Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Agama menetapkan, 1 Ramadhan 1443 Hijriah yang menjadi penanda awal ibadah puasa jatuh pada Minggu, 3 April 2022 

JAKARTA, lombokjournal.com ~ Ormas Islam besar Muhammadiyah sudah menentukan awal puasa 2022 jatuh pada hari Sabtu, 2 April 2022.

Sementara NU bersama Kementerian Agama baru akan menggelar Sidang Isbat hari Jumat (01/04/22), untuk menentukan kapan awal puasa Ramadhan 2022.

Hasil akhir sidang isbat 2022 yang digelar di Auditorium Hm Rasjid Kemenag itu, diumumkan melalui siaran langsung di televisi dan sosial media Kemenag.

Sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama bersama sejumlah organisasi masyarakat Islam itu, dipimpin oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. 

Usai sidang isbat, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan penetapan 1 Ramadhan.

“Secara mufakat 1 Ramadhan jatuh pada Ahad, 3 April 2022. In hasil sidang isbat yang disepakati bersama,” ujar Yaqut. 

Sidang isbat mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis (hisab) dan hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyatul) hilal. 

Berdasarkan pantauan hilal di 101 titik, Yaqut menjelaskan, tidak ada satu pun yang melihat hilal. Dengan demikian, 1 Ramadhan ditetapkan jatuh pada Minggu, 3 April 2022. 

BACA JUGA: Edukasi untuk Siaga Bencana Harus Terus Menerus

Sidang isbat ini melibatkan peserta dari berbagai lembaga, seperti Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama, duta besar negara sahabat, dan perwakilan ormas Islam. 

Selain itu, sidang ini juga melibatkan perwakilan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan sebagainya. 

Sidang isbat untuk menentukan awal puasa Ramadhan 2022 ini dilakukan dalam tiga tahap. 

Tahap sidang isbat yang pertama, yakni pemaparan posisi hilal awal Ramadhan 1443 Hijriah berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi).  

Kemudian, tahap sidang isbat yang kedua adalah rukyatul hilal (konfirmasi posisi hilal) yang dilakukan Tim Kemenag pada 78 lokasi di seluruh Indonesia. 

Tahap ini dilakukan secara tertutup dan dilaksanakan setelah shalat maghrib. 

Tahap sidang isbat terakhir adalah pemaparan hasil sidang isbat yang diselenggarakan secara terbuka.

Sementara itu, Setiap tahunnya, Observatorium Bosscha menjadi salah satu rujukan untuk penetapan awal Ramadhan dan Syawal bagi Kementerian Agama Republik Indonesia dan masyarakat umum.

BACA JUGA: Wagub Sitti Rohmi Tutup Musrenbang RKPD NTB 2023

Observatorium Bosscha

Observatorium Bosscha akan menyelenggarakan pengamatan bulan sabit pada tanggal 1 April 2022 yang merupakan penanda beralihnya bulan Sya’ban ke bulan Ramadhan 1443 Hijriah.

Setiap tahunnya, Observatorium Bosscha menjadi salah satu rujukan untuk penetapan awal Ramadhan dan Syawal bagi Kementerian Agama Republik Indonesia dan masyarakat umum

Masyarakat yang berminat dapat menyaksikan pengamatan hilal ini secara daring melalui live streaming pada kanal YouTube resmi Observatorium Bosscha pada tanggal 2 April 2022 mulai pukul 17.00 WIB.

Tugas Observatorium Bosscha adalah menyampaikan hasil perhitungan, pengamatan, dan penelitian tentang hilal kepada pemerintah jika diperlukan sebagai masukan untuk sidang isbat.

Penentuan awal Ramadhan dan Syawal di Indonesia akan ditetapkan pihak yang berwenang, yakni Pemerintah Republik Indonesia melalui proses sidang isbat.***

Usai pelaksanaan Rakor Diskominfotik se NTB, para peserta mengunjungi lokasi event Motocross Grand Prix (MXGP) di kawasan Samota

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Setelah agenda Rakor Diskominfotik se NTB usai, mulai bincang gemilang dan literasi keuangan digital, seluruh peserta melakukan kunjungan lapangan di Kawasan Samota, lokasi event Motocross Grand Prix (MXGP) di kawasan Samota 2022 di Kabupaten Sumbawa, NTB, Kamis (31/03/22). 

“Setelah seluruh agenda kegiatan, rakor, bincang gemilang dan literasi keuangan digital dan seluruh peserta melakukan kunjungan lapangan di Kawasan Samota, lokasi event motocross internasional MXGP Samota 2022 di Sumbawa NTB Indonesia,” kata Najamuddin Amy, Kadis Kominfotik NTB.

Dijelaskan, sirkuit MXGP Samota Sumbawa akan menjadi sirkuit yang indah dan fantastik, tidak kalah dengan sirkuit Mandalika di Lombok.

“Ayo saksikan dan siapkan diri untuk hadir menyaksikan event internasional MXGP, pada tanggalnya 24 sampai dengan 26 Juni 2022,” kata Najam. 

BACA JUGA: Rakor Diskominfotik, Tekankan Pelaksanaan Lima Elemen

Menurutnya, kawasan Samota yang akan menjadi arena sirkuit Kejuaraan Dunia Motocross FIM 2022 terletak di area hamparan dan perbukitan yang luas.

“Tidak terasa berjalan kaki bolak balik, mengitari kawasan Samota. Asyik juga karena suasana dan pemandangan padang jagung dengan latar laut samota yang mempesona,” ucapnya.

Peserta juga mendengarkan langsung progres dari PT Telkom dan PT Telkomsel Sumbawa untuk kesiapan infrastruktur telekomunikasi dan jaringan internet pendukung penyelenggaraan MXGP. 

Najam menuturkan, mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan yang digagas Dinas Kominfotik NTB, peserta dan seluruh rombongan melepas penat dan menikmati RPK UTS yang asri, hijau dan sejuk. 

Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan terselenggaranya seluruh agenda Kominfotik kepada Rektor UTS, Bank NTB Syariah, OJK NTB, Pemda dan Diskominfotik Sandi, KCD Dikbud dan Kepala SMA/SMK, Telkom, Telkomsel, Bapenda/Samsat Sumbawa.

BACA JUGA: Pertunjukan Wayang Botol, Edukasi untuk Siaga Bencana

Termasuk ucapan terima kasih kepada para kadis Kominfotik Kab/Kota se NTB, serta Sekdis dan Para Kabid beserta seluruh Tim Kominfotik NTB dan LO Sumbawa***

Pembangunan harus dimulai berbasis desa, penegasan itu disampaikan Wagub NTB dalam penutupan Musrenbang RKPD Provinsi NTB tahun 2023

MATARAM.lombok journal.com ~ Seluruh stakeholders harus bersinergi dalam pembangunan daerah, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan itu, saat menutup Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi NTB tahun 2023 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (31/03/22).

“Semua harus bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan. Kita telah berkomitmen pembangunan harus dimulai berbasis desa untuk mewujudkan desa gemilang,” katanya.

BACA JUGA: Penyusunan RKPD NT 2023, Terapkan Lima Pendekatan

Menurutnya, jika pembangunan dimulai dari tingkat desa, maka permasalahan yang ada lebih mudah terurai, dan lebih cepat penanganannya dan penyelesaiannya.

“Kalau pembangunan itu kita laksanakan berbasis desa, untuk mewujudkan desa gemilang maka semua permasalahan-permasalahan itu akan terurai. Sedikit demi sedikit akan terus menurun dan akhirnya kita akan mewujudkan desa yang gemilang,” ungkapnya.

Ummi menerangkan, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa memiliki tujuan yang sama dalam pembangunan, yaitu mewujudkan 17 tujuan SDGs (Sustainable Development Goals).

Menurutnya, dengan saling bergotong royong dan berkolaborasi bukan hal yang tak mungkin desa gemilang akan terwujud.

Wagub mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholders yang terlibat, atas suksesnya kegiatan Musrenbang ini.

BACA JUGA: Penyusunan RKPD NTB, Gubernur Minta Tingkatkan Sinergitas

“Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholder, terutama untuk Bappeda Provinsi NTB dan Bappeda Kabupaten/Kota se-NTB yang berhasil menyelenggarakan musrenmbang yang luar biasa ini,” ungkapnya. ***

Gubernur NTB minta Musrenbang dalam penyusunan RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah NTB tahun 2023 agar meningkatkan sinergitas

MATARAM.lombokjournal.com ~ Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTB tahun 2023 digelar di Mataram, Kamis (31/03/22). 

Dalam acara pembukaan tersebut, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. meminta kepada para bupati, wali kota, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta seluruh jajarannya untuk meningkatkan sinergitas. 

BACA JUGA: Penyusunan RKPD NTB 2023, Terapkan Lima Pendekatan

“Maka pada kesempatan yang baik ini, kami mengajak para bupati dan wali kota untuk menguatkan sinergi serta menyelaraskan seluruh dinamika agar pembangunan di setiap kabupaten kota kita dengan pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional berjalan dengan baik,” tutur Bang Zul,

Bang Zul yang saat itu didampingi oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah serta Hj. Niken Saptarini Widyawati, juga minta agar Indikator kinerja kerja yang belum tercapai sekitar 27 persen, harus jadi target bersama. Demi percepatan penuntasannya pada tahun 2023 yang akan datang. 

Gubernur minta agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023  setiap kebijakan pembangunannya tetap memprioritaskan pada pencapaian target makro pada pembangunan tahun 2023. ***

BACA JUGA: Edukasi untuk Siaga Bencana Harus Dilakukan Terus Menerus

 Lima pendekatan utama dalam perencanaan, diterapkan dalam penyusunan RKPD NTB 2023

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Bappeda NTB H Iswandi mengatakan, rangkaian proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023, menerapkan lima pendekatan utama dalam perencanaan. 

Yaitu top-down, bottom-up, partisipatif, teknokratik, dan politik.

“Untuk proses top-down, RKPD 2023 ini mengacu pada penyusunan RKP Tahun 2023 di tingkat pusat,” kata Iswandi.

Ia mengatakan itu dalam pembukaan Musrenbang untuk penyusunan RKPD NTB 2023, yang turut dihadiri Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Kamis (31/03/22) di Mataram.

BACA JUGA: Penyusunan RKPD, Gubernur NTB Minta Tingkatkan Sinergitas

Untuk bottom-up, RKPD  2023 telah mengakomodir perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. 

Proses partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam berbagai forum konsultasi publik. 

“Optimalisasi penggunaan media sosial, yaitu Kanal Aspirasi digunakan untuk menjaring aspirasi dan harapan pembangunan dari berbagai kalangan,” tutur Iswandi.

Di antaranya, remaja, pemuda, dan disabilitas. Kanal Aspirasi merupakan platform untuk mengakomodir saran, ide inovatif, dan harapan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. 

Selain itu Iswandi menjelaskan, prinsip money follow program dan pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) juga telah diterapkan dengan baik dalam rangkaian proses penyusunan RKPD ini. 

Diawali dengan pelaksanaan workshop evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah Januari 2022. 

Dilanjutkan dengan workshop isu strategis, dan Februari 2022, telah dilaksanakan rapat kerja perencanaan pembangunan Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.

“Kami melibatkan Bappeda kabupaten/kota se-NTB,” ungkap Dr. H. Iswandi.

Rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD 2023 ini juga melibatkan rapat koordinasi intensif dalam forum mitra pembangunan daerah. 

Termasuk forum perangkat daerah, forum gabungan perangkat daerah, pra Musrenbang, dan Musrenbang RKPD  2023. 

Tema RKPD 2023 yaitu “Peningkatan produktivitas industri dan diversifikasi ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan kegemilangan NTB yang berkelanjutan”. 

Hal ini bisa terwujud melalui upaya kuat membangun sinergi dan kolaborasi multi pihak dalam berbagai tingkatan pemerintah. Baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. 

“Sinergi yang kuat ini tentunya akan mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Jadi Semangat yang menjadi tagline adalah Sinergi Kuat, Kinerja Hebat,” kata mantan Kepala Bappenda Prov. NTB ini.

Hal lain, dipaparkan Iswandi, terkait hasil penjaringan usulan perencanaan pembangunan tahun 2023, dapat dijelaskan total usulan program/kegiatan dari SKPD provinsi adalah 634. Perkiraan anggaran Rp 4.648.546.127.692,20. 

BACA JUGA: Pertunjukan Wayang Botol, Edukassi untuk Siaga Bencana

Berikutnya, kabupaten/kota 1.288 usulan dengan total anggaran  Rp. 6.358.854.995.523. Aspirasi DPRD sebanyak 1.830 usulan untuk 80 jenis pekerjaan, yang mencakup infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, reformasi dan pelayanan publik, dan pariwisata.

Selanjutnya, melalui Kanal Aspirasi ada 66 usulan yang diajukan 66 responden dari berbagai kalangan, pemerintah dan nonpemerintah.

“Semua usulan program/kegiatan ini akan dipetakan untuk mendapatkan dukungan pendanaan, tidak hanya melalui APBD provinsi semata,” tandasnya.

Namun juga akan diusulkan untuk mendapatkan dukungan dari dana transfer, dekonsentrasi/tugas pembantuan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, mitra pemerintah dan sumber-sumber pendanaan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ***

Belajar dari bencana yang terjadi, wajib dilakukan edukasi bencana untuk mengurangi resiko bencana alam

MATARAM.lombokjournal.com ~ Bencana gempa bumi yang mengguncang Lombok yang terjadi tahun 2018, khususnya Lombok Utara, dampaknya masih terasa hingga sekarang.

Setelah bencana gempa bumi yang mengguncang Lombok, beruntun beberapa wilayah lain di Indonesia, juga diterjang bencana, mulai Sulawesi hingga Jawa Barat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 136 bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang 1-16 Januari 2021. Bencana banjir paling banyak terjadi, mencapai 95 kejadian.

Bencana lainnya adalah tanah longsor yang terhitung sudah 25 kali terjadi, puting beliung telah terjadi sebanyak 12 kali, serta dua peristiwa gempa bumi. Peristiwa bencana tersebut telah mengakibatkan ratusan jiwa menjadi korban

BACA JUGA: Pertunjukan Wayang Botol, Edukasi Siaga Bencana

Belajar dari bencana yang telah terjadi, wajib menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia pentingnya implementasi pengurangan resiko bencana alam.

Tidak hanya terjadi di Lombok, kesedihan dan kekhawatiran bagi hati rakyat Indonesia terkait bencana alam yang banyak merenggut korban jiwa. 

Mulai dari tanah longsor di Sumedang hingga peristiwa gempa bumi berkekuatan M 7,1 di Lombok, kemudian disusul M 6,2 di Kota Majene dan Mamuju. Kita diingatkan ancaman bencana serupa yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. 

Istilah “Arisan” pernah diungkapkan Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Eko Yulianto, karena bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir, dan sebagainya bisa terjadi di wilayah mana saja di Indonesia. 

“Seluruh wilayah Indonesia dipenuhi retakan – retakan akibat tektonik itu yang notabene menjadi sumber gempa,” terangnya.

Perulangan gempa bumi yang terjadi kurun waktu yang relatif lama, misalnya 50 tahun atau bahkan lebih, sehingga orang – orang mudah melupakannya.

Itulah pentingnya edukasi terus-menerus mengenai mitigasi bencana diperlukan. Salah satu yang jadi sorotan adalah aspek bangunan yang aman atau tahan gempa. Kerap kali sebuah rumah dibangun hanya memperhatikan aspek estetikanya saja, tanpa melibatkan faktor-faktor kebencanaan seperti ketahanan akan guncangan.

Bagaimana pun bencana alam adalah takdir dan nafas dari bumi. Bencana bukan semata-mata aspek teknis tapi juga perilaku dan sikap manusia. Acapkali aturan yang telah dibuat justru dilanggar, seperti mendirikan bangunan di bibir pantai melewati batas sempadan.

BACA JUGA: Pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara Dimulai

Karena itu, perlu diingatkan krusialnya sinergi dan implementasi kebijakan yang sistemik, tidak hanya berlangsung secara sporadis.

Mengenai bencana hidrologi, Indonesia akan mengalami puncak musim hujan pada Januari dan Februari. Karena itu, masyarakat juga perlu mewaspadai bencana hidrometeorologi. 

Bencana banjir di Kalimantan Selatan telah mengakibatkan 27.111 Rumah Terendam dan 112.709 Warga Mengungsi di 7 kabupaten/Kota, sementara di Kabupaten Sumedang terjadi tanah longsor di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung. 

Untuk mengurangi dampak bencana di masa depan, perencanaan tata ruang Kabupaten/kota yang berada pada potensi bencana tinggi harus didesain ulang berdasarkan analisis ilmiah berbasis kebencanaan. ***

Di Desa Santong Mulia berlangsung pertunjukan Wayang Botol, untuk mengedukasi pentingnya kesiagaan menghadapi bencana alam

KAYANGAN,KLU.lombokjournal.com ~ Pertunjukan Wayang Botol di Desa Santong Mulia, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (31/03/22) menjadi sarana dalam pembelajaran kepada masyarakat tentang kesiagaan dalam kondisi bencana alam. 

Pertunjukan wayang botol tersebut di inisiasi oleh Yayasan Sheep Indonesia dan Pemerintah Desa Santong Mulia sebagai wujud kepedulian akan pentingnya edukasi menyeluruh terkait kesiagaan dalam kondisi bencana alam. 

BACA JUGA: Edukasi untuk Siaga Bencana Harus Terus Menerus

Agenda tersebut menjadi salah satu langkah dari yayasan sheep indonesia dalam memberikan edukasi kepada semua kalangan masyarakat terkait kebencanaan. 

Berbagai pihak pun turut mendukung agenda tersebut, mulai dari Karang Taruna Panji Daring, Tim Siaga Bencana Desa Santong Mulia, hingga Aliansi Jurnalis Independen Mataram.

Selain pertunjukan wayang botol, agenda tersebut juga dimeriahkan oleh beberapa pertunjukan tari kreasi dari anak-anak Desa Santong Mulia. 

Sulistiyo, Koordinator Yayasan Sheep Indonesia mengungkapkan, langkah edukasi siaga bencana kepada masyarakat dengan konsep kesenian, merupakan cara yang terbilang efektif dalam mendapatkan atensi dari masyarakat. 

BACA JUGA: Kapolda NTB Kunjungi Lombok Utara, Jelaskan Amanah Kapolri

Terlebih lagi dalam pertunjukan wayang botol tersebut anak-anak usia dini di Desa Santong Mulia dapat ikut berpartisipasi menjadi pemain/dalang dalam pertunjukan Wayang Botol.

“Agenda ini bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak maupun masyarakat secara umum terkait kesiagaan dalam kondisi bencana, dan juga sebagai edukasi terkait kegunaan atau fungsi PEM (Pusat Evakuasi Bencana) yang kita dirikan di desa Santong Mulia tepatnya di dusun Lokok Sutrang.” ungkap Sulistiyo

Pada sambutannya, Hermanto selaku Kepala Desa Santong Mulia mengungkapkan, agenda tersebut menjadi agenda awal di Desa Santong Mulia yang sekaligus menjadi launching Kampung Ramadhan Desa Santong Mulia. 

BACA JUGA: Pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara Dimulai

Masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang UMKM, diberikan ruang selama bulan ramadhan untuk memasarkan produk-produk mereka. 

Kemudian terkait pertunjukan Wayang Botol diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk bisa mengambil hikmah dari bencana alam yang terjadi di Lombok Utara beberapa tahun silam.

“Dalam agenda ini kita sama-sama mengingat kembali peristiwa bencana, dengan harapan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran kedepannya,” kata Hermanto.***

Penandatangan kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KLU dengan Klinik PKU Muhammadiyah disaksikan Bupati Djohan

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KLU dengan Klinik PKU ditandatangani, bertempat  Klinik PKU Muhammadiyah Gangga Kamis (31/03/22).

Penandatanganan kerjasama keduanya dalam upaya percepatan pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) 3 in 1, yaitu Akta Kelahiran, Akta Kematian, KIA dan KTP serta KK di untuk masyarakat KLU

BACA JUGA: Pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara Dimulai

Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH yang menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama itu mengatakan, momen ini penting untuk percepatan pelayanan pada masyarakat.

 “Saya harapkan kerjasama antara Klinik Muhammadiyah dan Dukcapil bisa berjalan dengan baik agar pelayanan pada masyarakat lebih maksimal,” harapnya.

Hadir dalam penandatanganan itu Ketua TP PKK KLU Hj. Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu, Kepala Dukcapil  H. Rubain, S.Sos, M.Si,  Ketua Pimpinan Muhammadiyah KLU Drs. H. Parthu, M.Sc, dan Direktur Klinik PKU Muhammadiyah KLU dr. Ahmad Haerul Umam. ***

BACA JUGA: Pembangunan PLTBm, Ini Keuntungan yang Didapat

Ini momen bersejarah, Bupati Djohan melakukan groundbreaking tanda dimulainya pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara akhirnya memasuki tahap awal konstruksi, ditandai peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Bupati Djohan Sjamsu, SH didampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R, ST, M.Eng, Kamis (31/03/22). 

Ini menempuh ikhtiar yang cukup panjang, untuk mewujudkan gedung perkantoran yang representatif. Gedung perkantoran suatu instansi punya fungsi strategis untuk menunjang kelancaran aktifitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Bupati Djohan mengatakan, sejak situasi KLU menghadapi masa sulit, akibat terpaan gempa 2018 dan wabah Covid-19 di awal 2020, diperlukan ikhtiar keras guna merealisasikan pembangunan Kantor Bupati.

“Padahal  Kantor Bupati merupakan sentral aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Bupati Djohan. 

Tidak hanya itu, keberadaan Kantor Pemerintahan juga sebagai ikon daerah, selain mempercantik lanskap tata ruang wilayah kabupaten. 

Bupati  mengajak seluruh lapisan masyarakat secara bersama-sama melewati tantangan yang ada dengan bekerja sungguh-sungguh. 

Diakuinya, sumber anggaran pembangunan kantor bupati ini mengandalkan kekuatan APBD KLU. 

BACA JUGA: Kerjasama NTB-Denmark, Studi Kelayakan Pembangunan PLTBm Dimulai

“Sebagai warga utara (Lombok Utara-red) kita bersyukur di usia 13 tahun KLU, baru saat ini kita bisa membangun kantor bupati,” katanya.

Ia memaparkan dua alasan pembangunan kantor pusat pemerintahan daerah mesti dilaksanakan pada 2022. 

Pertama, tahun 2022 sebagai momen yang tepat untuk membangun kantor pusat layanan pemerintahan daerah. 

Kedua, pada tahun-tahun berikutnya negara dan daerah-daerah di Indonesia disibukkan dengan agenda Pemilu dan Pilkada, yang akan memakan anggaran cukup besar. 

“Oleh sebab itu, saya rasa pembangunan gedung kantor bupati tahun ini adalah waktu yang tepat,” tehas bupati.

Selain itu, pihaknya berencana akan membangun Jalan Lingkar Utara (Jalinkra). Pasalnya, lahan lokasi pembangun jalan ini telah dibebaskan sejak tujuh tahun silam. 

Itulah kenapa pembangunan jalinkra secepatnya akan direalisasikan tahun ini. 

Terlebih lagi, ke depan dimungkinkan dibangunnya lintasan jalan jalur dua arah di tengah Kota Tanjung,  terbentang dari Desa Sokong sampai dengan depan Kepolisian Sektor Tanjung.

Ia berharap dimulainya pembangunan Kantor Bupati akan diikuti dengan pembangunan sejumlah kantor OPD di kompleks yang sama, yang dibangun secara bertahap. 

“Ini semua bukan mimpi, namun bisa diwujudkan secara nyata apabila kita mau bekerja keras dan kompak menuju daerah yang lebih maju. Mari kompak bersatu bangun daerah kita ini,” harapnya.

Optimis bangun infrastruktur

Kepala Dinas PUPR dan Perkim KLU, Kaha Rizal, ST, MT menuturkan, setelah banyaknya bangunan pemerintah yang hancur akibat gempa empat tahun silam, tahun ini pemda memiliki optimismemembangun kembali infrastruktur yang luluh lantah tersebut. 

Diterangkan Rizal, luas lahan lokasi pembangunan kantor bupati tercatat sekitar 2.6 hektar, dengan total luas lahan untuk bangunan kantor sebanyak 2.332 meter persegi. 

Gedung Kantor Bupati itu direncanakan terdiri dari 4 lantai dengan lantai dasar/semi basement sebagai tempat Parkir VIP. 

BACA JUGA: Pembangunan PLTBm, Ini Keuntungan yang Didapat

Lantai 1 (satu) khusus ruang Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda. Sementara lantai 2 (dua) untuk ruang Asisten dan Staf Ahli Bupati, serta lantai 3 akan dipergunakan untuk ruang peribadatan. 

Menurutnya, hal menarik dari bangunan Kantor Bupati tersebut terletak pada desain atap gedung menyerupai atap Masjid Kuno Bayan.

Ikon ini tentu akan membuat desain arsitektur Kantor Bupati terlihat lebih menarik dan elegan, dengan menonjolkan simbol adat dan budaya daerah Dayan Gunung. 

Rizal pun berharap pelaksanaan konstruksi dapat berjalan lancar agar secepatnya memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.

Dalam acara groundbreaking itu hadir Ketua DPRD Nasrudin, SHI, bertempat di belakang RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Tampak hadir unsur Forkopimda KLU, para Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Provinsi NTB H. Junaidi Arif, SP, segenap Anggota DPRD KLU, para Kepala OPD, Ketua TP PKK Ny. Hj. Galuh Nurdiah Djohan Sjamsu, Camat se-KLU, Leader KSO Kukuh Sugiarto, ST, tokoh masyarakat serta para undangan lainnya. ***

Kelanjutan kerjasama NTB-Denmark yaitu pembangunan PLTBm, apakah kelenihan pembangkit listrik ini

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tindak lanjut dari kerjasama Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Denmark, akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm).

Sebelum merealisasikan pembangunan PLTBm, Tim Consulting Denmark telah bertemu dengan Gubernur Zulkieflimansyah, Rabu (30/03/22) lalu.

Tim tersebut akan memulai melakukan studi kelayakan atau feasibility study, untuk  mengidentifikasi kemampuan dan kapasitas bahan baku (sekam) yang ada di NTB. Sebab untuk membangun pembangkit dimaksud dibutuhkan sekitar 150.000 ton bahan baku (sekam) setiap tahunnya. 

Apakah Lombok yang dituju sebagai lokasi pembangunan PLTBm cuku tersedia bahan bahu yang dimaksud, mengingat sekam di Lombok juga dibutuhkan sektor lainnya, seperti pertanian dan beberapa sektor lainnya. 

Tim Consulting Denmark tidak ingin mengganggu kapasitas bahan baku yang digunakan oleh masyarakat NTB. Karena itu harus bisa dipastikan detail dan pastinya penghasilan sekam di NTB mencukupi untuk kepentingan pembangkit listrik itu.

Kelebihan PLTBm

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (saat itu), waktu meresmikan PLTBm di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, Selasa (17/09) tahun lalu, menjelaskan kelebihan pembangunan pembangkit listrik tersebut.

BACA JUGA: Kerjasama NTB-Denmark, Studi Kelayakan PLBm Dimulai

Pertama, PLTBm menyediakan energi listrik untuk daerah yang sama sekali belum teraliri listrik. Dengan pembangunan pembangkit ini, Indonesia dapat menambah rasio elektrifikasi nasional

Kedua, PLTBm menjadi salah satu upaya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya tenaga biomassa yang masih belum banyak dikembangkan. Pembangunan inovasi PLTBm ini mampu mewujudkan upaya mengurangi penggunaan BBM dan energi fosil lainnya.

Ketiga, pembangunan PLTBm ini juga bagian pembangunan daerah 3T atau Tertinggal, Terdepan dan Terluar. Pembangunan PLTBm ini menunjukkan, negara hadir di setiap titik wilayah NKRI. 

Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Kepulauan Mentawai berbahan bakar bambu untuk menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). 

PLTBm  di Pulau Siberut dengan kapasitas 1.300 kW, sedang di tiga desa, yaitu Saliguma yang diresmikan hari ini, Madobag, dan Matotonan, dengan total kapasitas 700 kW untuk 1.233 Kepala Keluarga. 

Potensi penghematan yang akan diperoleh dari PLTBm dibandingkan PLTD adalah Rp 14 miliar per tahun. 

Selain penghematan, pendapatan masyarakat juga meningkat dengan adanya pembelian bambu dari kebun masyarakat setempat, dan penyerapan tenaga kerja sebesar Rp 2 miliar per tahun.

Pembangunan PLTBm ini mengusung konsep Three in One Development. Pertama, PLTBm menyediakan energi listrik untuk daerah yang sama sekali belum teraliri listrik. Dengan pembangunan pembangkit ini, Indonesia dapat menambah rasio elektrifikasi nasional. 

Kedua, PLTBm menjadi salah satu upaya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya tenaga biomassa yang masih belum banyak dikembangkan. 

Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan target 23 persen EBT dalam bauran energi sebelum 2025. 

Ketiga, pembangunan PLTBm ini juga bagian pembangunan daerah 3T atau Tertinggal, Terdepan dan Terluar. 

BACA JUGA: Kapolda NTB Kunjungi KLU,  Jelaskan Amanah Kapolri

Nah, bagaimana dengan rencana pembangunan PLTBm di Lombok, sudahkah mempertimbangkan ha;0ha; uyang fidrbut itu? Kita tunggu, apakah rencana pembangunman PLTBm di Lombok terlaksana, atau akan menghadapi kendala misalnya soal bahan baku. ***