Acara tersebut digelar memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-51 Tahun 2023 Tingkat Provinsi NTB, di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Selasa (13/06/23).
“Ibu-ibu pimpinan TP PKK di NTB dengan segala macam keterbatasan dana, dengan segala keterbatasan ini dan itu, tapi mampu menyanyi dengan riang gembira,” ujar Bang Zul.
Ia berharap masyarakat NTB dapat menerima perbedaan dan dapat menghargai sesama.
Sebagaimana yang ia harapkan, kepada anak-anaknya dapat tumbuh di tempat yang dapat memanusiakan manusia.
Seseorang tidak dievaluasi dinilai dari warna kulitnya karena bentuk matanya, karena benuk rambutnya, tapi dia hidup dalam satu negeri yang menghargai prestasi dan karakter yang dimilikinya.
“We have learnt to fly the air like the birds, we could smim like fish, but haven’t learn so much to be like human being. (Kita telah belajar terbang di udara seperti burung, berenang di lautan seperti ikan, tapi kita belum banyak belajar untuk menjadi manusia),” kata Bang Zul.
Sementara itu, Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE. M.Sc. selaku Ketua TP PKK NTB berharap kemeriahan pembukaan acara Rakor PKK dan HKG PKK ke-51 dapat menular ke berbagai aktivitas lainnya.
Ia berharap kebersamaan tim PKK dan gotong royong dalam mendukung visi dan misi Pemrov NTB dapat tercapai.
“Kemeriahan dan rasa syukur haruslah selalu menimbulkan gelora semangat baru, energi baru, dalam setiap langkah gerakan PKK. Semoga segenap jajaran Tim PKK NTB dapat menjaga kebersamaan serta gotongroyong agar agenda pemerintah dalam pembangunan dapat tercapai,” harapnya.***
Peran Wanita Penting Menanamkan Moderasi Beragama
Eny Yaqut Jelaskan Pentingnyajadi narasumber acara talk show Peran Wanita dalam Moderasi Beragama
JAKARTA,LombokJournal.com~Peran wanita sangat vital dalam menanamkan pemahaman moderasi beragama kepada generasi penerus.
Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag Eny Retno Yaqut menegaskan, pentingnya pemahaman moderasi beragama bagi para wanita.
Ia mengungkapkan itu saat menjadi narasumber pada acara Talk Show Peran Wanita dalam Moderasi Beragama, yang digelar Dirjen Bimas Buddha di Auditorium HM. Rasjidi, Jakarta, pada Senin (15/05/23).
Seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai pendidik, mempunyai kewajiban mengajarkan akidah yang teguh terkait keyakinannya.
Sehingga, anak kita kokoh dan nyaman dengan keyakinannya, dan nyaman dengan perbedaan keyakinan orang lain.
“Kalau di Agama Islam kita mengajarkan bagaimana menjadi agama yang rahmatanan lil alamin. Agar saling mengasihi sesama makhluk Tuhan,” ungkapnya.
Siapa pun harus mampu dan bisa dalam mentransfer pemahaman moderasi beragama. Hal itu demi kemaslahatan dan kebaikan bangsa ini.
“Karena kelak bangsa ini dipegang oleh generasi penerus kita,” tegasnya.
Ia mengatakan, moderasi beragama itu penting, karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan.
“Karena esensinya semua agama adalah bagaimana cara memanuasiakan manusia,” Ungkapnya.
Namun, menurut Eny ada tantangan luar biasa dalam memberikan pemahaman moderat.
Terutama di era digitalisasi seperti saat ini, di mana arus informasi begitu derasnya.
“Hari ini, anak kita sangat rentan dengan informasi yang begitu masif. Terlebih informasi-informasi tersebut beda tipis antara fakta dan hoaks. Banyak info yang provokatif, padahal isinya tidak sesuai judul,” ungkapnya.
Eny menekankan pentingnya pemahaman cara kerja dunia digital dengan meningkatkan literasi digital. Dengan bekal pemahaman yang mumpuni tentang dunia digital, ia berharap masyarakat Indonesia mampu menyaring informasi yang baik.
Sementara itu, Dewi ‘Dee’ Lestari seorang novelis dan musisi yang juga menjadi narasumber talkshow juga sepakat dengan apa yang diungkapkan Eny.
Moderasi beragama pada dasarnya sangat berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari.
“Sejak kecil, saya selalu diperkenalkan dengan toleransi Agama, namun satu hal yang menurut saya juga sangat penting, yaitu apresiasi beragama,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, apresiasi beragama merupakan bentuk toleransi yang bisa menimbulkan empty antar umat. Sehingga akan menimbulkan rasa saling menghargai dalam perbedaan.
Dee pun bercerita, setiap karyanya selalu menerapkan prinsip empati.
Ia selalu berusaha memahami setiap karakternya, sehingga mampu memposisikan diri ketika melihat penadangan yang berbeda.
Ada dua cara yang ampuh bagi Dee sapaan akrab Dewi lestari, untuk memunculkan rasa empati. Pertama banyak membaca. Dengan membaca dia mendapat informasi baru yang sebelumnya kita belum ketahui.
Kedua, banyak bepergian. Karena menurutnya bepergian mampu membukakan mata kita dengan budaya yang berbeda dengan kita.
“Karena kita tahu Indonesia sangat luas dengan berbagai budaya yang berbeda dengan kita. Bepergian merupakan cara kita melihat situasi dan perbedaan yang berbeda dengan kita,” ungkap Dewi Lestari. ***
Cegah Perkawinan Anak melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi
Upaya yang bisa dilakukan untuk cegah perkawinan anak bisa dimulai dari edukasi kesehatan reproduksi, baik kepada anak maupun orang tua
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Upaya pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari edukasi kesehatan reproduksi, baik kepada anak maupun orang tua. Itu dikatakan Plt. Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Rini Handayani, saat kegiatan Media Talk KemenPPPA di Jakarta, Jumat (12/05/22).
Kegiatan Itu merupakan upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang serius menyikapi maraknya kasus perkawinan anak. Misalnya, dengan mengintervensi di hulu melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berupa edukasi.
“Perkawinan anak merupakan tantangan dalam pembangunan SDM dikarenakan memiliki dampak yang multiaspek dan lintas generasi. Selain itu, perkawinan anak juga merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menghambat dalam mendapatkan hak-haknya secara optimal,” ujar Rini seperti dikutip di laman kemenpppa.go.id..
Perkara dispensasi kawin mengalami penurunan setiap tahunnya. Data penurunan itu tercatat di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang 2020-2022.
Ada 52.095 perkara dispensasi kawin yang masuk di tahun 2022, sebanyak 50.748 diputuskan.
Jumlah perkara yang masih tergolong besar itu menunjukkan, perkawinan anak masih banyak terjadi dilihat dari jumlah permohonan perkara dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan.
“Meskipun data prevalensi perkawinan anak di Indonesia menunjukkan penurunan setiap tahunnya, masih banyak perkawinan anak dan remaja yang terjadi tidak dapat dicatatkan karena tidak membawa perkara dispensasi kawin ke pengadilan. Diperlukan upaya sistemik dan terpadu dalam menekan angka perkawinan anak untuk mencapai target 6,94 persen pada tahun 2030,” tutur Rini.
Ada banyak faktor yang ditengarai berkontribusi dalam perkawinan anak. Di antaranya faktor kemiskinan, geografis, pendidikan, ketidaksetaraan gender, masalah sosial, budaya, dan agama. Serta minimnya akses layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif.
Rini menegaskan, edukasi kesehatan reproduksi menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai perkawinan anak di Indonesia. Baik anak maupun orang tua harus mengerti, perkawinan anak memiliki dampak yang begitu besar bagi anak.
Mulai dari pendidikan, kesehatan, kemiskinan berlanjut sampai kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.
Menurutnya, tren perkawinan anak di Indonesia, penyebabnya bukan hanya kurangnya pemahaman bahaya serta ancaman dari perkawinan anak. Tapi juga dampak gerusan pergaulan bebas di kalangan anak dan remaja, yang beresiko pada Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).
“Edukasi terkait perkawinan anak yang dimulai dari kesehatan reproduksi menjadi penting dan perlu ditanamkan sejak dini pada anak-anak. Anak-anak perlu mengetahui bagian-bagian penting dari tubuh dan sistem reproduksi yang berdampak pada masa depannya,” jelas Rini.
Perkawinan anak merupakan isu bersama yang pencegahannya pun harus diselesaikan secara multi sektoral, holistik, komprehensif, terpadu, dan melibatkan banyak orang.
Kepala Bagian Staf Medik Fungsional Ginekologi Onkologi Rumah Sakit Kanker Dharmais, dr. Widyorini Lestari Hardjolukito Hanafy SpOG.Subsp.Onk menjelaskan, perkawinan dan kehamilan anak memiliki risiko komplikasi medis. Baikterhadap ibu maupun anak yang dilahirkan itu.
“Anatomi tubuh anak perempuan belum siap menjalani proses mengandung dan melahirkan,” jelasnya.
Hal ini berisiko mengalami komplikasi medis baik pada ibu maupun pada anak. United Nations Population Fund (UNFPA) mencatat Obstetric Fistula sebagai kasus komplikasi medis persalinan usia anak yang sering terjadi.
Obstetric Fistula merupakan kerusakan pada organ intim perempuan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina.
“Perempuan yang berusia kurang dari 20 tahun rentan mengalami Obstetric Fistula dan dapat terjadi akibat hubungan seksual di usia anak,” jelas Widyorini.
Dijelaskan, perkawinan anak yang kerap kali terjadi karena KTD diakibatkan minimnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi dan risiko yang dihadapi.
Pencegahan KTD dapat dimulai dari edukasi kesehatan reproduksi, baik itu kontrasepsi dan ancaman penyakit menular seksual hingga kanker serviks, edukasi gizi, dan peran orang tua serta pendidikan formal. ***
Polwan Terlibat Dalam Program Pembangunan Pemprov
Wagub NTB menyambut baik kemungkinan keterlibatan Polwan (Polisi Wanita) dalam program Pemprov NTB
MATARAM.LombokJournal.com ~Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalillah menyambut positif peran polisi wanita dalam program program pembangunan.
“Kami menantikan keterlibatan Polwan dalam mendukung program Pemerintah Provinsi,” ucap Wagub di Hotel Lombok Plaza, Rabu (12/04/23).
Saat itu Wagub NTB merespon peserta workshop yang terdiri dari anggota Polwan terkait kemungkinan keterlibatan Polwan dalam program Pemprov.
Wagub Ummi Rohmi memberikan pemaparan Visi Misi NTB Gemilang dan Program Unggulan dalam Sosialisasi dan Workshop Pengarusutamaan Gender di lingkungan Polda NTB.
Menurutnya, sejak awal Pemprov NTB menyusun program pembangunan yang memberikan ruang bagi keterlibatan perempuan.
Beberapa di antaranya seperti disebutkan Wagub adalah Posyandu Keluarga dan Industrialisasi. Sebagian besar digerakkan perempuan di bidang kesehatan maupun UKM dalam pengembangan tenun maupun program unggulan lain.
Di sisi lain, Pemprov NTB juga banyak melahirkan regulasi yang mendukung peran perempuan, seperti pernikahan dini, perlindungan perempuan dan anak sampai persoalan buruh migran perempuan.
Brigjen Pol Desy Andriani, SSDM Polri, salah seorang yang hadir sebagai narasumber mengatakan, peran perempuan dalam pengarusutamaan gender berperan luas di masyarakat.
“Selain sebagai Polwan banyak juga anggota polisi wanita di Polda NTB di masyarakat menjadi Ketua RT sampai ketua yayasan yatim piatu,” sebutnya.
Hal ini membuktikan kesetaraan peran dalam masyarakat juga bergantung pada kecakapan personal.
Ia berharap kegiatan ini dapat melahirkan ruang berkiprah lebih luas bagi perempuan terutama Polwan.
Hadir Asisten III yang juga Plt Kadis DP3AP2KB dan Karo SDM Polda NTB. ***
NTB Harus Konsisten Tingkatkan Kualitas Posyandu Keluarga
Berdasarkan Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), angka stunting di NTB terus menurun
MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, memimpin rapat Persiapan Pendampingan Intervensi Stunting untuk percepatan penurunan stunting di Provinsi NTB, berlangsung di Gedung Graha Bhakti Praja, Selasa (11/04/23).
Ummi Rohmi minta agar NTB konsisten meningkatkan kualitas Posyandu Keluarga. Intervensi dengan tepat sehingga angka stunting benar-benar turun signifikan dan tepat sasaran untuk mencapai target 14 persen tahun 2024.
Angka stunting di NTB berdasarkan Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) terus mengalami penurunan.
Tahun 2019 hasilnya 25,5 persen input baru 70,5 persen, kemudian 2020 23,3 persen untuk inputnya 82,7 persen.
Mulai 2021 setelah 100 persen posyandu keluarga terbentuk di NTB inputnya sudah 98,54 persen, dan hasilnya 19,2 persem.
Tahun 2022 menjadi 16,8 persen dan 2023 report terakhir pada Februari 2023 dengan input 97,87 persen hasilnya 14,76 persen..
“Kita harus terus pastikan seluruh balita, ibu hamil, remaja agar terintervensi dengan baik dan benar sehingga angka real yang kita laporkan itu memang betul angka stunting. Memang benar kondisi balita kita seperti itu, fokus dengan itu maka insyaallah yang kita inginkan untuk mewujudkan anak-anak sehat,” jelas Ummi Rohmi
Dengan E-PPGBM bisa dilihat bagaimana begitu complicated nya kasus stunting ini.
Tidak terlepas dari kondisi lingkungan, tidak buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum, makan minum rumah tangganya baik pengolahan sampah rumah tangga, limbah cair rumah tangga, kalau semua sudah baik intervensi spesifik gizi akan sangat efektif menurunkan angka stunting sehingga ini harus menjadi evaluasi bersama. Kepada ibu hamil juga diharapkan agar melakukan USG di puskesmas terdekat yang sudah menyediakan alat untuk USG. Kepada remaja ataupun calon ibu yang anemia juga diharapkan rajin minum vitamin penambah darah.
Wagub NTB mengajak seluruh kabupaten/kota ikut bergotong royong dalam gerakan bakti stunting, dengan menyumbang telur seikhlasnya untuk kemudian disumbangkan kepada anak-anak stunting.
Peran TP PKK
Ketua TP.PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE. M.Sc juga menyampaikan peran yang sudah coba dilakukan oleh TP PKK provinsi untuk ikut membantu program pemerintah dalam pencegahan dan penanganan.
Sebagai contoh yang sudah dilakukan di Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara, sasaran dalam satu desa tersebut terdapat 34 anak stunting.
Dengan terus intens memberikan protein tambahanberupa telur selama 3 bulan, dari yang semula berjumlah 100 anak, kini turun tinggal 5 orang anak.
TP PKK masih menggodok konsep agar bisa lebihmemberikan signifikasi dari hasil yang diberikan.
“Dari PPI Provinsi kita saat ini juga sedang merancang pilot project dapur sehat atasi stunting ini mulai di Kota Mataram kita berencana untuk melakukan intervensi di satu kelurahan dengan bentuk dapur yang sama, insyaallah akan dimulai setelah bulan Ramadan nanti. Tentu kami mengharapkan kerjasama dari semua pihak untuk terus sama-sama mensukseskan program-program dalam mengatasi stunting ini,” tutup Bunda Niken. ***
Perempuan Pelaku UMKM Dibekali agar Naik Kelas
Kuatnya peran perempuan pelaku UMKM dalam perekonomian nasional dan besarnya jumlah unit usaha yang dijalankan, ternyata masih menghadapi banyak tantangan
LombokJournal.com ~Perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih memiliki berbagai tantangan
Salah satu tantangan UMKM milik perempuan adalah dalam hal melakukan penetrasi dan eksis di pasar berbasis digital, yang saat ini mengalami trend yang meningkat.
Untuk penguatan UMKM perempuan di pasar berbasis digital, KemenPPPA bekerjasama dengan UN Women dan Gojek menggelar latihan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Kewirausahaan di Era Digital di Semarang, Selasa (21/03/23)..
Pelatihan diikuti 50 perempuan UMKMyang siap naik kelas di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.
Pelatihan selama dua hari penuh ini bertujuan:
(1) penguatan skil perempuan dalam meningkatkan profit UMKM yang dijalaninya
(2) maksimalisasi penggunaan perangkat dan dunia digital dalam memajukan UMKM milik perempuan, dan
(3) memajukan pola pikir perempuan pemilik UMKM untuk tidak terjebak dalam konstruksi sosial yang membatasi potensi berkembang perempuan di bidang ekonomi.
Saat membuka pelatihan, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Lenny N. Rosalin mengatakan, perempuan pelaku UMKM memiliki potensi yang tidak terhingga dalam perekonomian nasional.
Data statistik menunjukan, UMKM Indoensia yang didominasi oleh perempuan menyumbang 61 persen dari total PDB nasional, menyerap 97 persen total tenaga kerja dan 60 petrsen dari total investasi, terang Lenny.
Menurutnya, Kota Semarang secara IPG dan IDG berada di atas rata-rata nasional dan rata-rata Jawa Tengah. Kalau kita melihat variable IPG dan IDG itu sendiri, ada komponen ekonomi yang seringkali menjadi momok di banyak daerah.
“Saya menantang UMKM milik perempuan di Kota Semarang untuk tidak hanya menjadi pionir penyumbang naiknya IPG dan IDG lokal, Juga menjadi contoh bagi perempuan perempuan pemilik UMKM di wilayah yang lain” Lanjut Lenny.
Vice President of Public Policy and Government Affairs Gojek, Tricia Istiara Iskandar, menyampaikan dukungan Gojek dalam pemajuan UMKM milik perempuan di Indonesia.
Menurutnya, Gojek memiliki komitmen kuat dalam pemajuan bisnis UMKM milik perempuan. Komitmen tersebut terlah diterjemahkan ke dalam berbagai aksi nyata pelatihan peningkatan kapasitas UMKM perempuan dan intervensi kebijakan bisnis di Gojek.
“Apa yang kita lakukan hari ini merupakan kolaborasi aksi tripartitit KemenPPPA, UN Women dan Gojek dalam mendorong UMKM milik perempuan masuk, eksis dan secara aktif menggunakan perangkat dan pasar berbasis digital dalam memajukan usahanya”. Tambah Tricia.
Sementara itu National Program Officer UN Women, Pertiwi T. Boediono mengatakan, sebagai Badan PBB yang fokus pada penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, UN Women bekerja secara aktif mendorong upaya-upaaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh seluruh stakeholders yang ada.
“Bagi kami, UMKM perempuan dan berdayanya perempuan di bidang ekonomi merupakan pintu masuk bagi keberdayaan perempuan di sektor-sektor yang lain. UMKM perempuan harus didorong agar semakin kuat dari sisi manajemen dan bisnisnya serta dari sisi sumbangsihnya dalam penyelesaian masalah-masalah perempuang yang ada,” jelas Pertiwi.
Pelatihan yang dilaksanakan di Aula Parahita Ekapraya Kantor DP3AP2KB Propinsi Jawa Tengah ini mengusung berbagai materi kewirausahaan yang berperspektif gender.
Termasuk gender dan nilai pengembangan usaha responsif gender, kepemimpinan perempuan dalam aktivitas kewirausahaan, penguatan karakter inter dan intra personal perempuan dalam kewirausahaan, analisis bisnis dengan SMART dan SWOT.
Termasuk pengelolaan keuangan, perizinan usaha, survey pasar, bisnis model canvas responsif gender, survey pasar digital, izin usaha dan penetrasi platform digitaldan digital on borading.
Najmi Rizki K, salah satu peserta pelatihan yang juga pemilik UMKM dengan merk Cake Up mengatakan, pelatihan ini sangat berguna dan memantapkan dirinya untuk masuk pasar berbasis digital.
Najmi juga mentakan, keterampilan praktis yang diajarkan dalam pelatihan menguatkan semangatnya untuk memajukan usahanya demi kesejahteraan keluarga dan masa depan yang cerah anak-anaknya.
Kepala Dinas P3AP2KB Propinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi dalam penutupannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KemenPPPA, UN Women dan Gojek, yang telah menjadikan semarang sebagai lokasi awal pelatihan ini.
“Tentunya Dinas PPPA Propinsi dan Dinas PPPA Kota akan melakukan pendampingan lebih lanjut untuk memastikan pelaku UMKM ini benar benar memiliki posisi yang kuat di pasar berbasis digital. Untuk itu diperlukan kerjasama yang semakin erat ke depan dari para stakeholders termasuk KemenPPPA, UN Women dan Gojek,” tutup Dewi.***
Bunda Niken Serahkan 1228 Unit Alat CTPS untuk Kab/Kota
Menurut Bunda Niken, alat peraga cuci tangan pakai sabun (CTPS), pemenuhan pilar pertama dari lima pilar Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM)
MATARAM.LombokJournal.com ~ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M.Sc menyerakan 1.228 unit Sato Tap atau Alat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) portabel kepada 6 perwakilan Ketua TP PKK Kota/Kabupaten di NTB di Aula Kantor PKK Prov. NTB, Rabu (15/03/23).
Bunda Niken
Alat peraga CTPS adalah pilar pertama dalam 5 pilar Program Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM).
Yaitu cuci tangan pakai sabun, berhenti buang air besar sembarangan, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.
Disampaikan juga oleh ibu PKK dari KSB yaitu ibu Hj. Hanifah Musyafiri S.Pt , untuk mencapai 5 pilar tersebut tidak terlepas dari campur tangan atau peran ibu-ibu PKK dalam menyongsong keberhasilan 5 pilar di KSB.
Dalam Agenda Penyerahan Bantuan Alat Cuci Tangan Pakai Sabun, Ibu Hj Hartina (bagian bidang IV) menyampaikan laporan penyuluhan/sosialisasi alat cuci tangan pakai sabun, yang diserakan kepada 6 Tim PKK Kota/Kab sebanyak 1.228 unit.
6 Tim PKK dimaksud yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota yaitu: Lombok Barat 200, Lombok Tengah 180, Lombok Timur 500, Lombok Utara 68, Kota Mataram 140, Kab.Sumbawa Barat 132 dan 8 Unit di serakah kepada Tim PKK Provinsi sebagai simbolis sehingga 1.228 Unit alat Peraga Sato Tap.
Alat Peraga CTPS merupakan bantuan dari UNICEF Indonesia melalui Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI) kepada PKK Provinsi NTB.
Hj. Niken yang akrab disapa Bunda Niken menyampaikan, supaya alat peraga cuci tangan pakai sabun ini bisa dimanfaatkan sebaik baiknya.
“Semoga alat peraga cuci tangan pakai sabun ini bisa dimanfaatkan sebaik baiknya untuk para kader PKK juga masyarakat dapat ter-edukasi dengan baik,” harap Bunda Niken.
Penyaluran alat peraga ini tetap didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan supaya penyaluranya jelas kemana saja.
Ini sangat penting walau alat sederhana tapi mampu mengedukasi seluruh lapisan masyarakat, dari anak anak sampai orang tua cepat memahami untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan.
‘Semoga dengan ini semua Kabupaten kota di seluruh NTB semakin banyak yang menuntaskan 5 Pillar STBMnya,” katanya. ***
Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
Dalam pelaksanaan DRPPA, KemenPPPA membangun sinergi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya
LombokJournal.com ~ Sejak dicanangkan pada akhir 2020 lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah menginisiasi 138 desa menjadi model pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
Saat ini, KemenPPPA tengah melakukan proses pemantauan dan evaluasi untuk mengukur praktik baik memulai dan capaian awal pelaksanaan DRPPA.
Titi Eko Rahayu
KemenPPPA bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan program DRPPA pada akhir 2020 lalu.
Beberapa desa yang menjadi lokasi model pengembangan DRPPA dan sebelumnya sudah pernah mendapatkan sentuhan program pembangunan berbasis desa, sepertiPerlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), desa inklusif, desa layak anak, dan sebagainya.
“Hal ini pun semakin menguatkan program-program yang dilakukan oleh masing-masing desa dalam upaya memenuhi indikator DRPPA,” tutur Titi Eko Rahayu, Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan, dalam ‘Media Talk: Praktik Baik DRPPA’ secara virtual, Jumat (10/03/23).
Terdapat 10 indikator yang harus dicapai dalam pelaksanaan DRPPA. Lima indikator terkait dengan kesiapan kelembagaan desa, dan lima indikator lainnya merupakan indikator substansi prioritas KemenPPPA.
Indikator substansi perioritas yang dimaksud yakni:
pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
penurunan pekerja anak; dan
pencegahan perkawinan anak.
Menurut Titi Eko Rahayu, dalam mengembangkan DRPPA, penting melakukan sinergidan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki program berbasis desa.
Contohnya Desa Bersinar (bebas dari narkoba) yang ramah perempuan dan peduli anak, Desa Wisata Ramah Perempuan dan Peduli Anak, dan lain sebagainya.
“Ke depannya kami akan terus membangun sinergi dan kerja sama ini dengan K/L lainnya. Dari data yang di-input melalui Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) kemajuan capaian indikator kelembagaan DRPPA sudah sangat menggembirakan, sudah lebih dari 70 persen desa lokasi model telah memenuhi, bahkan beberapa variabel sudah diatas 85 persen,” lanjut Titi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Watukebo, Kabupaten Banyuwangi, Sri Bunik Eka Diana mengatakan, pelaksanaan DRPPA di Desa Watukebo diawali dengan kegiatan pemetaan untuk menemukan permasalahan perempuan dan anak.
Menurutnya, hal ini penting dilakukan mengingat pihaknya belum memiliki data, peraturan, maupun anggaran khusus terkait perempuan dan anak.
“Melalui DRPPA, desa kami diperkenalkan dengan Namanya Rembug Perempuan, dan dalam melakukan rembug perempuan mengundang pula laki-laki khususnya kepada dusun laki-laki, karena dibutuhkan keterlibatan laki-laki untuk menyelesaikan persoalan perempuan dan anak,” tutur Sri.
Tidak hanya itu, menurut Sri, pelaksanaan DRPPA juga mampu meningkatkan keterlibatan perempuan dan anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
“Melalui Rembug Perempuan, yang dihadiri perempuan desa dan juga mengundang Kepala Dusun laki-laki, para perempuan sudah mulai berani menyuarakan aspirasi serta menyampaikan berbagai permasalahan perempuan dan anak, termasuk solusinya,” kata Sri.
Sementara itu, Kepala Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala, Syarifah Saufiah yang merupakan kepala desa perempuan pertama di pulau Sewangi menyebutkan, pelaksanaan DRPPA mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di pemerintah desa, Badan Permusyawarahan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat desa.
“Dari 12 Ketua Rukun Tetangga atau RT, terdapat 2 RT yang saat ini dipimpin oleh perempuan. Begitu pula dengan BPD, 2 dari 7 anggota BPD adalah perempuan. Ini menunjukkan, adanya perubahan di mana perempuan sudah berani mencalonkan diri menjadi pemimpin. Hal ini didorong oleh adanya DRPPA,” ujar Syarifah.
Upaya yang menarik dan menantang yang dilakukan Syarifah dalam mencegah kekerasan melalui pengasuhan bersama.
Ada kepedulian tetangga atau masyarakat sekitar pada semua anak.
Dan kewenangan yang dimiliki Kepala Desa mencegah perkawinan anak dengan tidak memberikan surat rekomendasi.***
Ikhtiar Wujudkan NTB Kiblat Fashion Muslim Indonesia
NTB mengikuti Muslim Fashion Festival Indonesia (MUFFEST) 2023, ikhtiar Bunda Niken mendorong pengembangan dan pemasaran wastra NTB
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti ajang Muslim Fashion Festival Indonesia (MUFFEST) 2023 di Jakarta, karena dinilai efektif mendorong pengembangan dan pemasaran wastra NTB.
Menurut Ketua Dekranasda NTB, Hj.Niken Saptarini Zulkieflimansyah atau Bunda Niken, ajang festival busana berskala Internasional itu, juga menjadi bagian ikhtiar mewujudkan Provinsi NTB sebagai kiblat fashion muslim Indonesia.
Dikatakkan Bunda Niken, kain tenun NTB memiliki daya tarik tersendiri di kalangan pelaku fashion. Sehingga berpelung bersaing di kancah Nasional maupun Internasional.
“Dekranasda NTB terus melakukan terobosan, mendukung dan mempromosikan tenun NTB di kancah Nasional hingga Internasional,” ungkap Bunda Niken di Jakarta, Kamis (09/03/23).
Di ajang Muffest 2023 ini, lanjutnya, Dekranasda NTB ikut dalam bentuk fashion show dan pameran.
Untuk Fashion show sendiri, dipersentasikan oleh Designer NTB Sri Widari (Dury) yang merupakan penyaji terbaik pada Lomba desain busana Lombok- Sumbawa Tenun Festival 2022 lalu.
“Sementara untuk pameran menampilkan wastra (kain) tenun NTB dan busana ready to wear karya designer NTB,” sambung Bunda Niken.
Disamping itu, kegiatan ini dimaksudkan sebagai ajang promosi kegiatan LIMOFF (Lombok International Modest Fashion Festival 2023 yang akan digelar pada tanggal 6 s.d 9 Juli 2023 di Lombok.
“Kita dorong Designer NTB untuk terus berkarya dalam meningkatkan kualitas dan kreativitasnya pada bidang fashion,” tambah Bunda Niken.
Pada Muffest 2023 itu, beberapa Designer Nasional menggunakan aseoris karya designer perhiasan NTB antara lain, Designer Neera Alatas menggunakan Mutiara Lombok Waidah dan Jovan Design menggunakan karya Lamops.***
Wagub NTB Pembicara dalam Side Event CSW67 di New York
Bicara di markas besar PBB, Wagub NTB menuturkan Posyandu Keluarga bisa meningkatkan akses kesehatan an pendidikan perempuan dan anak
MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah menjadi pembicara dalam Side Event CSW67 (Commision Statues Of Woman 67) yang diselenggarakan Kongres Wanita Indonesi (Kowani), di Markas Besar United Nations/ PBB New york, Kamis (08/03/23).
Ummi Rohmi sapaan Wagub, membahas bagaimana Provinsi NTB mampu meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan perempuan dan anak melalui Posyandu Keluarga.
“Posyandu Keluarga dengan pendekatan Sustainable Development Approaches (SDGs) mampu berkontribusi terhadap penurunan angka stunting dan angka kematian ibu dan anak di NTB,” tutur Wagub.
Jumlah Posyandu Keluarga di Provinsi NTB hingga saat ini mencapai 7.676, ada di setiap dusun diI NTB.
Terdapat 41.682 kader yang mayoritasnya merupakan perempuan. Keberadaan Posyandu Keluarga mampu menurunkan angka stunting di NTB.
Tahun 2019 terdapat 25,9 kasus dan terus menurun hingga 16,84 persen di tahun 2022.
Respon positif pun datang dari para peserta acara terhadap program Prosyandu Keluarga Provinsi NTB.
Karena konsep tersebut sangat aplikatif untuk direplikasi di tempat lain, dan mampu meningkatkan peran penting perempuan dalam pembangunan serta meningkatkan akses pelayanan bagi perempuan dan anak.
“Saya juga menyampaikan Program SLB Vokasi dimana anak-anak yang berkenutuhan khusus juga diberikan pelatihan-pelatihan khusus di sekolahnya. Untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan anak-anak yang lain, dan juga menyampaikan program beasiswa untuk anak-anak NTB untuk melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri,” jelas Wagub.
Komitmen Pemerintah NTB dalam meningktakan akses layanan pendidikan dan kesehatan bagi perempuan dan anak sangat sejalan dengan SDG’s Approach.
