Plt Sekda KLU mengajak warga Lombok Utara, jika ada masalah bisa duduk bersama mencari jalan ternaik

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Terkait masalah atau munculnya konflik di pusat pariwisata Kabupaten Lombok Utara yaitu di tiga Gili, semua pihak diminta jangan membesar-besarkan. 

Ajakan itu disampaikan Plt. Sekda Kabupaten Lombok Utara, Anding Dwi Cahyadi, S. STP, Sabtu (22/09/22).

BACA JUGA: Raker KONI KLU, Wabup Tekankan Pembinaan dan Karir Atlet

“Kita bisa duduk berdiskusi bersama untuk mencari jalan terbaik,” harap Anding. 

Ia menggambarkan pengalaman berkunjung ke Batam bulan lalu. Seperti diketahui, Batam menjadi sentral akses keluar masuknya wisatawan yang sangat ramai, namun tertib, aman dan penuh keterbukaan. 

“Kalau konsep di wisata di tiga Gili ini tidak kita rubah sebagaimana daerah lain yang menjamin keterbukaan, keamanan dan kenyamanan, maka kita akan tertinggal jauh dibidang pariwisata,” kata Anding. 

Ia mengajak semua pihak memperbaiki semua yang masih kurang. 

Terkait investasi, diberikan ruang sebesar-besarnya kepada semua pihak untuk berinvestasi. Baik modal dalam negeri swasta maupun modal asing diberikan kemudahan. 

Era Digitalisasi

Plt Sekda KLU juga menyinggung tiga hal penting yang dilakukan Pemerintah Daerah, berkaitan dengan era digitalisasi pada reformasi birokrasi oleh Menpan RI.

Ada yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya sistem  pemerintahan berbasis elektronik, semua sekarang ini era digital, era aplikasi. 

“Penerapan seluruh PAD Lombok Utara menerapkan sistem digital. Ini untuk mengurangi kebocoran yang mungkin terjadi,” kata Anding.

Terkait itu ia juga menyinggung kemiskinan tahun 2021 KLU di posisi angka 26,99 persen, dan pada tahun itu juga 2021 meningkat menjadi 27,04 persen. 

Artinya kalau dikalkulasikan berdasarkan jumlah penduduk, ada kisaran angka 66 ribu masyarakat miskin di Kabupaten Lombok Utara. 

Berkaitan dengan kemiskinan ini, tentu bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas seluruh stikholder yang ada di Kabupaten Lombok Utara. 

Ia juga menyinggung maksud dan tujuan dilaksanakan sosialisasi atau Lunching Aplikasi Edusmart hari Kamis (29/09) yang lalu. 

BACA JUGA: Kompetisi Student Athletics Champion Resmi Dibuka

Sosialisasi itu memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. 

“Itu bagian memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan. Dan pasti mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, yang bisa merubah Kabupaten Lombok Utara adalah semua masyarakat KLU. ***

Plt. Sekda KLU mengakui, target PAD KLU meningkat karena pariwisata mulai menggeliat  

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Tahun 2021 ditargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada angka 121 miliyar miliyar, namun realisasi sampai 31 Desember 2021 hanya 70 miliar. 

Itu berarti ada sekitar 50 miliar dari yang ditargetkan tidak tercapai. Tapi di tahun 2022, target PAD KLU ditingkatkan dari 121 miliar menjadi 166 miliar. 

BACA JUGA: TMMD KE 115, Wabup Dabby Ikuti Rakornis Virtual

Hal itu dijelaskan Plt Sekda KLU, Anding Dwi Cahyadi saat menghadiri Sosialisasi Aplikasi Edusmart di Pondok Pesantren Al Hikmah, Desa Pamenang Barat Kecamatan Pamenang, Kamis (29/09/22).

Apa yang menyebabkan Pemda KLU mencanangkan target peningkatan PAD? 

Anding menjelaskan, dengan sistem digitalisasi maka secara operasional pemungutan restribusi mudah dilakukan. 

“(saat pandemi Covid-19) PAD memang tidak bisa di pungut. Tapi sekarang sudah nampak, pariwisata sudah mulai menggeliat,” jelasnya.

Diakuinya, dulu past Boat dari Bali menuju Gili tidak pernah diperoleh sepeser pun. “Sekarang alhamdulillah, bisa masuk antara 5 sampai 10 Juta per hari,” tutur Anding. 

Karena itu Ia menghimbau semua masyarakat Kabupaten Lombok Utara untuk sama sama menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban di tengah masyarakat Kabupaten Lombok Utara. 

Lebih lanjut ia menguraikan terkait dengan era digitalisasi, dalam reformasi birokrasi oleh Menpan RI, ada item yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan sekarang merupakan era digital, era aplikasi. Dan 

penerapan seluruh PAD Lombok Utara melalui sistem digital, untuk mengurangi terjadinya kebocoran 

BACA JUGA: PT Bank NTB Syariah Cabang Tanjung Sosialisasi Aplikasi Edusmart

Anding menghimbau, semua masyarakat Kabupaten Lombok Utara untuk sama sama menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban di tengah masyarakat Kabupaten Lombok Utara. 

Diakuinya bahwa maslah di tengah masyarakat KLU masih banyak, akan tetapi tugas birokrasi adalah bekerja. ***

Setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU melakukan pembahasan , dilakukan penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS RAPBD 2023

TANJUNG.lombokjournal.com ~ DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) KLU menandatanganani Nota Kesepakatan bersama terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD KLU tahun 2023. 

Penandatanganan itu dilakukan setelah melalui tahapan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU,  Jum’at (23/09/22).

BACA JUGA: Wabup Danny Buka FGD One Gate System di Gili Tramena

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD KLU Mariadi S.Ag dan dihadiri 21 anggota DPRD lainnya. 

Dari pihak eksekutif hadir Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH dan Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter FR ST., M.Eng, Pj Sekda KLU Anding Duwicahyadi MM, bersama sejumlah Forkopimda dan unsur OPD KLU,

Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemda dan DPRD KLU diawali dengan penyampaian laporan Banggar. 

Dalam laporan Banggar yang dibacakan jurubicara Banggar, Raden Nyakradi S.Pd, menyatakan, dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, secara umum sistimatika penyusunan KUA-PPAS APBD KLU tahun 2023 telah memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. 

Kendati demikian, ada hal-hal yang masih perlu dilakukan penyempurnaan sebagaimana yang telah disepakati dalam pembahasan bersama antara Banggar DPRD dengan TAPD. 

“Strategi pencapaian asumsi dan kebijakan perlu penetapan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program dan kegiatan masing-masing urusan pemerintahan daerah serta target capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan,” imbuhnya. 

Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD KLU yang telah bersama dalam rangkaian proses penyusunan Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2023 dari awal sampai ditandatanganinya nota kesepakatan.

BACA JUGA: Ibu Negara Kunjungi Stand Dekranasda NTB

“Saran yang membangun dari Badan Anggaran DPRD telah dirangkum dan menjadi materi dalam rangka penyempurnaan KUA dan PPAS, RKA Perangkat Daerah serta pada RAPBD tahun 2023,” tuturnya.

KUA dan PPAS ini adalah proses awal penyusunan Rancangan APBD KLU tahun 2023 yang memuat ringkasan berupa gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. ***

Dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Utara, seluruh fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju atas rancangan perubahan APBD untuk dijadikan Peraturan Daerah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Paripurna DPRD KLU terkait persetujuan DPRD terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2022, dihadiri Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH bersama Wakil Bupati Danny Karter Fenrianto R, ST.,M.Eng di Ruang Sidang, Jum’at (23/09/22).

Ridang Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi,S.Ag, dihadiri oleh 22 orang anggota dewan. 

BACA JUGA: Penghargaan Provinsi Terbaik KIP 2022 untuk NTB

Dalam pendapat akhir gabungan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara yang disampaikan oleh Rusdianto, seluruh fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju atas rancangan perubahan APBD untuk dijadikan Peraturan Daerah yang akan dituangkan dalam keputusan DPRD KLU.

Bupati Djohan menyampaikan terimakasih pada pimpinan dan anggota DPRD KLU yang telah memberi masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Baik terhadap komponen pendapatan, belanja, pembiayaan maupun pengawasan pelaksanaannya. 

“Harapan kita bersama manfaat capaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dapat berdampak positif secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemda terhadap kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 Pemerintah Daerah mengalami peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer dan lain-lain. Pendapatan daerah merupakan hasil dari keseriusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

Hal ini menjadi momentum awal dalam pemulihan ekonomi, sebagaimana tertuang dalam tema Kemerdekaan RI ke 77.

“Pemda terus bersinergi bersama multi stakeholder dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa kebijakan belanja,” katanya.

Pemulihan sektor pemukiman, sektor infrastruktur serta sektor ekonomi dengan yang diharapkan  dapat menjamin tersedianya pemenuhan pelayanan dasar, ketahanan pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas.

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

Usaha bersama dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini dapat kita sepakati secara tepat waktu,” tuturnya.

Hadir pula Ketua DPRD KLU Artadi, S.Sos, Wakil Ketua I H.Burhan M.Nur SH, Wakil Ketua II DPRD Mariadi S.Ag, Perwakilan Anggota Forkopimda KLU, para Staf Ahli bupati, Asisten Setda, Kepala PD, serta undangan lainnya.

Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2023

Dalam kesempatan sama, Bupati Lombok Utara H.Djohan Sjamsu, SH bersama seluruh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU juga menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 di tempat yang sama.

Sebelum penandatanganan terlebih dahulu Badan Anggaran DPRD KLU melaporkan Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2023 yang disampaikan oleh juru bicara badan anggaran Raden Nyakradi S.Pd.

Dalam laporannya disampaikan, berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023 dapat disepakati untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023.

BACA JUGA: Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Event

Badan anggaran DRPD KLU mengharapkan Pemerintah Daerah melakukan perbaikan dari sisi kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan serta prioritas serta plafon anggaran. Khususnya terkait komposisi antar kelompok belanja dan jenis belanja agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, RPMJD 2021- 2026 dan RKPD Tahun 2023.***