Media sebagai mitra pemerintah, memiliki peran dan fungsi kontrol terhadap jalannya satu pemerintahan.
LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Komisi I DPRD KLU, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak alergi atau anti kritik dalam menjalankan tugas pemerintahannya.
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I dan seluruh awak media yang ada di Lombok Utara, di ruang rapat Komisi, Rabu (7/2).
“Pemerintah daerah termasuk DPRD tidak boleh anti kritik, baik itu yang datangnya dari media, organisasi masyarakat atau bahkan maayarakat umum,” tegas Anggota Komisi I DPRD KLU, Abdul Gani.
Gani juga menambahkan, Media sebagai mitra pemerintah, memiliki peran dan fungsi kontrol terhadap jalannya satu pemerintahan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, menjelaskan, kemitraan media masa dengan Komisi I DPRD diatur dalam regulasi atau Tata Tertib (Tatib) DPRD.
“Seperti yang tertuang dalam Tatib DPRD, Komisi I adalah leading sektornya media masa. Dan rapat-rapat evaluasi kemitraan seperti ini memang harus lebih sering diadakan,” tukasnya.
Ardianto juga sedikit menyinggung adanya reaksi sejumlah kalangan yang mempersoalkan intennya komunikasi Komisi yang ia ketuai dengan media masa selama ini.
“Banyak pihak yang menilai media hanya fokus pada isu-isu pemerintahan dan cenderung inten berkomunikasi dengan Komisi I, padahal porsi pemberitaannya sama. Hanya saja kebetulan komisi I yang menaungi media di lembaga ini,” bebernya.
Bahkan lebih jauh Ardianto, mempersilahkan media untuk mengkritisi proses kerja lembaga DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya, baik menyangkut legislasi, anggaran dan pengawasan.
“Kita sepakat untuk terus mendorong jalannya pembangunan di Lombok Utara. Terlebih yang menjadi prioritas visi misi pemerintah melalui kritik, saran dan masukan sesuai kapasitas masing masing. Baik langsung maupun tdak langsung, semua itu demi kesejahtraan rakyat,” tutupnya.
Ketua Forum Wartawan Lombok Utara (FWLU). Danu Winata, dalam kesempatan itu menegaskan jika dinamika pemberitaan media masa di KLU, selama ini cukup dinamis.
“Pada dasarnya kemitraan media dan pemerintah (eksekutif dan legislatif) sudah terbangun dengan baik. Media telah menjalankan tufoksinya secara objektif, dan tentu mendukung semua kebijakan yang pro rakyat,” tukasnya.
DNU
