Program Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas untuk Pasar Nusantara untuk mengetahui kesiapan Desa Wisata  menyambut wisatawan

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Program Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas untuk Pasar Nusantara digelar selama dua hari dimulai hari Rabu (17-18 Mei  2022) di Desa Senaru Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Program ini diikuti 34 orang perwakilan dari Desa Wisata yang dibentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Desa Senaru, Bayan, Lombok Utara, merupakan salah satu peserta yang lolos pada seleksi  tingkat Nasional sebagai peringkat ke 50 besar ADWI 2021.

Tujuan utama program tersebut untuk mengetahui kesiapan Desa Wisata  menyambut wisatawan.

Kedatangan tim perjalanan wisata pengenalan Destinasi Prioritas untuk pasar Nusantara di Desa Wisata Senaru disambut Kepala Desa Senaru, Raden Akria Buana beserta staf dan gegerok Tandak SMAN 2 Kecamatan Bayan, di halaman Kantor Desa Senaru.

BACA JUGA: Sukses itu Hasil Kerja Keras, Ini Pesan Wagub NTB

Dalam kesempatan ini,  Raden Akria Buana memaparkan potensi-potensi yang ada di desa wisata Senaru, yang mulai ramai dikunjungi wisatawan setelah pemberlakuan batasan PPKM Covid-19.

Gotong royong

Desa Senaru saat ini kedatangan peserta Latsitarda Nusantara XLII, dan sedang melakukan kegiatan gotong royong.

Kegiatan itu dikoordinir  Polda NTB, Bhabinkamtibmas Desa Bayan, Bripka Nur Ipansyah bersama Taruna Satlat-1/Macan Latsitarda Nusantara XLII, hari Rabu.

Gotong royong itu membersihkan semak-semak yang menutupi badan jalan, dan mengganggu menganggu pemandangan berwisata. 

Selain melibatkan taruna Latsitarda, kegiatan tersebut juga melibatkan masyarakat di area permukiman setempat.

Kapolres Lombok Utara AKBP I Wayan Sudarmanta S.IK.,MH. Melalui Kasi Humas Polres Lombok Utara IPDA Made Wiryawan Sh. menyampaikan, kegiatan ini sudah menjadi program dari Bhabinkamtibmas maupun dari taruna Latsitarda.

Harapannya, gotong royong ini dapat memupuk integritas antara Polri dan Taruna Latsitarda bersama masyarakat.

Menurutnya, gotong royong merupakan wujud integritas Taruna Latsitarda bersama masyarakat.

“Kegiatan ini diikuti oleh Taruna yang melaksanakan Latsitarda dan masih dalam masa akhir pendidikan, untuk membiasakan diri berbaur dengan masyarakat,” ungkapnya.

BACA JUGA: 10 Mahasiswa Diamankan, Gubernur NTB Minta Bupati Bima Bantu Mahasiswa

Kasi Humas Polres Lombok Utaramenambahkan, kegiatan seperti ini diharap terus di laksanakan sebagai wujud kepekaan Polri terhadap potensi-potensi kerawanan atau Polis Hazard (PH), yang bisa menjadi Ancaman Faktual (AF), dengan mengantisipasi gangguan nyata (GN) di masyarakat.

“Ke depan tentu kita harap kegiatan seperti ini bisa terus di laksanakan sebagai wujud Polri selalu hadir dalam setiap potensi kerawanan yang ada di masyarakat,” katanya.*** 

Kata wagub, anak yang sukses pendidikannya menjadi kebanggaan orang tua

LOBAR.lombokjournal.com ~ Puncak kesuksesan itu dicapai dengan ketekunan, kerja keras tidak kenal menyerah, dan mampu mencari solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi. 

Wagub NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah mengingatkan itu pada Tasyakuran Penamatan Santiriawan-Santriwatri Kelas IX MTS dan Kelas XII MA Pondok Pesantren As-Sa’idiyah NWDI Tempos Daye, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Kamis (19/05/22).

“Dengan belajar tekun dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, maka apa yang dicita-citakan bersama para peserta didik dan orangtua akan bisa diperoleh dengan baik,” ujarnya. 

Menurutnya, terkait menuntut ilmu yang dibarengi dengan kerja keras, belajar di Pondok Pesantren memiliki nilai plus atau lebih dibandingkan dengan belajar di sekolah umum. 

Belajar di Ponpes disamping memperoleh pelajaran umum juga memperoleh ilmu agama dan pendidikan akhlaq. 

Sebaliknya di sekolah-sekolah umum hanya pelajaran umum yang bisa didapatkan.

“Karena itu para santri haruslah banyak bersyukur, hormat kepada para guru yang telah banyak mendidik dan menyampaikan ilmunya yang bermanfaat,” katanya.

Dan itu menjadi bekal para santri untuk menjadi pedoman hidup bersosialisasi dengan masyarakat dan bekal melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 

BACA JUGA: Kunjungan Bappenas ke KLU, Bahas Isu Strategis UMKM

“Kecuali itu kesuksesasan kalian dalam menuntut ilmu menjadi kebanggaan orangtua, yang tujuan utama anaknya bisa sukses menempuh pendidikannya,” kata Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi yang juga Pengurus Besar Muslimat NWDI ini juga menginginkan para santri yang telah menamatkan pendidikannya, terus menggelorakan semangat belajarnya dan tidak pernah pupus harapan untuk melanjutkan pendidikannnya. 

Diingatkan, tidak ada istilah tidak mampu melanjutkan pendidikan karena terbentur biaya. Sebab saat ini banyak tawaran-tawaran beasiswa pendidikan dari pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya. 

“Namun syaratnya para santri haruslah punya kemauan dan berprestasi dan unggul di bidang-bidang tertentu. Alumni Ponpes di NTB sudah banyak yang membuktikan keberhasilan itu bisa diraih dengan kemauan dan kerja keras. Banyak alumni-alumni Ponpes yang telah sukses baik di legislatif maupun eksekutif,” kata Wagub memberi contoh.

Terkait dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi melalui media sosial yang ada di Handphone (Hp) saat ini, Wagub mengingatkan para santri untuk memanfaatkannya dengan hal-hal positif termasuk untuk belajar dan memperoleh informasi bermanfaat. 

“Hindari pemanfaatan Hp untuk hal-hal negatif dan merugikan diri sendiri dan mengecewakan orang tua,” terangnya.

Meningkatkan dan selalu memelihara kesehatan juga menjadi perhatian Wagub NTB. 

Ia ingin memastikan, warga masyarakat khususnya ibu-ibu untuk tetap menjaga kesehatan putra-putrinya dengan tetap menjaganya dengan makanan yang bergizi yang tidak mesti harus mahal. 

Sementara itu, Pimpinan Ponpes As-Sa’idiyah NWDI Tempos Daye Ustaz Munawir Said melaporkan, jumlah santri kelas IX MTS dan Kelas XII MA yang menamatkan pendidikannya tahun ini sebanyak 82 orang. 

Ponpes ini berdiri sejak tahun 2019 hampir 19 tahun yang lalu. 

BACA JUGA: Program PKK NTB, Keluarga Sehat Jauh dari Narkoba

Pihaknya bersama seluruh dewan guru dan masyarakat bertekad memajukan pendidikan di Ponpes, dengan berbagai program unggulan yang menjadi kebanggan orangtua dan masyarakat di Tempos Daye ini.

Kegiatan itu juga dihadiri anggota DPRD Provinsi NTB H. Samsu Rizal, Kakandepag Lobar Dr. H. Jalalussayuti, M.Pd anggota Forkompincam Kecamatan Gerung dan sejumlah pengurus NWDI Lombok Barat. 

Wagub NTB juga menyematkan tanda penamatan siswa secara simbolis kepada dua orang perwakilan santri. ***

Dirjen Bappenas dan Kemensos RI dalam kunjungan ke Lombok Utara juga mendiskusikan pengentasan kemiskinan ekstrem

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kunjungan Dirjen Bappenas dan Kemensos RI ke Lombok Utara, Rabu (18/05/22), mendiskusikan isu utama UMKM.

Selain itu, dalam kegiatan yang dipusatkan di kolam renang Mandala Desa Bayan, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara itu, juga mendiskusikan pengembangan produk UKM, pengentasan kemiskinan ekstrem (PKE) pengembangan sektor pariwisata dan lain lain

Kegiatan itu dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara.  

“Dalam melaksanakan kegiatannya, UMKM harus ikut serta dalam penuntasan kemiskinan di daerah masing masing di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara,” tutur Parihin, Kepala BAPPEDA KLU kepada wartwan.  

BACA JUGA: Program PKK NTB, Keluarga Sehat Jauh dari Narkoba

Kunjungan Bappenas dan Kemensos RI di Bayan juga dihadiri Kepala Dinas  Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Drs Abdul Hamid, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM, Kabupaten Lombok Utara, Drs. Abdul Hamid beserta rombongan.

Rombongan dari Pusat tampak Sekretaris Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian PPN/Bappenas, Annisa Sri Kusumawati, didampingi Dwi Rahayuningsih, Rosinta H.P. Purba, Ghiffany Zahra, Alya Syafira, Niken Larasati.

Selain itu, tampak hadir rombongan BPJS Kesehatan, Kepala Kantor Perwakilan BPJS Kesehatan Provinsi NTB turut serta hadir yang fasilitasi oleh Lembaga KOMPAK. 

Kepala Bappeda KLU, Parihin menjelaskan, kunjungan Bappenas dan Kemensos RI juga untuk membangun kerja sama dengan perusahaan daerah, baik didalam pemberdayaan, permodalan, pemasaran dan lain-lainl.

Kunjunan Bappenas membagas beberapa isu; Pertama, perbedaan definisi UMKM antar lembaga serta belum adanya basis data terintegrasi. 

Kedua, hanya 57 persen UMKM berkontribusi terhadap PDB dari total 99 persen UMKM. Ketiga, 93 persen UMKM belum menjalin kemitraan, dan hanya 14 persen UMKM berkontribusi terhadap total ekspor Indonesia. 

BACA JUGA: 10 Mahasiswa Diamankan, Gubernur NTB Minta Bupati Bima Bantu Mahasiswa

Keempat, akses pembiayaan bagi UMKM masih rendah, dan Kelima, rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usahanya, termasuk digitalisasi.

Parihin menambahkan, lebih dari 90 persen UMKM tidak menggunakan komputer, dan hanya 10 persen yang menggunakan internet dalam menjalankan usahanya.

“Hal hal ini juga menjadi bahan diskusi dalam kunjungan Bappenas bersama rombongan,” jelas Parihin. ***

Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri,  Kajari dan Kepala Pengadilan Negeri Bima diminta untuk segera ajukan penangguhan penahanan 10 mahasiswa yang dititIp di Polda NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Saat ini 10  mahasiswa Bima diamankan di Polda NTB terkait demo dan blokade jalan di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, beberapa waktu lalu.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang menyempatkan diri menengok mahasiswa  yang di titipkan di Polda NTB di Mataram, Rabu (18/05/22),  mengajak Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri,  Kajari dan Kepala Pengadilan Negeri Bima untuk membantu. 

Ia mengaku sudah minta Bupati Bima segera berkordinasi dengan Kapolres, Kajari dan Kepala Pengadilan Negeri Bima.

“Untuk mempercepat proses hukumnya,” kata Gubernur Zul.

Maksudnya, agar proses penangguhan penahanan bisa segera diajukan, baik oleh Pemda Kabupaten maupun Provinsi. 

BACA JUGA: Aksi Blokir Jalan 4 hari Berturut-turut, 10 Provokator Ditangkap

Karena para mahasiswa perlu kembali untuk melakukan aktifitas dan melanjutkan studinya di kampus masing-masing.

“Alhamdulillah kondisinya sehat, bugar dan baik,” kata Bang Zul sapaan Gubernur NTB.

Bang Zul berpesan kepada masyarakat, agar penyampaian pendapat di depan umum, mengikuti aturan dan proesur yang telah diatur.

Agar berjalan damai dan tidak menggangu kegiatan dan aktifitas masyarakat lain, apalagi melakukan pengrusakan.

Sementara itu, salahsatu pemuda asal Kecamatan Monta, Imam Fardi menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur NTB, yang telah peduli dan mensuport mahasiswa Bima yang diamankan Polda NTB. 

Ia berharapbisa kembali menjalankan aktivitas perkuliahan seperti biasa.

“Terimakasih Bang Zul telah datang dan memotifasi adik-adik kami yang sedang dititipkan dan diamankan di Polda untuk tetap sabar dan semangat,” kata alumni kampus di Makasar ini.

BACA JUGA: Polda NTB Dorong Terbentuknya Satgas Penanganan Konflik

Sebelumnya, Polres Bima mengamankan 10 orang mahasiswa yang blokade jalan selama empat hari berturut-turut, saat demonstrasi menuntut perbaikan jalan di Desa Waro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, beberapa waktu lalu ***

TP PKK NTB mempunyai program pendampingan keluarga untuk mewujudkan Keluarga Sehat Tanpa narkoba

MATARAM.lombokjournal.com ~ Komitmen bersama guna mewujudkan Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba (KISAN), dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Tim Penggerak PKK  (TP PKK) Provinsi NTB dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, berlangsung di Ruang Rapat BNNP NTB, Rabu (18/05/22).

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengatakan, kerjasama itu terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di NTB.

Menurut Hj Niken, TP PKK NTB memiliki visi mewujudkan keluarga sehat tegas berdaya beriman dan bertaqwa menuju Indonesia maju di tahun 2024.

“Sebentar lagi kita menuju tahun tersebut, semoga cita – cita dan visi ini bisa tercapai dengan upaya kita yang bisa kita lakukan bersama,” tuturnya.

TP – PKK Provinsi NTB adalah organisasi yang mampu menjangkau keluarga, sehingga PKK memiliki struktur dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Dasawisma terdiri dari 10 keluarga.

BACA JUGA: Polda NTB Dorong Terbentuknya Satgas Penanganan Konflik

“PKK memiliki peran yang bisa sangat besar dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba,” katanya.

Karena itu diperlukan informasi, apa yang harus dilakukan apabila ada kerabat atau pun di masyarakat yang terlihat tidak baik, dimana tempat melapor dan lain sebagainya. 

Kepala BNNP NTB, Brigjen. Pol Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH mengatakan,  TP – PKK NTB memiliki program yang selaras dengan BNNP NTB, yaitu dalam pendampingan keluarga anti narkoba.

“Advokasi Pendampingan Keluarga Anti Narkoba ini sangat erat sekali dengan TP – PKK NTB dengan berbagai program – program PKK,” ungkapnya.

Selain itu, BNNP NTB telah membentuk bebrabagi inovasi layanan, diantaranya Sistem Pelayanan Terpadu Online (SEMETON), Cegah Narkoba Streaming (SEMETON CNS), Berkunjung Melalui Jaringan Online (BEJANGO), Bimbingan Rohani Berbasis Elektronik (BREMBE) dan CAFE REHAB. ***

BACA JUGA: Jagung Petani Semuanya akan Diserap PT DNA

Wagub Sitti Rohmi tekankan, data sabfat penting dan dibutuhkan dalam mengambil kebijakan pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Melihat momentum Sensus Penduduk (SP) Lanjutan (Long Form) menjadi peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. 

Karena banyak orang melakukan sesuatu tanpa data yang jelas. 

Berjalan dengan data itu ibarat kita jalan di tempat yang terang, begitu juga sebaliknya tanpa data seperti berjalan di tempat ruangan yang gelap, tidak tahu arah menuju pintu dan seterusnya.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan itu pada Rapat Koordinasi Daerah Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 BPS se Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bertajuk “Sinergi dan Kalaborasi Dalam Mencatat Indonesia Untuk NTB Gemilang” bertempat di Hotel Aston Inn Mataram (18/05/22).

Umi Rohmi sapaan Wagub, meminta kepada seluruh Kepala OPD di Provinsi NTB memandang ini menjadi sesuatu yang sangat penting.

BACA JUGA: Polda NTB Dorong Terbentukan Sangat Penanganan Konflik

Long Form Lanjutan SP 2020 menjadi kebutuhan bersama bukan hanya BPS, ujarnya.

“Kadang menjadi salah kaprah menganggap terhadap segala sesuatu yang dilakukan, siapa yang meluncurkan program itu seolah-olah hanya itu yang membutuhkan. Padahal itu semua menjadi kebutuhan kita bersama dan data sangat menentukan dalam mengambil kebijakan pemerintah,” jelas Umi Rohmi.

Umi Rohmi berharap agar program SP 2020 berjalan lancar dengan pembekalan lebih mantab. 

Sehingga ketika para petugas sensus turun nantinya tidak terjadi miskomunikasi data yang didapatkan, dan masyarakat paham apa yang disampaikan oleh para petugas.

Sementara itu Kepala BPS NTB, Dr. Wahyudin mengatakan, sensus penduduk akan dimulai Bulan Mei-Juni 2022 sebagai sensus lanjutan. 

Sebelumnya pada tahun 2020 BPS sudah melakukan sensus penduduk secara online dan offline. 

BACA JUGA: Gubernur NTB: Jangan Memutuskan Saat Emosi

“Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi atas kerja keras BPS di Provinsi maupun kabupaten/kota, dengan sumbangsih tenaga dan pikiran sehingga BPS makin terpercaya oleh pemerintah sebagai satu-satunya lembaga penyedia data dan indikator untuk mendukung pembangunan Nasional,” ungkapnya.

BPS memiliki peran strategis dalam mengambil kebijakan oleh pemerintah. 

Karena itu, ia mengajak kepada rekan-rekan BPS baik yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mengawal terhadap kegiatan pengumpulan data di lapangan. ***

Menurut Kabid Humas Polda NTB, legalitas pembentukan satgas terpadu dapat disandarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

MATARAM.lombokjournal.com ~ Polda NTB mendorong terbentuknya satuan tugas (Satgas) terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sesuai UU no 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. 

Hal itu disampaikan Kapolda NTB melalui Kabid Humas, Kombes Pol. Artanto, S.I.K., M.Si., Senin (16/5/2022), saat ditemui di ruang kerjanya.

 “Dengan terbentuknya satgas terpadu akan memudahkan dalam koordinasi, dalam upaya penanganan setiap permasalahan atau konflik sosial di tengah masyarakat. Tidak itu saja, dengan terbentuknya satgas terpadu juga akan memudahkan dalam mendeteksi dan atau mengantisipasi munculnya konflik,” ungkap Artanto.

Menurutnya, satgas terpadu yang di dalamnya terdiri dari berbagi unsur akan memudahkan dalam perumusan rencana aksi penanganan konflik sosial, sehingga tercipta stabilitas dan keamanan yang semakin kondusif.

BACA JUGA: Gubernur NTB: Jangan Memutuskan Saat Emosi

 “Pencegahan konflik yang diimplementasikan melalui penyusunan rencana aksi penanganan konflik sosial, nantinya bisa dirumuskan oleh satgas terpadu tingkat provinsi dan satgas seluruh kabupaten/kota,” katanya.

Lebih lanjut Kabid Humas Polda NTB menyampaikan, legalitas pembentukan satgas terpadu dapat disandarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2015, tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang bertujuan meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan secara terpadu.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membentuk kerangka regulasi baru mengacu pada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh pemerintah, mencakup tiga strategi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Dijelaskan, tiga strategi dalam kerangka regulasi dalam upaya pencegahan konflik di antaranya regulasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan, yang sensitif terhadap konflik dan upaya pencegahan konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik yang meliputi upaya pemberhentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia maupun harta benda.

“Kerangka regulasi yang ketiga adalah kaitannya dengan penanganan pasca konflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa atau proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi dan rehabilitasi,” ucap Artanto.

BACA JUGA: Bawaslu RI Adakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemilu 2024 di NTB

“Nah, hal ini diperlukan satuan tugas terpadu dalam implementasinya. Itulah mengapa kita dorong terbentuknya satgas terpadu tersebut,” tutupnya.***

Saat Gawe Rapah Masyakat Mareje, Gubernur NTB mengingatkan jangan abaikan teman lama

LOBAR.lombokjournal.com ~ Tantangan kehidupan kemasyarakatan ke depan tidak mudah, khususnya adanya pengaruh sosial media yang dapat diakses secara luas. 

Gubernur NTB Zulkiflimansyah, mengungkapkan itu terkait terkait keributan antar pemuda di Desa Mareje yang isunya hingga internasional. 

Ia mengatakan itu pada Gawe Rapah Kerukunan Masyarakat Desa Mereje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (18/05/22) di Lapangan SMPN 3 Lembar di Mareje.

“Ini tentu menjadi perhatian kami di Forkopimda Nusa Tenggara Barat. Kami di Forkopimda NTB memiliki pertemuan santai untuk membicarakan hal hal penting. Kami berharap agar inisiasi untuk adanya

pertemuan santai sambil ngopi dapat dilakukan di kabupaten juga karena efektif dalam menyelesikan masalah,” ujar gubernur. 

Bang Zul, seperti biasa, mengutip sepenggal cerira filosofi dari negeri Mongolia antara Raja dan burung Rajawali. 

“Jangan mengambil keputusan saat emosi. Kemudian kedua, jangan pernah mengabaikan teman yang sudah menemani kita dalam waktu yang lama,” ujarnya di hadapan masyarakat Mareje yang memiliki dua keyakinan berbeda, namun dikenal  rukun dalam bermasyarakat sejak lama.

Dalam kesempatan ini Gubernur Zul menyampaikan apresiasi kepada Kapolda, Danrem, Bupati dan Wakil Bupati serta semua pihak yang telah menjaga Mareje agar tetap aman.

“Apresiasi kami untuk Kapolda,  Danrem serta kita semua. Beruntung memiliki Bupati dan Wakil Bupati yang luar biasa. Terima kasih kepada semua pihak dan mari kita jaga desa kita tercinta agar tetap damai dan rukun,”  pesannya.

BACA JUGA: Jagung Petani Semuanya akan Diserap PT DNA

Menjaga kerukunan

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengajak masyarakat menjaga kebersamaan dan kedamaian di wilayah Lombok Barat dan Nusa Tenggara Barat. 

Dengan kerukunan dan kedamaian ini masyarakat akan semakin maju dan berkembang. Selain itu pembangunan juga akan berjalan dengan lancar.

 “Marilah kita menjaga kedamaian dan kerukunan agar kita bisa sejahtera,” ujarnya. 

Fauzan menambahkan, acara hari ini merupakan simbol kerukunan di tengah tengah masyarakat yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari masyarakat. 

Dengan kerukunan dan kebersamaan tersebut masyarakat diharapkan dapat memperoleh masa depan yang lebih baik. Selain itu dengan kerukunan dan kedamaian ini masyarakat Desa Mareje akan semakin sejahtera dan maju. 

“Tentu ini menjadi simbol kerukunan dan kebersamaan masyarakat untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Tentu ini seperti yang tertuang dalam ikrar “Sopoq Tundun yang dipandu wali paer Lombok Barat tadi,” ujarnya.

Kepala Desa Mareje H Muhsim Salim mengungkaojan, Pemerintah Desa Mareje bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar Gawe Rapah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempererat kebersamaan dan kerukunan masyarakat Desa Mareje. 

“Tema kegiatan “Kita Semua Bersaudara dan Damai Marejeku,”  kata Kades. 

Dalam kegiatan dibacakan Ikar Sopoq Tundun atau satu keturunan yang dipandu oleh Wali Paer Kabupaten Lombok Barat H.L Anggawa Nuraksi. 

Ikrar ini menyebutkan bahwa masyarakat satu keturunan sehingga perlu menjaga kebersamaan dan kerukunan. 

BACA JUGA: Oknum Pejabat di KLU Salah Gunakan Sarana Pemerintah

Dalam kegiatan ini juga dilakukan ‘Sembeq Kending Patuh-Patuh Saling Kangen” oleh Gubernyr NTB, Bupati Lombok Barat  Danrem 162/WB, Kapolda NTB, Wakil Bupati Lombok Barat dan tokih budaya Paer Lombok Barat. 

“Sembeq kending ini diberikan kepada warga sebagai simbol agar warga hidup rukun dan damai,”  ujar Pengerakse Gumi Paer Lombok Barat, HL Anggawa Nuraksi.

Dalam kegiatan ini juga di sampaikan nasihat cilokak oleh ketua FKUB Lombok Barat TGH Lalu Subeki Sasaki yang berisi tentang nasihat hidup rukun. 

Selain Gubernur kegiatan ini juga  diihadiri Kapolda NTB, Danrem162/WB,  Bupati Lobar, Wakil Bupati Lobar, Wali Paer Majelis adat sasak Lombok Barat, Ketua Bale Mediasi, Kaplores Lobar, Dandim 1606 Mataram, Ketua FKUB, Kepala OPD, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat Mareje dan masyarakat Desa Mareje. ***

Gubernur NTB memastikan jagung Petani dipastikan akan diserap semuanya 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hasil paben jagung petani di Pulau Sumbawa dipastikan dapat terserap dengan baik.

Kepasrian itu disampaikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, yang terus melakukan upaya menyerap hasil panen jagung petani.

“Insya Allah PT DNA akan menyerap semua jagung petani,” kata Bang Zul sapaan Gubernur NTB, Selasa (17/05/22) di Mataram. 

Dijelaskannya, PT. DNA akan melakukan pembelian jagung petani dengan harga RP. 4.400, dan gudang sudah disiapkan di Kecamatan Woja dan Pekat Kabuaten Dompu.

BACA JUGA: Harga Jagung Anjlog, Gubernur NTB Sarankan Diekspor

Untuk itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB telah bertemu Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI dan Jajarannya di Jakarta.

“Pak Kadis Pertanian dan Perkebunan sedang mencari solusi bersama Pak Dirjen Tanaman Pangan dan Jajarannya sambil terus berkomunikasi dengan PT. DNA, pembeli jagung di NTB,” jelas Gubernur Zul.

Ditambahkan, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB, Muhammad Riadi, bahwa dari hasil diskusi, eksport jagung tidak jadi pilihan Kementan, sebab jagung masih dibutuhkan di P. Sumatera dan Jawa. 

‘Kebutuhan inilah yang akan disupplai oleh PT. DNA,” jelas Kadistambun.

“Kami telah diskusi dengan Dirjen Tanaman Pangan, Direktur P2HP, PT. SEGER dan PT. DNA,” timpal Riadi.

BACA JUGA: Bawaslu RI adakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemilu 2024 di NTB

Katanya, mulai hari Rabu tanggal 18 Mei 2022,  Insya Alloh semua jagung di P.Sumbawa akan diserap oleh PT.DNA. ***

Gubernur Sambut Baik Kedatangan Bawaslu RI yang mengadakan Rakernis Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 di NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyambut baik kedatangan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk mengadakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 di Provinsi NTB.

Dalam sambutannya, Gubernur memberikan ucapan selamat datang kepada Bawaslu RI dan Bawaslu se-Indonesia di Provinsi NTB.

“Selamat datang di NTB. Semoga hari-harinya menyenangkan,” kata Bang Zul.

Hal itu disampaikan Bang Zul sapaan Gubernur NTB, saat menghadiri Rakernis Bawaslu di Holiday Resort Lombok Senggigi, Selasa (17/05/22).

BACA JUGA: Sport Tourism Diharapkan Jadi Momentum Pertumbuhan Ekonomi

Persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum dalam rangka mensukseskan Pemilu yang akan digelar serentak pada tahun 2024 mendatang.

Kegiatan rapat kerja teknis (Rakernis) tersebut diselenggarakan bersama Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang rencananya akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut, yaitu dari tanggal 17 Mei hingga 19 Mei 2022.

Turut hadir mendampingi Gubernur dalam Rakernis tersebut, yaitu Lalu Abdul Wahid, SH, MH selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Provinsi NTB.***

BACA JUGA: Oknum Pejabat Klu Salah Menggunakan Sarana Pemerintah