Pemberian stimulan perumahan dari pemerintah pusat sangat lamban, sebab hingga saat ini tidak ada perkembangan terkait penyaluran
LOMBOK UTARA.lombokjournal.com – Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH mengatakan, proses pemberian dan bantuan stimulan yang dijanjikan oleh pemerintah pusat sangat lambat.
Najmul mengatakan itu saat menerima kunjungan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah, di Pendopo Menggala, Sabtu (06/10). Saat menyambut Fahri, Bupati Najmul didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Dihadapan Fahri Hamzah, Najmul menyampaikan perkembangan terkini, terdapat 1478 warga yang akan menerima dana stimulan hunian masyarakat terdampak gempa. Meski proses verifikasi sudah diselesaikan namun hingga saat belum ada realisasinya.
Permasalahan kedua, lanjut Najmul, yakni terkait dengan jaminan hidup (Jadup) kepada masyarakat terdampak, yang juga belum terealisasi.
“Pihak Kementerian Sosial pernah melayangkan surat ke gubernur dan kami menerima tembusannya. Sesuai juknisnya, setelah masa transisi darurat baru bisa diberikan. Namun apakah Jadup ini diberikan atau tidak, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukannya,” ungkapnya.
Dikatakan, pemberian stimulan perumahan dari pemerintah pusat cukup lamban, indikatornya tidak ada perkembangan terkait penyaluran.
“Semoga ada keseimbangan dari pemerintah pusat, terkait laju verifikasi diimbangi dengan penyalurannya. Terkait infrastruktur, seharusnya sekolah-sekolah darurat mestinya sudah selesai didirikan semua,” ujarnya jelas.
Namun hingga saat ini, masih ada siswa yang belajar di luar ruang belajar tanpa adanya ruang darurat.
Wakil Ketua DPR RI dapil NTB, H. Fahri Hamzah mengatakan, DPR RI telah membentuk Tim Pengawas Penanganan Bencana NTB-Sulawesi, tinggal diumumkan pada sidang paripurna untuk mengawasi kinerja dan kebijakan pusat di daerah.
Terkait hunian tetap yang rencananya dikucurkan pemerintah pusat, Fahri menegaskan, agar pemerintah merealisasikan dana dimaksud dan mempercayai rakyat yang sedang susah untuk membangun kembali huniannya.
“Percayalah kepada rakyat yang sedang susah, agar hidup rakyat (terdampak gempa) pulih kembali, pemerintah daerah telah mempunyai mekanisme verifikasi dan asistensi penyalurannya,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Fahri, DPR RI telah melakukan mobilisasi dana untuk hunian sementara (huntara) dengan mengumpulkan berbagai NGO.
Razak | Hms
