Transformasi digital dengan memanfaatkan spektrum frekuensi radio berpengaruh besar pada kegiatan ekonomi masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com ~ Transformasi digital yang semula sekadar gaya hidup, menjadi produktif yang membuka peluang ekonomi Nusa Tenggara Barat berkembang.

Hal itu dikatakan Najamuddin Amy, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Nusa Tenggara Barat dalam Sosialisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos Informatika di Hotel Jayakarta, Senggigi, Lombok Barat, Selasa (31/05/22). 

“Pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang bernilai ekonomi berpengaruh besar pada kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Najam. 

Dijelaskan, perkembangan digital dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dengan menyempurnakan infrastruktur jaringan, pengelolaan sumberdaya manusia dan pemanfaatan aplikasi. 

Sehingga kegiatan ekonomi masyarakat berbasis digital berkembang dengan pesat. Marketplace NTBMall menjadi platform bisnis digital UKM, selain hadirnya pengusaha digital yang memanfaatkan media sosial. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Minta Calon Jemaah Haji Dilayani dengan Layak

Dalam mendukung dan memanfaatkan digitalisasi, banyak aplikasi yang dibuat untuk pelayanan publik serta regulasi yang mengatur pemanfaatan spektrum frekwensi. 

Dalam hal investasi, Najam mengingatkan pentingnya menjaga kondusifitas daerah dengan informasi baik.

Selain itu juga menggali potensi masyarakat dan mengabarkannya ke seluruh dunia. 

Kepala Balai Monitoring NTB, Kusno mengatakan, pemanfaatan frekwensi radio yang tertib akan mendukung iklim investasi untuk berkembang. 

Selain sifatnya yang terbatas, pemanfaatan spektrum frekwensi radio yang tertib akan menjamin lembaga penyiaran maupun masyarakat pengguna memaksimalkan fungsinya. 

Sementara itu, staf khusus Gubernur bidang sosial kemasyarakatan, Drs H Wirajaya Kusuma mengatakan, NTB yang sering mengadakan event internasional membutuhkan konektifitas dalam berinteraksi di dunia digital. 

BACA JUGA: Industri Rokok, Bisakah Dikurangi Produksinya?

“Terobosan menggerakkan ekononi pasca bencana di NTB, memerlukan cara baru berkomunikasi dengan dunia luar. NTB saat ini sedang dikenal dunia dengan event internasional,” ujarnya. 

Hadir pula dalam kegiatan sosialisasi, Kepala Dinas DPMPTSP, perwakilan media penyiaran dan masyarakat umum.***

Menurut WHO, produk rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia beracun, sekitar 4,5 triliun filter rokok mencemari lautan, sungai, trotoar kota, taman, tanah, dan pantai

JENEWA.lombokjournal.com ~World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia PBB hari ini, Selasa (31/05/22) mengungkapkan, informasi baru tentang rokok yang merusak lingkungan.

Selain itu, juga berbahaya bagi kesehatan manusia.

WHO menyerukan, agar industri rokok lebih bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya.

“Tiap tahun industri rokok merugikan dunia lebih dari 8 juta nyawa manusia, 600 juta pohon, 200.000 hektar lahan, 22 miliar ton air dan 84 juta ton CO2,” demikian pernyataan WHO.

BACA JUGA: Industri Rokok, Bisakah Terus Dikurangi Produksinya?

Mayoritas tembakau ditanam di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Padahal, air dan lahan pertanian seringkali sangat dibutuhkan untuk menghasilkan makanan bagi wilayah tersebut. 

Sebaliknya, mereka digunakan untuk menanam tanaman tembakau (bahan pembuatan trokok) yang mematikan. 

Laporan WHO “Tobacco: Poisoning our planet” (Tembakau: Meracuni planet kita) menyoroti, jejak karbon industri dari produksi (rokok), pemrosesan, dan pengangkutan tembakau setara dengan seperlima CO2 yang dihasilkan oleh industri penerbangan komersial tiap tahun. 

BACA JUGA: Jangan Habiskan Waktumu Seharian dengan Smartphone

Ini berkontribusi pada pemanasan global.

“Produk tembakau (rokok) adalah barang yang paling banyak berserakan di planet ini, mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia beracun, yang masuk ke lingkungan kita saat dibuang. Sekitar 4,5 triliun filter rokok mencemari lautan, sungai, trotoar kota, taman, tanah, dan pantai kita setiap tahun,” kata Dr Ruediger Krech, Direktur Promosi Kesehatan di WHO.

Produk seperti rokok, tembakau tanpa asap, dan rokok elektrik juga menambah penumpukan polusi plastik. 

Filter rokok mengandung mikroplastik dan merupakan bentuk polusi plastik tertinggi kedua di dunia.

Disebutkan, tidak ada bukti bahwa filter memiliki manfaat bagi kesehatan. 

WHO minta para pembuat kebijakan memperlakukan filter rokok, seperti apa adanya, plastik sekali pakai.

Dan mempertimbangkan untuk melarang filter rokok untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

BACA JUGA: Pariwisata Lombok Utara di Tiga Gili Mulai Pulih

Biaya membersihkan produk rokok yang berserakan menjadi beban pembayar pajak, bukan beban industri yang menciptakan masalah. 

Tiap tahun, China menelan biaya sekitar 2,6 miliar dolar AS dan India sekitar 766 juta dolar AS. Biaya untuk Brasil dan Jerman mencapai lebih dari USD 200 juta. 

Negara-negara seperti Prancis dan Spanyol dan kota-kota seperti San Francisco, California di AS telah mengambil sikap. 

Mereka berhasil menerapkan “undang-undang tanggung jawab produsen”, mengharuskan industri rokok bertanggung jawab untuk membersihkan polusi yang diciptakannya.

WHO mendesak negara dan kota untuk mengikuti contoh ini. Serta memberikan dukungan kepada petani tembakau untuk beralih ke tanaman yang berkelanjutan.

Selain itu diserukan untuk menerapkan pajak industri rokok yang tinggi (yang juga dapat mencakup pajak lingkungan). 

Dan memberi dukungan layanan untuk membantu orang berhenti merokok. ***

Paska Gempa Bumi Lombok Utara dan Covid-19 mulai ramai dikunjungi wisatawan, inidikasi bangkitnya pariwisata Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Sektor pariwisata tiga Gili, (Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan) di Kabupaten Lombok Utara mulai kembali semarak. 

Hal ini terlihat dari aktivitas kunjungan wisatawan baik manca negara maupun domestik yang memadati tiga Gili, khususnya Gili Trawangan, Minggu (29/05/22). 

Pantauan wartawan media sejak di pelabuhan penyeberangan Bangsal maupun yang mengunjungi Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan.  Kunjungan wisatawan yang mulai ramai itu berlangsung  seiring semakin membaiknya penanganan pandemi COVID-19. 

Salah satu pelaku wisata, Herman menyebutkan, relaksasi regulasi atas dibukanya akses perjalanan dari luar ke dalam negeri,  juga turut membantu sektor pariwisata untuk kembali gemilang setelah Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. 

BACA JUGA: Taruna Latsitarda Mulai Latihan di Gili Trawangan

Herman menyebutkan, pada hari hari libur seperti Hari Minggu dan momen libur sekolah ini. di tiga Gili tampak sangat ramai dengan pengunjung. Ratusan sepeda pancal yang tersedia di Gili Terawangan laku disewa pengunjung.

“Persediaan yang ada bahkan tidak mencukupi,” kata Herman.

Belum lagi lalu lalang Cidomo yang jumlahnya tidak sedikit, katanya. 

Ia pun optimistis dengan potensi berkembangnya pariwisata Tanah Air, terutama yang masuk ke tiga Gili ini, menjadi indikasi membaiknya ekonomi. 

Selain itu, akan cukup banyak turis mancanegara yang akan berkunjung saat digelarnya berbagai event yang disiapkan oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara dalam bulan mendatang. 

“Prediksi saya nantinya dari turis internasional akan semakin banyak yang ke Indonesia beriringan dengan relaksasi regulasi wisata internasional, artinya akan ada peningkatan turis internasional yang masuk ke Indonesia,” katanya.

BACA JUGA: Air Mata Berurai Keluar Saat Kita Menangis, Mengapa?

Ini menjadi sejarah bagi pariwisata Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Setelah hampir tiga tahun terakhir mengalami kesulitan akibat pembatasan kegiatan akibat pandemi COVID-19, akhirnya pariwisata Indonesia perlahan mulai bangkit. ***

Road Show di Dompu, Bunda Niken ungkapkan tahun 2020, di Dompu kasus kekerasan terhadap perempuan menempati posisi teratas

DOMPU.lombokjournal.com ~ Angka kekerasan terhadap perempuan di Provinsi NTB mengalami kenaikan secara konstan. 

Tahun 2020, jumlah angka kekerasan terhadap perempuan mencapai  363 kasus.

Bunda Niken atau Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah,  Ketua TP.PKK Provinsi NTB memaparkan data itu saat memandu acara road show Kajian Bareng (Kabar) Bunda Niken melalui hybrid dan offline, Rabu (25/05/22) di aula pendopo Bupati Dompu.

Ia tengah melakukan kunjungan kerjanya ke Kota Bima, Kabupaten  Bima dan Dompu, “Kabupaten Dompu, pada tahun 2020 yang lalu merupakan daerah yang menempati posisi teratas, dengan 26 kasus kekerasan perempuan lebih banyak dibanding daerah lain,” kata Bunda Niken.

Tapi tahun 2021, angka kekerasan di kabupaten Dompu tersebut mengalami penurunan menjadi 22 kasus.

Namun secara keseluruhan di NTB, pada tahun 2021,  angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kenaikan hingga 462 .

BACA JUGA: Program TP PKK Diminta Selaras dengan Pemerintah Daerah

Diperlukan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada kaum perempuan dan masyarakat, agar membangun kesadaran kolektif.

“Sehingga bentuk kekerasan itu dilakukan tidak hanya bentuk fisik, namun secara psikis, seksual dan ekonomi. Termasuk ekploitasi dan juga kekerasan lainnya,” jelas Bunda Niken.

Masyarakat juga harus lebih memahami hak-hak perempuan, sehingga tidak lagi terjadi angka kekerasan terhadap perempuan.

Keluarga merupakan tempat asuh yang baik untuk mendidik dan saling mencintai bagi orang tua, untuk mengajarkan anak tentang menghargai, melindungi serta menghormati hak perempuan dan anak.

“Betapa pentingnya keluarga dan peran orang tua untuk hal ini,” tutur Bunda Niken.

Saling memahami

Ketua PKK Kab. Dompu Hj. Lilis Suryani Kader Jaelani mengatakan, bersama gabungan organisasi wanita, selalu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak dan remaja.

“Lebih utama adalah saling memahami dan percaya dalam keluarga. Begitupun dalam lingkungan masyarakat agar perempuan juga dihormati haknya,” kata Lilis.

Ditambahkan, perempuan tidak pernah  mengharapkan apapun bentuk kekerasan terhadap perempuan. 

Namun kejadian seperti ini masih saja terjadi disekiling kita. Baik terjadi akibat adanya laporan atau tanpa diketahui oleh publik.

Psikolog Klinis UPTD PPA Dompu, Najwah Naeli, S.Psi. M.Psi menjelaskan, pada perempuan dapat pada sisi positif.  Artinya dari rahim perempuanlah terlahir generasi penerus. 

Kekerasan ini juga disebabkan oleh banyak faktor, adanya perbedaan perempuan dan pria, pendidikan, gangguan mental dan sebagainya.

“Faktor ini menjadi salahsatu perempuan menjadi korban kekerasan,” terang Najwah Naeli.

BACA JUGA: Penembakan Texas, 19 Siswa dan 2 Guru Tewas

Termasuk juga akibat pengasuhan yang otoriter dan keras dalam keluarga, dan biasanya sering dilakukan oleh orang tua laki-laki atau bapak.

Sehingga ketika anak sudah mulai memasuki umur 10 tahun, ia akan mulai milih untuk modeling atau mengikuti gaya salahsatu anggota keluarganya.

“Misalnya ayah yang melakukan pemukulan terhadap ibu, maka anak akan merekam dalam benaknya dan berpikir bahwa bila ada masalah maka kekerasanlah yang dilakukan,” ujarnya.

Kepala DP3AP2KB Kab. Dompu Hj. Shelly Andayani mengatakan, untuk menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak butuh kerjasama dan sinergi semua pihak.

“Seluruh komponen masyarakat, OPD, organisasi wanita, TP.PKK, aparat keamanan untuk memberikan edukasi dan bersama secara masif mensosialiasikan hak perempuan,” ajaknya.

Karena memang berdasarkan data, angka kasus kekerasan di Dompu masih tinggi. Maka kepedulian semua pihaklah kunci untuk ini semua.

Duta Genre NTB asal Dompu, Muh. Aditya mengatakan, kekerasan terjadi akibat masih ada stigma bahwa laki-laki berbeda dengan perempuan.

“Misalnya, pria masih anggap perempuan lemah, padahal orang hebat itu terlahir dari perempuan hebat,” kata Adit.

Maka, kepedulian dan tindakan yang baik dari orang dewasa serta masyarakat menjadi contoh bagi anak, remaja dan generasi muda dimasa yang akan datang.

Hadir pada kegiatan tersebut Pimpinan DPRD, Sekda, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, DW, GOW dan ketua TP. PKK Kecamatan dan desa se Kabupaten Dompu. ***

Menurut Wagub NTB, ponpes ini mempunyai program unggulan yang tidak dimiliki di tempat lain

LOTENG.lombokjournal.com ~ Pondok Pesantren Abul Barokat Wannafahat NWDI Bunkate Jonggat Lombok Tengah Pimpinan TGH. Muhammad Imanuddin Sumar. yang berbasis pada hafalan Al-Qur’an dan hadist serta berbahasa Inggris dan Arab mendapat pujian.

Pujian itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah program unggulan pondok pesantren tersebut.

“Saya bangga, dan pondok pesantren ini luar biasa, memiliki program unggulan dalam bahasa Arab dan Inggris sehingga kedepannya mampu bersaing diluar seiring kemajuan zaman di era dunia globalisasi,” puji Wagub NTB.

Ia mengatakan itu saat halal bihalal di Pondok Pesantren Abul Barokat Wannafahat  NWDI Bunkate Jonggat Lombok Tengah,  Kamis (26/05/22).

Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi ini mengakui, setiap kali kunjungannya ke daerah Lombok Utara,  Lombok Barat, Lombok Timur, banyak masyarakat menitipkan anak-anaknya masuk di Ponpes Abul Barokat ini. 

BACA JUGA: Progres MXGP Berjalan Baik, Pelaksanaan Sesuai Jadwal

Rata-rata mereka para orang tua senang dengan anak-anak mereka yang memiliki kemampuan yang sulit didapatkan di tempat lain. 

Kemampuan yang dimaksud yaitu mampu membaca kitab kuning, berbicara menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Sehingga ini menjadi luar biasa dan sangat dibutuhkan.

“Mudah-mudahan dengan dimiliki pondok pesantren ini bisa dicontoh oleh pondok-pondok pesantren yang lain. Dengan kemampuan yang dimiliki anak-anak bisa bersaing diluar negeri, misalkan di Mesir, Yordan, Amerika, Australia dan belahan dunia lainnya,” ujarnya.

Ummi Rohmi mengajak kepada para santri untuk bersemangat dalam belajar dan mendapatkan pendidikan yang luar biasa, berkat jasa Almagfurullah Maulana Syekh begitu mudahnya mendapatkan pendidikan di Pulau Lombok ini.

Menurutnya, dalam melanjutkan perjuangan harus menguasai bahasa dan melek teknologi, dengan teknologi akan mempermudah berbagai urusan pekerjaan dan lain sebagainya.

BACA JUGA: Penembakan Texas, 19 Siswa dan 2 Guru Tewas 

“Mudah-mudahan pondok pesantren kedepannya makin maju, makin mensyiarkan kebaikan dan dengan kualitas pondok pesantren makin dikenal oleh masyarakat luas,” tandasnya. ***

Resiko terjadi kecelakaan san eksploitasi anak sebagai Joki cilik, diperbincangkan dalam diskusi bersama Bunda Niken 

Bima.lombokjournal.com ~ Para orang tua joki cilik di Bima diminta membatasi buah hatinya menjadi joki pada pacuan kuda.

“Orang tua harus bergerak hatinya, untuk membatasi anak yang masih di bawah umur 10 misalnya untuk tidak menjadi joki,” kata Ketua TP. PKKB Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah.

Ia mengatakan itu saat roadshow di Kabupaten Bima, dalam program Kabar Bunda Niken (KBN) dengan mengusung  tema “Joki Cilik, secara off line dan hybrid”, Selasa (24/05/22) di Aula pendopo Bupati Dompu.

Hj Niken memberikan edukasi dan pemahaman kepada keluarga baik anak maupun bapak sebagai kepala rumah tangga, agar mengutamakan pendidikan bagi masa depan anaknya.

“Karena informasinya, saat lomba pacuan kuda, joki cilik ini tidak masuk sekolah,” kata Hj Niken.

BACA JUGA: Tour De Moyo, Menyelesaikan Perrsiapan Event MXGP

Persoalan lain yang dihadapi joki cilik saat pacuan, misalnya resiko kemungkinan  terjadi kecelakaan. Termasuk bila ada transaksi taruhan, merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak. 

Hal lain juga yang harus diperhatikan adalah  ada 10 hak anak yang harus dijamin oleh semua pihak.  Salah satunya adalah pendidikan dan kesehatan.

Diakuinya, Joki cilik adalah masalah kompleks yang terjadi di NTB. Namun menurutnya harus ada perlindungan khusus terhadap anak sebagai joki cilik. 

“Walaupun Pacuan kuda sebagai tradisi dan budaya di Bima,” katanya.

Sedangkan Ketua TP. PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan, S. Pd, juga mengaku sangat khawatir keberadaan joki cilik ini. 

Menurutnya ada 3 hal yang harus diperhatikan mengenai persoalan joki cilik ini. Pertama terkait ekonomi, kedua pendidikan dan ketiga terkait hobi.

Kondisi ekonomi memaksa anak-anak ini menjadi joki cilik. Tergiur dengan bayaran yang hanya sedikit dibanding keselamatannya. 

Begitupun persoalan pendidikan, menjadi terbengkalai akibat anak tidak masuk sekolah. Tidak hanya itu, hobi turun temurun jadi faktor seorang anak berani menjadi joki.

“Disinilah peran orang tua untuk melarang anaknya menjadi joki karena masih terlalu kecil,” kata istri Wabup Bima.

Ditambahkan oleh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bima, Nurdin, S.Sos, terkait joki cilik harus diatur khusus dengan regulasi.

“Misalnya joki colik harus diatas 10 tahun atau 15 tahun,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu pemerhati anak Kabupaten Bima, Rufidah mengatakan, profesi joki cilik ini termasuk penggadean terhadap jiwa anak. 

“Karena pengaruhnya dan akibatnya  terhadap keamanan, pendidikan dan hak anak,” ujarnya 

Maka, semua pihak harus ikut peduli terhadap bentuk eksploitasi  anak ini. Baik itu orang tua joki, pemerintah, organisasi Pordasi Kabupayen Bima dan semua komponen masyarakat.

Regulasi Joki Cilik

Solusi lain yang mengemuka pada acara tersebut disampaikan salahsatu anggota pengurus Pordasi Kabupaten Bima, Drs. Irfan.

 Ia bersama pengurus daerah maupun pusat terus mengatur regulasi tentang kategori pacuan kuda tradisional ini.

“Misalnya joki harus sesuai kelas dan ukuran kuda, memakai pengaman lengkap saat latihan maupun pertandingan dan diasuransi,” terangnya.

Study and Development Institue, Ir. Irwan salah satu pemerhati anak NTB juga mengingatkan, agar permasalahan joki cilik ini minimal harus diatur oleh regulasi.

“Minimal Perbup atau Pergub, untuk mengatur dan melindungi para joki cilik ini,” tambah Irwan.

BACA JUGA: Gaya Rambut Pria yang nge-Tren Tahun 2022

Di akhir acara tersebut, Bunda Niken juga sempat berbicara dan ngobrol dengan orang tua joki cilik dan 4 anak yang berprofesi joki cilik.

Hadir pada kegiatan tersebut Camat dan ketua TP. PKK Kecamatan se Kabupaten Bima. ***

Sambut Kunjungan Dirjen PAUD, Wagub berharap peningkatan literasi dan numerasi di NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (Dirjen PAUD) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Jumeri, S.TP. M.Si, mendiskusikan mengenai kondisi pendidikan di wilayah NTB, termasuk bagaimana cara peningkatan literasi dan numerasi di NTB.

“Kami ingin dan mudah-mudahan literasi dan numerasi di NTB terdapat peningkatan, maka dari itu semua elemen-elemen untuk meningkatkan kedua hal tersebut harus dibenahi segera,” ucap Wagub Sitti Rohmi.

Ia menyampaikan itu dalam diskusi menyambut  kunjungan kerja (Kunker) Dirjen PAUDdi Aula Pendopo Wagub, Mataram, Selasa (24/05/22).

BACA JUGA: Tour De Moyo, Meenyelesaikan Persiapan Event MXGP

Ummi Rohmi panggilan akrab Wagub memaparkan, Provinsi NTB memiliki program unggulan yaitu Revitalisasi Posyandu, dan peran PAUD turut serta dalam menyukseskan program ini.

Dijelaskan, dalam program unggulan Revitalisasi Posyandu, Posyandu merupakan pusat edukasi berbasis dusun, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan dan sebagainya. 

“Disana kami juga menggandeng PAUD guna menyukseskan program ini,” terangnya.

Sementara itu, Dirjen PAUD-Dikdasmen Kemendikbudristek, Jumeri, S.TP. M.Si, mengatakan, kunjungannya bersama tim di Provinsi NTB untuk memastikan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan daerah berjalan baik. 

“Kunjungan kerja kami disini tentu untuk memastikan kerjasama antara pemerintah pusat dengan daerah berjalan dengan baik. Tugas kami membantu daerah agar pelayanannya membaik, tentunya terkait dengan pelayanan pendidikannya,” katanya. 

Ia berharap kerjasama dan kolaborasi akan tetap terjalin dengan baik antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Ditjen PAUD-Dikdasmen Kemendikbudristek RI.

BACA JUGA: Penting, Museum Mengenang Letusan Rinjani dan Tambora

“Terimakasih sebelumnya bu Wagub telah menerima kami dengan baik, tak lupa juga agar kita terus menjalin kerjasama dan berkolaborasi untuk meningkatkan pendidikan di NTB,” harapnya.

Turut hadir dalam pertemuan, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTB bersama jajaranya dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. ***

Kunker ke Kota Bima, Ketua PKK NTB mendorong TP PKK setempat mengembangkan pangan lokal pengganti karbohidrat untuk pemenuhan gizi keluarga

BIMA.lombokjournal.com ~ TP. PKK se Kota Bima, didorong mengembangkan panganan lokal, sebagai pengganti karbohidrat pemenuhan gizi, untuk keluarga.

“Ibu-ibu harus terus kembangkan dan berinovasi membuat kuliner berbasis panganan lokal,” kata Bunda Niken.

Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widiyawati mengatakan itu, ketika mencoba kuliner berbahan dasar sorgum.

Ia didampingi Ketua TP. PKK Kota Bima Hj. Elly Alwain Muhammad Lutfi, saat meninjau Display Diversifikai Pangan Lokal dan Penilaian Pemeran UP2K-PKK, dalam rangkian roadshow kunkernya, Senin (23/05/22) di kota Bima.

BACA JUGA: Tim Riset ITI akan Meneliti Ciguatera di Gili Matra

Display produk yang ditampilkan ibu PKK sangat bagus, namun mestinya masih banyak potensi yang bisa dikembangkan.

Apalagi Kota Bima kaya akan pangan lokal.  

Potensi pangan lokal bisa itu dimanfaatkan dan diolah jadi makanan lokal khas daerah, yang memiliki cita rasa khas dan bernilai gizi tinggi.

“Contohnya sorgum atau witi (bahasa bima) dapat dimasak menjadi bubur, sushi dan olahan pangan lainnya,” ujarnya.

Bunda Niken berharap pangan lokal ini menjadi makanan favorit di lingkungan keluarga. Dan peran ibu-ibu PKK secara masif mengkampanyekan konsumsi panganan lokal ini.

Sementara itu, Ketua TP. PKK Kota Bima Hj. Elly Alwain Muhammad Lutfi, mengapresiasi kepedulian ketua TP.PKK Prov. NTB terhadap produk olahan panganan lokal.

BACA JUGA: Rumah Bahasa 2922, Ada Kelas Khusus untuk Pelaku UMKM dan Pariwisata

“Kami terus mendorong untuk berkreasi membuat panganan lokal lebih disukai dilingkungan keluarga dan masyarakat,” kata Ummi Ely.***

Pemda KLU khawatir, bila pembebasan lahan yang mengenai bangunan warga gagal, akibatnya proyek hibah bisa dipindah ke daerah lain. 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dinas Pekerjaan Umum (PU) memfasilitasi Sosialisasi pengerjaan jalan Nasional 1,8 km dengan lebar 24 meter di Kabupaten Lombok Utara,  Senin (23/05/22).

Kegiatan sosialisasi itu menghadirkan seluruh warga yang terdampak dengan pembangunan jalan nasional yang akan di mulai tahun ini. 

Jalan Nasional yang segera mulai dibangun, mulai dari perempatan depan Bank NTB Syariah Tanjung sampai pertigaan Tanaksong, Desa Jenggala, menelan anggaran berkisar 20 miliar. 

Sementara daerah memiliki hanya 10 miliar. Kebutuhan sisa 10 miliar ini menjadi (PR) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya mencapai 20 miliar. 

Karena kondisi keuangan KLU saat ini tidak kebutuhan anggaran pelebaran jalan dimaksud, maka Pemda sudah meminta bantuan ke Balai Jalan Naisonal, supaya pembebasan lahan tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana. 

BACA JUGA: Gelar Event Internasional, Semua Elemen Diminta Berbenah

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Utara Djohan Syamsu,SH, di depan warga yang hadir dalam Sosialisasi di Sasak Narmada, hari Senin.

Dikatakan, permintaan Pemda itu saat ini belum direspons, karena masih melakukan pembahasan dengan pihak penyumbang dana hibah tersebut. 

“Permintaan kita di Balai Jalan Nasional sekaligus pembebasan lahan belum direspons. Mudah-mudahan dapat ditanggapi secepatnya,” harapnya.

Terkait pengerjaan jalan sepanjang 1.8 km itu, Bupati Djohan juga menyampaikan,

pembangunan jalan sepanjang 62 km jalan nasional yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan diperlebar melalui dana hibah luar negeri.

Pada saat ini sudah mulai tahapan perencanaan yang dilakukan langsung oleh Balai Jalan Nasional.

“Balai Jalan Nasional akan mengerjakan jalan nasional dari perempatan Pemenang sampai jembatan Kokoh Putek-Bayan sepanjang 62 km,” ungkap Djohan.. 

Gambaran jalan nasional dari kiri ke pinggir 7,5 meter kemudian dari kanan ke pinggir 7,5 meter, lebarnya 15 meter. 

Yang menjadi pemikiran bersama saat ini ada beberapa titik penyempitan jalan nasional yang mengenai lahan dan bangunan warga. 

Misalnya, di belokan tajam pertigaan Pemenang, pertokoan Tanjung, Tanak song Desa Jenggala, Lekok Desa Gangga.

Pemda KLU khawatir tidak mampu membebaskan lahan-lahan tersebut, maka proyek hibah bisa dipindah ke daerah lain. 

“Tapi berharap saja bisa mengerjakan titik-titik yang tidak ada kendala mulai dari timur Lekok sampai Bayan,” terangnya.

Pada saat ini memang masih ada tahap perencanaan, sehingga masih ada waktu untuk mempertimbangkan hal tersebut. 

BACA JUGA: Oknum Saudagar Sapi Kibuli Petugas Pengwas PMK di KLU

Sementara Pemda baru membebaskan lahan pertokoan Tanjung dari timur jembatan Sokong sampai depan Bank NTB Cabang Tanjung. 

“Hal ini kami sudah sampaikan pada saat OPD PU diundang oleh Balai Jalan Nasional,” katanya 

Tampak hadir dalam sosilaisasi yaitu, Bappeda, BPN, dan BPKAD, dan di fasilitasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Utara. ***

Melakukan gelar event internasional tidak gampang, seluruh elemen harus melangkah dengan hal-hal baru

MATARAM.lombokjournal.com ~ Agar dapat menyelenggarakan event berskala internasional, seluruh infrastruktur, akomodasi, serta pelayanan harus memiliki standar internasional. 

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan itu saat membuka acara Halal Bihalal yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Sumbawa (IKS), Minggu (22/05/22) di Gedung Graha Bhakti kantor Gubernur NTB.\

“Terkadang dalam melakukan perubahan harus kita lakukan dengan paksa,” katanya.

Menururtnya. untuk menjajakan daerah kita butuh kerja keras bersama.

BACA JUGA: Pemda KLU Sosialisasikan Pembebasan Pengerjaan Jalan Nasional

Ia menuturkan, dalam menyelenggarakan event internasional tidak segampang seperti saat menyaksikannya saja.

Tapi seluruh elemen harus mulai berbenah, dan merubah cara-cara kebiasaan lama untuk memulai melangkah dengan hal-hal baru.

Pada kesempatan itu, Bang Zul menyampaikan apresiasinya terhadap terselenggara acara halal bihalal.

Melalui kegiatan rutin pengajian seperti in,i warga Sumbawa di Mataram dapat menjaga dan memelihara silaturahmi antara sesama Sumbawa.

Bang Zuk saa itu menyerahkan Surat Keputusan (SK) pemberian hak pengelolaan lahan Makam kepada IKS Mataram yang terletak di Mapak Indah, lingkungan Mapak, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Hadir seluruh tokoh dan Masyarakat Sumbawa yang telah lama tinggal menetap di Matraman. Acara itu juga dihadiri Forum Keluarga, Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa (FKPPMS) Mataram.

Ketua IKS, Subhan Abdullah Acim saat membuka acara mengatakan, berterima kasih kepada seluruh keluarga besar masyarakat Sumbawa yang berada di Mataram. 

Mereka menyempatkan hadir dalam kegiatan rutin IKS yang saat ini dirangkaikan dengan Halal Bihalal bersama Gubernur NTB.

BACA JUGA: Kesehatan Anda Terungkap dari Tanda-tanda di Mata

“Setelah beberapa tahun tidak menyelenggarakan halal bihalal akibat situasi Covid-19, maka hari ini kita baru beradaptasi untuk mulai mencoba menyelenggarakan kembali, ” kata Subhan Abdullah. ***