Kader juga harus memahami setiap dusun memiliki permasalahan sosial yang berbeda
MATARAM.lombokjournal.com — Program revitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga bukan sekedar melaksanakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
Lebih dri itu, posyandu merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi. Termasuk penangaban berbagai permasalahan kependudukan dan kesejahteraan keluarga.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan, kegiatan posyandu keluarga Mulai dari penanganan masalah ibu dan anak dan Posbindu hingga Posyandu Lansia dan remaja/melinial, termasuk untuk percepatan pencapaian Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Penanganan Stunting.
“Serta mendeteksi berbagai permasalahan sosial lainnya,” kata Umi Rohmi .
Wagub yang lebih akrab disapa Umi Rohmi, menyampaikan hal itu saat didaulat menjadi keynote speaker pada kegiatan Review Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi NTB Tahun 2019 di Hotel Grand Legi, Kamis (03/10) 2019.
Permasalahan yang bisa dideteksi di posyandu keluarga, tidak hanya soal kesehatan. Melainkan juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk berkonsultasi dan mendapatkan edukasi tentang semua hal di masyarakat.
“Misalnya masalah lingkungan hidup,” kata Umi Rohmi.
Menjadi tugas para kader posyandu untuk ikut secara intens mensosislisasikan dan menanamkan budaya hidup bersih dan sehat melalui program NTB bebas sampah (Zero Waste).
Yakni membiasakan memilah sampah dari tingkat rumah tangga. Juga membangun mindset masyarakat, dengan memilih dan memilah sampah, kemudian sampah dapat dijual ke bank sampah untuk diolah menjadi berbagai produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi, ujarnya.
Karena itu, pengelolaan Posyandu Keluarga ke depan dapat diintegrasikan dengan BumDes yang mengelola Bank Sampah.
Sehingga Masyarakat dapat menggunakan sampah untuk datang konsultasi ke Posyandu. Atau dapat menabung di bank sampah, sebagian hasil dari tabungan warga dipergunakan untuk operasional bank sampah dan Posyandu, tegasnya.
Kader juga harus memahami setiap dusun memiliki permasalahan sosial yang berbeda. Permasalahan tentang bahaya narkoba, human trafiking atau perdagangan manusia untuk TKI atau TKW, menjaga hutan dan permasalahan lainnya.
Untuk dapat menjalankan peran tersebut, Wagub Umi Rohmi berjanji akan terus memperkuat kapasitas pengetahuan, keterampilan dan updating informasi melalui bentuk kegiatan penguatan kader posyandu.
Baik melalui pendidikan dan pelatihan serta pemberian sertifikat keahlian maupun aspek organisasi dan pemenuhan fasilitas pelayanan yang dibutuhkannya.
Kepala BKKBN RI, Dr. Hasto Wardoyo, SpOg (k), menegaskan bahwa struktur penduduk dari sisi kuantitas menentukan langkah arah pembangunan suatu daerah.
Mengenai program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, Hasto berharap KB jangan hanya diterjemahkan khusus membatasi anak. Tapi lebih kepada menyiapkan generasi berkualitas dan generasi unggul.
Menurutnya, banyak hal yang terkait kesehatan reproduksi ini, sudah harus diajarkan dan diketahui oleh anak-anak usia SMP, sehingga dapat mencegah terjadinya resiko kesehatan reproduksi yang berakibat vatal, ujarnya.
Sebagai contoh, sirkumsisi (sunat), ternyata setelah dijelaskan, sirkumsisi itu mencegah istri dari kanker mulut rahim, kesehatan reproduksi itu penting untuk disampaikan, jelasnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Drs Lalu Makripuddin M. Si, mengajak semua unsur dan Lembaga agar menjadikan momentum ini untuk menyatukan tekad dan semangat juang program BKKBN, karena program ini dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.
Makin baiknya program kependudukan merupakan kontribusi dalam peningkatan IPM NTB. Oleh karena itu segera dirumuskan secara komprehensif melalui diskusi kelompok upaya-upaya strategis untuk meningkatkan IPM tersebut.
“Keberhasilan Program kependudukan dan program lainnya seperti KKBPK di Provinsi NTB merupakan hasil kerja gotong royong dan kerja sama dari segenap potensi aparatur Pemerintah dan semua unsur,” kata Lalu Makripuddin
Acara tersebut juga dirangkai dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan, antara Universitas Mataram dengan BKKBN Pusat, untuk pengembangan SDM dengan mendorong Pendidikan S2 kependudukan, FK. Unizar dan Unram dengan Perwakilan BKKBN Prov. NTB.
Juga Mou tentang pre service training, antara DPMPD Dukcapil NTB dengan Perwakilan BKKBN Prov. NTB meliputi akses data penduduk online dan pengembangan posyandu, dan kampong KB.
Selain itu, juga akan dilakukan Peluncuran Buku Pendidikan Kependudukan bermuatan kearifan Lokal yang disusun oleh Bidang Dalduk BKKBN Provinsi NTB.
AYA
