Suryadi Jaya Purnama (SJP) anggota Komisi V DPR RI memperjuangkan pembangunan infrastruktur dasar yang memenuhi standar pelayanan umum di Nusa Tengara Barat (NTB)
MATARAM.LombokJournal.com ~ Memahami soal infrastruktur, khususnya di daerah NTB, penting bicara dengan anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB Dapil Lombok, Suryadi Jaya Purnama.
Karir Suryadi Jaya Purnama (SJP), lulusan Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram), sebagai politisi karirnya memang bisa dibilang moncer.
Pernah menjadi Wakil Kertua DPRD Provinsi NTB, dan dari hasil Pemilu 2024 SJP meloncat menjadi anggota Komisi V DPR RI, yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pencarian dan pertolongan.
BACA JUGA : Perempuan adalah Ujung Tombak Ketahanan Pangan
SJP menjadi mitra kerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Desa Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
“Kalau bicara infrastruktur harus dipahami lebih dulu kategori atau jenis infrastruktur,” kata SJP.
Pertama, infrastruktur yang merupakan kebutuhan dasar, antara lain air bersih, listrik, atau puskesmas (rumah sakit). Dan termasuk telekomunikasi maupun pendidikan.
Menurutnya, dimana ada manusia, pemerintah wajib menyediakan infrastruktur dasar. Dimana ada manusia, pemerintah harus menyediakan akses jalan. Pemerintah tak boleh bicara untung rugi dalam pembangunan infrastruktur dasar.
“Tidak boleh ada daerah terisolir,” kata SJP.
Kemudian yang kedua, infrastruktur yang terkait dengan kegiatan bisnis atau kegiatan perekonomian. Misalnya pembangunan mall atau infrastruktur lainnya yang diperhitungkan akan menghasilkan keuntungan ekonomi.
Dan ketiga, infrastruktur bisnis yang murni ditujukan untuk kepentingan bisnis, misalnya jalan tol berbayar, atau tempat rekreasi. Infrastruktur jenis ini ditujukan sesuai peningkatan kebutuhan masyarakatnya.
BACA JUGA : Caleg PKS H. Karman Didukung Guru Senior Ponpes Nurul Hakim
“Infrastruktur kategori ini seandainya tidak dibangun tidak apa-apa,” kata SJP.
Harus selesaikan Insfrastruktur dasar
infrastruktur berfungsi sebagai penunjang kegiatan masyarakat umum. Untuk memfasilitasi dan mendukung kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti untuk kepentingan distribusi barang dan jasa.
Terkait infrastruktur dasar, menurut SJP, pemerintah harus menyelesaikan sesuai standar pelayanan umum. Namun nyatanya, hingga kini pemerintah pembangunan infrastruktur dasar masih belum merata dan berkeadilan..
Ia mencontohkan di bidang kesehatan, misalnya ada orang sakit penanganan yang diberikan tiap daerah belum merata dan memberi keadilan.
“Sementara fasilitas di satu daerah lengkap, di daerah lainnya belum,” jelasnya.
BACA JUGA : Pj Gubernur NTB : Perlu Bijak Mengelola dan Menjaga Hutan
Demikian pula mengenai penanganan irigasi yang vital dan sangat dibutuhkan petani, ternyata pemerintah belum membagun sesuai kebutuhan.
“Masih banyak saluran irigasi alami, sehingga banyak air terbuang terserap tanah. Ini menyebabkan banyak lahan pertanian yang tak kebagian air,” kata SJP.
Menurutnya, kewajiban negara untuk segera menyelesaikan infrastruktur irigasi, untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Seperti halnya yang terjadi di NTB, meski ada progres peningkatan irigasi namun lambat, dan jauh memenuhi standar pelayanan dasar.
“Standar pelayanan dasar belum terpenuhi,” kata SJP.
Sejauh ini dalam pembangunan infrastruktur, standar keadilan pelayanan umum belum terjadi. Contohnya dalam penyediaan air bersih maupun pembangunan irigasi, masih jauh memenuhi standar pelayanan umum. Dalam penyediaan akses jalan, nyatanya masih terdapat banyak daerah terisolir.
“Kenyamanan, kemudahan, keselamatan infrastruktur masih banyak yang belum terpenuhi. Masih banyak jalan rusah atau berlubang yang belum diperbaiki,” tutur SJP.
Sebagai wakil rakyat dari NTB, yang antara lain membidangi infrastruktur, SJP memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang memenuhi standar pelayanan umum di Nusa Tenggara Barat.
“Masih banyak pembangunan insfrastruktur yang belum memenuhi kebutuhan disabilitas, atau jalan yang belum memprioritaskan keselamatan manusia,” katanya.
Demikian juga, banyak kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak bertolak produk lokal. Atau banyak pembangunan jalan yang tidak berdasarkan kepentingan rakyat, tapi hanya kepentingan pejabat.
“Dalam kebijakan pembangunan banyak terjadi mismanajemen, pembangunan menyimpang dari skala prioritas,” tandas SJP. ***
