Disoroti hunian sementara (huntara) yang sangat dibutuhkan warga sembari menunggu bantuan rumah dari pemerintah pusat
MATARAM.lombokjournal.com — Proses dan mekanisme pembangunan rumah warga terdampak gempa akan dipermudah, termasuk dari model bangunan.
“Yang penting tahan gempa, tidak pakai uji-uji, yang penting sesuai struktur (tahan gempa), silakan dibangun,” kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah, dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di kantor Kementerian koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta, Senin (12/11)
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah ikut hadir dalam rapat itu.
Usai membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Gedung Sangkareang Pemprov NTB, Selasa (13/11), Wagub Rohmi menjeaskan, rapat diKantor Kementerian PMK itu menghasilkan keputusan tentang model bangunan yang lebih lunak dan tidak terpaku pada rumah instan sederhana sehat (Risha).
Meski begitu, Rohmi menegaskan hal ini tidak dimaknakan sebagai penurunan standar bangunan yang memenuhi kaidah tahan gempa.
“Tetap tahan gempa karena kalau kita bangun sesuai struktur tahan, bangunan yang struktur bagus kan kuat, tidak roboh,” terangnya
Rohmi menilai, keputusan tersebut sangat positif dan akan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang selama ini kerap terkendala ketersediaan bahan bangunan.
Selain itu, Rohmi juga menyoroti hunian sementara (huntara) yang sangat dibutuhkan warga sembari menunggu bantuan rumah dari pemerintah pusat. Rohmi mendorong berbagai pihak untuk membantu mendirikan huntara.
“Huntara baru sekira 55 persen sampai 60 persen. Kita dorong supaya seluruh pihak perhatikan itu, terutama Pemkab/Pemkot melihat warga yang belum tertangani (huntara),” Tanya.
AYA
