Perawat di NTB Cukup, PR-nya Pemerataan dan Kualifikasi
Wagub NTB mengatakan meski jumlah perawat cukup, namun perlu meningkatkan pemerataan dan kulifikasinya
MATARAM.lombokjournal.com ~ Secara kuantitas jumlah perawat di Provinsi yang jumlahnya sekitar 15.000 dan bidan kurang lebih 7000, sudah mencukupi untuk pelayanan kesehatan terkait kematian ibu dan bayi, kasus stunting, dan peningkatan pelayanan Posyandu Keluarga
Namun masih menjadi PR bersama adalah pemerataan serta kualifikasinya. yang masih terus harus ditingkatkan.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi menyatakan dalam diskusi bersama para stakeholder terkait di Aula Pendopo Wagub, Kamis (02/06/22).
“Jika digabungkan menjadi 22 ribu, sudah sangat cukup untuk melayani NTB. Yang terpenting adalah bagaimana pemerataan dan kualifikasinya itu. Ini jadi PR bersama,” jelas wagub.
Khususnya, apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya terkait kematian ibu dan bayi, kasus stunting, dan peningkatan pelayanan Posyandu Keluarga di NTB.
“Setelah ini saya sangat berharap ada meeting meeting lanjutan dari segi tekhnis untuk betul betul bisa kita berdayakan semua potensi yang ada,” tambah Ummi Rohmi.
Salah satunya lanjut Wagub, bekerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi Negeri yang ada di NTB.
Pemprov NTB bisa bekerjasama dengan setiap Fakultas Kesehatan yang ada dan menjalin hubungan simbisosis mutualisme bersama para mahasiswa kesehatan yang ada.
Dalam diskusi tersebut turut dihadiri oleh perwakilan IDI, IBI, PPNI, PERSAGI, PPKMI, IAKMI, ATML, POGI, IDAI dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia dan didampingi oleh Kadis Kesehatan Provinsi NTB. ***
Komitmen Perlindungan untuk Pekerja Migran
Jajaran Dinas Tenaga Kerja se NTB samakan komitmen perlindungan kepada para PMI
MATARAM.lombokjournal.com ~ Jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di NTB diajak berkomitmen mewujudkan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara prosedural, dan berupaya mencegah dan menihilkan praktek-praktek unprosedural yang merugikan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi Prov. NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan itu saat memimpin rapat bersama para Kadisnakertrans Kabupaten/Kota dan para Pengurus Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia, di Aula Kantor Disnakertrans NTB, Selasa (31/5/2022).
Rapat itu dihadiri para pengurus dan anggota APPMI, APJATI dan ASPATAKI membahas program Perlindungan PMI Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk mewujudkan Zero Unprosedural PMI
Ia menegaskan, dibukanya kembali kran penempatan PMI ke negara Malaysia, harus disiapkan pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan.
“Tujuannya adalah untuk memastikan perlindungan kepada para PMI kita,” ujar Gede Putu Aryadi.
Putu Aryadi ingin mendengar masukan konstruktif dari para asosiasi dan Perusahaan Penempatan PMI, untuk bisa mewujudkan program zero unprosedural PMI yg telah menjadi komitmen para Kepala Daerah.
“Kita harus memiliki komitmen yangg sama, ke depan tidak boleh lagi ada warga kita yang berangkat secara non ptosedural,” ujarnya.
Kepala BP2MI NTB, Abri Danar Prabwa menyampaikan, pihaknya dan Disnakertrans Provinsi, Kabupaten/Kota harus samakan persepsi dalam mengatasi permasalahan PMIdi NTB yang berangkat secara unprosedural.
“Kalau dilihat data, penempatan di Malaysia sudah 2 tahun tertunda keberangkatannya. Jadi, dibutuhkan pengurusan ulang dokumen yang dimiliki oleh CPMI, seperti perjanjian kerja, dokumen medical check up dan surat ijin keluarga,” ungkap Abri.
Bagi P3MI yang sudah memenuhi persyaratan dokumen bisa mengajukan secara online dan selanjutnya akan diverifikasi oleh BP2MI apakah P3MI tersebut layak atau tidak.
“Kami lihat masih ada beberapa aturan yang belum di implementasikan,” ujar Abri.
Abri juga menyampaikan dalam SISKOP2MI, khusus untuk pekerja disektor perkebunan sawit, diakuinya belum dijadikan mandatory terkait sertifikasi kompetensi.
Jadi, sertifikasi dan jabatan dapat menyesuaikan.
“Jangan sampai sebuah kebijakan menjadi kendala melalukan pelayanan dan perlindungan bagi PMI NTB,” ucapnya.
Sertifikat kompetensi
Pada sesi diskusi, Ketua APPMI NTB Muazzim Akbar mengungkapkan, perlunya komunikasi dan sinergi antara Disnakertrans Provinsi, Kabupaten/Kota dan BP2MI.
Ia berterima kasih kepada Kepala Disnakertrans NTB yang menginiasi pertemuan dan selau berkolaborasi bersama asoasiasi dan P3MI.
“Sertifikasi kompetensi bagi pengusaha/P3MI setuju dilakukan karena semangat pemerintah untuk menjadikan PMI kita berkompeten,” ujar Muazzin.
Namun khusus untuk sektor perladangan kelapa sawit, sertifikat kompetensi belum bisa diimplementasikan sepenuhnya sebagai persyaratan untuk pengurusan ID.
Sebab di NTB belum tersedia LPK/BLK yg memiliki program pelatihan bidang perkebunan. Lagipula kemampuan Pemerintah untuk menyediakan anggaran sertifikasi belum memungkinkan.
Hal senada diungkapkan Ketua ASPATAKI, Samsul, untuk sektor perladangan dibutuhkan pelatihan yang tidak bisa dilakukan hanya beberapa hari saja, tetapi harus ada pelatihan jangka panjang.
“Peserta tidak hanya belajar teori, tetapi harus ada praktek,” ujarnya.
Ketua Apjati NTB Mohammadun menegaskan, pihaknya bersama AP2TKI terus berupaya meningkatkan kompetensi CPMI, termasuk untuk sektor ladang.
Namun animo masyarakat yang ingin bekerja di sektor ladang sawit ini sangat besar, maka pelatihan kompetensi dan sertifikasi belum bisa mengkover jumlah yang besar.
Sertifikasi kompetensi yang telah dilakukannya, dipersiapkan bagi CPMI yangg akan ditempatkan di sejumlah perusahaan besar perkebunan sawit di Malaisya, yang mensyaratkan adanya sertifikat kompetensi.
Pertemuan tersebut menghasilkan dua kesepakatan sebagai kesimpulan, yakni ;
Sertifikat kompetensi belum wajib menjadi syarat ID Khusus Tenaga Kerja Sektor Peladangan Sawit, namun perusahaan wajib memastikan bahwa PMI yang akan ditempatkan sebagai pekerja ladang telah memiliki kompetensi/keterampilan.
Akan diwujudkan Keseragaman syarat-syarat pelayanan di semua kabupaten/kota.
Kesepakatan tersenut akan ditindaklanjuti dlm bentuk surat edaran Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB kepada kab/kota untuk keseragaman syarat pelayanan tersebut. ***
Gubernur Dukung Penyelenggaraan MTQ Provinsi di Lotim
Penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi yang ke-XXIX di Kabupaten Lombok Timur didukung Gubernur NTB
Gubernur Zul menyampaikan itu saat menerima audiensi Dewan Pengurus LPTQ Lombok Timur dan Panitia MTQ Provinsi NTB di ruang kerjanya, Selasa (31/05/22).
“InsyaAllah kita bisa bantu, usaha sama-sama,” kata Bang Zul sapaan akrab Gubernur.
Ia juga berpesan kepada para kontingen di tiap kabupaten/kota se-NTB, agar mempersiapkan diri semaksimal mungkin.
“Ayo masing-masing daerah mempersiapkan kontingennya masing-masing dengan maksimal,” pesannya.
Sebagai informasi, MTQ tingkat Provinsi NTB ke-XXIX rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 29 Juni hingga 6 Juli 2022 yang bertempat di Kabupaten Lombok Timur.
“Rencananya akan diselenggarakan pada 29 Juni hingga 6 Juli 2022 di Lotim. Nantinya akan ada 9 cabang lomba yang diikuti oleh puluhan peserta Kab/Kota,” kata Sekretaris Umum Pengurus LPTQ Lotim.
Turut hadir mendampingi Gubernur pada audiensi tersebut, yaitu Kepala BPKAD Provinsi NTB dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB. ***
Wagub NTB Hadiri Peringatan Hari Malaria Sedunia
Hari Malaria Sedunia (HMS) pernah digelar di Mandalika, Wagub NTB menegaskan penanganan malaria harus sungguh-sungguh
LOTENG.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalillah menghadiri acara puncak peringatan Hari Malaria Srdunia di Lombok Tengah, Selasa (31/05/22).
Sebelumnya, peringatan Hari Malaria Sedunia (HMS) tahun ini sukses digelar di Mandalika, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Batat (NTB).
HMS diperingati setiap tahun pada tanggal 25 April. Acara ini diselenggarakan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
Wagub menyampaikan terimakasih dipilihnya NTB sebagai pusat peringatan hari HMS di Indonesia.
Menurutnya, penanganan malaria harus sungguh-sungguh dan menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh diremehkan. Dalam pencegahan dan penanggulangannya, butuh sinergi yang kuat.
Karena itu, ia optimis melalui program unggulan NTB yakni Posyandu Keluarga, masalah kesehatan dari tingkat dusun di NTB pelan tapi pasti tertangani dengan baik.
“Alhamdulillah, kami di NTB melalui program posyandu keluarga, mengatasi masalah kesehatan dari hulu, dari dusun hingga ke semua anggota keluarga,” ungkapnya.
Peringatan hari malaria sedunia yang digelar secara hybrid tersebut dihadiri langsung oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan RI.
Turut hadir juga 79 bupati/walikota di Indonesia yang menerima penghargaan dari WHO (Badan Kesehatan Dunia) sebagai daerah bebas malaria.
Adapun 3 daerah di NTB mendapat penghargaan, yaitu Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Lombok Timur. ***
Transformasi Digital untuk Ekonomi NTB yang Tumbuh
Transformasi digital dengan memanfaatkan spektrum frekuensi radio berpengaruh besar pada kegiatan ekonomi masyarakat
MATARAM.lombokjournal.com ~ Transformasi digital yang semula sekadar gaya hidup, menjadi produktif yang membuka peluang ekonomi Nusa Tenggara Barat berkembang.
Hal itu dikatakan Najamuddin Amy, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Nusa Tenggara Barat dalam Sosialisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos Informatika di Hotel Jayakarta, Senggigi, Lombok Barat, Selasa (31/05/22).
“Pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang bernilai ekonomi berpengaruh besar pada kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Najam.
Dijelaskan, perkembangan digital dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dengan menyempurnakan infrastruktur jaringan, pengelolaan sumberdaya manusia dan pemanfaatan aplikasi.
Sehingga kegiatan ekonomi masyarakat berbasis digital berkembang dengan pesat. Marketplace NTBMall menjadi platform bisnis digital UKM, selain hadirnya pengusaha digital yang memanfaatkan media sosial.
Dalam mendukung dan memanfaatkan digitalisasi, banyak aplikasi yang dibuat untuk pelayanan publik serta regulasi yang mengatur pemanfaatan spektrum frekwensi.
Dalam hal investasi, Najam mengingatkan pentingnya menjaga kondusifitas daerah dengan informasi baik.
Selain itu juga menggali potensi masyarakat dan mengabarkannya ke seluruh dunia.
Kepala Balai Monitoring NTB, Kusno mengatakan, pemanfaatan frekwensi radio yang tertib akan mendukung iklim investasi untuk berkembang.
Selain sifatnya yang terbatas, pemanfaatan spektrum frekwensi radio yang tertib akan menjamin lembaga penyiaran maupun masyarakat pengguna memaksimalkan fungsinya.
Sementara itu, staf khusus Gubernur bidang sosial kemasyarakatan, Drs H Wirajaya Kusuma mengatakan, NTB yang sering mengadakan event internasional membutuhkan konektifitas dalam berinteraksi di dunia digital.
“Terobosan menggerakkan ekononi pasca bencana di NTB, memerlukan cara baru berkomunikasi dengan dunia luar. NTB saat ini sedang dikenal dunia dengan event internasional,” ujarnya.
Hadir pula dalam kegiatan sosialisasi, Kepala Dinas DPMPTSP, perwakilan media penyiaran dan masyarakat umum.***
WHO: Industri Rokok Meracuni Lingkungan Kita
Menurut WHO, produk rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia beracun, sekitar 4,5 triliun filter rokok mencemari lautan, sungai, trotoar kota, taman, tanah, dan pantai
JENEWA.lombokjournal.com ~World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia PBB hari ini, Selasa (31/05/22) mengungkapkan, informasi baru tentang rokok yang merusak lingkungan.
Selain itu, juga berbahaya bagi kesehatan manusia.
WHO menyerukan, agar industri rokok lebih bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya.
“Tiap tahun industri rokok merugikan dunia lebih dari 8 juta nyawa manusia, 600 juta pohon, 200.000 hektar lahan, 22 miliar ton air dan 84 juta ton CO2,” demikian pernyataan WHO.
Mayoritas tembakau ditanam di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Padahal, air dan lahan pertanian seringkali sangat dibutuhkan untuk menghasilkan makanan bagi wilayah tersebut.
Sebaliknya, mereka digunakan untuk menanam tanaman tembakau (bahan pembuatan trokok) yang mematikan.
Laporan WHO “Tobacco: Poisoning our planet” (Tembakau: Meracuni planet kita) menyoroti, jejak karbon industri dari produksi (rokok), pemrosesan, dan pengangkutan tembakau setara dengan seperlima CO2 yang dihasilkan oleh industri penerbangan komersial tiap tahun.
“Produk tembakau (rokok) adalah barang yang paling banyak berserakan di planet ini, mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia beracun, yang masuk ke lingkungan kita saat dibuang. Sekitar 4,5 triliun filter rokok mencemari lautan, sungai, trotoar kota, taman, tanah, dan pantai kita setiap tahun,” kata Dr Ruediger Krech, Direktur Promosi Kesehatan di WHO.
Produk seperti rokok, tembakau tanpa asap, dan rokok elektrik juga menambah penumpukan polusi plastik.
Filter rokok mengandung mikroplastik dan merupakan bentuk polusi plastik tertinggi kedua di dunia.
Disebutkan, tidak ada bukti bahwa filter memiliki manfaat bagi kesehatan.
WHO minta para pembuat kebijakan memperlakukan filter rokok, seperti apa adanya, plastik sekali pakai.
Dan mempertimbangkan untuk melarang filter rokok untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Biaya membersihkan produk rokok yang berserakan menjadi beban pembayar pajak, bukan beban industri yang menciptakan masalah.
Tiap tahun, China menelan biaya sekitar 2,6 miliar dolar AS dan India sekitar 766 juta dolar AS. Biaya untuk Brasil dan Jerman mencapai lebih dari USD 200 juta.
Negara-negara seperti Prancis dan Spanyol dan kota-kota seperti San Francisco, California di AS telah mengambil sikap.
Mereka berhasil menerapkan “undang-undang tanggung jawab produsen”, mengharuskan industri rokok bertanggung jawab untuk membersihkan polusi yang diciptakannya.
WHO mendesak negara dan kota untuk mengikuti contoh ini. Serta memberikan dukungan kepada petani tembakau untuk beralih ke tanaman yang berkelanjutan.
Selain itu diserukan untuk menerapkan pajak industri rokok yang tinggi (yang juga dapat mencakup pajak lingkungan).
Dan memberi dukungan layanan untuk membantu orang berhenti merokok. ***
Pariwisata Lombok Utara di Tiga Gili di Mulai Pulih
Paska Gempa Bumi Lombok Utara dan Covid-19 mulai ramai dikunjungi wisatawan, inidikasi bangkitnya pariwisata Lombok Utara
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Sektor pariwisata tiga Gili, (Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan) di Kabupaten Lombok Utara mulai kembali semarak.
Hal ini terlihat dari aktivitas kunjungan wisatawan baik manca negara maupun domestik yang memadati tiga Gili, khususnya Gili Trawangan, Minggu (29/05/22).
Pantauan wartawan media sejak di pelabuhan penyeberangan Bangsal maupun yang mengunjungi Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan. Kunjungan wisatawan yang mulai ramai itu berlangsung seiring semakin membaiknya penanganan pandemi COVID-19.
Salah satu pelaku wisata, Herman menyebutkan, relaksasi regulasi atas dibukanya akses perjalanan dari luar ke dalam negeri, juga turut membantu sektor pariwisata untuk kembali gemilang setelah Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
Herman menyebutkan, pada hari hari libur seperti Hari Minggu dan momen libur sekolah ini. di tiga Gili tampak sangat ramai dengan pengunjung. Ratusan sepeda pancal yang tersedia di Gili Terawangan laku disewa pengunjung.
“Persediaan yang ada bahkan tidak mencukupi,” kata Herman.
Belum lagi lalu lalang Cidomo yang jumlahnya tidak sedikit, katanya.
Ia pun optimistis dengan potensi berkembangnya pariwisata Tanah Air, terutama yang masuk ke tiga Gili ini, menjadi indikasi membaiknya ekonomi.
Selain itu, akan cukup banyak turis mancanegara yang akan berkunjung saat digelarnya berbagai event yang disiapkan oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara dalam bulan mendatang.
“Prediksi saya nantinya dari turis internasional akan semakin banyak yang ke Indonesia beriringan dengan relaksasi regulasi wisata internasional, artinya akan ada peningkatan turis internasional yang masuk ke Indonesia,” katanya.
Ini menjadi sejarah bagi pariwisata Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Setelah hampir tiga tahun terakhir mengalami kesulitan akibat pembatasan kegiatan akibat pandemi COVID-19, akhirnya pariwisata Indonesia perlahan mulai bangkit. ***
Bunda Niken: di Dompu Kekerasan terhadap Perempuan Tertinggi
Road Show di Dompu, Bunda Niken ungkapkan tahun 2020, di Dompu kasus kekerasan terhadap perempuan menempati posisi teratas
DOMPU.lombokjournal.com ~Angka kekerasan terhadap perempuan di Provinsi NTB mengalami kenaikan secara konstan.
Tahun 2020, jumlah angka kekerasan terhadap perempuan mencapai 363 kasus.
Bunda Niken atau Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah, Ketua TP.PKK Provinsi NTB memaparkan data itu saat memandu acara road show Kajian Bareng (Kabar) Bunda Niken melalui hybrid dan offline, Rabu (25/05/22) di aula pendopo Bupati Dompu.
Hj Niken Saptarini Widyawati
Ia tengah melakukan kunjungan kerjanya ke Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu, “Kabupaten Dompu, pada tahun 2020 yang lalu merupakan daerah yang menempati posisi teratas, dengan 26 kasus kekerasan perempuan lebih banyak dibanding daerah lain,” kata Bunda Niken.
Tapi tahun 2021, angka kekerasan di kabupaten Dompu tersebut mengalami penurunan menjadi 22 kasus.
Namun secara keseluruhan di NTB, pada tahun 2021, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kenaikan hingga 462 .
Diperlukan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada kaum perempuan dan masyarakat, agar membangun kesadaran kolektif.
“Sehingga bentuk kekerasan itu dilakukan tidak hanya bentuk fisik, namun secara psikis, seksual dan ekonomi. Termasuk ekploitasi dan juga kekerasan lainnya,” jelas Bunda Niken.
Masyarakat juga harus lebih memahami hak-hak perempuan, sehingga tidak lagi terjadi angka kekerasan terhadap perempuan.
Keluarga merupakan tempat asuh yang baik untuk mendidik dan saling mencintai bagi orang tua, untuk mengajarkan anak tentang menghargai, melindungi serta menghormati hak perempuan dan anak.
“Betapa pentingnya keluarga dan peran orang tua untuk hal ini,” tutur Bunda Niken.
Saling memahami
Ketua PKK Kab. Dompu Hj. Lilis Suryani Kader Jaelani mengatakan, bersama gabungan organisasi wanita, selalu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak dan remaja.
“Lebih utama adalah saling memahami dan percaya dalam keluarga. Begitupun dalam lingkungan masyarakat agar perempuan juga dihormati haknya,” kata Lilis.
Ditambahkan, perempuan tidak pernah mengharapkan apapun bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Namun kejadian seperti ini masih saja terjadi disekiling kita. Baik terjadi akibat adanya laporan atau tanpa diketahui oleh publik.
Psikolog Klinis UPTD PPA Dompu, Najwah Naeli, S.Psi. M.Psi menjelaskan, pada perempuan dapat pada sisi positif. Artinya dari rahim perempuanlah terlahir generasi penerus.
Kekerasan ini juga disebabkan oleh banyak faktor, adanya perbedaan perempuan dan pria, pendidikan, gangguan mental dan sebagainya.
“Faktor ini menjadi salahsatu perempuan menjadi korban kekerasan,” terang Najwah Naeli.
Termasuk juga akibat pengasuhan yang otoriter dan keras dalam keluarga, dan biasanya sering dilakukan oleh orang tua laki-laki atau bapak.
Sehingga ketika anak sudah mulai memasuki umur 10 tahun, ia akan mulai milih untuk modeling atau mengikuti gaya salahsatu anggota keluarganya.
“Misalnya ayah yang melakukan pemukulan terhadap ibu, maka anak akan merekam dalam benaknya dan berpikir bahwa bila ada masalah maka kekerasanlah yang dilakukan,” ujarnya.
Kepala DP3AP2KB Kab. Dompu Hj. Shelly Andayani mengatakan, untuk menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak butuh kerjasama dan sinergi semua pihak.
“Seluruh komponen masyarakat, OPD, organisasi wanita, TP.PKK, aparat keamanan untuk memberikan edukasi dan bersama secara masif mensosialiasikan hak perempuan,” ajaknya.
Karena memang berdasarkan data, angka kasus kekerasan di Dompu masih tinggi. Maka kepedulian semua pihaklah kunci untuk ini semua.
Duta Genre NTB asal Dompu, Muh. Aditya mengatakan, kekerasan terjadi akibat masih ada stigma bahwa laki-laki berbeda dengan perempuan.
“Misalnya, pria masih anggap perempuan lemah, padahal orang hebat itu terlahir dari perempuan hebat,” kata Adit.
Maka, kepedulian dan tindakan yang baik dari orang dewasa serta masyarakat menjadi contoh bagi anak, remaja dan generasi muda dimasa yang akan datang.
Hadir pada kegiatan tersebut Pimpinan DPRD, Sekda, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, DW, GOW dan ketua TP. PKK Kecamatan dan desa se Kabupaten Dompu. ***
Wagub NTB Puji Ponpes Abul Barokat Wannafahat NWDI Loteng
Menurut Wagub NTB, ponpes ini mempunyai program unggulan yang tidak dimiliki di tempat lain
LOTENG.lombokjournal.com ~ Pondok Pesantren Abul Barokat Wannafahat NWDI Bunkate Jonggat Lombok Tengah Pimpinan TGH. Muhammad Imanuddin Sumar. yang berbasis pada hafalan Al-Qur’an dan hadist serta berbahasa Inggris dan Arab mendapat pujian.
Pujian itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah program unggulan pondok pesantren tersebut.
“Saya bangga, dan pondok pesantren ini luar biasa, memiliki program unggulan dalam bahasa Arab dan Inggris sehingga kedepannya mampu bersaing diluar seiring kemajuan zaman di era dunia globalisasi,” puji Wagub NTB.
Ia mengatakan itu saat halal bihalal di Pondok Pesantren Abul Barokat Wannafahat NWDI Bunkate Jonggat Lombok Tengah, Kamis (26/05/22).
Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi ini mengakui, setiap kali kunjungannya ke daerah Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, banyak masyarakat menitipkan anak-anaknya masuk di Ponpes Abul Barokat ini.
Rata-rata mereka para orang tua senang dengan anak-anak mereka yang memiliki kemampuan yang sulit didapatkan di tempat lain.
Kemampuan yang dimaksud yaitu mampu membaca kitab kuning, berbicara menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Sehingga ini menjadi luar biasa dan sangat dibutuhkan.
“Mudah-mudahan dengan dimiliki pondok pesantren ini bisa dicontoh oleh pondok-pondok pesantren yang lain. Dengan kemampuan yang dimiliki anak-anak bisa bersaing diluar negeri, misalkan di Mesir, Yordan, Amerika, Australia dan belahan dunia lainnya,” ujarnya.
Ummi Rohmi mengajak kepada para santri untuk bersemangat dalam belajar dan mendapatkan pendidikan yang luar biasa, berkat jasa Almagfurullah Maulana Syekh begitu mudahnya mendapatkan pendidikan di Pulau Lombok ini.
Menurutnya, dalam melanjutkan perjuangan harus menguasai bahasa dan melek teknologi, dengan teknologi akan mempermudah berbagai urusan pekerjaan dan lain sebagainya.
“Mudah-mudahan pondok pesantren kedepannya makin maju, makin mensyiarkan kebaikan dan dengan kualitas pondok pesantren makin dikenal oleh masyarakat luas,” tandasnya. ***
Joki Cilik Ramai Dibahas dalam Program Kabar Bunda Niken
Resiko terjadi kecelakaan san eksploitasi anak sebagai Joki cilik, diperbincangkan dalam diskusi bersama Bunda Niken
Bima.lombokjournal.com ~ Para orang tua joki cilik di Bima diminta membatasi buah hatinya menjadi joki pada pacuan kuda.
“Orang tua harus bergerak hatinya, untuk membatasi anak yang masih di bawah umur 10 misalnya untuk tidak menjadi joki,” kata Ketua TP. PKKB Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah.
Ia mengatakan itu saat roadshow di Kabupaten Bima, dalam program Kabar Bunda Niken (KBN) dengan mengusung tema “Joki Cilik, secara off line dan hybrid”, Selasa (24/05/22) di Aula pendopo Bupati Dompu.
Hj Niken memberikan edukasi dan pemahaman kepada keluarga baik anak maupun bapak sebagai kepala rumah tangga, agar mengutamakan pendidikan bagi masa depan anaknya.
“Karena informasinya, saat lomba pacuan kuda, joki cilik ini tidak masuk sekolah,” kata Hj Niken.
Persoalan lain yang dihadapi joki cilik saat pacuan, misalnya resiko kemungkinan terjadi kecelakaan. Termasuk bila ada transaksi taruhan, merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak.
Hal lain juga yang harus diperhatikan adalah ada 10 hak anak yang harus dijamin oleh semua pihak. Salah satunya adalah pendidikan dan kesehatan.
Diakuinya, Joki cilik adalah masalah kompleks yang terjadi di NTB. Namun menurutnya harus ada perlindungan khusus terhadap anak sebagai joki cilik.
“Walaupun Pacuan kuda sebagai tradisi dan budaya di Bima,” katanya.
Sedangkan Ketua TP. PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan, S. Pd, juga mengaku sangat khawatir keberadaan joki cilik ini.
Menurutnya ada 3 hal yang harus diperhatikan mengenai persoalan joki cilik ini. Pertama terkait ekonomi, kedua pendidikan dan ketiga terkait hobi.
Kondisi ekonomi memaksa anak-anak ini menjadi joki cilik. Tergiur dengan bayaran yang hanya sedikit dibanding keselamatannya.
Begitupun persoalan pendidikan, menjadi terbengkalai akibat anak tidak masuk sekolah. Tidak hanya itu, hobi turun temurun jadi faktor seorang anak berani menjadi joki.
“Disinilah peran orang tua untuk melarang anaknya menjadi joki karena masih terlalu kecil,” kata istri Wabup Bima.
Ditambahkan oleh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bima, Nurdin, S.Sos, terkait joki cilik harus diatur khusus dengan regulasi.
“Misalnya joki colik harus diatas 10 tahun atau 15 tahun,” ucapnya.
Sementara itu, salah satu pemerhati anak Kabupaten Bima, Rufidah mengatakan, profesi joki cilik ini termasuk penggadean terhadap jiwa anak.
“Karena pengaruhnya dan akibatnya terhadap keamanan, pendidikan dan hak anak,” ujarnya
Maka, semua pihak harus ikut peduli terhadap bentuk eksploitasi anak ini. Baik itu orang tua joki, pemerintah, organisasi Pordasi Kabupayen Bima dan semua komponen masyarakat.
Regulasi Joki Cilik
Solusi lain yang mengemuka pada acara tersebut disampaikan salahsatu anggota pengurus Pordasi Kabupaten Bima, Drs. Irfan.
Ia bersama pengurus daerah maupun pusat terus mengatur regulasi tentang kategori pacuan kuda tradisional ini.
“Misalnya joki harus sesuai kelas dan ukuran kuda, memakai pengaman lengkap saat latihan maupun pertandingan dan diasuransi,” terangnya.
Study and Development Institue, Ir. Irwan salah satu pemerhati anak NTB juga mengingatkan, agar permasalahan joki cilik ini minimal harus diatur oleh regulasi.
“Minimal Perbup atau Pergub, untuk mengatur dan melindungi para joki cilik ini,” tambah Irwan.
