Tidak ada alasan bagi rumah sakit swasta tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
lombokjournal.com – Sampai sekarang memang masih ada warga masyarakat yang berstigma, yang menjadi peserta JKN-KIS hanyalah masyarakat ‘kelas dua’. Ini tentu terkait anggapan, pelayanan untuk pesertanya yang dianggap masih belum membaik.
Menanggapi itu, secara berseloroh seorang karyawan swasta mengatakan, peserta Jaminan Kesehatan Nasionak (JKN-KIS) yang mampu membayar iuran bulanan sebelum sakit tentu tidak bisa dibilang kelas dua.
Seorang manajer SDM di sebuah hotel berbintang di Mataram mengatakan, anggapan seperti itu biasanya disampaikan warga yang tidak mengetahui bahwa BPJS Kesehatan selalu berusaha memberi kepuasan layanannya.
“Stigma masa lalu yang tidak relevan untuk saat ini,” katanya, Rabu (07/02).
Pasalnya, saat ini BPJS Kesehatan makin mendapat kepercayaan dan dukungan banyak pihak dalam menyukseskan program JKN-KIS. Kepercayaan dan dukungan itu termasuk dari perusahaan swasta dan pengembang seperti Lippo Grup.
Melalui jaringan rumah sakit yang dimiliki Lippo, Siloam Hospital, bermitra dengan BPPJS Kesehatan untuk memberi layanan kesehatan kepada peserta JKS-KIS. Bos Lippo Grup, DR Mochtar Riady, mengatakan banyak unit cost yanng tidak merugikan rumah sakit.
“Jadi tidak ada alasan bagi rumah sakit swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Mochtar.
Kepercayaan itu yang membuat peserta JKN-KIS diperlakukan seperti pasien umum lainnya. Saat ini, pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS terus ditingkatkan, sehingga stigma tersebut tidak relevan.
BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram mengatakan adanya peningkatan kinerja yang terlihat dari kenaikan capaian jumlah peserta, guna memenuhi target capaian semesta pada 2019 mendatang.
Tiga wilayah yang menjadi cakupan Kantor Cabang Mataram yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara, terus terjadi pertumbuhan jumlah peserta yang diiringi dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama.
Saat ini BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram telah melakukan kerja sama dengan 96 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). FKTP tersebut terdiri dari 36 puskesmas, 34 dokter praktik perorangan, 4 dokter praktik gigi perorangan, 12 klinik pratama, 5 klinik TNI, 4 klinik Polri, dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah Pratama.
Untuk peningkatkan layanan terhadap peserta, BPJS Kesehatan Cabang Mataram juga melakukan kerja sama dengan 21 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang terdiri dari 10 rumah sakit, 1 apotek obat kronis, 1 apotek obat rujuk balik, serta 10 optik.
BPJS Kesehatan selain berkomitmen dalam bentuk pembiayaan, sekaligus perluasan akses pelayanan melalui penyediaan fasilitas kesehatan.
Bagaimana pun, kehadiran BPJS kesehatan, dan pengelolaan program JKN-KIS, membantu mengatasi masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Secara khusus, bagi masyarakat yang kurang mampu mengakses layanan kesehatan karena mahalnya biaya pengobatan.
Re
(Sumber: BPJS Kesehatan)
