagian paket sembako.

Bupati, Lombok Utara H. Djohan Sjamsu menyerahkan secara simbolis paket sembako bantuan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang disalurkan melalui Dinas Sosial Bertempat itu di Aula Kantor Desa Tanjung, Senin (11/04/22). 

Bupati Djohan menyampaikan, bantuan yang diberikan sebagai wujud kepedulian negara dan daerah dalam rangka membantu masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas dan anak terlantar di Lombok Utara.

Menurutnya, walaupun sebagai penyandang disabilitas harus tetap bersyukur pada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena masih diberikan kesehatan dan nikmat. 

Pemda KLU berusaha memperhatikan kondisi masyarakat yang mengalami disabilitas, dan diharapkan bantuan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Alhamdulillah kahadiran tiang bersama jajaran menyerahkan bantuan sebagai sedikit upaya membantu masyarakat. Setidaknya lebih tenang menjalan ibadah puasa dan turut merasakan senang bersama. Semoga bisa dimanfaatkan,” kata Djohan.

BACA JUGA: Bupati Serahkan 199 Sertifikat untuk Nelayan KLU

Berdasarkan data dari Dinas Sosial jumlah disabilitas dan anak terlantar di KLU cukup banyak, namun anggaran daerah menurun. Sehingga bantuan paket sembako tak bisa diserahkan sekaligus, melainkan dengan cara bergiliran.

“Inilah hal yang dapat kami lakukan untuk polong rentenku (saudara-saudaraku) yang mengalami disabilitas dan anak-anakku yang terlantar. Mungkin tidak banyak, tetapi mudah mudahan dalam suasana puasa ramadhan ini, bisa meringankan beban epe pada (kita semua) melaksanakan ibadah puasa,” tuturnya.

Sementara itu, Kadis Sosial dan PPPA Faturrahman dalam laporannya mengungkapkan jumlah penerima manfaat di Kecamatan Tanjung berjumlah 47 orang disabilitas sedangkan  anak terlantar 48 orang.

Jumlah keseluruhan penerima bantuan pada tahun 2022 di KLU sendiri untuk penyandang disabilitas  235 orang, dan  anak terlantar 240 orang.

Kata Faturrahman, disabilitas dan anak terlantar merupakan salah satu program Standar Pelayanan Minimal (SPM)  dari Kementerian Sosial, sehingga program sembako  akan berjalan setiap tahun.

Khusus untuk penyandang disabilitas nantinya Pemda melalui Dinsos dan PPPA  akan menyerahkan, Kursi roda, alat bantu dengar, tongkat ,kaki dan tangan palsu.

“Bagi yang tahun ini menerima bantuan  belum tentu tahun depan akan menerima kembali hal ini dikarenakan anggaran dan jumlah penerima sangat banyak,” tuturnya.

Adapun sumber anggaran dari Dana Intensif Daerah (DID) untuk anak terlantar sebesar 190 juta dan disabilitas 194 juta. 

“Harapan kita ke depan lebih banyak lagi bantuan yang kita berikan pada masyarakat,” harapnya.

BACA JUGA: Penting, Kesepakatan One Gate System ke Gili Matra

Bantuan sembako bagi penyandang disabilitas dan anak terlantar diberikan selama enam bulan, pada penyaluran tahap pertama diberikan dalam dua bulan.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Inspektur Lombok Utara H. Zulfadli SE, Kepala Desa Tanjung Budiawan SH, para pendamping dan penerima manfaat. ***

Bupati serahkan 100 sertifikat melalui program perolehan Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan Lombok Utara
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP)  bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan 100 sertifikat.

Penyerahan sertifikat secara simbolis dilakukan oleh Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH di Aula Dinas KPPP, Jum’at (08/04/22).

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan memfasilitasi perolehan Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan.

Pemda bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Program Sehat nelayan merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penataan atau legalitas aset dan penggunaan aset, sebagai modal pengembangan usaha nelayan. 

Bupati Djohan menyampaikan, pihaknya mengaku bersyukur bisa hadir di tengah-tengah para nelayan Lombok Utara.

Diingatkan, seorang nelayan harus memiliki mental yang kuat dan konsisten dalam bekerja.

”Tidak boleh minder dan berkecil hati karena orang yang sukses bisa melalui berbagai jalan salah satunya nelayan,” katanya.

Menurutnya, Lombok Utara yang memiliki sektor pertanian dan perikanan luas harus bisa dimaksimalkan bahkan menjadi komoditas unggulan. Mengingat pariwisata yang menjadi sektor unggulan KLU tengah berada dalam situasi sulit pasca Pandemi Covid-19.

Bupati dalam setiap kesempatan selalu mendorong anak muda untuk bisa menjadi petani yang sukses dan berhasil, serta mengubah anggapan bahwa petani bukanlah pekerjaan yang menjanjikan. 

BACA JUGA: Penting, Kesepakatan One Gate System ke Gili Matra

Bupati Djohan berpesan, agar para nelayan bisa bekerja sungguh-sungguh serta berharap para nelayan punya penghasilan yang bagus serta menjadi nelayan yang terampil.

Tahun 2021 sebanyak 3.100 sertifikat

Di tempat yang sama, Kadis KPPP,Tresnahadi melaporkan, penyerahan sertifikat merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah terus berupaya melakukan terobosan guna mensejahterakan masyarakat, khususnya nelayan sebagai pelaku utama usaha perikanan.

”Mari manfaatkan fasilitas bantuan yang telah diberikan dengan baik dan bertanggung jawab,” ungkap Tresna.

 Mantan Sekdis Dukcapil KLU ini mengatakan, kerjasama lintas sektor merupakan kunci utama dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

“Berjalannya program penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan juga tidak lain hasil dari kerjasama lintas sektor,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPN KLU Supriadi mengukapkan penyerahan sertifikat program lintas sektor, menargetkan 100 sertifikat SEHAT NELAYAN (Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan) dan 300 sertifikat untuk masyarakat pelaku usaha UMKM, yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara.

BACA JUGA: Arsitektur Rumah Tradisi di Karang Bajo, Bayan, KLU

”Program ini sudah terlaksana sehingga total sertifikat Program Strategis Nasional (PSN) yang telah terselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 3.100 yang mana terbit melalui kegiatan PTSL sebanyak 2.700 sertifikat, dan 400 terbit melalui kegiatan Lintas Sektor,” bebernya

Supriadi berharap, dengan dibagikannya sertifikat kepada para nelayan, dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat khususnya nelayan, serta dengan semangat Reforma Agraria yang di dalamnya mencakup Legalisasi aset dan akses reform.

”Dengan sertifikat ini nelayan bisa mendapat akses modal, pasar, teknologi dan pembimbingan penguatan kelompok nelayannya, tentu dengan difasilitasi oleh stakeholder terkait,” tutupnya. 

Turut hadir Kepala Diskoprindag Drs. Abdul Hamid serta para penerima sertifikat. Namun dari jumlah 100 sertifikat yang dibagikan hanya dihadiri 30 orang, sehingga penyerahan secara simbolis itu hanya ke 30 orang.***

Peresmian dermaga Gili Tramena dilakukan Bupati Djohan sebagai bagian penataan kawasan tiga Gili, Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH meresmikan dermaga Gili Tramena sebagai bagian penataan kawasan tiga Gili, Kabupaten Lombok Utara bertempat, di Dusun Gili Air Desa Gili Indah, Selasa (15/03/22). 

Gili Tramena Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang masuk dalam Destinasi Super Prioritas (DSP). 

Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat lima DSP yang fokus dibangun pemerintah yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, dan Likupang di Sulawesi Utara.

Pengembangan Lombok-Gili Tramena itu meliputi Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Lombok, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Destinasi tersebut masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional.

Bupati Djohan menyampaikan, Pariwisata merupakan aspek penting dalam mendorong kemajuan pembangunan serta perekonomian di daerah Lombok Utara, sehingga perlu perhatian untuk mengembangkan aspek pariwisata secara menyeluruh.

 “Pesona pariwisata sebagai identitas daerah yang tentunya memberi pengaruh besar bagi kualitas daerah di mata Internasional,” tuturnya. 

Dengan ditetapkannya Gili Tramena sebagai kawasan super prioritas nasional, fokus pengembangan meliputi semua aspek  seperti Darmaga, pembangunan homestay, perencanaan dan penanganan abrasi pantai, penataan jalan lingkar Gili dan PJU serta sistem penyediaan air minum(SPAM).

BACA JUGA: Pemprov NTB Hadirkan Atraksi Budaya Dukung MotoGP

Pihaknya  juga menegaskan, kawasan tiga gili masih memiliki banyak kendala yang memerlukan perhatian Pemerintah Pusat, di antaranya fasilitas kesehatan, transportasi, keselamatan, layanan publik dan keamanan supaya  KLU dapat mewarnai pariwisata di tingkat internasional pada masa mendatang

Terima kasih kepada multi pihak yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan pengembangan Gili Tramena

 “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk aktif dan berkontribusi dalam  membangun serta mengembangkan daerah Lombok Utara terutama sektor pariwisata,”tutupnya.

Sementara itu anggota Komisi V DPR RI Suryadi menuturkan program Pembangunan dermaga tiga gili  merupakan program pendukung karena ditetapkannya pulau seribu masjid sebagai kawasan prioritas pariwisata nasional dan Lombok Utara sebagai penunjang utama terutama kawasan Gili Tramena.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa SJP menambahkan  dalam mendukung pembangunan daerah khususnya di Lombok Utara dirinya akan mem back-up setiap program kegiatan yang sekiranya bisa dibantu serta bermanfaat bagi masyarakat banyak.

 “Gili Tramena merupakan icon wisata Nusa Tenggara Barat bahkan Indonesia, bahkan popularitas Gili Tramena sudah sampai Internasional,” katanya.

Kepala Seksi Wilayah I BPPW NTB, Indra Juliraf mengutarakan, proses pengerjaan dari dermaga Gili Tramena memakan waktu dua tahun dimana awal proses pengerjaannya dilakukan pada tahun 2020.

Kepedulian Kementerian PUPR pada ketiga gili sangat diperhatikan betul saat sekarang sempadan pantai  Gili Tramena terkena abrasi tentu hal tersebut nantinya mengakibatkan gili semakin kecil.

“Pesan saya  dermaga  ini dikelola dengan baik oleh Pemda dan masyarakat,” ucapnya.

Dalam mendukung pengelolaan darmaga dengan baik pihaknya mengharapkan Pemda membentuk tim, karena bagaimanapun dermaga ini merupakan aset yang harus dijaga bersama.

BACA JUGA: Jokowi, Eksekutor Mandalika yang Sedikit Bicara

Kegiatan Peresmian dermaga tiga gili  yang ditandai dengan penandatanganan prasasti selain itu pula kegiatan dirangkaikan dengan serah terima pengelolaan sementara penataan kawasan 3 gili tahun anggaran 2021-2022

Tampak hadir dalam kegiatan itu,  Anggota Komisi V DPR RI H. Suryadi Jaya Purnama ST, Kepala Seksi Wilayah I BPPW NTB, Indra Juliraf, Pabung Dandim 1606/Mataram Mayor (Inf) Ibnu Haban, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Simparudin SH, Para Kepala OPD Lingkup KLU, Kasi Pelabuhan Laut Dinas Perhubungan Prov. NTB, Camat Pemenang Datu Aryanata Bayuaji, S.IP, Kepala Desa Indah serta undangan lainnya..***

Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter mengatakan, dibukanya kembali pendakian Gunung Rinjani menjadi trigger bangkitnya pariwisata Lombok Utara 

TANJUNG.lombokjournal.com ~  Sekarang waktunya wisata di Lombok Utara bangkit setelah sempat mengalami masa sulit akibat gempa 2018 silam serta pandemi Covid 19.

Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan, ST,. M.Eng, mengatakan itu, di tengah kegiatan Rinjani Begawe Festival, di Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara NTB dengan tema Recover Together Recover Stronger, tang digelar Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kamis (10/03/04).

Kegiatan ini sebagai tanda dibukanya kembali jalur pendakian Gunung Rinjani yang sempat ditutup pada awal  tahun lalu.

“Kegiatan ini harus dijadikan trigger kebangkitan pariwisata Lombok Utara,” tuturnya. 

Danny mengatakan, dengan dibukanya kembali jalur pendakian Rinjani tentu akan membangkitkan perputaran ekonomi masyarakat di sekitar  jalur pendakian.

BACA JUGA: Wagub NTB: Distribusi Minyak Goreng Harus Diperbaiki

“Saya mengucapkan terimakasih atas atensi dari Pemerintah Pusat, Provinsi serta Pemerintah Desa dalam pemulihan ekonomi di wilayah Desa Senaru,” ucapnya.

Senaru harus dijaga

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah hadir dalam kegiatan itu bersama Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Dr. Nandang Prihadi, Kepala Balai TNGR Dedy Asriady, S.Si., M.P,  termasuk para Kepala OPD terkait.

Ummi Rohmi sapaan Wagub menyampaikan kekagumannya terhadap potensi alam di kawasan Gunung Rinjani, khususnya Desa Senaru. 

 “Senaru merupakan tempat luar biasa indah,” tuturnya.

Ia menekankan, menjadi tanggung jawab yang besar bagaimana alam yang indah tetap terjaga.

Ia juga mengajak Stakeholder serta  masyarakat untuk menjadikan Gunung Rinjani menjadi kawasan wisata berstandar dunia. 

Tentu untuk mewujudkan hal tersebut harus dijaga bersama terutama berkaitan dengan masalah sampah yang sering ditinggalkan para pendaki.

Karena itu, menjadi tanggung jawab bersama menjaga kelestarian alam Taman Nasional Gunung Rinjani nantinya dimana pengunjung diperbolehkan mendaki Rinjani mulai tanggal 16 Maret 2022.

Sementara itu, Kepala Balai TNGR Dedy Asriady mengutarakan, Taman Nasional Gunung Rinjani adalah keindahan yang dititipkan Tuhan kepada masyarakat Lombok.

Hal itu dibuktikan dengan dipilihnya kawasan Rinjani sebagai destinasi wisata super prioritas. 

“Penting untuk semua masyarakat merasa berbangga dengan keberadaan TNGR ini harus dijaga dengan cara melestarikan kawasannya,” katanya.

Festival yang mengangkat tema Recover together recover stronger ini juga menampilkan beberapa hiburan, di antaranya pentas seni, launching film dan Talkshow Budaya Lingkar Rinjani.

Wakil Gubernur dan rombongan juga menyempatkan untuk mengunjungi posyandu keluarga di dusun Tumpang Sari, Senaru dan meninjau kesiapan CHSE jelang menghadapi event MotoGP.***

BACA JUGA: Bupati: KLUKemiskinan Tinggi Tapi Pengangguran Rendah

Pelaksanaan Musrenbang perempuan, anak, remaja, lansia, dan disabilitas untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan rancangan awal RKPD 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Musrenbang kali ini sangat penting untuk bersama-sama merumuskan rencana dan solusi bagi berbagai isu krusial terkait perempuan, ibu, anak, remaja, lansia, dan disabilitas yang masih dihadapi Lombok Utara.

Dan pelaksanaan musrenbang ini tidak terpisahkan dari musrenbang reguler Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Lombok Utara, yang akan dilaksanakan tanggal 23 Maret mendatang,

Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara Parihin, S.Sos, selaku Ketua Pelaksana Musrenbang perempuan, ibu, anak, remaja, lansia, dan disabilitas Kabupaten Lombok Utara Tahun Perencanaan 2023, di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Rabu [09/03/22] pagi.

Parihin mengungkapkan beberapa isu, antara lain Indeks Pembangunan Gender KLU  terendah di NTB meskipun terjadi peningkatan dar 84,01 di Tahun 2015  menjadi 85,44 di Tahun 2020,semetara IPG NTB adalah 90,45.

Perempuan Lombok Utara tertinggal dari sisi Pendidikan, dan Ekonomi , sementara Usia Harapan Hidup Perempuan NTB tahun 2021 lebih panjang  (68,66 tahun) dibandingkan dengan laki-laki (64,81 tahun).

BACA JUGA: Bupati: KLU Kemiskinan Tinggi Tapi Pengangguran Rendah

Masa Pandemi Covid-19 Kemiskinan Lombok Utara  naik sedikit sebesar 0,05% pada tahun 2021 yaitu menjadi sebesar 27,04%.

Tahun 2020 perempuan sebagai Kepala Keluarga sebesar 14,46%. Masih terdapat kasus kematian ibu hamil (3 orang di tahun 2021).

Selain itu Parihin juga mengungkapkan, tingginya kasus kematian bayi (baik neonatal maupun sampai usia 1 tahun) dengan jumlah kasus 60 orang di tahun 2021.

Kehamilan usia remaja (< 19th) mengalami penurunan, namun jumlahnya masih tinggi,yaitu pada tahun 2021 terjadi 337 kasus.

Persalinan pada usia < 19th juga mengalami penurunan, namun jumlahnya juga masih tinggi yaitu pada tahun 2021 terjadi 313 kasus.

Sementara itu, terkait stunting,  memang berhasil diturunkan secara sangat signifikan dari 44,22% di tahun 2021.

Rumah tangga dengan Perilaku Hidup Bersih  dan Sehat masih rendah. 

“Perempuan menghabiskan waktu tiga kali lebih banyak dari laki-laki untuk mengurus rumah tangga,” ungkap Parihin.

Belum Layak Anak

Parihin juga menyinggung, Lombok Utara belum mewujudkan sebagai Kabupaten Layak Anak, dengan 5 Kluster Konvensi Hak Anak. Lebih dari itu, masih tingginya kasus pernikahan usia anak.

“Di Lombok Utara masih tinggi anak-anak usia sekolah yang drop out,” kata Parihin.

Di sektor pendidikan juga diungkapkan, belum optimalnya partisipasi pendidikan menengah dan rendahnya Pendidikan Tinggi.

Ancaman kasus kekerasan Fisik dan Verbal terhadap Perempuan dan Anak. Sementara Lansia dan Disabilitas belum mendapatkan perlindungan sosial dan pendampingan dan perlindungan yang memadai.

Dikatakan Parihin, pelaksanaan Musrenbang Perempuan, Anak, Lansia, Dan Disabilitas untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berperspektif gender.

Dan responsif terhadap kebutuhan perempuan maupun laki-laki, perlindungan  anak, pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan.

“Tujuan musrenbang adalah mendapatkan masukan atas partisipasi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD,” katanya..

Melalui musrenbang dipastikan adanya isu-isu perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas tertuang dalam dokumen perencanaan, terealisasi dan tersedia alokasi anggaran dalam perencanaan dan penganggaran yang berspektif gender, inklusif dan pro poor mulai dari desa-kabupaten.

Pelaksanaan Musrenbang Perempuan, Anak, Lansia, dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Lombok Utara ini berlangsung selama 1 (satu) hari,  tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Aula Kantor Bupati Lombok Utara. 

BACA JUGA: Kegiatan Pesona Keris Episode 2 Siap Difasilitasi Pemprov NTB

Isu Utama yang akan dibahas dan didiskusikan yakni, “Penguatan peran ibu, keluarga, lingkungan dalam pendidikan dan pengasuhan keluarga, Mencegah perkawinan usia anak dan pekerja anak, Perlindungan sosial dan pengembangan kemandirian penyandang disabilitas dan Pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan”.

Dalam musrenbang yang melibatkan peserta inti sebanyak 125 orang ini, berasal dari organisasi perempuan, organisasi keagamaan, sekolah,  PKK Kecamatan dan Desa, Pelaku Kewirausahaan LSM/NGO, Organisasi Kepemudaan, Forum Anak, Perwakilan penyandang Disabilitas, Narasumber, fasilitator dan panitia serta unsur Perangkat Daerah.  

Mengakomodir Perempuan        

Ketua PKK GOW KLU, Yunita Aprilina Danny Karter, ST.,M.Eng, selaku ketua Gerakan Organisasi Wanita Kabupaten Lombok Utara mengapresiasi Pemkab Lombok Utara yang mengakomodir kaum perempuan.

“Bagaimana kita melibatkan seluruh unsur dalam proses menginisiasi pembangunan ini,” katanya.

Menurutnya, semua bisa berperan dan bisa berpartisipasi, dalam kontek Musrenbang Perempuan,Anak, Lansia dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Lombok Utara Tahun Perencanaan 2023.

“Jika kita mengajak lebih banyak orang untuk berpikir maka hasilnya pun akan lebih baik,” tegas Yunita. 

Menurutnya, perempuan merupakan simpul yang wajib kita ajak komunikasi. Karena aspek-aspek yang berdampak dari proses pembangunan lebih banyak dipikirkan oleh perempuan.

Dan perempuan Lombok Utara masih tertinggal dalam pendidikan dan ekonomi. Namun pada bidang kesehatan umur perempuan lebih panjang daripada laki-laki, usia harapan hidup perempuan sebesar 68 tahun. 

“Itulah alasan logisnya perempuan juga harus diperhatikan dalam konteks pembangunan,” katanya. ***

Buka Musrenbang Perempuan, Anak, Lansia dan Penyandang Disabilitas KLU, Bupati Djohan Sjamsu ungkap keunikan daerah KLU; meski angka kemiskinan tinggi tapi kriminalitasnya rendah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Menurut Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu, SH, Lombok Utara merupakan daerah yang unik, angka kemiskinannya tinggi tetapi angka penganggurannya rendah.

Hal itu disampaikan saat Djohan Sjamsu membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan, Anak, Lansia dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Lombok Utara Tahun Perencanaan 2023, di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Rabu [09/03/22] pagi.

Keunikan Lombok Utara dari sisi keamanan misalnya, logikanya jika angka kemiskinan tinggi tentu angka kriminalitasnya tinggi.

BACA JUGA: Musrenbang Antisipasi Isu Perempuan dan Anak di KLU

“Kondisi justru bertolak belakang, karena masyarakat masih menjaga harkat dan martabat dengan baik.  Masyarakat Lombok Utara tetap teguh menjaga harga dirinya,” katanya.

Dikatakan, masyarakat Lombok Utara juga sangat akomodatif diajak guyub bersama, melakukan proses akselerasi pembangunan daerah. 

Namun yang paling penting, tentu harus ada prioritas program atau kegiatan pembangunan daerah yang diutamakan untuk direalisasikan pada setiap tahun anggaran.

BACA JUGA: Wagub NTB Dukung Kota Ramah Perempuan dan Layak Anak

“Bagaimana kita melibatkan seluruh unsur dalam proses menginisiasi pembangunan ini. Semua bisa berperan dan bisa berpartisipasi, sehingga dalam kontek Musrenbang ini jika kita mengajak lebih banyak orang untuk berpikir maka hasilnya pun akan lebih baik,” tegas bupati. 

Selain didampingi Wabup Dany Karter Febrianto, kegiatan itu juga dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [BAPPEDA] – KLU), Parihin,S.Sos dan sejumlah OPD, Camat, Pengurus PKK, LSM dan Organisasi Kepemudaan .

Menurut Bupati Djohan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Lombok Utara seluruhnya menjadi bahan evaluasi bagi semua pemangku daerah.

Hal itu sebagai ruang melihat kembali Lombok Utara secara holistik, dengan daya dukung data statistik dan data-data internal.

Semua data itu menunjukkan ikhtiar pemerintah dan seluruh stakeholder yang seirama dalam membangun Lombok Utara dengan prinsip “read on the break”, sesuai dengan pagu dana yang dianggarkan.***

BACA JUGA: NTB Care Jajaki ASDP untuk Kerjasama Penyeberangan Gratis

Komoditi Talas Beneng disebut Bupati Djohan Sjamsu memiliki prospek bagus bagi masyarakat

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) bekerjasama dengan PT. Petaning Karya Mulia dan PT. BEST (Bandung Eco Sinergi Teknologi) melakukan penanaman Talas Beneng, di Dusun Kertaraharja Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Jum’at (04/03/22). 

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya memajukan perekonomian masyarakat Lombok Utara melalui sektor pertanian.

Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH hadir menanam secara simbolis bibit pohon Talas Beneng, didampingi Wakil Direktur PT. Petaning Karya Mulia Endang Lestari, S.Psi, Anggota DPRD KLU Hakamah, Kepala OPD terkait serta para undangan. 

Dikatakan bupati, komoditi Talas Beneng memiliki prospek bagus bagi masyarakat. Dan diharapkan di masa mendatang tanaman talas mampu mendongkrak perekonomian.

BACA JUGA: Dekranas 43 Tahun, Diharapkan Sukses Memayungi Perajin

“Pohon talas beneng tidak hanya penghasil umbi-umbian saja, daunnya juga  bernilai ekonomi bagi masyarakat yang digunakan sebagai bahan baku rokok herbal non nikotin,” terang bupati.

 “Melihat dari kultur tanah yang ada di daerah kita, komoditi talas beneng  ini sangat cocok dan punya prospek yang luar biasa,” jelasnya. 

Bupati Djohan menambahkan, dengan budidaya tanaman talas sedikit demi sedikit potensi bidang pertanian di Lombok Utara mulai tampak. 

Karena itu, harapan Pemerintah Daerah agar masyarakat bisa memanfaatkan potensi lahan dengan terus mengembangkan lahan pertanian, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Selain itu, pihaknya juga mengajak generasi muda memajukan Lombok Utara melalui sektor pertanian, sebab Bupati Djohan meyakini SDM yang dimiliki anak muda bisa sukses di bidang pertanian.

BACA JUGA: Guru Tidak Tetap Terima Bantuan CSR dari Bank BNI Cabang Mataram

 “Semoga anak-anak muda sebagai generasi penerus kita berpikir cerdas dan mampu memberikan kontribusi di bidang pertanian,” katanya. 

Sementara itu, Kepala Dinas KP3 Tresna Hadi, S.Pt menuturkan, pihaknya menjalin kerjasama yang baik dan nantinya akan ditindaklanjuti dengan MoU antara petani dengan pihak PT. Petaning Karya Mulia.

 Dalam salah satu perjanjiannya, sebut Tresna, seluruh hasil panen Talas Beneng akan dibeli oleh pihak PT. Petaning.

BACA JUGA: Talas Beneng, Dari Tanaman Liar Kini Tembus Pasar Ekspor Internasional

“Talas Beneng ini adalah komoditas baru di Lombok Utara dikembangkan oleh PT. Petaning Karya Mulia. Ke Depan ini akan menjadi alternatif bagi para petani di tengah situasi pandemi Covid,” imbuhnya.***

Sebanyak 15 Guru Tidak Tetap menerima Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BNI Cabang Mataram

TANJUNG.lombokjournal.cm ~ Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara (Disbudpora), Adnan, SPd, Mpd memfasilitasi 15 Guru Tidak Tetap (GTT) dengan pihak Perbankan di Aula Kantor Disbudpora KLU, Rabu (02/03/22).

Adnan di depan Bupati Lombok Utara, mengapresiasi pihak perbankan, dalam hal ini Bank BNI Cbang Mataaram,  yang peduli dan memberikan bantuan CSR sebesar Rp 5.000.000 per orang.

Karena hal ini dilakukan di saat kondisi pendapatan daerah menurun akibat Covid – 19. 

Diharapkan, ada lagi lembaga perbankan lainnya yang membantu GTT yang sudah cukup lama mengabdi di bidang pendidikan.

Pihak Bank BNI Cabang Mataram menyalurkan dana CSR sebesar Rp 75.000.000 Juta untuk 15 orang Guru Tidak Tetap.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh pihak perbankan dan disaksikan Bupati Lombok Utara di Aula Kantor Dikbudpora KLU. 

Sementara pihak Bank BNI mengungkapkan, bantuan Rp 5 Juta kepada masing masing GTT merupakan wujud kepedulian. 

“Jangan dilihat jumlahnya yang tidak seberapa, namun yang terpenting adalah niatnya dalam membantu GTT,” ungkapnya. 

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu,SH, mengungkapkan, persoalan daerah yang sangat komplek. 

Djohan juga menyampaikan terima kasih kepada Bank BNI yang telah menyalurkan bantuan CSR kepada 15 GTT di KLU.

Dan ia berharap, agar dapat memberikan semangat kerja dalam mendidik anak anak sekolah di tempat tugas masing masing. 

“Ini adalah perjalanan kehidupan yang kita saling menjaga. Maka dari itu, kami terus mendorong GTT untuk lebih profesional,” jelas Bupati Djohan. ***

Dalam pertemuan forum lintas Perangkat Daerah Kepala Bappeda KLU menekankan agar perangkat daerah memetakan program yang menjadi skala prioritas

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kepala Badan BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara, Farihin, S.Sos membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara, Selasa, (01/03/ 22).

Kepala Bappeda KLU, Parihin S.Sos. menyampaikan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan tanggal 1-2 Maret 2022.

Disampaikan juga beberapa hal terkait keterbatasan anggaran, sehingga seluruh OPD mestinya memaksimalkan anggaran yang tersedia.

“Mengingat keterbatasan anggaran, di tahun 2023 ini kita mencoba lebih banyak mendorong anggaran untuk pemulihan ekonomi di tahun 2023, tentu dengan memaksimalkan anggaran yang ada,” ungkap Parihin.

Di sampaikan juga, dalam pelaksana anggaran dihajatkan pada program betul-betul menjadi prioritas utama dalam tahap pembangunan daerah.

“Mari melalui forum ini, betul-betul petakan program kita yang menjadi skala prioritas. mudah-mudahan itu yang kita dahulukan jangan berdasarkan keinginan kita. Sekali lagi pada kesempatan ini kita lebih bijak memilih dan memilah apa yang harus kita laksanakan di tahun 2023, ” jelasnya.

Selanjutnya Kegiatan ini merupakan tahapan setelah Musrenbang di tingkat kecamatan untuk menelaah dan menilai usulan yang akan diakomodir melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Harapan kita kegiatan ini menjadi langkah awal dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Lombok Utara yang adil untuk semua” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bappeda membuka kegiatan tersebut dan kegiatan berjalan khidmat dengan menerapkan protokol kesehatan dan dilanjutkan dengan diskusi.

Hadir dalam kegiatan tersebut  Unsur Unsur OPD seperti DLH, DISHUB, DIKES, SETWAN, DISPUS ARSIP, DUKCAPIL, SETDA, DPMPTSP, PERPUSDA,  BPBD,  DISPAR, DISKOMINFO, PUPR, BAKESBANGPOL, Para Kepada Bidang Lingkup Bappeda I Wayan Suartana, S.ST. Pi.M.Si. Alfian Zubair ST. Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Camat Kayangan, Camat Gangga dan tamu undangan lainnya. ***

Pembangunan Kantor Bupati KLU dimulai 18 Februari Tahun Ini, bisa jadi pusat perkantoran Pemda dan DPRD KLU

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara dimulai tahun ini. 

Dan dengan luas lahan tanah Pemda 2,332 M², diperkirakan bisa menjadi alternatif pusat Perkantoran Pemda KLU dan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU.

Deskripsi umum pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara pada revisi tata ruang pengganti Perda No.9 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara, dan rencana detail Tata Ruang

Master plan untuk lokasi ini berada di kisaran Lapangan Supersemar Tanjung.

“Jadi sangat representatif untuk masyarakat Meranti melakukan aktivitas di sekitar perkantoran,” kata Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu, SH.

Hal tersebut disampaikan dalam acara konferensi pers bersama sejumlah awak media, Rabu (02/03/22). 

Sedangkan anggaran pembangunan kantor Bupati ini menelan anggaran 43 milyar rupiah.

Pemda KLU di bawah kepemimpinan Bupati Djohan dan Wabup Danny Karter bersikeras melakukan pembangunan kantor bupati di tahun 2022 ini.

Pasalnya jika tidak tahun ini dikerjakan, berat untuk dilaksanakan tahun depan. Karena alasan pemilihan Presiden disertai Pileg dan Pilgub pada tahun selanjutnya tentunya membutuhkan anggaran besar

“Kantor bupati ini sudah disetujui DPRD KLU dan menjadi komitmen pemerintah kalau tidak dibangun tahun ini, berat untuk tahun depan, karena sudah masuk tahapan tahun politik dan menguras tenaga bahkan anggaran,” kata Djohan.

Djohan mengatakan, memperhatikan beberapa aspek terutama RT dan RW baik nasional, provinsi, kabupaten dan kota terkait dengan prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembangunan Kantor Bupati KLU berlokasi di sebelah selatan atau belakang RSUD Tanjung pada luasan lahan 2,6 Hektare. Sementara untuk bangunan induk terdiri dari empat lantai dan bangunan sekretariat di bagian belakang terdiri dari dua lantai. 

Luas total bangunan 2,332 M², sementara Landscape, yakni lapangan upacara, tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat, pos jaga keluar dan masuk dan sarana utilitas lainnya. 

Lantai satu terdiri dari ruangan Bupati, wakil Bupati, Sekda, dan ruang rapat khusus. Lantai dua terdiri dari ruang Asisten,1, 2 dan 3, ruang staf Ahli,1, 2 dan 3 serta ruang Arsip. Lantai 3 Musholla. Lantai dasar terdiri dari ruang Kabag,(6 bagian), Kasubag dan Staf.

Sementara Lantai satu terdiri dari Aula Pertemuan, dan ruang Kabag (3 bagian), Kasubag dan Staf.

Luas landscape 2,3 Hektar terdiri dari lapangan upacara, Taman, Parkir Kendaraan dan utilitas lainnya. 

Tahapan pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor Bupati Lombok Utara dimulai tanggal 18 Februari 2022 dan berakhir pada 15 Desember 2022. 

Penyedia jasa kontraktor PT. Damai Indah Utama (DIU, KJU Kerjasama Operasi). 

Nilai Konstruksi 43 M. Sementara Konsultan MK (Konsultan Manajemen Konstruksi dan Pengawasan) PT. Momen Estetika Konsultan kerjasama operasi dengan CV. Pola Dwipa Konsultan. Nilai Kontrak 1,1 M. ***