Seluruh stakeholder bersama BPJS Kesehatan diharapkan dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk penjaminan kesehatan penduduk propinsi/kabupaten/kota
MATARAM.lombokjournal — Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan butuh dukungan dari berbagai pihak, tidak terkecuali para pemangku kepentingan.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemotongan Pajak Rokok untuk Program JKN-KIS, Kamis (11/10)
Apresiasi diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bergerak cepat melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat propinsi/kabupaten/kota .
Koordinasi dilakukan untuk membahas implementasi peraturan Menteri Keuangan yang sebelumnya telah disosialisasikan tentang tata cara pemotongan pajak rokok sebagai kontribusi dukungan Program JKN-KIS.
Kegiatan ini dihadiri oleh Badan Keuangan Daerah, Bappeda, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan kabupaten/kota se-NTB untuk membahas tentang persiapan integrasi dan rekonsiliasi data Jaminan Kesehatan Daerah dengan BPJS Kesehatan dan pelaksanaan pemotongan pajak rokok untuk program JKN-KIS.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, pajak rokok bisa dialokasikan untuk pendanaan Program JKN-KIS sebesar 37,5 persen yang bersumber dari rencana penerimaan pajak rokok masing-masing provinsi/kabupaten/kota.
“Melalui forum ini diharapkan kita bisa bersinergi dalam pengoptimalan pajak rokok sehingga kita semua memiliki satu pemahaman yang sama,” kata Muhammad Ali.
Ali berharap seluruh stakeholder bersama BPJS Kesehatan dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk penjaminan kesehatan penduduk propinsi/kabupaten/kota.
”Jika masyarakat sehat, tentunya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akan berdampak kepada peningkatan ekonomi khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Ali.
Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Iswandi menyampaikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak terkait harus ikut berperan aktif dan berkontribusi dalam optimalkan penyelenggaraan KN-KIS.
“Kita semua harus saling koordinasi dalam memecahkan dan menyelesaikan permasalahan karena ini program negara yang harus kita sukseskan sesuai dengan amanat UUD 1945,” tutup Iswandi.
ay/yn/jamkesnews
