Penurunan nilai impor NTB merupakan hal yang diharapkan, karena akan membuka peluang bagi produk-produk lokal
MATARAM.LombokJournal.com ~ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB telah merilis data yang menunjukkan penurunan tajam dalam nilai impor Provinsi NTB pada bulan Maret 2024. Nilai impor tersebut turun sebesar 67,73 persen dibandingkan bulan sebelumnya, Februari 2024, yang sebesar 144,27 persen.
Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM, menyampaikan hal ini saat mengumumkan rilis berita resmi statistik terkait ekspor-impor di Ruang rapat Aula Tambora kantor BPS NTB, Senin (22/04/24).
Menurutnya, penurunan nilai impor NTB merupakan hal yang diharapkan, karena akan membuka peluang bagi produk-produk lokal, terutama dari pelaku UMKM, untuk diserap dengan baik.
Industri Kreatif Berkembang, NTB Jadi Tuan Rumah Event BBI
Ditjen IKMA Kemenperin, Ibu Reni, menyebutkan bahwa NTB telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan sektor industri kreatif dan manufaktur
MATARAM.LombokJournal.com ~ Direktorat Jendral (Ditjen) Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama erat dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Dekranasda NTB.
Kerja sama itu dalam upaya memperkuat sektor industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia,
Diskusi terbaru, Kamis (04/04/24), membahas persiapan even Nasional Bangga Buatan Indonesia(BBI) yang akan diselenggarakan di NTB pada bulan Desember ini.
Dipilihnya NTB sebagai tuan rumah acara BBI merupakan penghargaan besar bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keputusan ini diumumkan setelah pertimbangan strategis dan potensi NTB dalam industri kreatif dan manufaktur.
Ditjen IKMA Kemenperin, Ibu Reni, menyebutkan bahwa NTB telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan sektor IKM dan manufaktur. Keputusan ini juga didukung oleh pencapaian signifikan NTB dalam memajukan industri lokal.
Pj Gubernur NTB, melalui Pj Sekda Pak Ibnu Salim, menyambut baik keputusan ini dan berjanji untuk mendukung penuh penyelenggaraan acara tersebut.
Acara BBI bertepatan dengan HUT NTB dan menjadi platform penting untuk mempromosikan produk unggulan Indonesia serta memperkuat kemitraan antara pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat.
Dipilihnya NTB sebagai lokasi acara diharapkan membuka peluang baru bagi pengembangan industri kreatifdan manufaktur di daerah.
Gernas BBI menargetkan 30 juta UMKM nasional tahun 2024, termasuk di NTB. Sebanyak 30 IKM terbaik dari NTB akan dipilih untuk berpartisipasi dalam acara tersebut.
Pelaksanaan BBI melibatkan seluruh IKM/UMKM di NTB, dengan skema pendampingan, promosi, pameran, dan monitoring. Sinergi antara berbagai stakeholder, termasuk Dekranasda NTB, akan menjadi kunci keberhasilan acara ini.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh tim dari Kemenperin dan pemangku kepentingan NTB. Hasil pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat posisi produk-produk BBI di pasaran dan meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah.
Di akhir pertemuan, tim dari Ditjen IKMA mengunjungi NTBMall untuk mengapresiasi sinergi antara OPD yang berjalan baik dalam mendukung industrialisasi di NTB. ***
Pj Gubernur NTB tinjau Gerakan Pangan Murah di Pulau Sumbawa
Pj Gubernur NTB meninjau gerakan pangan murah yang menjual harga kebutuhan pokok dengan harga terjangkau
SUMBAWA.LombokJournal.com ~ Safari Ramadan di Pulau Sumbawa telah dimulai dengan meninjau gerakan pangan murah, yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, didampingi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, H. A. Azis., SH., MH.
Beberapa di antaranya adalah beras seharga Rp 52.000 per 5 kg, minyak goreng seharga Rp. 15.000 per liter, gula seharga Rp 17.000 per kg, dan telur seharga Rp 55.000 per trey.
Gerakan Pangan Murah ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang dikoordinir oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat.
Kegiatan ini dimulai pada pukul 15.00 WITA dan disaksikan langsung oleh Pj Gubernur NTB beserta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Provinsi NTB. ***
Pangan Murah untuk Dekatkan Layanan dan Kontrol Inflasi
Gerakan pangan murah ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan dengan harga yang terjangkau.
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB, melalui Dinas Ketahanan Pangan, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Lapangan Karang Pule, Kecamatan Sekarbele, Kota Mataram, pada Rabu (20/03/2024).
Tujuan kegiatan ini adalah mendekatkan layanan kepada masyarakat untuk mendapatkan harga yang terjangkau serta untuk mengendalikan inflasi daerah.
Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov NTB, H. Abdul Azis, SH., MH, gerakan ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan dengan harga yang terjangkau.
Ia menjelaskan bahwa aspek ketahanan pangan penting, termasuk pemenuhan cadangan pangandi tingkat daerah untuk menghadapi situasi rawan pangan dan bencana alam.
Selain itu, gerakan pangan murah juga mencakup upaya diversifikasi pangan, mendorong masyarakat untuk mengonsumsi variasi makanan pokok sehingga tidak hanya terpaku pada satu jenis.
“Variasi dalam makanan penting untuk memenuhi kebutuhan energi dengan lebih seimbang,” ujarnya.
Keamanan pangan juga menjadi fokus, dengan penguatan pengujian bahan pangan baik sebelum dipasarkan (pre market) maupun setelah beredar di pasar (pos market).
“Pengujian intensif dilakukan untuk memastikan keamanan konsumsi bahan pangan,” tambahnya.
Gerakan Pangan Murah dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di NTB, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Serly/her
Food Estate Habiskan 1,5 triliun, Hanya Panen Jagung 25 Ton
Habiskan anggaran sebesar Rp 1,5 Triliun tapi menghasilkan 25 Ton jagung, Food Estate Gunung Mas disebut sebagai proyek gagal dan tak bermanfaat bagi Ketahanan Pangan
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Proyek Food Estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, menggunakan anggaran sebesar Rp 1,5 Triliun, namun hasil panen jagung yang dihasilkan hanya sekitar 25 ton.
Johan Rosihan, Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera menilai, hal ini sebagai bukti nyata kegagalan proyek tersebut.
Menurutnya, penggunaan anggaran sebesar itu untuk menghasilkan jumlah panen yang sangat minim menunjukkan bahwa proyek Food Estate hanya ‘buang-buang anggaran’.
Menurut Johan, proyek ini sebelumnya telah ditolak, namun pemerintah tetap memaksakan pelaksanaannya.
Bahkan, untuk menutupi kegagalan proyek perkebunan singkong, pemerintah memilih untuk menanam jagung di lahan tersebut.
Namun, hasil panen jagung yang minim menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi ketahanan pangan nasional.
Johan juga menyoroti dampak lingkungan dari proyek ini, seperti kerusakan hutan yang mengakibatkan banjir dan longsor.
Dia menegaskan bahwa tidak ada petani yang tertarik untuk terlibat dalam proyek ini, dan menganggap bahwa kebijakan Food Estate di Gunung Mas sebagai kesalahan yang harus dihentikan.
Sebagai tanggapan, Johan menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab dengan menghentikan proyek tersebut dan melakukan pemulihan kawasan yang terkena dampaknya.
Dia juga menekankan perlunya mengalihkan anggaran untuk membantu petani dalam usaha tani di lahan-lahan yang lebih produktif serta membangun infrastruktur pertanian yang mendukung kebutuhan para petani. ***
Ekspor NTB bulan Februari 2024 Meningkat Sebesar 24,90 Persen
Nilai ekspor NTB terus berlanjut mengalam tren kenaikan dari tahun ke tahun dan dari bulan ke bulan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pada Bulan Februari 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam nilai ekspor. Menurut BPS, nilai ekspor Provinsi NTB pada bulan tersebut mencapai US$ 230.708.644.
Dengan demikian berarti mengalami peningkatan sekitar 24.90 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM, menyampaikan terkait kenaikan eksport NTB ini dalam rilis berita resmi di ruang rapat Aula Tambora Kantor BPS NTB pada Jum’at (15/03/24).
Menurutnya, tren peningkatannilai ekspor NTB terus berlanjut dari tahun ke tahun dan dari bulan ke bulan.
Wahyudin menjelaskan bahwa kelompok komoditas ekspor terbesar pada bulan tersebut adalah barang galian/tambang nonmigas dengan nilai US$ 229.894.817 (99.65 persen).
Sementara itu, sektor impor terbesar pada Bulan Februari 2024 adalah mesin-mesin atau pesawat mekanik, mencapai US$ 102,88 juta (71.31 persen).
BPS juga mencatat bahwa neraca perdagangan Provinsi NTB pada bulan tersebut mengalami surplus sebesar US$ 86.44 juta, dan secara kumulatif dari Januari hingga Februari 2024, surplus mencapai US$ 99.74 juta.
Selain mesin-mesin atau pesawat mekanik, impor bulan Februari 2024 juga didominasi oleh mesin dan peralatan listrik, produk keramik, karet dan barang dari karet, plastik dan barang dari plastik, serta perangkat optik.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) telah berkolaborasidengan Pemerintah Daerah.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024, yang dibuka oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si secara daring (13/03/24), menjadi wadah bagi kedua belah pihak untuk merumuskan strategi bersama.
“Rapat ini menekankan komitmen kita untuk mengatasi permasalahan harga dan distribusi bahan pokok,” ujar Irjen Tomsi Tohir Balaw.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH, menyatakan harapannya agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan tanpa kekhawatiran akan ketersediaan bahan pokok.
“Dengan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kita berupaya keras untuk memastikan ketersediaan stok dan harga-harga yang terjangkau, sehingga masyarakat dapat fokus pada ibadah mereka,” jelasnya.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.AP dan seluruh OPD Pemprov NTB turut hadir dalam rapat tersebut. ***
Teluk Ekas Mendunia
Pengembangan blue ekonomi di Teluk Ekas berupa budidaya rumput laut dan budidaya lobster sudah berjalan cukup lama
oleh Lalu Gita Ariadi
LombokJournal.com ~ Teluk Ekas, kian mencuri perhatian Investor. Selama ini di benak banyak orang (lombok), Teluk Ekas identik dengan tempat usaha budidaya rumput laut. Selain Ekas dan Seriwe, rumput lautjuga tersebar di berbagai perairan NTB seperti di Gerupuk Loteng, Pengantap Lobar, Kertasari KSB, Teluk Saleh ( Sumbawa – Dompu ), Lunyuk hingga Teluk Woworada Bima.
Kamis 29 Februari 2024, sedianya Presiden RI – Bapak Ir. H. Joko Widodo di rencanakan hadir di Teluk Ekas. Namun karena ada kesibukan lain berwakil ke Menko Bidang Maritim dan investasi – Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Didampingi Menteri kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, pejabat BRIN, Dubes India, Dubes UEA, CEO PT Sea6 Energy dan lain-lain kumpul di pesisir
Saya dan rombongan terbatas, berkesempatan mendampingi Menko Marvest meninjau lokasi budidaya rumput laut PT Sea6 Energy di tengah perairan Teluk Ekas menjorok ke laut bebas. Berjarak hampir 2 km dari bibir pantai. Menggunakan Kapal Polairud Polda NTB yang dalam waktu 15 menit pelayaran sampai di lokasi budidaya rumput laut. Areal yang dekat pantai di gunakan oleh masyarakat.
Kehadiran Menko Marvest kali ini dalam rangka mendukung Investasi rumput laut skala besar dengan mekanisasi dan hilirisasinya di Teluk Ekas. Teluk Ekas yang luasnya 5000 hektar, ke depan akan menjadi episentrum blue ekonomi baru dengan hadirnya investor PT Sea6 Energy dari India. PT Sea6 Energy akan memanfaatkan 100 hektar perairan Teluk Ekas. Selebihnya di manfaatkan masyarakat.
Berdasarkan Perda Provinsi NTB nomor 12 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau2 Kecil ( RZWP3K ) telah dialokasikan ruang perairan laut bagi pengembangan blue economi yaitu di perairan selatan Lombok
Timur dan Lombok Tengah untuk pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengembangan wisata bahari.
Pengembangan blue ekonomi di Teluk Ekas berupa budidaya rumput laut dan budidaya lobster sudah berjalan cukup lama. Tahun 2017 lembaga pangan internasional ( FAO ) telah menginisiasi pengembangan blue ekonomi tersebut melalui kerjasama dengan IPB dan Unram.
Rumput laut dan lobster menjadi icon utama dalam pengembangan blue economi di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah.
Budidaya rumput laut dinilai cocok bagi usaha pemberdayaan masyarakat karena investasinya tidak terlalu mahal. Tekhnologinya sederhana serta masa produksinya yang pendek yaitu 45 hari sudah bisa panen. Menko Marvest, meminta agar BRIN melakukan riset rumput laut bisa dipanen diusia 30 hari dengan kualitas yang baik.
Permasalahan utama dalam usaha budidaya rumput laut adalah kurang tersedianya bibit yg berkualitas. Saat ini pembudidaya rumput laut NTB masih mengandalkan bibit rumput laut jenis Euchema Cottoni hasil kultur jaringan yg ada di balai budidaya laut Lombok di Sekotong NTB sebagai bibit sumber utamanya.
Secara kuantitas jumlah ketersediaan bibit berkualitas masih sangat rendah dengan tingkat sebaran yang terbatas. Menyikapi kelangkaan bibit rumput laut, ke depan upaya pengembangan kebun bibit rumput laut secara intensif yang tersebar pada beberapa lokasi sentra kegiatan usaha budidaya, harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
Masyarakat Teluk Ekas tentu akan sangat diuntungkan dan berkepentingan dengan kehadiran industri rumput laut ini. Apalagi PT Sea6 Energy tidak menggunakan rumput laut kering. Yang di gunakan adalah rumput laut basah. Begitu panen langsung di olah. Jadi biaya penjemuran berkurang. Ini sangat menguntungkan pembudidaya rumput laut. Semua produksi rumput laut NTB akan diserap PT. Sea6 Energy.
Sea6 Energy bergerak dibidang hulu hilir rumput laut. PT Sea6 Energy membudidayakan rumput laut skala besar serta mengolah rumput laut segar menjadi produk olahan baru seperti biostimulant, bioplastik, tepung rumput laut untuk produk turunan yag digunakan di sektor farmasi, agri dan food grade disamping sebagai bahan yang bisa diproses sebagai biofuel.
Di sektor hulu budidaya rumput laut, PT Sea6 Energy mulai uji coba di Teluk Ekas sejak agustus 2022, untuk memperoleh data 1 tahun (1siklus laut). Hasil test bagus sehingga diputuskan untuk memulai project 100 hektar budidaya rumput laut di Teluk Ekas. Untuk budidaya 100 hektar diperlukan 80 – 100 tenaga kerja. Produksi per tahun sekitar 15.000 ton per tahun.
Dukungan yang sangat besar dari Kementrian Marves dan Pemerintah Daerah, project budidaya rumput laut diinisiasi dan dimulai sejak Bulan September 2023. Ditandai dengan dikeluarkannya perizinan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
Bentuk dukungan ke masyarakat sekitar, PT Sea6 Energy berkolaborasi dengan 10 petani lokal dengan sistem satelite farm. Petani dibantu bibit dan tali untuk budidaya. Pemberdayaan ibu-ibu pengikat bibit dengan cara memperkenalkan mesin pengikat rumput laut diajarkan ke ibu-ibu pengikat rumput laut manual, agar bisa menambah jumlah pengikatan bibit yg akan meningkatkan pendapatan mereka.
Di sektor hilir, industri pengolahan rumput laut merupakan industri pengolahan rumput laut modern dengan konsep zero chemical – zero waste. Tidak menggunakan bahan kimia. Karena bahan baku yang di gunakan adalah rumput laut segar. Semua dapat terproses dengan baik tanpa menghasilkan limbah berbahaya.
Sumber bahan baku pabrik diperoleh dari produksi pembudidaya di sekitar Teluk Ekas sampai ke Pulau Sumbawa. Petani rumput laut dapat langsung menjual hasil panen tanpa perlu menjemur lagi.
Pabrik pengolahan di Teluk Ekas sudah mulai dibangun. Diharapkan akhir tahun 2024 sudah bisa beroperasi. Dengan adanya kegiatan hulu hilir di Teluk Ekas, diharapkan dapat meningkatkan roda ekonomi masyarakat. Pemberdayaan dan peningkatan skill individu masyarakat dengan cara menambah lapangan kerja.
Saat ini hasil olahan PT Sea6 Energy dikirim ke India untuk diproses pembuatan produk finalnya.
Produk final ( pupuk biostulant ) sudah dipasarkan di 22 negara termasuk Indonesia. Di Teluk Ekas direncanakan membuat produk final. Dengan sumber bahan baku dari seluruh NTB.
Pemprov NTB dan Pemkab Lotim tentu harus kolaborasi mendukung suksesnya pengembangan Proyek Strategis Nasional ini. Dari sisi penyedian ruang laut alhamdulillah sudah terakomodir masuk ke RZWP3K termasuk dukungan Tata ruang daratnya.
Dukungan infrastruktur jalan menuju kawasan industri, penataan pesisir agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaat ruang darat dan pergesekan dengan masyarakat.
Termasuk penataan kampung nelayan modern dengan terpenuhinya sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat sekaligus untuk kepentingan pengembangan sektor pariwisata berbasis maritim.
Insyaallah. Aamiin YRA. ***
Kota Bima Tuan Rumah Gelar Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi
Potensi masyarakat Kota Bima akan terpacu dengan gelar teknologi tepat guna, khususnya dalam memanfaatkan teknologi untuk memajukan sektor ekonomi kreatif
KOTABIMA.LombokJournal.com ~ Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Provinsi XIX yang digelar di Kota Bima, diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomimasyarakat setempat.
Pernyataan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ibnu Salim itu disampaikannya saat menghadiri Welcome Dinner gelar TTG di Beginning Cafe pada Selasa (05/03/24).
Acara tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dan pimpinan BUMD Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima.
PJ Sekda NTB menyatakan harapannya bahwa kegiatan ini akan membawa dampakpositif pada perekonomian masyarakat setempat.
“Semua akan berkumpul disini , UMKM akan menggeliat, dan kami di Provinsi pasti membeli oleh-oleh dari pelaku UMKM masyarakat setempat,” ujarnya optimis.
Gelar teknologi tepat guna dianggap sebagai langkah awal untuk memacu potensi masyarakat Bima. Khususnya dalam memanfaatkan teknologi guna memajukan sektor ekonomi kreatifdan menggali kearifan lokal masyarakat setempat.
Asisten I Sekda Pemerintah Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, mewakili masyarakat Bima, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi NTB atas keputusan menjadikannya sebagai tuan rumah TTG.
“Semoga TTG menjadi awal untuk kemajuan dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan,” tambahnya.
Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi XIX, dengan tema “Menuju NTB Hijau,” akan berlangsung mulai 5 hingga 8 Maret 2024.
Acara ini akan menampilkan produk UMKM dari seluruh Kota dan Kabupaten peserta, serta menawarkan penjualan Sembako murah oleh BUMN. Man/her
Pengendalian Inflasi Jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rakor pengendalian inflasi, dengan narasumber berasal dari Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan lembaga terkait
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diadakan menjelang Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
Acara tersebut berlangsung di hotel Kempenski Jakarta pada Senin (04/03/24).
Rakor dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan narasumber berasal dari Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sembilan langkah konkret yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengendalikan inflasi.
Beberapa langkah tersebut melibatkan pemantauan harga dan stok untuk memastikan ketersediaan kebutuhan, rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, serta melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait.
Dalam rakor itu Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, dalam sambutannya menjelaskan adanya tantangan utama dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi nasional.
Faktor-faktor seperti perubahan iklim ekstrim, situasi geopolitik yang tidak stabil, dan lonjakan harga pangan dan energi menjadi beberapa hal yang dihadapi.
Arief menekankan, perlunya peningkatan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, sinergi TPID, dan pemantauan harga di pasar tradisional maupun ritel modern. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan makanan di masyarakat. novita/opik
