Kegiatan Rakorda tahun 2022 digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Utara untuk sukseskan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
TANJUNG.lombokjournal.com ~ BPS Kabupaten Lombok Utara menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), untuk meningkatkan koordinasi eksternal dan internal dalam mensukseskan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022.
Rakorda itu dibuka Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febriato R, ST., M.Eng di Anema Resort Singgar Penjalin, Rabu (21/09/22).
Kegiatan Regsosek berlangsung selama satu hari dengan peserta para Camat dan Kepala Desa se KLU dengan Narasumber Bappeda dan Dinsos PPPA KLU.
BACA JUGA: Wabup Danny Menegaskan Pentingnya Kebangkitan Pariwisata KLU
Kabid Statistik Distribusi BPS NTB menyampaikan harapan, melalui Regsosek mampu mewujudkan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara BPS dan instansi pemerintah serta masyarakat, untuk membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional.
“Regsosek ini diharapkan mampu mencakup seluruh masyarakat sehingga dapat menghapuskan duplikasi data, dan menghasilkan data yang sektoral dan bersifat makro,” tuturnya.
Kegiatan regsosek di Provinsi NTB dilaksanakan di 10 kabupaten/kota yang mencakup 1,7 juta Kepala Keluarga, pendataan dilakukan secara sensus dan berskala nasional. Tujuannya mendapatkan data kependudukan, perlindungan sosial, ketanagakerjaan, perumahan, pemberdayaan ekonomi, penyandang disabilitas, lansia. kesehatan, pendidikan dan UMKM serta pajak.
Sementara itu Wabup Danny mengatakan, tahun 2021-2022 pembangunan dihadapkan tantangan yang cukup berat dengan munculnya pandemi Covid 19.
Pada tahun 2022, tantangan pembangunan daerah tidak hanya berhadapan pada transisi adaptasi pemulihan pandemi, tapi juga kondisi global sebagai dampak perang Ukraina-Rusia.
Perang itu membuat peningkatan harga komoditi dunia, perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan meningkat.
Kondisi terjadi sebagai ikhtiar untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan yang lebih baik, maka dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dan 2022 mencetuskan tiga reformasi struktural, yaitu reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk.
“Reformasi sistem ini sebagai perlindungan sosial dan perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara, dengan prasyarat utama transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi,” katanya.
Pendataan awal Regsosek diharapkan menghasilkan data terpadu.
Data itu tidak hanya untuk program perlindungan sosial, melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah.
“Regsosek menjembatani koordinasi dan berbagi data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan penggunaan data yang konsisten,” ujarnya.
BACA JUGA: Distribusi Air Bersih ke Gili Batal Dihentikan
Melalui Regsosek diharapkan mampu memberikan pemahaman pada seluruh peserta, agar dapat menjelaskan dan berkoordinasi dengan aparat dibawahnya dalam rangka bersama-sama mendukung dan menyukseskan kegiatan pendataan.
“Semoga Rakor ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada seluruh peserta dalam membangun Gumi Tioq Tata Tunaq menjadi lebih baik pada masa mendatang,” tutupnya
Hadir dalam Rakor itu, Kabid Distribusi BPS NTB Drs. M Saphoan, Kepala BPS KLU Drs. Syamsudin serta undangan lainnya.***
