Pemberian “Pandu Negeri award 2017” atas kinerja tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategik serta pemimpin yang inovatif dan berhasil melakukan berbagai terobosan
MATARAM.lombokjournal.com – Penghargaan “Pandu Negeri Award 2017” diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB atas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang sangat baik.
Pemberian penghargaan nasional bergengsi yang diraih Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr.TGH. M. Zainul Majdi tersebut berdasarkan penilaian oleh Indonesian Institute for Public Governance (IIPG).
Pelaksanaan anugerah itu dilaksanakan di Financial Hall Graha CIMB NIAGA Jakarta, Jumat (10/11) bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ke 72 Tahun 2017.
Keberuntungan sedang berpihak kepada pemerintah daerah dan segenap masyarakat NTB, karena sehari sebelumnya, (Kamis, 9/11), bertempat di istana negara, Presiden RI, Joko Widodo secara resmi menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada seorang putra terbaik NTB, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau dikenal sebagai Maulana Syaikh. Maulana Syaikh merupakan kakek dari Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi.
IIPG merupakan lembaga yang melakukan pembaharuan dan mendukung tranformasi tata kelola yang berkelanjutan pada sektor publik di Indonesia. Dalam majelis pengarah IIPG bergabung tokoh tokoh terkenal, antara lain Prof. Dr. H. Boediono M.Ec ( mantan Wapres RI), Prof. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto MSc, Erry Riyana Hardjapamekas dan beberapa tokoh lainnya.
Dari penilaian IIPG terhadap 34 Propinsi, 416 Kabupaten dan 99 kota di Indonesia, terpilih 50 pemerintah daerah yang dinominasikan mendapatkan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2017.
Aspek yang menjadi fokus penilaian IIPG meliputi aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategik serta pemimpin yang inovatif dan berhasil melakukan berbagai terobosan.
Dalam proses penilaian, IIPG membentuk Dewan Juri, antara lain Prof. Dr. Djisman S. Simanjuntak, Prof. Dr. Sidharta, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Chandra M.Hamzah (mantan pimpinan KPK-RI) dan lain-lain.
Selain Dewan Juri dibentuk juga Komite Penilaian sebanyak 7 orang yg menggali data2 penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta mencermati perkembangan empirik di lapangan.
Dari 34 provinsi yang ada, terpilih Jawa Timur sebagai Provinsi dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan terbaik. Propinsi NTB bersama Propinsi Jabar, DIY dan Bali terpilih sebagai propinsi berkinerja sangat baik.
6 propinsi lainnya di nilai berkinerja baik yaitu propinsi Kalbar, Kalsel, Kalteng, Lampung, Sumbar dan Sulsel. Selain Pemprop NTB, Sumbawa dan Mataram mendapatkan Anugerah Pandu Negeri kategori Kabupaten dan kota dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada IIPG dan pemda peraih Anugerah Pandu Negeri ini sembari menekankan dan mengingatkan untuk terus melakukan peningkatan kinerja dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Mendagri menyampaikan, 6 area korsupgah di daerah termasuk perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan menciptakan iklim investasi untuk percepatan pembangunan di daerah. Hal senada disampaikan juga oleh Prof. Dr. H. Boediono yang di daulat sebagai keynote speaker dan Prof. Dr. Eko Prasojo sebagai nara sumber.
Acara penyerahan Anugerah Pandu Negeri 2017 dihadiri Menteri Dalam Negeri-Tjahyo Kumolo, Prof. Dr. H. Boediono M. Ec beserta Majelis pengarah IIPG, Dewan Juri, Komite Penilai, Gubernur, Bupati dan walikota peraih Anugerah Pandu Negeri 2017. Sementara Gubernur NTB diwakili Drs. HL. Gita Ariadi MSi, Kepala DPMPTSP NTB.
AYA/Hms
