MATARAM – lombokjournal.com
Pendataan warga negara memberi pelajaran yang sangat baik bagi para Aparatur Sipil Negara. Tugas tersebut merupakan bagian melindungi masyarakat. “Tugas aparatur pemerintah memberi kemudahan dan memfasilitasi masyarakat,” kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo
Mendagri mengatakan itu, saat membuka Rapat Kerja Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rakornas Dukcapil) 16-18 Maret, yang diselenggarakan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, di Mataram , Rabu (16/3) malam.
Sesuai tema Rakornas “Dengan Rakornas Kita tuntaskan Penerbitan Identitas Penduduk di Seluruh Indonesia,” maka Kemendagri akan menuntaskan program penerbitan KTP dan Kartu Idehntitas sampai tahun 2017. Progran kependudukan akan memberikan data penduduk dan pemilih, mendesak untuk membangun tata kelola pemerintahan pusat dan daerah yang lebih baik.
“Ini bagian penting percepatan reformasi birokrasi, “ kata Mendagri. Reformasi yang di lingkungan birokrasi mempengaruhi sikap mental masyarakat.
Memangkas Perda
Pada bagian lain, Mendagri menyinggung banyaknya berbagai regulasi atau aturan baik yang dibuat Pemerintah pusat maupun Perda di daerah. “Semua tingkatan pemerintahan bersemangat membuat Undang-undang,” kata Mendagri yang menyebutkan hingga saat ini terdapat lebih dari 35 ribu pertaruran mulai dari Perpres, Inpres, Kepmen hingga Perda.
Menurut Mendagri, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan semua aturan yang menghambat pelayanan masyarakat, setidaknya 50 persen harus dipangkas. Target Kemendagri, memangkas 3300 Perda yang bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Khususnya Perda yang menghambat investasi, membuat birokrasi baru, serta menghambat pelayanan masyarakat.
“Di Indonesia ini paling mudah membuat Badan,” ujar Mendagri. Contohnya untuk mengurus Borobudur, Jembatan Suromadu atau Batam dibuatlah Badan yang jumlahnya cukup banyak.
Di akhir sambutannya, Mendagri mengutip kata-kata bijak pernah yang diucapkan Jendral Sudirman. “Orang jahat bisa merajalela, kalau orang baik tak berbuat apa-apa,” ujar Mendagri yang seperti menganalogikan ‘pemerintahan yang buruk’ ibarat pemerintah yang dipenuhi orang-orang jahat.
Rakornas itu diikuti peserta di lingkungan Dinas Dukcapil seluruh Indonesia. Selain Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, malam itu tampak hadir Walikota Mataram, H Ahyar Abduh. Bahkan malam itu Ahyar Abduh malam itu sempat maju ke depan. Walikota menjadi relawan untuk menguji keakuratan Aplikasi Data Kependudukan Dengan Sistem Informasi Geografi Kependudukan.
(Ka-eS)
