ASN yang akan maju dalam Pilgub NTB 2018 tidak dilarang, tapi diminta mengedepankan semangat politik yang santun
MATARAM.lombokjournal.com – Aparatur Sipil negara (ASN) yang ikut meramaikan bursa Pilgub (Pemilihan Gubernur) 2018 tidak dilarang. Tapi Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi atau Tuan guru Bajang (TGB) mengingatkan, agar mengedepankan semangat politik yang santun.
“Kalau ikut politik, juallah gagasan, jangan saling mencari cari kesalahan,” singgung TGB Dalam Rapat Pimpinan bersama seluruh Kepala OPD di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Senin (14/08).
“ASN berada dalam lingkaran sistem yang bekerja mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Bukan justru meraih tujuan dengan cara-cara menyakiti yang pada akhirnya merugikan masyarakat,’ tegas TGB yang saat itu didampingi Wakil Gubernur H. Muh Amin dan Sekda NTB, Ir.H.Rosiady Sayuti, P.hD.
Dalam rapat pimpinan itu TGB mengajak seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTBterus meningkatkan kinerjanya. Dalam menanggapi kritik masyarakat, agar diterima dengan baik dan direspon dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik.
“Jikapun kritik itu perlu dijawab, maka jawablah dengan cara-cara yang mencerdaskan,” kata gubernur..
Saat itu, TGB melarang dan mengingatkan jajarannya, agar tidak saling “berbalas pantun” dalam menghadapi kritik dari pihak mana pun. Karena hal itu akan membingungkan masyarakat.
Seluruh Kepala OPD diminta lebih fokus upaya pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018.
“Ini masih ada sisa waktu setahun untuk memenuhi target –target yang belum tercapai,” ujar TGB, sambil mengingatkan jajarannya mencermati seluruh indikator dalam RPJMD tersebut.
Saat ini berkembang isu, seolah-olah seluruh indikator kinerja RPJMD belum tercapai. Padahal kenyataannya, dari 31 indikator yang ada, sebanyak 20 indikator sudah mencapai target yang ditetapkan. Hanya menyisakan 11 indikator yang perlu mendapat perhatian dan kerja keras.
Dari 11 indikator tersebut, diminta dalam yang masih tersisa ini agar digenjot pelaksanaannya, sehingga pada akhir RPJMD NTB tahun 2018 nanti seluruh indikator telah tercapai dengan baik.
Kepada OPD teknis, yang bertanggung jawab dalam pencapaian indikator kinerja RPJMD tersebut, agar meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi antar sektor.
“Capaian kinerja itu agar mengedepankan aspek kualitas dan kuantitas yang seimbang,” tegas gubernur.
Hal-hal yang selama ini belum tuntas, seperti program pengalihan urusan pemerintahan yang sedang ditangani, misalnya Dinas Kehutanan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kelautan, Perijinan dan lain-lain.
“Hal-hal yang belum tuntas, segera selesaikan,” tegas Gubernur.
AYA/Hms
