Komitmen dan semangat cakupan semesta jaminan kesehatan seperti Kabupaten Lombok Utara diharapkan dapat meluas ke kabupaten/kota lain di Nusa Tenggara Barat.
MATARAM.lombokjournal.com – Program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan nasional-Kartu Indonesia Sehat) saat ini merupakan program jaminan kesehatan terbesar di dunia, mengingat jumlah kepesertaannya hingga kini telah mencapai 182 juta jiwa.
Dan jumlah kesepertaan tersebut akan terus bertambah seiring waktu, hingga tercapainya cakupan semesta. Hal ini sesuai kebijakan nasional dalam RPJM Nasional serta peta jalan JKN-KIS yang sasaran kuantitatifnya 95 persen penduduk telah menjadi peserta selambatnya tanggal 1 januari 2019.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali mengatakan, untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan peran serta atau support dari Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu Pemkab/Pemkot di seluruh NTB.
“Pemda berperan besar untuk memperluas kepesertaan program JKN-KIS,” katanya kepada Lombok Journal di ruang kerjanya, Rabu (01/11).
Menurut Ali, besarnya jumlah kepesertaan dalam program JKN-KIS sangat positif bagi negara berkembang, terkait jaminan kesehatan yang diberikan negara pada warganya. Di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram, jumlah kepesertaan program jaminan kesehatan itu juga terus meningkat.
Hingga blan September lalu, di Kabupaten Lombok Utara mencapai 90 persen, Kota Mataram 80 persen, dan Kabupaten Lombok Barat yang jumlah penduduknya besar mencapai 60 persen.
Pemkab KLU merupakan yang pertama kali di NTB yang berkomitmen untuk menuntaskan pencapaian target UHC (Universal Health Coverage) atau cakupan semesta jaminan kesehatan pada bulan Desember 2017.
Tentu ini karena faktor penduduknya yang relatif sedikit, jelas Ali, pemda pun bisa menaikkan kuota jumlah peserta bantuan iuran (PBI). Sehingga fakir miskin atau warga yang tidak punya mata pencaharian atau meski sudah bekerja tapi belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, iuran kepesertaannya dibayarkan pemerintah setempat.
“Kalau pemda berperan aktif, bisa meluaskan kepesertaan dengan menambah kuota,” kata Ali.
Ali berharap, komitmen dan semangat cakupan semesta jaminan kesehatan seperti Kabupaten Lombok Utara dapat melluas ke kabupaten/kota lain di Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Dompu yang pendudukan juga sedikit, juga berpeluang mempercepat pencapaian target tersebut.
“Semoga semangat Pemkab Lombok Utara ini bisa menular ke kabupaten/kota lainnya. Menuju cakupan semesta sehingga seluruh penduduk mempunyai jaminan kesehatan,” katanya.
BPJS Kesehatan bersama dengan pemerintah daerah maupun badan usaha swasta, penting untuk bersinergi untuk mencapai cakupan semesta yang ditargetkan terealisasi pada 1 Januari 2019.
BPJS Kesehatan Cabang Mataram saat ini terus melakukan koordinasi dengan Pemda dan mendorongnya agar dapat menambah kuota PBI. “Ini tanggung jawab bersama,” kata Ali.
Selain itu, upaya lain yang dilakukan yaitu menghimbau badan usaha swasta segera mendaftarkan karyawannya menjadi peserta. Sebab badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya bisa kena sanksi pelayanan publik sesuai PP 86/2013.
“Masyarakat jangan baru mendaftar setelah sakit,” kata Ali.
Dan ditambahkannya, seluruh penduduk Indonesia wajib jadi peserta program JKN-KIS.
Ka-eS
BACA JUGA :
