Capres nomor urut 3, pertama kali menggulirkan  Wacana penggunaan hak angket muncul dalam konteks mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024     

LombokJournal.com ~ Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menyalurkan aspirasi rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki sejumlah hak istimewa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 79. 

Hak-hak ini, seperti hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat, menjadi instrumen penting dalam mengawasi pemerintah.

BACA JUGA : Peristiwa Anomali Sirekap, Ada Parta Mengalami Kenaikan Tidak Wajar

Hak angket salah satu hak istimewa DPR, memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Mekanisme pengajuannya diatur oleh pasal 177 UU Nomor 27 Tahun 2009, membutuhkan dukungan 25 anggota parlemen dan lebih dari satu fraksi.

Wacana penggunaan hak angket muncul dalam konteks mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memimpin inisiatif ini. Namun, respons terhadap wacana ini terbelah di kalangan anggota DPR.

Ganjar mendorong pengusungan salah satu hak istimewa ini oleh partai politik pengusungnya, PDI-P dan PPP, sebagai respons terhadap dugaan kecurangan yang dianggapnya sudah terbuka. Anies Baswedan, capres nomor urut 1, dan partai pengusungnya juga menyatakan kesiapan untuk menggunakan hak angket.

BACA JUGA : Peningkatan Suara PSI, Pengamat : Ada Potensi Manipulasi

Pada rapat paripurna DPR, Selasa (05/03/2024), anggota DPR dari Fraksi PDI-P, PKB, dan PKS mengadvokasi penggunaan hak ini. Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyoroti adanya mekanisme khusus untuk mengajukannya, yang tidak direspon saat itu.

Meskipun demikian, terdapat pandangan lain terkait wacana ini. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan skeptisisme terhadap terwujudnya inisiatif ini. Menurutnya, mayoritas anggota DPR cenderung menghormati hasil Pemilu 2024 dan memandangnya sebagai proses yang sudah selesai.

Pemikiran di kalangan legislator terbelah, dengan beberapa mendukungnya untuk mengatasi dugaan kecurangan, sementara yang lain lebih fokus pada penyelesaian rancangan undang-undang yang tertunda. Habiburokhman menekankan perlunya memaksimalkan fungsi pengawasan DPR terkait Pemilu 2024 tanpa harus menggunakan hak angket.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai apakah usulan ini akan tetap bergulir atau menghadapi kendala dalam pengajuannya. 

BACA JUGA : Kota Bima Tuan Rumah Gelar Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi

Meski ada dorongan dari sejumlah pihak, terutama dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan, tantangan dan perbedaan pandangan di kalangan DPR menjadi faktor yang mungkin mempengaruhi kelanjutan wacana hak angket ini.***

(Dari berbagai sumber)

Potensi masyarakat Kota Bima akan terpacu dengan gelar teknologi tepat guna, khususnya dalam memanfaatkan teknologi untuk memajukan sektor ekonomi kreatif 

KOTABIMA.LombokJournal.com ~ Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Provinsi XIX yang digelar di Kota Bima, diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat setempat.

Pernyataan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ibnu Salim itu disampaikannya saat menghadiri Welcome Dinner gelar TTG di Beginning Cafe pada Selasa (05/03/24).

BACA JUGA : Pengendalian Inflasi Jelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dan pimpinan BUMD Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima.

PJ Sekda NTB menyatakan harapannya bahwa kegiatan ini akan membawa dampak positif pada perekonomian masyarakat setempat. 

“Semua akan berkumpul disini , UMKM akan menggeliat, dan kami di Provinsi pasti membeli oleh-oleh dari pelaku UMKM masyarakat setempat,” ujarnya optimis.

Gelar teknologi tepat guna dianggap sebagai langkah awal untuk memacu potensi masyarakat Bima. Khususnya dalam memanfaatkan teknologi guna memajukan sektor ekonomi kreatif dan menggali kearifan lokal masyarakat setempat.

BACA JUGA : Dr Najam Buka Rakor Diskominfotik Kabupaten/Kota se NTB

Asisten I Sekda Pemerintah Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, mewakili masyarakat Bima, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi NTB atas keputusan menjadikannya sebagai tuan rumah TTG. 

“Semoga TTG menjadi awal untuk kemajuan dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan,” tambahnya.

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi XIX, dengan tema “Menuju NTB Hijau,” akan berlangsung mulai 5 hingga 8 Maret 2024. 

BACA JUGA : NTB Zone Diresmikan di Surabaya 

Acara ini akan menampilkan produk UMKM dari seluruh Kota dan Kabupaten peserta, serta menawarkan penjualan Sembako murah oleh BUMN. Man/her

Dr Najam mengatakan rakor menjadi platform berbagi informasi, saling bertukar pendapat, dan merumuskan langkah-langkah strategis

KOTABIMA, LombokJournal.com – Sebagai upaya untuk meningkatkan sinergitas dan tata kelola optimum di sektor komunikasi dan informatika, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nusa Tenggara Barat (Kadis Kominfotik NTB), Dr. Najamuddin Amy, S.Sos,. M.M atau Dr Najam, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kominfotik se-Nusa NTB.

Acara ini diadakan di Aula Hotel Mutmainnah pada Selasa (05/03/24).

BACA JUGA : Pengendalian Inflasi Jelang Ramadhan dan Hari Raya Idhul Fitri

Dalam pembukaan Rakor tersebut, Dr. Najam menyoroti pentingnya kerjasama antara berbagai pihak dalam mencapai standar tata kelola optimal di bidang komunikasi dan informatika. 

Platform ini dianggap sebagai wadah krusial bagi pemangku kepentingan untuk berbagi informasi, saling bertukar pendapat, dan merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan di sektor tersebut.

Dr. Najam menekankan bahwa melalui sinergi yang kokoh antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Nusa Tenggara Barat dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, mencapai kemajuan yang lebih baik. 

BACA JUGA : Peningkatan Suara PSI, Pengamat : Ada Dugaan Manipulasi

Para peserta Rakor, termasuk Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan perwakilan Kominfo dari Kabupaten/Kota se-Nusa NTB, memberikan respons positif terhadap arahan Dr. Najam. 

Mereka menyatakan komitmen mereka untuk berkolaborasi dalam mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan literasi digital, dan memberdayakan masyarakat menghadapi transformasi digital.

“I Nyoman Suwandiasa menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat NTB,” ungkapnya.

Dalam konteks tantangan dan peluang di era digital, Dr. Najam menegaskan bahwa sinergitas antarstakeholder menjadi kunci utama untuk mencapai tata kelola optimum di bidang komunikasi dan informatika. 

Ia mendorong semua peserta untuk berkolaborasi aktif dan saling mendukung, sejalan dengan visi NTB sebagai daerah yang cerdas dan berdaya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

“Sinergitas antarstakeholder menjadi kunci utama dalam mencapai tata kelola optimum di bidang komunikasi dan informatika,” tambahnya.

BACA JUGA : Rangga Raih Suara Terbanyak, Pastikan Kursi di DPRD NTB

Rakor Kominfotik se-NTB diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dan kesepakatan bersama dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan di sektor komunikasi dan informatika di NTB. 

Dengan komitmen serta sinergi yang kuat, diharapkan NTB dapat terus berkembang sebagai daerah yang unggul dan berdaya dalam menghadapi perkembangan terus-menerus di era digital. Pnd

 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rakor pengendalian inflasi, dengan narasumber berasal dari Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan lembaga terkait

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diadakan menjelang Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H. 

BACA JUGA : NTB Zone Diresmikan di Surabaya

Acara tersebut berlangsung di hotel Kempenski Jakarta pada Senin (04/03/24).

Rakor dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan narasumber berasal dari Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sembilan langkah konkret yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengendalikan inflasi.

Beberapa langkah tersebut melibatkan pemantauan harga dan stok untuk memastikan ketersediaan kebutuhan, rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, serta melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait.

BACA JUGA : Optimalkan Layanan Publik, Pemprov NTB Susun Rencana Aksi

Dalam rakor itu Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, dalam sambutannya menjelaskan adanya tantangan utama dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi nasional. 

Faktor-faktor seperti perubahan iklim ekstrim, situasi geopolitik yang tidak stabil, dan lonjakan harga pangan dan energi menjadi beberapa hal yang dihadapi.

BACA JUGA : Pasar Murah Digelar Pemprov NTB di Berbagai Titik

Arief menekankan, perlunya peningkatan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, sinergi TPID, dan pemantauan harga di pasar tradisional maupun ritel modern. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan makanan di masyarakat. novita/opik

Sejumlah politisi telah menyuarakan kecurigaan mereka terhadap anomali peningkatan suara PSI

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Universitas Al Azhar, melalui pengamat politiknya, Ujang Komarudin, menyoroti peningkatan pesat suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyatakan bahwa lonjakan tersebut tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba seperti sulap. 

Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunjukkan penongkatan suara PSI.

Ujang menyebutkan bahwa sejumlah politisi, termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah menyuarakan kecurigaan mereka terhadap anomali kenaikan suara PSI. 

BACA JUGA : Suara PSI Melonjak Mendadak, PPP Mengalami Penurunan 

“Sesama politisi paham, tidak mungkin langsung simsalabim suara itu, tidak mungkin langsung melonjak,” ujar Ujang dilansir dari Kompas.com pada Minggu (03/03/24).

Politikus PDI-P Deddy Yevry Sitorus dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, termasuk dalam kalangan politisi yang meragukan lonjakan suara PSI. Kecurigaan mereka mencakup dugaan operasi untuk mengalihkan suara ke partai politik tertentu demi melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen. 

Ujang mengingatkan bahwa jika benar terjadi, demokrasi akan terancam karena suara masyarakat dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu.

Dalam konteks ini, Koalisi Masyarakat Sipil juga menduga adanya penggelembungan suara. 

“Kedaulatan rakyat, suara rakyat bisa diakali, bisa dimanipulasi, bisa dimainkan, ini bahaya,” ujar Ujang.

Ujang Komarudin sebagai seorang akademisi memperingatkan pentingnya melaksanakan pemilu melalui jalur yang benar dan normal, tanpa adanya praktik kecurangan. 

BACA JUGA : Rumput Laut di Teluk Ekas, Jadi Fokus Kunjungan Menko Marves RI

Ia mengecam praktik berbagi kepentingan antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu yang dapat merugikan demokrasi.

Menurut data terbaru dari real count KPU, suara PSI mengalami peningkatan dari 2,86 persen (2.171.907 suara) pada Kamis (29/02/24) pukul 10.00 WIB menjadi 3,13 persen (2.402.268 suara) pada Sabtu (02/03/24) pukul 15.00 WIB. 

Dalam kurun waktu yang sama, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) melaporkan penambahan dari 539.084 menjadi 541.324 TPS, dengan tambahan data dari 2.240 TPS. 

Lonjakan suara PSI ini menciptakan perbedaan yang signifikan dengan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, menciptakan kekhawatiran akan integritas pemilu.

BACA JUGA : MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 persen Diubah

Berdasarkan data hitung cepat Tim Litbang KOMPAS yang sudah mencapai 100 persen, PSI hanya memperoleh 2,8 persen suara. ***

Renaksi di NTB bertujuan optimalkan pelayanan publik, khususnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan memanfaatkan SP4N Lapor secara optimal di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB telah menggelar rapat penyusunan rencana aksi (Renaksi) terkait pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor UPTD Pusat Layanan Digital Kominfotik NTB, Jum;at (01/03/24), yang dipimpin langsung oleh Kepala UPTD Layanan Digital, Ari Wahyuddin, S.STP.,M.M. 

BACA JUGA : Medsos Harus Dioptimalkan untuk Tingkatkan Interaksi

Rapat ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah dan tahapan untuk optimalkan aplikasi SP4N Lapor guna mencapai layanan optimal.

Dalam keterangan resmi, Kepala UPTD menjelaskan bahwa penyusunan Renaksi memiliki tujuan sebagai panduan dalam menyelenggarakan langkah-langkah dan tahapan optimalisasi penggunaan SP4N Lapor, demi mencapai layanan optimal strategis nasional.

“Penyusunan Renaksi ini merupakan acuan untuk melaksanakan langkah-langkah dan tahap optimalisasi SP4N Lapor guna mencapai layanan optimal strategis nasional,” tuturnya.

Kepala UPTD juga menyatakan bahwa penyusunan Renaksi di tingkat daerah NTB bertujuan optimalkan pelayanan publik. Khususnya dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan memanfaatkan SP4N Lapor secara optimal di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

BACA JUGA : Hasil Pleno se Pulau Sumbawa, Johan Rosihan Lolos ke Senayan

Sasaran strategis nasional dalam Road Map pengelolaan pengaduan pelayanan publik, sekitar 90 persen, menjadi target yang hendak dicapai. 

Kepala UPTD berharap dengan penyusunan Renaksi ini, Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah selanjutnya dengan menyusun dan menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Pengelolaan Pengaduan. Sesuai hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 dan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2015, aplikasi SP4N Lapor telah ditetapkan sebagai sarana pengaduan publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait di jajaran Pemprov NTB, termasuk DLHK NTB, Dinas Kesehatan NTB, Dinas Sosial NTB, Inspektorat NTB, Disnakertrans NTB, serta Biro Hukum Setda NTB. 

BACA JUGA : Pasar Murah Digelar Pemprov NTB di Berbagai Titik

Seluruh jajaran Pemprov NTB menegaskan komitmen bersama untuk optimalkan kualitas pelayanan publik di Provinsi NTB melalui langkah-langkah konkret seperti penyusunan Renaksi. ssn/dyd

Jelang Ramadhan, Pemerintah Provinsi NTB gencar perbanyak Operasi Pasar dan Pasar Murah jelang Ramadhan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dalam upaya menjaga inflasi dan memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadhan, Pemerintah Provinsi NTB telah menjalin kerjasama dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan operasi pasar dan pasar murah di berbagai titik strategis.

BACA JUGA : Medsos Harus Dioptimalkan untuk Meningkatkan Interaksi

Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, menekankan pentingnya langkah ini guna menghindari penumpukan masyarakat di satu titik yang dapat mengakibatkan dampak negatif. 

Operasi pasar dan pasar murah dilakukan secara merata di berbagai lokasi guna mencakup masyarakat dengan lebih luas.

Miq Gite, sapaan akrab Pj Gubernur, mengungkapkan hal ini usai membuka High Level Meeting TPID Provinsi NTB di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTB, Mataram pada Kamis (01/03/24). 

BACA JUGA : Inspirasi Putri Mandalika untuk Rakornas Kepemudaan

“Jelang Hari Besar Keagamaan (HBK), kita perlu melakukan kegiatan ekstra untuk mengendalikan inflasi,” jelas Miq Gite.

Pj Gubernur NTB juga mengajak awak media untuk membantu menyebarkan informasi positif terkait ketersediaan beras dan upaya pencegahan lonjakan harga. Miq Gite memastikan bahwa meskipun dampak badai el nino, petani di Lombok berhasil panen, yang akan menjamin ketersediaan beras di NTB.

“Banyak petani di Lombok berhasil panen. Meskipun belum panen raya, namun hal tersebut menjamin ketersiadaan beras di NTB. Ini juga diperkuat dengan Pergub yang kami buat, agar memastikan jaminan stok di daerah baru, lebihnya bisa keluar,” ungkapnya.

BACA JUGA : Rumput Laut di Teluk Ekas Jadi Fokus Kunjungan Menko Marves RI

Miq Gite menegaskan bahwa Pemprov NTB terus berupaya mengerahkan tenaga dalam menjalankan empat strategi pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan dan stabilitas harga, ketersediaan dan stabilitas pasokan bahan pangan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Nov/dyd

 Dalam kunjungan meninjau rumput laut ke Teluk Ekas, Luhut didampingi oleh Pj Gubernur NTB Drs. HL Gita Ariadi, M.Si, dan beberapa Menteri terkait

LOTIM.LombokJournal.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, M.A.P, melakukan kunjungan kerja ke Teluk Ekas, Lombok Timur,  Kamis (29/02/24).

Kunjungan kerja Menko Marves menyoroti proyek srategis nasional dalam bidang budidaya rumput laut, dengan Teluk Ekas sebagai lokasi utama pengembangannya.

BACA JUGA : Pj Gubernur Dampingi Kunjungan Menko Marves ke Teluk Ekas

Menkomarves Luhut menyatakan bahwa budidaya memiliki peran penting dalam sektor maritim Indonesia, tidak hanya sebagai sumber makanan dan obat-obatan. Tapi juga berpotensi sebagai bahan baku untuk bioplastik dan biofuel. 

Teluk Ekas dipilih sebagai pusat budidaya ini sebagai upaya untuk menjadikan rumput laut sebagai elemen kunci dalam pertumbuhan Indonesia.

“Dalam kunjungan kerja di Teluk Ekas, saya tekankan bahwa rumput laut merupakan game changer nyata bagi sektor maritim Indonesia,” ujar Menko Marves, 

Luhut yang didampingi oleh Pj Gubernur NTB Drs. HL Gita Ariadi, M.Si, dan beberapa Menteri terkait, mengungkapkan bahwa hasil kunjungan ini akan disampaikan kepada Presiden. 

Ia juga menegaskan rencananya untuk kembali bersama Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perindustrian.

“Ini merupakan proyek strategis nasional, dan saya akan kembali bersama Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perindustrian untuk rapat kabinet terbatas dan melaporkan semua ini kepada Presiden,” jelas Luhut.

BACA JUGA : Menko Marves RI Melakukan Kunjungan Kerja di NTB

Kunker ini dipimpin oleh Menko Marves Luhut, didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, serta pejabat terkait. 

Mereka meninjau proyek strategis nasional di Teluk Ekas yang dipilih karena memiliki potensi besar dalam pengembangan budidaya rumput laut, dengan dukungan kondisi lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat lokal.

Dalam kunjungan ini, Menko Marves dan rombongan melihat secara langsung proses budidaya rumput laut di Teluk Ekas. Mereka juga berinteraksi dengan petani rumput laut, mendengarkan aspirasi, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan budidaya.

Menko Marves mengapresiasi perkembangan dalam budidaya di Teluk Ekas, Dan, menyebut proyek ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi rumput laut. 

Ia merencanakan pembuatan peta satelit untuk menentukan daerah potensial dan mempercepat proses panen.

“Nanti saya akan minta deputi saya untuk membuat peta satelit daerah potensial. Dalam satu bulan, akan dilakukan studi lebih komprehensif terkait proses panen, dan rumput laut ini diharapkan memberikan nilai ekonomi,” tambahnya.

BACA JUGA : Fasilitas Kajian Standar LH dan Kehutanan Diresmikan di NTB

Di akhir sambutannya, Menko Marves mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah NTB yang turut berkontribusi dalam mensukseskan acara ini.

“Terima kasih kepada Pemerintah NTB yang sudah bekerja keras, bahu membahu mensukseskan acara ini,” katanya.

Penjabat Gubernur NTB juga menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Menko Marves dan menyambut baik pilot project ini. 

Ia menyatakan harapannya bahwa mimpi-mimpi indah akan segera menjadi kenyataan untuk Indonesia. panda/her

Kunjungan kerja Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait isu Kemaritiman dan Investasi

LOTENG.LombokJournal.com ~ Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibnu Salim S. H., M. Si., dan Asisten II Setda Perov NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., secara hangat menyambut kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan. 

BACA JUGA : Fasilitas Kajian LH dan Kehutanan Diresmikan di NTB

Acara penyambutan dilaksanakan di Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (BIZAM) Lombok Tengah, pada Rabu (28/02/24).

Setelah transisi di Ruang VVIP BIZAM, rombongan segera melanjutkan perjalanan menuju Kute Mandalika Lombok Tengah. 

BACA JUGA : Konten Lokal Berdampak Positif Bagi Perekonomian NTB

Kedatangan Menko Marves ini merupakan kunjungan kerja terkait isu Kemaritiman dan Investasi di Nusa Tenggara Barat. 

Selain itu, Luhut juga akan menyaksikan puncak acara perayaan Bau Nyale yang dijadwalkan akan digelar besok di Pantai Aan Mandalika Lombok. ***

BACA JUGA : Buku Puisi ‘Amerikano’ Tur ke 10 Titik di Pulau Lombok 

Provinsi NTB  siap memberikan dukungan penuh untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan Rakornas KPI

MATARAM.LombokJournal.com ~ Provinsi NTB telah dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. 

BACA JUGA : Konten Lokal Berdampak Positif Bagi Perekonomian Daerah

Rakornas KPI dijadwalkan akan diselenggarakan pada bulan Mei 2024 mendatang.

Dalam sambutannya, Penjabat (PJ) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, bersama dengan Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy, menyambut baik dan menyatakan kebanggaannya karena Provinsi NTB dipilih sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan Rakornas. Miq Gita, sapaan akrabnya, menyampaikan apresiasi kepada komisioner KPI pusat yang telah memilih NTB.

“Terima kasih atas kepercayaan untuk menjadikan NTB sebagai tuan rumah. Kami siap memberikan dukungan penuh untuk memastikan kesuksesan pelaksanaannya,” ujar Miq Gita saat menerima audiensi jajaran komisioner KPI pusat bersama KPI Daerah NTB di kantor Gubernur NTB pada hari Selasa (27/02/24).

BACA JUGA : Bimtek Penyusunan Perkada Turunan Perda PDRD

Miq Gita juga meminta kepada Dinas Kominfotik NTB dan KPID NTB agar terus mengawal dan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan guna menjamin kesuksesan Rakornas.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah Sadewa, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Provinsi NTB, khususnya Dinas Kominfotik NTB dan KPID NTB, yang telah memberikan banyak bantuan sehingga NTB dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat nasional itu.

“Kami berharap agar dukungan terus berlanjut, sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sukses,” ungkapnya.

BACA JUGA : MotoGP dan ARRC, Peluncuran Penjualan Tiket di Jakarta

Sebagai informasi tambahan, kegiatan Rakornas yang akan berlangsung pada bulan Mei 2024 juga akan diselaraskan dengan peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS).Manikp