Masyarakat didorong kembali ke halaman rumah dan bergotong royong membersihkan sisa puing yamg sudah dibersihkan TNI dan Polri
MATARAM .lombokjournal.com — Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) fokus pada pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak gempa.
Huntap tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dari segi alokasi anggaran hingga mekanisme pembangunan dalam struktur bangunan yang tahan gempa. Sementara untuk huntara, merupakan inisiatif dari Pemprov, Pemkab, Pemkot, lembaga kemanusiaan, dan swasta sebagai tempat tinggal sementara bagi warga terdampak gempa sembari menunggu proses huntap terealisasi.
Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik mengatakan, Pemprov NTB bersama Pemkab dam Pemkot terdampak gempa terus mengkampanyekan gerakan kembali ke rumah.
Masyarakat didorong kembali ke halaman rumah dan bergotong royong membersihkan sisa puing yamg sudah dibersihkan TNI dan Polri.
“Persoalan kita saat in bagaimana menyiapkan huntara dan huntap. Kita fokus saja pada itu,” kata Ahsanul Khalik di Mataram, Rabu (10/10).
Ahsanul menyebutkan, rekapitulasi kesiapan lembaga kemanusiaan untuk membangun huntara tercatat sekira 50 ribu huntara, tersebar di sejumlah wilayah terdampak gempa. Pemprov,Pemkab, dan Pemkot sedang menyiapkan anggaran pembangunan huntara pada APBD perubahan.
BACA JUGA;
- Penanganan Bencana NTB Dipastikan Tetap Berjalan Baik
- Dinsos Antisipasi Kekeringan di NTB Dengan Distribusi Air Bersih
“Yang sudah terbangun sampai laporan kemarin siang, 12 ribu (huntara) dari NGO (lembaga nonpemerintah) dan beberapa pemkab dan pemkot, tersebar di semua daerah (terdampak),” katanya.
AYA
