Kegiatan rakor evaluasi merupakan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB)
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi Capaian Kinerja Daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemda KLU dibuka Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH, di Aula kantor bupati setempat, Selasa (10/05/22).
Kegiatan Rakor merupakan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB), baik pada tingkat Daerah maupun Perangkat Daerah (PD).
“Belum sepenuhnya merata pada setiap PD sehingga belum mampu menggambarkan efektivitas penggunaan anggaran dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan, terutama terkait dengan definisi kinerja pada perumusan sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, dan kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja,” tutur bupati.
Bupati Djohan menyampaikan, SAKIP dan RB merupakan pondasi dasar sekaligus instrumen mewujudkan tujuan bernegara. Sehingga pemangku daerah harus amanah dengan tujuan menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat.
“SAKIP maupun RB haruslah fokus sebagaimana keberadaan pemerintah dan birokrasi agar bermanfaat bagi kepentingan publik,” tegasnya.
BACA JUGA: Pembangunan Ponpes Tak Boleh Berhenti Demi Kemajuan Pendidikan
Menurut bupati, ada beberapa perbaikan yang perlu menjadi fokus perhatian birokrat untuk meningkatkan mutu birokrasi untuk aspek SAKIP pada Pemda KLU.
Seperti capaian kinerja .hanya tercapai 46 persen, evaluasi internal hanya tercapai 54 persen dan pengukuran kinerja hanya tercapai 59 pesen. Sejumlah titik perbaikan tersebut harus menjadi fokus aparatur birokrasi guna perbaikan mutu SAKIP.
Di antaranya memastikan visi, misi, tujuan maupun sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah telah berorientasi hasil, dan memiliki dampak nyata bagi siklus kehidupan masyarakat. “Visi dan misi kepala daerah harus menjadi acuan utama setiap perangkat daerah dalam menetapkan rancangan maupun target kinerja OPD,” tandas Bupati Djohan.
Belum diimplementasikan
Pj. Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi melaporkan, hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tahun 2021 sebesar 50,05 dengan kategori “CC”.
Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah KLU telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun, diakuinya, upaya itu belum diimplementasikan secara berkelanjutan ditandai dengan penurunan nilai pada area pemenuhan dan reforma.
“Pada komponen hasil menunjukkan adanya peningkatan nilai,” kata Anding.
Sementara untuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan. Tahun ini Pemda KLU memperoleh nilai sebesar 61,97 atau predikat B. Penilaian ini juga menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja.
Kata Anding, capaian tersebut cukup bagus karena ditopang oleh kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan Pemda KLU yang benar-behar berorientasi hasil menunjukkan hasil yang baik. Namun begitu, tetap saja memerlukan perbaikan lebih lanjut.
BACA JUGA: Sirkuit Lantan 459 di Lombok Tengah Diresmikan Bang Zul
“Daerah kita sudah memasuki usia ke-14 tahun, artinya proses belajar panjang kita harus mampu setara ataupun lebih dengan kabupaten lain,” kata Pj Sekda.
Rakor direncanakan berlangsung selama dua hari dengan pemaparan capaian kinerja daerah, SAKIP dan Reformasi Birokrasi di KLU dari kepala PD terkait. Hadir pula Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R, ST, M.Eng, Pj. Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi S.STP, MM, para Kepala OPD, Camat dan para NGO serta undangan lainnya. ***
