Dengan penyelenggaraan Bike to Care Loop 370Km, diharapkan Lombok menjadi destinasi bersepeda andalan di Indonesia

MATARAM.Lombokjournal.com ~ Lembaga non pemerintah SOS Children’s Villages kembali akan menggelar ajang sepeda Bike to Care Lombok Loop, di Lombok, pada 4-5 Februari 2023 mendatang.

Rencana penyelenggaraan Bike To Care 2023 di Lombok itu itu didukung penuh Pemerintah Provinsi NTB 

Asisten ll Setda NTB, Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menyampaikan dukungan itu saat Media Gathering di Mataram, Kamis (19/01/23). 

Dengan rute 370KM yang ditempuh dalam dua hari, tentu akan membawa para pesepeda untuk melihat keindahan Lombok. 

BACA JUGA: Wagub NTB Tandatangani RIP Kayangan – Poto Tano

“Mereka memiliki harapan yang sama, agar Lombok bisa menjadi destinasi bersepeda andalan di Indonesia, yang mendatangkan banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara,” ungkapnya.

Event balap sepeda itu diharapkan bisa sukses dan lancar sesuai dengan rencana sehingga menjadi nyaman tidak ada yang cidera dari para peserta.

Sementara itu, Public Relations and Communications Manager SOS Children’s Villages, Astridinar V. Elderia mengatakan, perhelatan offline Bike To Care 2023, pada kategori Full Course (370KM), konsepnya amal dan dukungan penuh di akomodasi dan konsumsi bagi para pesepeda, di hari pertama, Sabtu tanggal 4 Februari 2023. 

“Seluruh pesepeda akan memulai perjalan mereka di start gate yang berlokasi di Mandalika Beach Park, Kuta. Para peserta akan mengayuh sejauh 150 km hingga menuju finish Gate di Holiday Resort, Senggigi,” tuturnya.

Keesokan harinya Minggu 5 Februari 2023, seluruh pesepeda akan kembali mengayuh sepeda mereka sejauh 220 km yang dimulai dari Holiday Resort, Senggigi menuju titik start awal di Mandalika Beach Park, Kuta. 

Siapa pun bisa menjadi #PejuangAnak, dengan menunjukkan dukungan melalui: biketocare.com/donasi. 

Selain itu donasi juga bisa dilakukan melalui platform Ayobantu di ayobantu.com/campaign/biketocare dan melalui platform Kitabisa di kitabisa.com/biketocare. 

“Sekecil apa pun bantuan yang diberikan, akan menjadi arti besar bagi pemenuhan kebutuhan masa depan mereka. Saatnya kita bergerak #BersamaUntukAnak untuk mewujudkan anak Indonesia yang tangguh,” katanya.

SOS Children’s Villages merupakan lembaga non pemerintah yang fokus memberikan pengasuhan alternatif berbasis keluarga, bagi anak-anak yang telah atau berisiko kehilangan pengasuhan orang tua, tahun ini siap menggelar perhelatan Bike To Care 2023. 

Tahun 2023 merupakan kali ketiga Bike To Care diadakan secara offline sebagai perhelatan charity ultra-distance cycling yang digagas oleh SOS Children’s Villages di Indonesia. Setelah sebelumnya di tahun 2022, SOS Children’s Villages juga mengadakan Bike To Care #BaliLoop 500KM dan #TobaLoop 300KM. 

BACA JUGA: Bahas Berbagai Peluang Kerja Sama dengan Jepang

Tahun ini, acara sepeda amal Bike To Care mengambil jarak sejauh 370KM. 

Para pesepeda tak hanya mengayuh mengelilingi Lombok, tetapi juga berbagi kebaikan dengan melakukan penggalangan dana melalui halaman donasi atas nama masing-masing pesepeda.***

Sekda NTB pimpin Rakor untuk pengawasan dan menertibkan penjualan chiki ngebul,  pangan siap saji yang gunakan nitrogen cair  

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB akan menindak tegas penggunaan nitrogen cair pada pangan siap saji, atau yang kini ngetrend disebut chiki ngebul atau chiki berasap.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi menekankan itu saat memimpin Rapat Koordinasi pengawasan penggunaan nitrogen cair pada pangan siap saji. di Ruang Anggrek Kantor Gubernur, Selasa (17/01/23).

BACA JUGA: Pengangguran yang terdampak Naik Turunnya Perekonomian

Kasus keracunan  chiki ngebul terjadi di beberapa daerah. Seperti di Jakarta, Ponorogo, Tasikmalaya dan daerah lainnya. Rakor digelar untuk mengantisipasi terjadinya kasus serupa di NTB.

Chiki ngebul dapat menyebabkan gangguan kesehatan terutama pada jaringan kulit. Memicu kesulitan bernafas yang parah, dan memicu kerusakan internal organ tubuh. 

Rakor juga dilakukan sebagai antisipasi dan melindungi masyarakat dari dampak konsumsi chiki ngebul. 

Meski belum terdapat kasus di NTB tetapi ditemukan penjual chiki ngebul di tempat keramaian saat Car Free Day Jalan Udayana. 

“Karenanya, hulu hilir penjualan chiki ngebul harus diawasi ketat,” ungkap Sekda. 

Dalam rakor tersebut mengasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya, PT. Samabayu Samator Lombok memperketat penjualan Liquid Nitrogen, hanya untuk kepentingan yang sudah pasti dan dalam pengawasan Dinas Perdagangan.

Sat Pol PP NTB juga akan melakukan penertiban atau penyitaan bila ditemukan penjualan Chiki Ngebul sebelum korban berjatuhan.

BACA JUGA: Wagub NTB Lepas 20 Awardee S1 ke Malaysia

“Ndak bae beng anak bain te chiki ngebul niki. Salak kejarian laun (Jangan kasih anak cucu kita chiki ngebul, fatal akibatnya nanti) ” tandasnya.

Wagub NTB menyebut Awardee sebagai orang-orang terpilih, dan menunjukkan anak-anak NTB hebat

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pelepasan Awardee Beasiswa NTB jenjang S1 Tujuan Albukhary International University Malaysia di Svarga Resort Lombok, Senin (16/01/23).

“Kalian termasuk orang-orang terpilih, karena kesempatan besar ada di depan kalian. Tidak ada kata malas dan berdiam diri, harus dimanfaatkan waktu kuliah sebaik-baiknya,” pesan Wagub NTB.

Wakil Gubernur NTB,. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat melakukan pelepasan memberikan semangat dan motivasi kepasa seluruh penerima beasiswa, agar memanfaatkan waktu studinya dengan baik.

BACA JUGA: Digitalisasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Para awardee disarankan memperbanyak relasi, keilmuan dan diskusi dengan mahasiswa dari berbagai belahan dunia, sehingga dapat menunjukkan bahwa anak-anak NTB hebat.

“Fokus pada apa yang menjadi tugas kalian di universitas, dan bangun relasi, keilmuan, diskusi dengan berbagai teman di seluruh dunia,” kata wagub.

Ummi Rohmi sapaan Wagub NTB berharap, para Awardee menjadi anak-anak yang pandai bersyukur. 

“InsyaAllah empat tahun kemudian  kalian sukses, berhasil, tetap semangat dan tunjukkan anak-anak NTB hebat dan bisa!,” pesannya. 

Sementara itu, Kepala BRIDA NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si, menyatakan, Beasiswa NTB S1 Tujuan Albukhary International University (AIU) Malaysia pada tahun 2022 akan memberangkatkan sebanyak 20 Awardee. Kemudian untuk tahun 2023, quota penerima beasiswa akan ditambah, yakni sekitar 50 s.d 75 Awardee.

“Di tahun 2022, Prov. NTB mendapatkan quota sebanyak 20 orang untuk jenjang S1 di Albukhary International University, universtas swasta di Malaysia. Sedangkan untuk tahun 2023, kita kembali mendapatkan kuota minimal 50 dan maksimal 75. Seleksinya bulan Februari nanti,” jelas Kepala BRIDA NTB. 

Perwakilan orang tua dari salah satu Awardee, yaitu Abdul Malik, mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada pemerintah atas kesempatan yang telah diberikan kepada para awardee.

“Terima kasih kepada pemerintah atas kesempatan yang diberikan kepada anak-anak kami. Ini adalah Program Permprov yang sangat luar biasa, karena investasi untuk masa depan NTB terletak pda pembangunan SDM. Sekali lagi terima kasih,” ujarnya. 

Beasiswa dari AIU merupakan beasiswa penuh. Segala biaya pendidikan dan pelatihan bahasa diberikan oleh pihak kampus. Pemerintah Prov. NTB melalui BRIDA hanya memfasilitasi biaya keberangkatan, registrasi dan biaya orientasi kampus.

BACA JUGA: Kemiskinan di NTB Menurun 0.01 persen, pada September 2022

Turut hadir mendampingi Wagub pada acara tersebut, yaitu Sekretaris Daerah NTB, Kepala Dinas Dikbud NTB, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kepala BPKAD, Kepala Biro Hukum Setda NTB, Kepala Biro Adpim Setda NTB, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB dan beberapa stakeholders lainnya. ***

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp489.954,-/kapita/bulan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pada periode September 2021– September 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase.

Persentase penduduk miskin pada bulan September Tahun 2022 sebesar 13,82 persen. Berarti mengalami penurunan sebesar 0,01 persen dibandingkan bulan September Tahun 2021 yaitu sebesar 13,83 persen.

BACA JUGA: Nilai Ekspor NTB  September 2022 Meningkat Tajam

Berita Resmi Statistik, salah satunya mengenai Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat September 2022 itu, dipaparkan Plh. Kepala BPS Provinsi NTB, Mohammad Junaedi, Senin (16/01/23).

Junaedi menjelaskan, penurunan tingkat kemiskinan ini terjadi di wilayah perkotaan.

“Penurunan kemiskinan ini terjadi di wilayah perkotaan, jika kita lihat pada bulan September Tahun 2021 ke bulan September Tahun 2022 terlihat penurunan sebesar 14,54 menjadi 13,98,” ucap Junaedi.

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp489.954,-/kapita/bulan., dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp367.535,- (75,01 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp122.419,- (24,99 persen).

Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 3,86 orang anggota rumah tangga. 

BACA JUGA: Menyelamatkan Sumber Pangan di Masa Depan

Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.891.222,-/rumah tangga miskin/bulan.***

Dengan keberadaan UPTD diharapkan bisa mengurai persoalan yang selama ini belum tertangani di Gili Tramena

MATARAM.lombokjournal.com ~ “Alhamdulillah, kini kita punya UPT baru di bawah Dinas Pariwisata NTB untuk memfasilitasi dan memaksimalkan potensi diri yang selama ini kurang optimal pengelolaannya di bawah PT GTI,” tulis Bang Zul sapaan Gubernur NTB di laman Facebooknya, Sabtu (14/01/23).

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kawasan Destinasi Wisata Gili Tramena, yakni Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air akan memaksimalkan potensi Gili. Sikap optimis itu diungkapkan  Bang Zul.

BACA JUGA: Munas BMMB, Bima Disarankan Jadi Rumah Investasi

UPTD Gili Tramena yang dipimpin Dr. Mawardi SH, MH, Doktor Hukum dan mantan Ketua BEM Universitas Mataram, diharapkan mengatasi berbagai persoalan di Gili Tramena. 

“Mudahan di bawah kepemimpinan figur baru, persoalan sengkarud di Gili terutama Gili Trawangan bisa diurai sedikit demi sedikit setelah bertahun-tahun tanpa kejelasan, seperti ada negara di dalam negara,” tulis Bang Zul. 

Atas masukan KPK dan DPRD, Pemprov NTB segera membentuk tim untuk mengurai berbagai permasalahan di Gili Tramena.

Beberapa langkah yang dilakukan, antara lain : 

1. Coba melakukan adendum terhadap perjanjian dengan PT GTI untuk menghormati investor dalam hal ini PT GTI,
2. Adendum nampaknya tidak populer dan masyarakat sudah putus asa dan merasa PT GTI sebaiknya diputus kontraknya dan tanah yang dikuasai GTI dikembalikan ke Pemda,
3. Setelah mendengar masukan masyarakat, berdiskusi dengan berbagai pihak seperti Polri, Kejaksaan, TNI, BPN, Pemda KLU dan lain-lain sepakat kontrak  diputus dan dimintakan satgas investasi untuk memberikan penilaian dan memutuskan apa diputuskan kontrak dengan PT GTI.           
4. Dengan proses yang sangat panjang dan hati-hati Pemerintah pusat akhirnya memutuskan kontrak PT GTI dan 65 hektar are tanah di Gili Trawangan sekarang berada dalam pengelolaan Pemda NTB.
5. Ternyata masalah Gili belum selesai, masih ada protes bahwa tanah itu bukan tanah Pemda tapi tanah milik masyarakat yang diambil paksa oleh negara di zaman orde Baru, Karena itu mereka ingin itu menjadi milik masyarakat. Dan tentu ini jadi perhatian, juga disadari zaman dahulu karena kekuasaan negara sangat kuat dan cenderung represif, bisa saja ada masyarakat yang tak terlindungi haknya
6. Tim yang dibentuk merupakan pelayan masyarakat dan selalu dan akan terus berpihak pada masyarakat. coba teliti lagi rupanya tidak semua yang ribut-ribut ini karena tulus membela masyarakat. Ini yang ribut-ribut ini karena kepentinganya terusik dan terganggu karena selama berpuluh-puluh tahun menikmati hasil di gili sangat besar. 

BACA JUGA:  Pemprov NTB Menata Ulang, Bukan Penggusuran di Gili Trawangan 

Nah, yang begini-gini ini diserahkan penyelesaiannya ke aparat penegak hukum dan KPK sudah memerintahkan APH untuk menindak tegas.***

Rapat terbatas (Ratas) yang digelar Gubernur NTB bersama Menteri KLH, antara lain membahas status konservasi Gili Trawangan 

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Rapat Terbatas (Ratas) digelar Gubernur NTB, Zulkieflimansyah bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, Sc dan jajaran pada Jumat, (13/01/23) di Jakarta. 

Dalam ratas itu untuk membahas dan mencari solusi mengenai berbagai persoalan yang menyangkut masalah kehutanan dan lingkungan hidup di Provinsi NTB. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Menata Ulang, Bukan Penggusuran di Trawangan

Beberapa yang menjadi pembahasan di antaranya status konservasi Gili Trawangan, Meno dan Air (Tramena) di KLU telah resmi dicabut. 

Begitu pula dengan presentasi rencana Gili Petagan sebagai pulau untuk wisata konservasi keluarga, mendapat sambutan baik dr MenLHK mengingat rencana ini termasuk baru di Indonesia. 

Bahkan MenLHK menawarkan juga dibuat di sekitar Bendungan Jati Luhur Jawa Barat, dengan konsep menyatukan konservasi flora fauna dengan wisata keluarga.

Selain itu, usulan beberapa Perijinan Berusaha Pengelolaan Hutan di KLHK juga disetujui MenKLHK, termasuk ide pemanfaatan potensi kawasan hutan dan gili. 

Pada ratas tersebut juga turut mendiskusikan mengenai akselerasi terkait TPST Incenarator LB3 Fasyankes Lemer dan SK Bupati Lotim terkait Pencabutan IUPJLWA PT. ESL Sekaroh Lotim

“Alhamdulillah, semuanya tuntas dengan baik. Terima kasih Bu Menteri atas waktu dan perhatiannya untuk provinsi kami,” kata Bang Zul.

Sebagai informasi, Ratas yang digelar bersama Menteri LHK tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Gubernur ke Prov. DKI Jakarta.

Turut hadir pada ratas tersebut, yaitu  Sekjen LHK Dr. Ir. Bambang Hendroyono, Dirjen LB3 Rosa Vivin, Drjen PKTL Dr. Ir. Rwanda, Sekditjen PHKA, Direktur Konservasi, Dir BRPH Ditjen PHL, Kepala Dinas LHK Provinsi NTB. 

BACA JUGA: Pembangunan Teluk Santong Dibiayai Anggaran Rp1,4 Triliun

Selain itu, salah satu aktor ternama Indonesia, Baim Wong juga turut hadir pada ratas tersebut dalam rangka membantu mempromosikan NTB. ***

Sekda NTB mengungkapkan komitmen Pemprov NTB untuk memberikan lahan kantor yang representatif untuk PTTUN

MATARAM.lombokjourna.com ~ Pemprov NTB menyatakan komitmennya untuk menghibahkan lahan selus 5000 are sebagai tempat berdirinya Kantor PTTUN dan rumah dinas. 

Dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mendukung hadirnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BACA JUGA: Pembangunan Teluk Santong Dibiayai Anggaran Rp1,4 Triliun

Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi mengungkapkan itu saat menerima Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Mataram dan jajaran.

Sekda menjelaskan, pihak PTTUN telah mengajukan Permohonan Hibah Tanah, Penyediaan Lahan Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Mataram, di ruang kerjanya, Kamis (12/01/23).

“Kami mendukung kehadiran PTTUN Mataram. Oleh karena itu kami komitmen untuk memberikan lahan kantor yang representatif,” tutur Miq Gite sapaan akrabnya.

Sementara itu, untuk lokasi hibah lahan yang akan diberikan masih dalam tahap diskusi. Ditekankan Miq Gite, lahan yang diberikan akan diusahakan berada di tempat yang strategis. 

BACA JUGA: Mengenal Apa Itu Sengketa Tata Usaha Negara

Dimana aksesibiltasnya mudah dijangkau bagi masyarakat yang berkepentingan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB sendiri telah menghibahkan lahan seluas 2.600 meter persegi yang berlokasi di Jalan Puring, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram untuk Pengadilan Negeri Mataram.

BACA JUGA: Lingkungan Asri dan Lestari, Warisan Terbaik Generasi

“Jadi nanti jika PTTUN ada di NTB, kita tidak lagi menyelesaikan sengketa PTTUN ke Surabaya, tentu ini memudahkan masyarakat juga,” Ungkap Sekda. ***

Gubernur NTB mengatakan, dimulainya pembangunan Teluk Santong di Sumbawa akan mendukung mobilitas distribusi hasil pertanian

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Anggaran Rp 1,4 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan investor, disiapkan untuk membangun pelabuhan Teluk Santong di Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. 

Kepala Badan Pangan Nasional RI, Arief Prasetyo Adi didampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah, melakukan peletakan batu pertama (ground breaking)  Rabu (11/01/23).

BACA JUGA: Pemprov NTB Menata Ulang, Bukan Penggusuran di Trawangan

Pelabuhan yang dibangun di lahan seluas 300 hektar ini akan diupayakan percepatan pembangunan 

Arief Prasetyo Adi mengatakan, usai peletakan batu  pertama mengatakan, pelabuhan Teluk Santong diperkirakan rampung dalam 10 bulan ke depan. 

“Kita targetkan pembangunan pelabuhan ini selesai dalam waktu 10 bulan,” kata Arief, Rabu.

Pelabuhan Teluk Santong akan dibangun dengan dermaga berkapasitas besar sehingga dapat menampung kapal dengan ukuran dan muatan besar. 

Gubernur NTB, Zulkeflimansyah  yang mendampingi Arief Prasetyo Adi menimpali, pelabuhan Teluk Santong akan mendukung mobilitas distribusi hasil pertanian masyarakat Sumbawa. 

“Kita berharap, Teluk Santong dapat mengatasi persoalan harga komoditas pertanian dan peternakan masyarakat NTB, khususnya di Pulau Sumbawa,” kata Zulkieflimansyah. 

Sikatakan, potensi yang dimiliki Teluk Santong harus dimaksimalkan. 

“Ini langkah awal untuk Pulau Sumbawa yang lebih baik. Perjalanan panjang selalu dimulai dengan langkah pertama,” ungkap Bang Zul sapaan Gubernur NTB. 

Sementara itu, Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah, dalam sambutannya mengatakan, Sumbawa memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena itu harus didukung dengan infrastruktur yang efisien dan memadai.  

BACA JUGA: Lingkungan yang Asri dan Lestari, Warisan Terbaik Generasi

“Kondisi Pelabuhan Badas yang ada saat ini tidak memungkinkan lagi untuk diperluas sehingga pembangunan pelabuhan Teluk Santong ini menjadi solusi yang sangat tepat dan dinanti oleh masyarakat Sumbawa,” katanya. 

Harapan Abdullah, pembangnan Teluk Santong bisa segera dirampungkan. Ini upaya yang dilakukan agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa. ***

Kalau pembangunan pelabuhan Teluk Santong yang sudah direncanakan sejak tahun 2018 dimulai sekarang, akan selesai 10 bulan

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mendampingi Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo, menghadiri Acara Ground Breaking Pembangunan Pelabuhan Teluk Santong, Rabu (11/01/23).

Dalam kesempatan tetsebut, Bang Zul sapaan Gubernur berterimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat. 

BACA JUGA: Pembangunan Teluk Santong, Mulai Peletakan Batu Pertama

Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, serta investor yang telah membantu mewujudkan pembangunan pelabuhan Santong yang nantinya akan berperan signifikan dalam mendistribusikan produk pertanian dan perternakan di Pulau Sumbawa.

Pemerintah Provinsi NTB, dikatakan Gubernur akan mendukung dan memberikan bantuan terbaik demi kelancaran pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. 

“Adanya satu pelabuhan untuk kelancaran aktifitas produk-produk pertanian kita akan membuat kesejahteraan lebih dekat kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih,” ungkap Bang Zul. 

Gubernur Bang Zul juga menyampaikan harapannya, agar pembangunan Pelabuhan Santong dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

Karena pembangunan Pelabuhan Teluk Santong sendiri telah direncanakan sejak tahun 2018 yang lalu. 

Sementara itu, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo menargetkan pembangunan Pelabuhan Teluk Santong akan selesai dalam waktu 10 bulan. 

Ia akan mengupayakan berbagai hal demi percepatan pembangunan. 

“Kalau bisa dimulai sekarang maka bisa tuntas 10 atau 12 bulan ke depan,” ujarnya. 

Selain itu, Arif menyebutkan akan memastikan harga jagung yang merupakan komoditi pertanian terbanyak di Pulau Sumbawa tidak turun.

“Dan  kapal yang nyandar nanti itu berkapasitas 30 ribu ton,” jelasnya. 

Optimisme juga disuarakan Yanuar selaku pelaksana pembangunan Pelabuhan Teluk Santong. 

Ia menjelaskan, dirinya siap untuk melakukan investasi di Pulau Sumbawa 

BACA JUGA: Lingkungan yang Asri dan Lestari, Warisan Terbaik Generasi

“Jika jagung Sumbawa saat ini 1,5 juta ton dengan adanya Pelabuhan Teluk Santong nantinya bisa 2 sampai 3 juta ton,” paparnya.

Turut Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sumbawa, staff Ahli Menteri Perhubungan RI, dan para perjabat lainnya. Pembangunan Pelabuhan Teluk Santong tersebut berlokasi di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa-NTB. ***

Workshop mikroplastik yang disampaikan Wagub NTB di Universitas NU, merupakan komitmen kampus ini terhadap lingkungan  

MATARAM.lombokjournal.com ~ Warisan terbaik bagi anak cucu ke depan sebagai generasi penerus yang akan datang adalah meninggalkan lingkungan yang asri  dan lestari.

InsyaAllah akan survive selama bisa dijaga dan makin asri dan lestari ke depan, akan bisa memberikan kontribusi yang luar biasa.

BACA JUGA: Pemprov NTB Gandeng Denmark Tangani Sampah

Wakil Gubernur NTB,. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikannya pada Workshop MikroPlastik ”Bagaimana Kondisi Mikroplastik Setelah Alih fungsi Sungai Menjadi Tempat Sampah” di Aula Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram (11/01/23).

Wagub juga mengapresiasi  ikhtiar-ikhtiar Civitas Akademika UNU yang sudah ditujukkan selama ini. 

Ia menyebut, salah satunya bayar SPP dengan sampah, melakukan kegiatan-kegiatan terkait lingkungan, kesehatan (pencegahan stunting), dan sosial keagamaan lainnya.

“Berdiri sudah delapan tahun, bagi umur sebuah Universitas masih kecil tetapi progresnya sudah luar biasa. Jadi ini harus terus dinamkan dan tingkatkan,” puji Umi Rohmi sapaan akrab Wagub.

Ditambahkan Umi Rohmi, berbicara pada isu mikroplastik sudah berada pada posisi yang membahayakan kalo tidak peduli. 

Karena itu harus didorong agar terus dibentuk bank-bank sampah sehingga bisa menjadi nilai ekonomi bukan malah menjadi masalah bagi masyarakat.

“Kegiatan ini bagian dari komitmen UNU terhadap lingkungan karena lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membangun daerah,” jelas Rektor Universitas HAMZANWADI, Pancor, Lombok Timur ini.

Sementara itu, Rektor UNU NTB, Dr. Baiq Mulianah, M. Pd., menyampaikan terimakasih dan selamat datang di Kampus UNU.

Dijelaskan Baiq Mulianah, Kampus yang sudah berusia delapan tahun itu sudah memiliki 4.000 Civitas akademika, terdiri dari 4 Fakultas.

“Tentu saja apa yang dilakukan hari ini adalah bagian dari ikhtiar panjang apa yang menjadi misi berdirinya lembaga pendidikan,” ungkapnya.

Diceritakan Rektor UNU, sejak tahun 2018 awal kampus sudah menginisiasi terbentuknya bank sampah, dan mahasiswa-mahasiswi boleh boleh bayar SPP dengan sampah.

BACA JUGA: Pilah Sampah Dari Rumah, Ciptakan Lingkungan Sehat

“Walaupun jauh dari kata sempurna, setidaknya kita sudah menginisiasi dan memulai menebarkan kebaikan-kebaikan yang diyakini memiliki dampak positif,” pungkasnya. ***