Bawaslu Duga Ada Oknum Pejabat Pemprov NTB tak Netral

Bawaslu NTB menanggapi serius aduan masyarakat, akan klarifikasi oknum pejabat Pemprov NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~, Dugaan adanya pelanggaran ketidaknetralan oknum pejabat tinggi Pemprov NTB, yang mengarahkan dukungan untuk pasangan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi), mendapat perhatian serius Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB.

Bawaslu akan menindaklanjuti pejabat yang tak netral — Umar Ahmad Seth

Bawaslu akan menindaklanjuti laporan ketidaknetralan oknum pejabat Pemprov NTB itu.

Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran, Data Informasi Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth menegaskan, pihaknya sudah mengantongi bukti.

Bawaslu menduga, memang ada ketidak netralan pejabat Pemprov NTB yang mengarahkan dan mengkampanyekan Zul-Rohmi untuk lanjut pada periode kedua di Pilgub 2024.

Saat ini Bawaslu melakukan pendalaman atas pelaporan dari masyarakat itu.

“Yang pasti, dari bukti yang kita peroleh, memang ada tindakan ketidak netralan dari salah satu pejabat teras Pemprov NTB itu,” tegas Umar kepada awak media, Rabu (09/08/23).

Menurut Umar, dari bukti yang dikantongi pihaknya itu, Bawaslu sudah langsung bergerak dengan membentuk tim untuk melakukan kajian terkait pelanggaran oknum pejabat tersebut.

Langkah yang dilakukan Bawaslu adalah bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran netralitas ASN.

“Yang perlu diingat untuk urusan Pemilu dan Pilkada sudah ada lembaga negara yg mengurusnya. Yakni, KPU dan Bawaslu. Di situ, ASN itu tugasnya harus fokus saja pada tugas dan fungsi yang sudah diamanatkan oleh negara. Dan bukan terlibat dalam bentuk politik praktis apalagi menjadi tim sukses paslon,” ujar Umar.

Ia memastikan, Bawaslu NTB akan melakukan pemanggilan pada oknum pejabat teras Pemprov tersebut untuk melakukan klarifikasi atas laporan masyarakat terkait sikap tidak netralnya tersebut.

Terlebih, dalam aduan dan bukti yang diperoleh Bawaslu itu, sudah ada perilaku ASN yang tidak baik yang dilakukan oknum pejabat teras. Hingga membawa nama organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu untuk memberikan dukungan pada Zul-Rohmi untuk lanjut pada periode kedua di Pilgub 2024.

“Insya Allah, besok kita akan panggil oknum pejabat teras Pemprov NTB itu. Nah, jika dari hasil klarifikasi kami, misalnya dia mengakui. Serta, ada pelanggaran, tentu kami akan langsung teruskan ke Komisi ASN,” kata Umar.

Diketahui, masa jabatan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah akan berakhir 19 September 2023. Nantinya, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut hingga saat Pilgub NTB, pemerintah akan menunjuk Penjabat Gubernur.***

DPRD Lobar Minta Dirut PT AMGM Segera Dicopot

Salahi Regulasi, DPRD Lobar minta Dirut PT Air Minum Giri Menang diminta jelaskan soal pinjaman Rp 110 Miliar kepada Publik

LOBAR.LombokJournal.com ~ Pinjaman Rp 110 Miliar yang dilakukan Direktur Utama (Dirut) PT Air Minum Giri Menang (AMGM), Lalu Ahmad Zaini membuat Wakil Rakyat di LOBAR berang.

Pasalnya, pinjaman itu tanpa pembahasan DPRD Lombok Barat. Anggota DPRD Lobar, H Ahmad Zaenuri berang, setelah tahu pinjaman sudah terealisasi bahkan telah digunakan untuk sejumlah pengerjaan fisik oleh oleh direksi BUMD milik Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat itu.

DPRD Lobar memasalahkan pinjaman PT AMGM yang ,menyalahi regulasi

“Kami ini di dewan tidak pernah sama sekali melakukan pembahasan tentang penjaman (hutang) tersebut, ” katanya, Selasa (08/08/23).

Zaenuri menegaskan, dewan tidak akan meributkan soal pinjaman itu sepanjang mengacu pada regulasi yang ada.

Regulasi pinjaman ke pihak lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun perusahaannya itu sudah sangat dia hafal.

Karena Zaenuri tahun 2010 lalu pernah duduk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Barat.

Saat itu, Pemda Lombok Barat untuk pertama kalinya melakukan pinjaman kepada Pemerintah Pusat dan menjadi daerah pertama yang meminjam di Indonesia.

“Saya tahu persis proses pinjaman ini. Jadi Zaini ini suruh belajar kepada saya,” tegasnya.

Dirut PT AMGM Harus Dicopot

Atas hal itu, Zaenuri menegaskan, DPRD Lombok Barat meminta Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid untuk segera mencopot Dirut PT AMGM Lalu Ahmad Zaini dari jabatannya sebagai Dirut PT AMGM.

Dia menilai, sikap yang dilakukan oleh PT AMGM ini sudah menyalahi aturan . Jelas-jelas di dalam Perpres 46 Tahun 2019, yang membahas perusahaan air, di dalam pasal 6 ayat 3 menyebut pinjaman harus persetujuan dewan.

“Nanti masuk APH (aparat penegak hukum) bisa bermasalah Pak Bupati ini. Kalau tidak berarti dia (Bupati) melindungi orang bersalah,” jelasnya.

“Kalau Pak Bupati segera mencopot. Nah selamat dia nanti,” sambungnya..

Sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Mataram juga sempat melakukan rapat kerja dengan Direksi PT AMGM, pada hari Selasa, 18 Juli lalu.

Rapat tersebut dikhususkan untuk membahas dan meluruskan tentang gonjang-ganjing soal isu dana pinjaman yang dilakukan oleh PT AMGM kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 110 miliar.

Dalam rapat tersebut, Dirut PT AMGM mengakui bahwa pinjaman tersebut telah direalisasikan dan sudah digunakan.

“Mengenai pertemuan Komisi II dengan Dirut PDAM itu saya tidak tau persis, tetapi saya mendapatkan informasi dari Komisi II bahwa terkait dengan pinjaman itu sudah terealisasi,” kata Wakil Ketua I DPRD Kota Mataram Abd. Rachman.

Ia menyebutkan bahwa, persoalan dana pinjaman yang telah direalisasikan itu saat ini menjadi atensi Komisi II.

Rachman pun heran atas pinjaman tersebut. Hal itu dikarenakan tidak pernah ada surat yang masuk dari PT AMGM untuk membahas soal hutang ini di DPRD Kota Mataram

Terpisah, Dirut PT AMGM Lalu Ahmad Zaini yang dikonfirmasi media soal pinjaman yang dilakukannya itu belum merespon, kendati ditelepon berkali-kali. ***

Gubernur NTB Ajak Peserta Rakornas KI Nikmati Eksotisme NTB

Para peserta rakornas Komisi Informasi se Indonesia disarankan Gubernur NTB untuk jalan-jalan ke Rinjani, Sembalun atau Gili Trawangan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah hadiri pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se Indonesia yang bertajuk “Keterbukaan Informasi Publik Untuk Demokrasi, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Nasional” yang berlangsung tanggal 6 – 9 Agustus 2023.

Gubernur NTB ajak peserta rakornas nikmati eksotisme NTB — Pembukaan Rakornas KI

Gubernur NTB mengajak seluruh peserta Rakornas Komisi Informasi se Indonesia untuk dapat menikmati eksotisme yang ada di Provinsi NTB, terdapat dua pulau yaitu pulau Lombok dan Sumbawa.

“Rakornas di Pulau Lombok, semoga mampu menggerakkan anda untuk semua jalan-jalan ke Rinjani, Sembalun, Gili Trawangan dan tempat indah lainnya,” ungkap Gubernur NTB.

Menurut Gubernur NTB, jika sebuah diskusi apabila dilakukan di outdoor atau di alam terbuka maka akan menemukan banyak persaudaraan dan mampu menyelesaikan suatu masalah dengan nyaman.

“Karena saya yakin ketimbang berdebat dalam ruangan, maka anda akan menemukan banyak persaudaraan dan terlatih menyelesaikan masalah secara bersama – sama dalam keadaan rileks,” ungkap Gubernur NTB. ***

UMKM NTB Ramaikan Side Event Rakornas KI Se-Indonesia

Komisi Informasi se Indonesia yang menjadikan NTB sebagai tempat penyelenggaraan Rakornas, memberi angin segar bagi pelaku UMKM

MATARAM.LombokJournal.com ~ Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) NTB menjadi side event dan melengkapi gelaran Agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ke – 14 Komisi Informasi Se – Indonesia berlangsung di Lombok Raya Hotel, Senin (07/08/23).

Penyelenggaraan RAKORNAS KI se Indonesia buka kesempatan bagi UMKM NTB — Salah satu pengunjung UMKM NTB

Sebanyak 12 UMKM yang terlibat dengan menghadirkan berbagai produk unggulan, seperti produk makanan (keripik, ayam Taliwang, sate pusat, madu dan lain sebagainya), fashion (baju, tas) dan berbagai kreasi mutiara.

Kehadiran para UMKM menjadi bentuk memperkuat sektor bagi pelaku UMKM, memperkenalkan berbagai produk unggulan di NTB dan sebagai bentuk bela dan beli produk lokal.

Ni Made Febrie Arisandi AK.,SE., ST., MM. selaku pendamping UMKM dari UPT Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah (BP3UD) Dinas Perdagangan, menjelaskan, terpilihnya NTB sebagai tuan rumah Rakornas tentu sebagai angin segar bagi para UMKM.

“Nampaknya event ini cukup membuka peluang yang baik bagi pelaku usaha (UMKM) karena akan beri efek yang baik sebagai penunjang supaya produk-produk unggulan NTB bisa di kenal dan juga di bawa pulang sebagai oleh-oleh bagi peserta rakornas,” tuturnya.

Kualitas produk unggulan yang tampilkan pada event Rakornas ini cukup memantik seluruh rangkaian kegiatan ini ditandai banyak pengunjung yang melihat dan juga membeli produk yang digelar.

Di satu sisi, Melilizar selaku owner dari Otilia Pear merupakan anggota dari Organisasi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) mengaku, hadirnya Rakornas semakin memperluas jaringan UMKM ke seluruh Indonesia.

“Kita berharap efek dari kegiatan ini bisa ada masukan untuk kita produk kita laku dan bisa dibawa ke luar dari NTB dan memperkenalkan bahwa Lombok memliki mutiara yang bagus dan beragam,” ujarnya.

Salah satu peserta Rakornas, Meliana dari Sulawesi Tengah menyampaikan, produk- produk yang hadir sangat beragam, sehingga memperlihatkan bahwa NTB kaya akan produk unggulan yang dimiliki.

“Produk nya bagus bisa memperlihatkan usaha-usahanya pada acara yang besar seperti ini agar produk ntb bisa dikenal secara luas karena kita hadir dari berbagai provinsi di indonesia”ungkapnya. ***

Pengolahan Sampah RDF/SRF di Kebon Kongok, Beroperasi

Pabrik pengolahan sampah RDF/SRF di Kebon Kongok merupakan wujud nyata industrialisasi persampahan

LOBAR.LombokJournal.com ~ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) RDF/SRF dengan kapasitas 120 ton/hari di TPAR Kebon Kongok, Lombok Barat mulai beroperasi, Senin (07/08/23).

BACA JUGA: Rakornas Komisi Informasi Berlangsung di NTB

Wagub NTB usai meresmikan beroperasinya tempat pengolahan sampah di Kebon Kongok — Peresmian pengolahan sampah di Kebon Kongok

Beroperasinya pengolahan sampah itu diresmikan Wakil Gubernur NTB (Wagub), Hj. Siti Rohmi Djalilah.

Ummi Rohmi sapaan Wagub mengungkapkan bangga, karena beroperasinya pengolahan sampah RDF/SRF ini wujud nyata industrialisasi persampahan di NTB.

“Akhirnya kita bisa mengoperasikan TPST RDF/SRF ini, dan ini baru langkah pertama dalam pengolaHan sampah yang terpadu,” ujar Wagub.

Menurutnya, keberadaan pengolahan sampah terpadu ini, maka sampah menggunung dapat diminimalisir. Dengan pengolahan sampah ini, sampah yang akan dibawa ke landflill tinggal residunya saja. Termasuk pemilahan sampah dari Kota Mataram dan Lombok Barat.

“Alhamdulillah sampah dari Kota Mataram yang selama ini hingga 300 ton sehari mulai berkurang dan saya mengapresiasi Kota Mataram dengan adanya MMC.(Mataram Maggot Centre), atau TPST Sandubaya bisa mengurangi sampah ke TPAR Kebon Kongok,” tambahmya.

Pada kesempatan sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Julmansyah, S.Hut., M.A.P, mengatakan ada 3 metode yang digunakan dalam mengoperasikan TPST ini, yakni pertama pengolahan RDF/SRF ini akan menghasilkan pelet sampah yang akan menjadi co-firing untuk PLTU Jeranjang.

Pada kesempatan tersebut juga ditanda tangani Perjanjian Kerjasama utk co-firing antara TPAR Kebon Kongok dengan anak perusahaan PLN agar pelet sampah sebanyak 1.000 ton uuntuk 6 bulan.

Kedua, sampah organik dari pengolahan sampah RDF/SRF ini dalam bentuk kompos dengan metode Takakura. Ketiga, plastik daur ulang yang terpilah dari proses TPST ini akan dikerjasamakan dengan BUMDes yang siap.

Pabrik RDF/SRF ini dibangun oleh BPPW (Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah) NTB Kemen PUPR, yang dilengkapi dengan sarana prasarananya.

Pihak TPAR Kebon Kongok sebagai operator dari pabrik ini. Dalam pengoperasian ini semua menggunakan EV (electrival vehical) atau kendaraan listrik.

Menurut Julmansyah ini wujud pemprov NTB mulai menerapkan pembangunan rendah karbon, karena dengan EV maka rendah emisi.

Selama 64 tahun NTB, baru sekarang memiliki atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang operasional dan layak. Wagub menekankan, “jangan sampai setelah peresmian tapi tidak berkelanjutan operasinya,” lanjutnya.

Pengoperasian TPST ini sebanyak 137 orang tenaga kerja yang berasal dari desa lingkar TPA. ***

Hari Anak Nasional di NTB, Dimeriahkan 800 Peserta

Atraksi dan berbagai kegiatan untuk anak akan meriahkan peringatan Hari Anak Nasional di NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Tak kurang 800 peserta menyemarakkan Hari Anak Nasional (HAN) yang berlangsung di Mataram, Nusa Tenggara Barat, hari Sabtu (05/08/23).

Puncak peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Nusa Renggara Barat (NTB) berlangsung di Terbuka Terbuka, Taman Budaya Mataram.

Puncak Hari Anak Nasional di NTB itu mengusung tema “Anak Terlindungi, NTB Gemilang, Indonesia Maju”, akan ditandai dengan berbagai kegiatan dan atraksi.

Rencana peringatan Hari Anak Nasional itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Prov NTB Dra. Nunung Triningsih, MM saat gelar rapat persiapan di Aula Kantor DP3AP2KB Prov NTB.

Kegiatan peringatan Hari Anak Nasional diantaranya senam masal anak-anak, permainan tradisonal, acara puncak, tarian anak dari Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 1 Mataram, peluncuran film pencegahan perkawinan anak dari Kemenhumkam, pertunjukan perkusi SMAN 5 Mataram.

Dalam peringatan Hari Anak Nasional itu juga digelar penyampaian suara anak NTB, Dialog dan nasihat bagi anak dari Bunda Niken Saptarini Zulkieflimansyah atau yang mewakili, “Dialog interaktif Gubernur NTB atau pejabat yang mewakili dengan anak-anak NTB, Drama Perkusi anak dari Forum Anak dan menyanyi, menari bagi anak dari Forum Anak dan Lonching Program Nasional Pediatrik Sosial responsibility dr Ikatan Dokter Anak (IDA) NTB,” ungkap Nunung.

800-an peserta yang akan meriahkan peringatan Hari Anak Nasional itu terdiri dari 600-an anak sekolah dan pendampingnya, NGO, pemerhati anak dan seluruh OPD tingkat Provinsi NTB dan Kota Mataram, instansi vertical dan sederet lembaga-lembaga terkait yang ada di NTB.

Pada kesempatan puncak HAN tersebut juga akan digelar bazar UMKM, pembagian bingkisan bagi anak-anak yang mengajukan pertanyaan pada pimpinan daerah maupun Bunda Niken Zulkieflimansyah.

Terselenggaranya kegiatan akbar HAN NTB ini juga didukung dan disupport oleh sejumlah lembaga yang peduli terhadap anak. ***

Rakor Progres Pendidikan Kecakapan Wirausaha

Sekjen Kemendagri, hadiri rakor progres program PKW (Pendidikan Kecakapan Wirausaha) untuk anak-anak usia 15-25 tahun bukan siswa/mahasiswa

MATARAM.LombokJournal.com ~ Rapat Koordinasi (Rakor) online progress program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) untuk anak-anak usia 15-25 tahun bukan siswa/mahasiswa, Jumat (04/08/23), dihadiri Sekjen Kemendagri, Dr. H. Suhajar Diantoro MSi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi selaku Ketua Umum Forsesdasi (Forum Sekda Seluruh Indonesia) mendampingi Sekjen Kemendagri hadiri rakor tersebut..

Rakor online itu juga dihadiri Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian Dekranas, para Sekda 21 Provinsi penerima program PKW, para Ketua Dekranasda Provinsi, Kepala Dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi 21 Provinsi se INONESIA.

Di tengah kegiatan rakor, Miq Gite sapaan Sekda menjelaskan, di NTB program PKW telah sukses dilaksanakan tahun 2022.

Peserta yang mengikuti rakor sebanyak 225 orang dari kabupaten/kota se NTB.

“Untuk NTB, program PKW telah dilaksanakan tahun 2022. Peserta yg mengikuti sebanyak 225 orang dari kabupaten/kota se NTB,” tutur Sekda.

Pendidikan Kecakapan Wirausaha adalah program yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk memberdayakan masyarakat usia anak sekolah (15-25 tahun), baik yang tidak sekolah, lulus tetapi tidak melanjutkan, atau putus sekolah yang masih belum bekerja.

Melalui program ini, masyarakat bisa mengembangkan potensi diri dan menjalankan usaha mandiri.

Pengembangan program PKW hasil kerja sama dengan Dekranas ini telah dilakukan sejak 2020 dengan konsentrasi program Tekun Tenun.

Hingga saat ini, program ini telah menjangkau hingga 3.000 penerima manfaat di berbagai kawasan di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat. ***

Wagub NTB Hadiri Kongres X HIMMAH NWDI

Dalam kongres X HIMMAH NWDI, Wagub NTB mengajak kader HIMMAH NWDI mengisi perjuangan dengan kerja keras dan bersungguih-sungguh

MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur (Wagub) NTB,. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri Kongres X HIMMAH NWDI Tahun 2023 yang bertajuk “Menguatkan Spirit Islam Moderat Yang Inovatif untuk Indonesia Maju”, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Mataram, Jum’at (04/08/23).

Dalam sambutannya Wagub NTB mengingatkan slogan HIMMAH NWDI yaitu Profesional Moralis, dan ini diharapkan terwujud dalam seluruh kegiatan NWDI.

Selain itu, Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB mengajak kader-kader HIMMAH NWDI dalam mengisi perjuangan dengan pedoman ikhtiar maksimal, kerja keras dan bersungguh-sungguh.

Wagub NTB mengungkapkan, pimpinan atau Ketua Umum PB Pusat HIMMAH NWDI, berkiprah pada tanggung jawab yang diemban, tidak pernah setengah-setengah.

“Dalam berkiprah itu dilakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan sehingga hasilnya tidak sekedar-kedar,” ungkapnya.

Ditambahkan Wagub NTB, pengkaderan HIMMAH harus sungguh-sungguh menghasilkan kader-kader pemuda tangguh yang memiliki etos kerja keras yang luar biasa.

Dan pandai menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, melek teknologi, berakhlak mulia dan bisa mengisi setiap kesempatan yang ada.

“Jadi setiap opportunity yang ada dibiarkan begitu saja, sehingga jangan hanya sebagai penonton tetapi harus menjadi pelaku disetiap kesempatan yang ada,” ujar Ummi Rohmi..

Wagub NTB berharap, penyelenggaraan Kongres X HIMMAH NWDI menjadi momentum mewujudkan apa yang menjadi impian perjuangan HIMMAH NWDI.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum PB NWDI, Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, senior-senior dan alumni HIMMAH, kepala OPD lingkup Pemprov NTB dan tamu undangan lainnya.***

Pemilu 2024, Milenial dan Gen Z Punya Kemandirian Memilih

Lembaga kajian sosial dan politik, Mi6 memprediksi Coattail Effect Pilpres 2024 tak berdampak signifikan menaikkan insentif elektoral di kalangan pemilih milenial

MATARAM.LombokJournal.com ~ Bakal Calon Legislatif (Nacaleg) tak boleh berleha-leha, dan harus menyiapkan strategi mendapatkan dukungan pemilih milenial dari sekarang.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 memprediksi Coattail Effect Pilpres 2024 tak berdampak signifikan menaikkan insentif elektoral di kalangan pemilih milenial hingga Gen Z.

Menurut Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto. pemilih milenial memiliki independent mindset. Kalangan milenial (dan Generasi Z) punya pola pikir yang independen dan enggan diatur oleh arus utama.

Milenial dan Gen Z Punya Kemandirian memilih

“Mereka lebih cenderung mencari informasi sendiri, menganalisis kandidat dan isu-isu yang relevan, dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman pribadi mereka tentang masalah tersebut,” kata Bambang Mei Finarwanto dalam keterangan media, Kamis (03/08/23).

Mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB yang biasa disapa Didu menegaskan, generasi milenial tumbuh dalam era teknologi digital dan internet yang memungkinkan akses mudah ke berbagai sumber informasi.

Imbasnya, generasi milenial sering mengandalkan media sosial dan situs berita daring, untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang calon-calon anggota legislatif dari berbagai partai.

Itu sebabnya, kata Didu, para pemilih milenial cenderung lebih terpapar kepada ideologi dan program partai secara langsung. Tidak hanya mengandalkan popularitas Capres yang saat ini tengah melejit berdasarkan sigi yang dilakukan sejumlah lembaga survei.

”Kadidat yang ingin mendapatkan insentif elektoral dari pemilih milenial yang signifikan, tidak bisa hanya mengandalkan cara persuasi yang konvensional dengan menyebar baliho atau stiker belaka. Sebab, mereka adalah generasi yang tumbuh di era teknologi yang mengakses informasi dari sistus media daring dan media sosial,” kata Didu.

Analis politik NTB yang dikenal humbble ini pun memberi bocoran bahwa pemilih milenial sering lebih peduli pada isu-isu spesifik.

Kalangan milenial punya pemikiran lebih terbuka dan inklusif. Isu-isu spesifik itu misalnya, yang terkait dengan lapangan pekerjaan, perubahan iklim, kesetaraan gender, maupun yang terkait dengan informasi dan teknologi, misal game mobile legend.

”Karena itu, preferensi pilihan pemilih milenial pada calon Anggota Legislatif akan sangat ditentukan oleh bagaimana calon tersebut berkomitmen pada isu-isu yang mereka anggap penting, bukan berdasarkan survei calon presiden dari partai tertentu,” tandas Didu.

Berdasarkan pengalaman pesta demokrasi dari beberapa negara, pemilih milenial tinggal di sistem multi-partai atau multi koalisi.

Karena itu, dalam konteks ini, Coattail Effect menjadi lebih sulit terjadi karena pemilih memiliki pilihan yang lebih luas dan lebih beragam.

Pemilih milenial cenderung memilih partai atau kandidat dari partai berdasarkan program dan visi partai secara keseluruhan daripada hanya karena popularitas Capres.

Didu mengatakan, dalam Pilpres 2024 pemilih milenial akan menjadi pemilih yang dominan di seluruh Indonesia. Termasuk di NTB.

Data KPU menyebutkan, di NTB, jumlah pemilih milenial dan Gen Z pada Pemilu 2024 mencapai 2,1 juta. Jumlah tersebut setara dengan 54 persen jumlah pemilih di Bumi Gora.

Karena itu, aktivis kawakan di NTB ini mengingatkan kepada bakal calon Anggota Legislatif, bahwa 2,1 juta pemilih milenial tersebut, tidak akan mudah dipersuasi untuk kepentingan insentif elektoral.

Mereka butuh pendekatan dan treatment yang berbeda. Apalagi, saat ini para pemilih milenial sadar kalau dijadikan target menambah insentif elektoral karena jumlah mereka yang sangat signifikan.

”Jangan lupa. Seiring dengan independensi mereka, pemilih milenial juga sering menunjukkan sikap skeptis terhadap politik tradisional dan elit politik. Mereka cenderung mencari wajah baru, pemimpin yang lebih transparan, dan berorientasi pada solusi atas masalah sosial dan ekonomi,” tandas Didu.***

PT AMGM Pinjam 110 Miliar Tanpa Persetujuan DPRD

Ini jelas melanggar aturan, PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) berhutang 110 miliar tanpa memberitahu DPRD

MATARAM.LombokJournal.com ~ -Komisi II DPRD Kota Mataram melakukan rapat kerja dengan Direksi PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) beberapa waktu lalu.

Dalam rapat dengan Komisi III, PT AMGM mengakui pinjaman telah terealisasi — Abd. Rachman

Wakil Ketua I DPRD Kota Mataram Abd. Rachman membenarkan, pertemuan antara Komisi II DPRD Kota Mataram dengan Direktur Utama (Dirut) PT AMGM, Lalu Ahmad Zaini itu menghasilkan beberapa hal penting.

Dirut PT AMGM mengakui, pinjaman tersebut telah direalisasikan dan sudah digunakan.

“Mengenai pertemuan Komisi II dengan Dirut Dirut) PT AMGM itu saya tidak tau persis, tetapi saya mendapatkan informasi dari Komisi II bahwa terkait dengan pinjaman itu sudah terealisasi,” kata Rachman, Kamis (03/08/23).

Politisi Partai Gerindra Dapil Selaparang ini juga menyebutkan, persoalan dana pinjaman Dirut) PT AMGM yang telah direalisasikan itu saat ini menjadi atensi Komisi II.

“Dan tentunya ini menjadi atensi pengawasan Komisi II untuk mengawasi perusahaan daerah,” ujarnya.

Selaku Pimpinan, dia mengaku heran atas pinjaman tersebut. Karena tidak pernah ada surat yang masuk dari PT AMGM untuk membahas soal hutang di DPRD.

“Saya selaku Pimpinan di DPRD tidak tau tentang pinjaman itu. Karena tidak pernah ada surat yang masuk,” ucapnya.

Dijelaskan, dirinya tahu tentang pinjaman tersebut melalui pemberitaan di media.

“Dan kemarin pada saat rapat kerja antara Komisi II dengan DirutPT AMGM itu benar dan telah terjadi pinjaman itu,” imbuhnya.

Mengenai aturan lanjut Rachman, seharusnya PT AMGM sebelumnya melakukan koordinasi dan meminta arahan dari DPRD.

Hal itu disebutkan dia berlandaskan aturan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 46 Tahun 2019 Tentang pemberian jaminan dan subsidi oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum.

Hutang Perusahaan Daerah Harus Persetujuan DPRD

Di dalam pasal 6 ayat tiga jelas disebutkan, pinjaman perusahaan air milik daerah harus persetujuan dewan.

“Sesuai dengan apa Perpres itu sih harus ada persetujuan anggota DPRD dalam hal ini melalui sidang paripurna gitu,” jelasnya.

Hanya saja, sejauh ini pihak DPRD Kota Mataram tidak pernah mendapatkan surat ataupun tentang persetujuan pinjaman tersebut.

“Apakah saya yang salah atau memang atau gimana. Tetapi saya pernah tanya ke teman-teman tidak pernah ada surat masuk,” katanya.

Ditanya soal apakah PT AMGM ini telah menyalahi aturan atau tidak, Rachman menyebut sebaiknya membuka aturan sesuai perpres 46 Tahun 2019.

Dia pun meminta media untuk menanyakan hal itu langsung ke Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram. Pasalnya, pada Selasa (18/7) lalu pertemuan antara Komisi II dan Dirut PTAM Giri Menang digelar tertutup.

“Mungkin detailnya bisa tanyakan langsung ke ketua Komisi II langsung ya,” bebernya.

Kemudian soal penggunaan dana pinjaman tersebut, Rachman menyebut bahwa PT AMGM menggunakannya untuk melakukan pengerjaan fisik dan memperbaiki saluran airnya.

“Itu sudah untuk melakukan perbaikan pipa dan beberapa pengerjaan lain,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Herman mengatakan, laporan hasil rapat kerja dengan PT AMGM itu sudah dia sampaikan ke Pimpinan.

Sayangnya, Herman saat ini belum bisa berbicara banyak kepada media terkait hal itu karena laporan tersebut baru diketahui oleh satu pimpinan saja.

Herman berjanji akan membuka hasil rapat kerja tersebut kepada media setelah menyampaikan laporannya kepada Ketua DPRD Kota Mataram.

“Karena ini baru lapor di satu pimpinan kan, kalau sudah lapor di semua pimpinan baru bisa saya pertegas,” ujarnya.

Kisruh soal pinjaman ratusan yang tak melibatkan dewan oleh PTAM Giri Menang ini sebelumnya sudah diprotes oleh kalangan DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Kalangan wakil rakyat disana begitu tegas meminta pencopotan Dirut PTAMGM Lalu Ahmad Zaini. Ada delapan fraksi yang menyatakan sikap tegas untuk memberhentikan Zaini.

Sama halnya seperti di DPRD Kota Mataram, kalangan wakil rakyat di DPRD Lombok Barat pun belum banyak tahu mengenai pinjaman dari PTAM Giri Menang yang cukup besar ini.

Terpisah, Direktur Utama PT AMGM Lalu Ahmad Zaini yang dikonfirmasi mengenai hasil rapat kerja tersebut belum bisa memberikan komentarnya kendati ditelepon berkali-kali***