Minimnya inovasi dan lemahnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Sakip) di beberapa SKPD, juga berdampak pada capaian program yang ditarget pemerintah daerah
LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Memasuki tahun ke-tiga kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar- Sariffudin, dinilai sebagian kalangan belum mampu memenuhi program visi-misi saat kampanye.
Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati KLU, Sarifudin, memberikan sinyalemen perlunya perombakan jabatan eselon II di beberapa SKPD yang dinaunginya.
“Setidaknya ada delapan SKPD yang perlu dievaluasi atau dirombak, penempatannya kurang tepat. Dari semua jabatan eselon II, hanya sebagian kecil yang memenuhi kompetensi, tentu ini berdampak pada masyarakat,” paparnya baru-baru ini.
Beberapa SKPD yang dinilainya kurang optimal itu diantaranya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perindagkop dan UMKM, Dinas Sosial P3A, Badan Kepegawean dan PSDM, termasuk kekosongan jabatan eselon II di Dikpora.
“Delapan SKPD itu dinilai kurang optimal dalam menjalankan visi-misi pimpinan daerah. Jangan hanya senang karena mendapat jabatan tapi bingung mau kerjakan apa,” jelasnya.
Minimnya inovasi dan lemahnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Sakip) di beberapa SKPD, lanjut Sarifudin, juga berdampak pada capaian program yang ditarget pemerintah daerah.
Ia mencontohkan porsentasi realisasi program Wira Usaha Baru (WUB) yang masih nol persen, termasuk belum tercapainya target penurunan angka kemiskinan diangka 29,13 persen, serta terlambatnya realisasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Belum ada kemajuan signifikan di beberapa SKPD yang saya sebutkan tadi, mungkin rata-rata progresnya masih di bawah 50 persen,” tutupnya.
DNU
