Izin Galian C Mudah, Kantor PM PTSP&NAKER Membantu

Untuk bisa beroperasi, pengelola tambang wajib mengantongi semua izin, mulai dari NIB, WIUP, IUP hingga KBLI yang diterbitkan Pusat

TANJUNG.lombokjournal.com ~  Para pelaku usaha mikro kecil maupun besar harus mulai memperbarui legalitas usahanya. 

Surat izin yang diterbitkan melalui sistim perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Online Single Submission (OSS) versi 1.0 dan 1.1 bermigrasi menjadi ke sistim Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

Pesan itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Utara, Drs Rusdianto, MSI, saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (13/04/22). 

Terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Karya dan PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko memberi perubahan mendasar dalam sistim perizinan usaha. 

Kalau dulu dengan OSS versi 0.1 dan 1.1 pemohon cukup menggunakan NIK dan email, maka izin bisa dikeluarkan. Sekarang dengan OSS RBA ini ada sejumlah persyaratan baru yang harus dipenuhi.

Kebijakan kewenangan perizinan tambang Galian C yang ditarik ke pusat, Dinas LIingkungan Hidup hanya sebatas melakukan koordinasi. 

BACA JUGA: LKPJ 2021, Gubernur NTB Sampaikan Beragam Prestasi

Untuk bisa beroperasi, pengelola tambang memang wajib mengantongi semua perizinan, mulai dari NIB, WIUP, IUP hingga KBLI yang diterbitkan Pusat.

“Perizinan Galian C menjadi kewenangan pusat, tapi faktanya ketika ada permasalahan di lapangan, daerah yang mau tidak mau dituntut untuk menangani,” kata Rusdianto, Rabu.

Hal senada disampaikan Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Lombok Utara, Habib, menyebutkan izin Galian C kini harus bermigrasi ke OSS Berbasis Resiko

“Kalau mau menambang ya harus menunggu izin IUP produksinya keluar dulu,” katanya. Habib tidak menafikkan, pihaknya merupakan sentral kegiatan penataan. 

Jadi apa saja kegiatan penataan ruang perumahan dan pemukiman itu wajib melalui bidang bersangkutan dulu, ungkapnya. 

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Denda Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan, sebetulnya proses izin ini sangat mudah.

“Yang penting masyarakat datang ke Kantor PM PTSP&NAKER, kami nanti akan dampingi bagaimana tata cara mengisi  administrasi dengan sistim OSS,” ujarnya. 

“Sekali lagi, proses kepengurusan izin melalui sistim SOS sangat mudah,” tegasnya. 

BACA JUGA: Sate Tanjung, Cita Rasa Kuliner Khas Lombok Utara

Dalam tugas menjalankan amanat atau perintah pusat, kita wajib jalankan tambahnya. 

Dan ini dalam rangka menertibkan dan memudahkan pemantauan serta menjaga lingkungan kita, katanya.

Yang sudah mengantongi Izin lengkap Galian C baru dua perusahaan yaitu, CV. Gulem Putra Kayangan dan CV. Jati Beringin. Sementara usulan baru belum ada, kata Erwin. ***

 

 

 




LKPJ 2021, Gubernur NTB Sampaikan Beragam Prestasi

 Dalam penyampaian LKPJ 2021, Gubernur NTB mengungkapkan prestasi tahun 2021, antara lain capaian ekonomi yang tumbuh positif

MATARAM.lombokjournal.com ~ Prestasi dan capaian yang diraih Provinsi NTB disampaikan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021, dalam rapat sidang paripurna I bertempat di Gedung Kantor DPRD NTB, Mataram (21/04/22).

Gubernur NTB menyampaikan, prestasi yang berhasil diwujudkan selama tahun 2021 dapat dilihat dari indikator makro yang mengalami perbaikan. 

Di antaranya pertumbuhan ekonomi tumbuh positif  sebesar 2,3 persen dengan tambang dan 4,09 persen tanpa tambang. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami kontraksi 0,64 persen dengan tambang dan 5,19 persen tanpa tambang.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga di NTB sudah 100 persen

Ditegaskan, ini menunjukkan bahwa perekonomian di NTB sudah mulai pulih dan semoga terus membaik. 

Menyampaikan prestasi dalan LKPJ 2021
Gubernur Zulkieflimansyah

“Sehingga target pertumbuhan ekonomi diatas 5 % dapat kita capai pada masa yang akan datang,” ujar Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB. 

Berbagai terobosan juga telah dilakukan Provinsi NTB dalam memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. 

Di antaranya dengan mendorong optimalisasi pengembangan komoditas atau jenis usaha melalui program industrialisasi produk unggulan daerah. Srlain itu juga mendorong IKM dan UKM menjadi sektor lokomotif usaha daerah melalui pengembangan produk, pengembangan SDM dan pengembangan Manajemennya.

BACA JUGA: NTB Care dan Dinkes Fasilitasi Aduan Kesehatan

“Industri pariwisata kita terus mengembangkan melalui desa wisata, promosi, menyelenggarakan event-event serta terus mengembangkan infrastruktur strategis.  Di antaranya infrastruktur untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan pengembangan RSUD NTB dan Rumah Sakit Mandalika serta infrastruktur jalan yang potensial lainnya terhadap produksi pangan lainnya,” ujar Gubernur Zulkieflimansyah.

Selain gambaran capaian kinerja dalam indikator makro pembangunan tersebut, NTB berhasil mempertahankan dan terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transfaran, efektif dan akuntabel. 

Sehingga berhasil meraih WTP 10 kali berturut-turut dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal inovasi Pemerintah NTB berada pada tingkat kedua dengan skor indeks 75,67 dengan predikat sangat inovatif. 

Pemerintah Provinsi NTB diberikan apresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan BRIN bahwa NTB menjadi Provinsi yang pertama menghasilkan BRIDA dari 34 Provinsi di Indonesia.

Prestasi lainnya, NTB berhasil menjadi peringkat 3 Nasional Provinsi Informatif pada Keterbukaan Informasi Publik 2021. Meraih Harmony Award dari Kementerian Agama, terakhir NTB meraih BKN Award 2022.

Ditambahkan, dari berbagai kemajuan dan prestasi yang diraih, bukanlah hasil perjuangan Pemerintah semata melainkan berkat kerjasama dan sinergi yang kuat antara pemerintah dengan legislatif, Pemerintah dengan masyarakat dan  seluruh stakeholder pembangunan lainnya.

Sidang paripurna penyam,paian LKPJ 2021

“Untuk itu ke depan patut kita pertahankan dan tingkatkan sinergi pemerintah dengan legislatif dan usaha kerja keras untuk mewujudkan NTB yang Gemilang dapat kita capai bersama,” puji Gubernur 

LKPJ disampaikan Gubernur Zul sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang. Juga  bagian dari akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB).

LKPJ itu mengacu pada RKPD tahun 2021 dan APBD tahun anggaran 2021. Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2023. ***

 

 




Pekerja Migran Didorong Berdayakan Ekonomi Keluarga

Pekerja Migran yang sukses perlu diekspos untuk memotivasi yang lain, dan mereka didorong berusaha di daerah sendiri

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan LSM lainnya mendorong agar PMI NTB dan keluarganya untuk berusaha dan berdaya di daerah sendiri melalui Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Pekerja Migran Indonesian (PIJAR).  

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. HJ. Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka acara Pelatihan untuk Pelatih PIJAR di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin (18/04/22).

Mnedorong Pekerja Migran berusaha di daerah sendiri
Wagub Hj Sitti Rohmi

“Kita dorong agar berusaha di daerah sendiri,” ujar Ummi Rohmi, sapaan Wagub. 

Ummi Rohmi juga menjelaskan, banyak contoh buruh migran yang sukses di luar negeri. Sehingga diharapkan cerita positif yang jarang terekspos tersebut bisa lebih masif lagi disiarkan melalui PIJAR. 

Agar para PMI dapat termotivasi untuk menjadi PMI yang sukses.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi ke empat terbesar di Indonesia yang mengirim Pekerja Migran ke luar negeri. 

Remittance atau uang yang dikirim oleh PMI NTB dari luar negeri mencapai 24-25 miliar per tahun.

BACA JUGA: Gelar Budaya Nusantara 2022 akan Berlangsung di NTB

Sehingga pemberdayaan ekonomi produktif bagi PMI dan keluarganya sangat diperlukan. Agar ke depan, dapur PMI yang tak lagi kembali ke perantauan masih bisa tetap mengepul.

Selain itu, PMI diharapkan dapat termotivasi untuk sukses berdaya di daerah sendiri. 

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, I Gede Putu Ariyadi dalam kesempatan yang sama menjelaskan  banyaknya remittance yang dikirim PMI harus dapat dikelola dengan baik. 

Hal tersebut yang disebut Kadis memerlukan edukasi kepada PMI dan keluarganya. 

“Remittance yang dikirim PMI NTB tiap bulan rata-rata 24-25 miliar. Ini yang harus dikelola dengan memberikan edukasi kepada PMI dan keluarganya,” tutur Kadis. 

BACA JUGA: Wagub: Lobar Konsisten Bangun Pendidikan dan Kesehatan

Kadis menambahkan, banyak PMI yang sukses membangun usahanya sendiri. Para PMI sukses ini yang akan menularkan ilmunya kepada PMI dan keluarganya yang lain melalui PIJAR. ***

 

 




Sinergitas OPD Diperlukan untuk Optimalkan Wajib Pajak 

 Pj Sekda Lombok Utara menekankan, diperlukan sinergitas OPD untuk peningkatkan PAD KLU yang masih alami penurunan pada triwulan pertama tahun 2022

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pj. Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM pimpin rapat kerja teknis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan SKPD terkait, di  Aula Setda 

KLU, Selasa (12/04/22).

Hadir Pula Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan H. Simparudin SH serta para Kepala OPD terkait.

BACA JUGA: Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan Dapat Bantuan Tunai Pemerintah

Dalam arahannya Pj. Sekda   Anding Duwi Cahyadi menyampaikan,  PAD KLU masih mengalami penurunan pada triwulan pertama di tahun 2022, rapat kerja teknis dikhususkan bagi para OPD leading sektor PAD dengan tujuan para SKPD mengambil langkah terbaik dalam mengatasi permasalahan keuangan yang terjadi di Lombok Utara.

“Masalah ini sebagian besar diakibatkan oleh Covid-19 yang mana sejauh ini realisasi PAD yang terdata pertiga bulan baru mencapai sekitar 8 persen,” jelas anding

Kerjasama dan sinergitas OPD sangat diperlukan terkait PAD, guna mengoptimalkan pengelolaan wajib pajak dan target kita harus bisa terpenuhi di akhir tahun nanti, ungkapnya. ***

BACA JUGA: Bupati Sjohan Sosislaisasikan Keamanan Jajan di Sekolah

 

 

 




Harga Pertamax Naik, Daya Beli Masyarakat Tertekan

Monjaknya harga Pertamax mengejutkan mengingat masyarakat masih alami tekanan ekonomi

Memasalahkan kenaikan harga Pertamax
Opini: Puja Astuti, Mahasiswa UMMAT Mataram, NIM: 2021B1B057

lombokjournal.com ~ Kenaikan harga BBM diBulan April pada hari Jumat Tanggal 01/04/2022, melonjak sangat drastis. PERTAMAX  yang sebelumnya per liter seharga Rp,6.500 – 7.500 kini melonjak naik dua kali lipat dari harga sebelumnya.

Penyesuaian harga ini benar-benar mengejutkan, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengalami kesulitan ekonomi. 

Sebelumnya Kepala Biro-Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agung pribadi dalam keterangan tertulisnya mempertimbangkan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih rendah dibandingkan bulan April. 

Maka harga batas atas BBM umum bulan April akan lebih tinggi per liter. 

BACA JUGA: Aksi Panah Misterius Menghantui Kota Bima, Siapa Pelakunya?

Tingginya harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap harga BBM. Sebagai informasi batas jual jenis BBM umum Ron 92 untuk Maret 2022 Rp,14.526.

Ada pun faktor yang mendorong meningkatnya harga BBM terjadi karena konflik antara Ukraina dan Rusia, sehingga meningkatnya 3 bahan bakar yang melonjak tinggi dari konflik tersebut adalah :

Pertamax Turbo

Harga Terkini : Rp,14.500 (Naik Rp,1000 per Liter)

Sebelumnya : Rp,13.500

Pertamax Dexliter 

Harga Terkini : Rp,12.950 (Naik Rp,800 per Liter)

Sebelumnya : Rp,12.150

Pertamax Dex

Harga Terkini : Rp,13.700 (Naik Rp,500 per Liter)

Sebelumnya : Rp,13.200

Naiknya harga Pertamax memang akan memicu terjadinya inflasi, namun inflasi diprediksi tidak akan tinggi. Pasalnya, proporsi konsumen hanya sekitar 14 persen. 

Selain itu, konsumen Pertamax adalah golongan menengah atas yang menggunakan mobil mahal.

Kenapa harga pertalite tidak naik? Karena pertalite itu disubsidi oleh pemerintah, namun implikasi dari kenaikan harga pertamax akan terasa.

Sebab, menurut saya meskipun harga Pertalite tidak naik, tapi di sisi lain dengan meningkatnya harga Pertamax akan menyebabkan sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite, yang selisih harganya berkisar Rp,3.500 – Rp,3.600 per liter. 

BACA JUGA: Rekening Nasabah Bobol, Bank Harus Bertanggung jawab

Dan akhirnya perburuan terhadap Pertalite dimana-mana, dan mau atau tidak mau akhirnya masyarakat tetap mengkonsumsi Pertamax. 

Dan implikasinya, daya beli masyarakat yang makin tertekan.***

 

 




Pemprov NTB Boyong Penghargaan Pelaksanaan Anggaran 2021

Beberapa penghargaan terkait Pelaksanaan Anggaran 2021 diboyong Pemprov NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB boyong beberapa penghargaan terkait kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2021.

evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan Pemprov NTB

“Untuk Penyaluran Tercepat DAK Fisik dan Dana Desa, Pemprov NTB berhasil meraih peringkat 1 disusul Provinsi Maluku Utara peringkat 2 dan Provinsi Lampung peringkat 3,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi di Mataram, Senin (11/04/22).

Miq Gite sapaan Sekda melanjutkan, penghargaan Pemprov NTB selanjutnya adalah  untuk Kinerja Pengelolaan DAK Fisik Terbaik di peringkat kedua. 

BACA JUGA: Tim INFRONT MXGP Tinjau Venue di Samota

Tingkat pertama diraih Provinsi Kalimantan Timur, dan Peringkat ketiga diraih Sulawesi Tengah. 

“Kabupaten Lombok Timur juga mendapat penghargaan sebagai Kabupaten yang Kinerja Pengelolaan DAK Fisik terbaik tingkat Kabupaten se Indonesia, disusul Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Boyolali,” tambah Sekda.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov NTB pada hari Senin 11 April 2022, diterima oleh Sekda NTB didampingi Asisten 2 dan Kepala BPKAD Prov NTB. ***

BACA JUGA: Letusan Gunung Tambora, Terkuat Dalam Sejarah

 

 




Rekening Nasabah Bobol, Bank Harus Bertanggung Jawab

Ini kisah nyata, Rekening Nasabah dibobol secara bertahap tapi pihak Bank tak mau bertanggung jawab

Penulis: Erlin, mahasiswa UMMAT semester 2 Nim: 2021B1B021

lombokjournal.com ~ Beredar  berita kehilangan  isi saldo rekening Nasabah di salah satu Bank di Bima Rabu, 23 Maret 2022 senilai  Rp91.830.538,00. 

Aisyah dan Sirajudin pasangan suami istri yang memiliki rekening saldo sejak awal dari tanggal (23/03/22) terjadi transaksi dengan saldo awal Rp91.830.538,00, tiba-tiba rekening nasabah itu dibobol oknum tertentu (Ini nyata tapi maaf saya tak menyebut nama bank).

Dari dalam dengan pencairan awal Rp50.000.000,00 sehingga sisa saldo menjadi Rp 41.830.538,00, dibobol lagi Rp40.000.000,00 hingga disisakan  Rp1.824.038,00.

Dan dibobol lagi Rp1.500.000,00 hingga saldo di angka Rp317.000,00 dan dibobol lagi Rp200.000,00 hingga saldo terakhir Rp111.038,00.

Sementara Nasabah melapor kepada pihak Bank dan merasa tidak pernah menarik saldo dari rekeningnya. Pihak Bank meminta waktu kurang lebih 2 minggu, sedangkan Nasabah menolak dan uangnya minta dikembalikan. 

BACA JUGA: Daur Ulang Sampah Plastik di NTB Jadi Batako

Pada keesokan harinya istri korban kembali menemui pihak Bank, pagi itu istri korban membuat kehebohan saat sedang duduk di ruangan tunggu bersama para Nasabah lainnya yang melakukan antrian, tiba-tiba Aisyah berteriak histeris menuntut uangnya dikembalikan.

Sepertinya Aisyah tak mampu lagi membendung duka yang dialaminya, hingga dirinya berteriak histeris. Sontak saja kejadian tersebut menjadi perhatian Nasabah lainnya yang sudah memenuhi ruang tunggu Bank tersebut.

Aisyah kembali menuding pihak Bank yang terkesan tak mau bertanggung jawab atas raibnya saldo rekening milik suaminya. 

Aksi yang dikawal ketat oleh aparat pengamanan Bank tersebut, lagi-lagi tak membuahkan hasil dari pihak Bank. 

Bukan kali pertama kejadian seperti ini terjadi di kalangan masyarakat. Menurut saya ini adalah salah satu kelalaian pihak Bank dalam menjaga keamanan, membantu, dan melayani masyarakat. 

Kenapa saya katakan seperti itu, seharusnya pihak Bank merespon cepat aksi dan keluhan korban karena itu merupakan tanggung jawab penuh dari  pihak Bank.

Contohnya  pada jumat, 30 juli 2021 telah terjadi kasus yang sama meskipun di daerah yang berbeda, yaitu kehilangan isi saldo rekening Nasabah senilai Rp35.000.000,00. 

Karena ini bukan kasus pertama, artinya merupakan pengulangan dari kasus sebelumnya, seharusnya pihak bank menyadari bahwa keamanan harus diperketat agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. 

Artinya ada peningkatan dari kasus sebelumnya, peningkatan seperti apa? 

BACA JUGA: Bulan Ramadhan yang Menakjubkan

Ya, seperti yang kita ketahui bersama pada tahun 2021 kehilangan isi saldo senilai Rp35.000.000,00, dan di tahun 2022 kehilangan isi saldo senilai Rp91.830.538,00.

Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, karena meningkatnya jumlah uang Nasabah yang hilang atau dibobol dalam kasus tersebut.

Saya harap kepada pihak Bank dan pihak yang berwajib lebih tegas dalam menjalani tugas dan kewajiban dalam menangani kasus seperti ini. 

Kejadian harus menjadi pelajaran bersama, dan semoga semua masalah terselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan.***

 




PLN Siap Sukseskan MXGP di Samota, Usai Sukses di MotoGP 

PLN siap sukseskan MXGP, baik infrastruktur kelistrikan dan Sumber Daya Manusia sudah disiapkan untuk gelaran MXGP

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kesiapan PLN mendukung event MXGP itu  diungkapkan oleh Sudjarwo, General Manager PLN NTB. 

Ia menegaskan, PLN siap mendukung semua event nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat, baik yang digelar di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa.

Setelah sebelumnya PLN sukses menghadirkan listrik tanpa kedip pada perhelatan internasional MotoGP Mandalika, PLN NTB berupaya kembali menyiapkan listrik yang prima pada event internasional Motocross Grand Prix (MXGP),  yang akan digelar di Kawasan Samota, Sumbawa Besar pada tanggal 24-26 Juni 2022. 

PLN Siapkan listrik
Kawasan Samota, Sumbawa

Kesiapan ini menjawab permohonan dukungan ketersediaan pasokan listrik untuk gelaran akbar tersebut oleh Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah.

BACA JUGA: Event MXGP di Samota. Sirkuit Bisa Dikerjakan 2 Minggu

Djarwo juga menegaskan, pihaknya melalui PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sumbawa hingga saat ini terus melakukan koordinasi, baik dengan pelaksana event maupun stakeholder terkait untuk mempersiapkan infrastruktur kelistrikan yang diperlukan selama MXGP berlangsung.

Sementara itu, tahapan yang akan dilewati untuk melistriki MXGP adalah sama dengan tahapan yang diimplementasikan untuk MotoGP. 

Survey awal dilakukan untuk menentukan besaran daya listrik yang diperlukan dan juga titik titik lokasi penting yang harus dilistriki.

“Setelah kita mengetahui kebutuhan dan jumlah titiknya, PLN akan bergerak untuk membuat masterplan jaringan dan juga akan menentukan kebutuhan materialnya. Kemudian kita akan mulai membangun jaringan dan insfrastruktur kelistrikan di lokasi,” ujar Djarwo, Selasa (06/04/22).

PLN Siap sukseskan MXGP
Kawasan Samota, Sumbawa

Untuk kondisi Sistem Kelistrikan Sumbawa sendiri saat ini masih dalam posisi normal. Total daya mampu sebesar 128,85 MW dengan beban puncak 113,32 MW. 

Masih terdapat cadangan daya sebesar 15,53 MW yang dapat dioptimalkan, baik untuk gelaran MXGP ataupun kebutuhan pendukung yang lain.***

BACA JUGA: Bulan Ramadhan yang Menakjubkan

 

 

 




Archi Indonesia, Agensi Lokal Penyedia Camping Ground MotoGP

Di tengah keterbatasan akomodasi, Archi Indonesia turut Sukseskan Perhelatan MotoGP Mandalika

MATARAM.lombokjournal.com ~ Animo masyarakat Indonesia melihat langsung gelaran MotoGP Mandalika 2022 membludak. mereka datang dari semua daerah di Indonesia. 

Dampaknya, NTB khususnya pulau Lombok sebagai tempat penyelenggaraan acara kekurangan penginapan untuk pengunjung yang datang. 

Salah satu cara menyiasati keterbatasan akomodasi tersebut adalah membuat areal camping (camping ground) di Mandalika.  

Guna merealisasikan hal itu pemerintah Indonesia menunjuk PT Kelana Nusantara dan Eiger guna merealisasikan  kegiatan tersebut. 

Camping ground yang disiapkan Arhi Indonesia
Areal camping Archi Indonesia

Perusahaan nasional tersebut kemudian menggandeng Archi Indonesia, perusahaan agensi lokal yang fokus di bidang travel dan treking. 

Bersama PT Kelana Nusantara, Archi Indonesia menyelenggarakan camping ground di wilayah Mandalika dengan tarif mulai dari 240.000 rupiah hingga 680.000 rupiah. 

BACA JUGA: Event MXGP, Sirkuit Bisa Dikerjakan 2 Minggu

Dalam praktiknya banyak ‘drama’ terjadi. Tetapi tak menyurutkan tekad Archi Indonesia untuk ambil bagian menyukseskan gelaran internasional tersebut. 

Owner Archi Indonesia, Rizki, menyampaikan pihaknya sangat antusias menjadi bagian MotoGP Mandalika. Gelaran internasional yang diyakininya mampu mengembalikan geliat pariwisata NTB ke depan. 

Animo masyarakat mengunjungi Mandalika harus mendapat atensi khusus, dengan cara menjamin ketersediaan semua sarana penunjang pariwisata. Salah satunya akomodasi. 

“Dengan segala keterbatasan Archi Indonesia mengambil peran kecilnya untuk membantu Kelana. Tarif yang diberikan kepada wisatawan untuk menikmati fasilitas di camping ground mulai dari 240.000 rupiah hingga 680.000 rupiah. Semoga Lombok dapat berdampak baik bagi pulihnya perekonomian Indonesia,” kata Rizky. 

Dijelaskan, Lombok seperti ‘kaget’ mendapat kepercayaan gelaran internasional. Karenanya fasilitas penunjang belum memadai. Ketersediaan akomodasi alternatif selain akomodasi konvensional mutlak diperlukan. 

BACA JUGA: Menag Ajak Umat Islam Perkuat Solidaritas

Archi Indonesia menutupi keterbatasan akomodasi

“Dengan waktu yang bertepatan sebuah perusahaan berkembang di Lombok di bidang agensi travel dan treking orginaizer mendapatkan kesempatannya untuk membantu memberikan solusi kekurangan akomodasi tersebut. Camping ground adalah salah satu solusi alternatif yang diadakan,” jelas Rizki. ***

 




Pembangunan PLTBm, Ini Keuntungan yang Didapat

Kelanjutan kerjasama NTB-Denmark yaitu pembangunan PLTBm, apakah kelenihan pembangkit listrik ini

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tindak lanjut dari kerjasama Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Denmark, akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm).

Sebelum merealisasikan pembangunan PLTBm, Tim Consulting Denmark telah bertemu dengan Gubernur Zulkieflimansyah, Rabu (30/03/22) lalu.

Tim tersebut akan memulai melakukan studi kelayakan atau feasibility study, untuk  mengidentifikasi kemampuan dan kapasitas bahan baku (sekam) yang ada di NTB. Sebab untuk membangun pembangkit dimaksud dibutuhkan sekitar 150.000 ton bahan baku (sekam) setiap tahunnya. 

Apakah Lombok yang dituju sebagai lokasi pembangunan PLTBm cuku tersedia bahan bahu yang dimaksud, mengingat sekam di Lombok juga dibutuhkan sektor lainnya, seperti pertanian dan beberapa sektor lainnya. 

Rencaba Pembangunan PLTBm di Lombok
PLTBm

Tim Consulting Denmark tidak ingin mengganggu kapasitas bahan baku yang digunakan oleh masyarakat NTB. Karena itu harus bisa dipastikan detail dan pastinya penghasilan sekam di NTB mencukupi untuk kepentingan pembangkit listrik itu.

Kelebihan PLTBm

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (saat itu), waktu meresmikan PLTBm di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, Selasa (17/09) tahun lalu, menjelaskan kelebihan pembangunan pembangkit listrik tersebut.

BACA JUGA: Kerjasama NTB-Denmark, Studi Kelayakan PLBm Dimulai

Pertama, PLTBm menyediakan energi listrik untuk daerah yang sama sekali belum teraliri listrik. Dengan pembangunan pembangkit ini, Indonesia dapat menambah rasio elektrifikasi nasional

Kedua, PLTBm menjadi salah satu upaya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya tenaga biomassa yang masih belum banyak dikembangkan. Pembangunan inovasi PLTBm ini mampu mewujudkan upaya mengurangi penggunaan BBM dan energi fosil lainnya.

Ketiga, pembangunan PLTBm ini juga bagian pembangunan daerah 3T atau Tertinggal, Terdepan dan Terluar. Pembangunan PLTBm ini menunjukkan, negara hadir di setiap titik wilayah NKRI. 

Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Kepulauan Mentawai berbahan bakar bambu untuk menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). 

PLTBm  di Pulau Siberut dengan kapasitas 1.300 kW, sedang di tiga desa, yaitu Saliguma yang diresmikan hari ini, Madobag, dan Matotonan, dengan total kapasitas 700 kW untuk 1.233 Kepala Keluarga. 

Potensi penghematan yang akan diperoleh dari PLTBm dibandingkan PLTD adalah Rp 14 miliar per tahun. 

Selain penghematan, pendapatan masyarakat juga meningkat dengan adanya pembelian bambu dari kebun masyarakat setempat, dan penyerapan tenaga kerja sebesar Rp 2 miliar per tahun.

Pembangunan PLTBm ini mengusung konsep Three in One Development. Pertama, PLTBm menyediakan energi listrik untuk daerah yang sama sekali belum teraliri listrik. Dengan pembangunan pembangkit ini, Indonesia dapat menambah rasio elektrifikasi nasional. 

Kedua, PLTBm menjadi salah satu upaya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya tenaga biomassa yang masih belum banyak dikembangkan. 

Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan target 23 persen EBT dalam bauran energi sebelum 2025. 

Ketiga, pembangunan PLTBm ini juga bagian pembangunan daerah 3T atau Tertinggal, Terdepan dan Terluar. 

BACA JUGA: Kapolda NTB Kunjungi KLU,  Jelaskan Amanah Kapolri

Nah, bagaimana dengan rencana pembangunan PLTBm di Lombok, sudahkah mempertimbangkan ha;0ha; uyang fidrbut itu? Kita tunggu, apakah rencana pembangunman PLTBm di Lombok terlaksana, atau akan menghadapi kendala misalnya soal bahan baku. ***