Kemunculan paket H Mahmud Abdullah dan Abdul Rofiq atau yang dikenal sebagai pasangan MOFIQ dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa akan memicu antusiasme publik

Munculnya pasangan dalam Pilkada Sumbawa 2024 yang disebuut sebagai “paket super komplet” dengan integritas, kompetensi, dan popularitas

MATARAM.LombokJournal.com – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 telah menilai bahwa kemunculan paket H Mahmud Abdullah dan Abdul Rofiq, atau yang dikenal sebagai pasangan MOFIQ, dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2024 akan memicu antusiasme publik yang luar biasa. 

BACA JUGA : Laporan Keuangan Harusd Akuntabel dan Transparan

Perpaduan antara pengalaman Mahmud Abdullah dan energi baru Abdul Rofiq dianggap sebagai harmoni yang sempurna.

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menyebut pasangan ini sebagai “paket super komplet” dengan integritas, kompetensi, dan popularitas. Haji Mo, Bupati Sumbawa petahana, yang memiliki pengalaman birokrasi sejak 1983.

Dan Abdul Rofiq, Ketua DPRD Sumbawa yang merupakan politisi PDI Perjuangan dengan rekam jejak suara pribadi terbanyak, dianggap sebagai pasangan yang menyatukan pengalaman teruji dan energi baru yang melambung tinggi.

Analis politik Didu dari Bumi Gora menegaskan bahwa penggabungan pengalaman panjang dan energi baru adalah kunci untuk membawa pembangunan dan keadilan bagi warga Kabupaten Sumbawa. Didu menilai pasangan MOFIQ sebagai kombinasi jejak langkah yang menciptakan sejarah dan langkah-langkah baru untuk masa depan yang cerah.

Didu menegaskan bahwa kemunculan pasangan MOFIQ bukan kebetulan, melainkan hasil dari proses matang dan pertimbangan strategis. Sebagai bupati petahana yang telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada 2024, Haji Mo dianggap memiliki kepentingan yang kuat untuk menggandeng Abdul Rofiq sebagai Ketua DPRD Sumbawa.

Berdasarkan kajian Mi6, Didu mengungkapkan bahwa langkah bupati petahana yang menggandeng Ketua DPRD memiliki beberapa implikasi dan keuntungan signifikan. Kontinuitas kepemimpinan, pemahaman tentang program unggulan, dan penguatan basis politik merupakan beberapa faktor yang Didu tekankan.

BACA JUGA : Hak Angket Masih Berjalan : Antara Harapan dan Tantangan

Didu menyoroti bahwa ketua DPRD biasanya memiliki pemahaman mendalam tentang legislasi dan pengambilan keputusan di tingkat legislatif. Kombinasi kepala daerah dengan ketua DPRD dapat membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan mengatasi hambatan legislatif.

Kombinasi kepemimpinan daerah dari eksekutif dan legislatif, menurut Didu, memungkinkan kolaborasi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan, mengidentifikasi prioritas sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Potensi aliansi koalisi partai yang linier dengan kemunculan pasangan MOFIQ di Pilkada Sumbawa. Didu menilai bahwa duet Haji Mo dari Partai Golkar dan Abdul Rofiq dari PDI Perjuangan dapat membentuk koalisi serupa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di NTB.

Dengan format Pilkada serentak, Didu melihat bahwa koalisi linier ini menjadi kunci strategis untuk meraih kemenangan pasangan yang diusung. 

BACA JUGA : Dr Najam Buka Rakor Diskoninfotik Kabupaten/Kota se NTB

Koalisi ini memungkinkan mobilisasi dukungan politik yang meluas, kerja sama partai politik untuk menciptakan basis dukungan yang kuat, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Dalam jangka panjang, koalisi linier dianggap membawa manfaat bagi masyarakat dengan menciptakan keseimbangan kekuatan politik, visi yang selaras, dan rencana pembangunan terintegrasi untuk dampak positif yang lebih besar. (*)

Laporan Keuangan jangan dilihat hanya kegiatan rutin, tapi bagian penting upaya menuju pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Plh Pj Gubernur NTB Ibnu Salim, SH, M.Si, CGCAE menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) dan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2023. 

BACA JUGA : Pengendalian Inflasi Jelang Ramdhan dan Hari Eaya Idhul Fitri

Acara tersebut berlangsung di Auditorium Gedung BPK RI Jakarta, Jum’at (08/03/24). 

Plh Pj Gubernur yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Saerah (Sekda) Provinsi NTB juga hadir bersama 20 Pj Gubernur wilayah Indonesia Timur.

Pembukaan acara dilakukan oleh Anggota VI BPK RI, Prof. Pius Lustrilanang, SIP., M.Si., CSFA., CFrA. Hadir pula tamu terhormat Budi Gunawan Sadikin, Menteri Kesehatan Ir. Suharti, MA., Ph.D., Sekjen Kemendikbud, Plh. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, dan Direktur Keuangan BPJS.

Prof. Dr. Pius Lustrilanang menekankan bahwa penyusunan laporan keuangan tidak boleh dilihat hanya sebagai kegiatan rutin. Tapi merupakan bagian penting dari upaya menuju pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan baik di tingkat nasional maupun daerah.

BACA JUGA : Hak Angkjet Masih Berjalan: Antara Harapan dan Tantangan

Lebih lanjut Pius juga  menyoroti pentingnya membangun komunikasi dan sinergi yang kuat antar pimpinan entitas. Termasuk penyiapan database keuangan yang memadai dan aplikasi pendukung. 

Pius Lustrilanang berpesan kepada tim pemeriksa laporan keuangan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme, dengan tetap menjunjung tinggi kode etik BPK dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Terkait pemeriksaan LKPD Provinsi NTB Tahun 2023, Pj. Sekda didampingi Plh. Inspektur Provinsi NTB, Muhariyadi Kurniawan, S.Sos., M.E, menyampaikan harapannya, agar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB semakin meningkat kualitasnya setiap tahunnya. 

Dengan meningkatkan kualitas laporan itu, diharapkan NTB  mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 tahun berturut-turut. 

BACA JUGA : Dt Najam Buka Rakor Diskominfotik Kabupaten/Kota se NTB  

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan tata kelola dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. nov/dyd

Pengembangan blue ekonomi di Teluk Ekas berupa budidaya rumput laut dan budidaya lobster sudah berjalan cukup lama

LombokJournal.com ~ Teluk Ekas, kian mencuri perhatian Investor. Selama ini di benak banyak orang (lombok), Teluk Ekas  identik  dengan  tempat usaha budidaya rumput laut. Selain Ekas dan Seriwe, rumput laut juga tersebar di berbagai perairan NTB seperti di Gerupuk  Loteng, Pengantap Lobar, Kertasari KSB, Teluk Saleh ( Sumbawa – Dompu ), Lunyuk hingga Teluk Woworada Bima.

Kamis 29 Februari 2024, sedianya Presiden RI – Bapak Ir. H. Joko Widodo di rencanakan hadir di Teluk Ekas. Namun karena ada kesibukan lain berwakil ke Menko Bidang Maritim dan investasi – Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Didampingi  Menteri kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, pejabat BRIN, Dubes India, Dubes UEA, CEO PT Sea6 Energy dan lain-lain kumpul di pesisir

BACA JUGA : Kota Bima Tuan Rumah Gelar Teknologi Teoat Guna tingkat Provinsi

Teluk Ekas

Saya dan rombongan terbatas, berkesempatan mendampingi Menko Marvest meninjau lokasi budidaya rumput laut PT Sea6 Energy di tengah perairan Teluk Ekas menjorok ke laut bebas. Berjarak hampir 2 km dari bibir pantai. Menggunakan Kapal Polairud Polda NTB yang dalam waktu 15 menit pelayaran sampai di lokasi budidaya rumput laut. Areal yang dekat pantai di gunakan oleh masyarakat.

Kehadiran Menko Marvest kali ini dalam rangka mendukung Investasi rumput laut skala besar dengan mekanisasi  dan hilirisasinya di Teluk Ekas. Teluk Ekas yang luasnya 5000 hektar, ke depan akan  menjadi episentrum blue ekonomi baru dengan hadirnya investor  PT Sea6 Energy dari India.  PT Sea6 Energy akan memanfaatkan 100 hektar perairan Teluk Ekas. Selebihnya di manfaatkan masyarakat.

Berdasarkan Perda Provinsi NTB nomor 12 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau2 Kecil ( RZWP3K )  telah dialokasikan ruang perairan laut bagi pengembangan blue economi yaitu di perairan selatan Lombok

Timur dan Lombok Tengah untuk pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengembangan wisata bahari.

Pengembangan blue ekonomi di Teluk Ekas berupa budidaya rumput laut dan budidaya lobster sudah berjalan cukup lama. Tahun 2017 lembaga pangan internasional ( FAO ) telah menginisiasi pengembangan blue ekonomi tersebut melalui kerjasama dengan IPB dan Unram.

Rumput laut dan lobster menjadi icon utama dalam pengembangan blue economi di Kabupaten  Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Budidaya rumput laut dinilai cocok bagi usaha pemberdayaan masyarakat karena investasinya tidak terlalu mahal. Tekhnologinya sederhana serta masa produksinya yang pendek yaitu 45 hari sudah bisa panen. Menko Marvest, meminta agar BRIN melakukan riset  rumput laut bisa dipanen diusia 30 hari dengan kualitas yang baik.

BACA JUGA : NTB Zone Diresmikan di Surabaya

Permasalahan utama dalam usaha budidaya rumput laut adalah kurang tersedianya bibit yg berkualitas. Saat ini pembudidaya rumput laut NTB masih mengandalkan bibit rumput laut jenis Euchema Cottoni hasil kultur jaringan yg ada di balai budidaya laut Lombok di Sekotong NTB sebagai bibit sumber utamanya.

Secara kuantitas jumlah ketersediaan bibit berkualitas masih sangat rendah dengan tingkat sebaran yang terbatas.  Menyikapi kelangkaan bibit rumput laut, ke depan upaya pengembangan kebun bibit rumput laut secara intensif yang tersebar pada beberapa lokasi sentra kegiatan usaha budidaya, harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Masyarakat Teluk Ekas tentu akan sangat diuntungkan dan  berkepentingan dengan kehadiran industri rumput laut ini. Apalagi PT Sea6  Energy tidak menggunakan rumput laut kering. Yang di gunakan adalah rumput laut basah. Begitu panen langsung di olah. Jadi biaya penjemuran berkurang. Ini sangat menguntungkan pembudidaya rumput laut. Semua produksi rumput laut NTB akan diserap PT.  Sea6 Energy.

Sea6 Energy bergerak dibidang hulu hilir rumput laut. PT Sea6 Energy membudidayakan rumput laut skala besar serta mengolah rumput laut segar menjadi produk olahan baru seperti biostimulant, bioplastik, tepung rumput laut untuk produk turunan yag digunakan di sektor farmasi, agri dan food grade disamping sebagai bahan yang bisa diproses sebagai biofuel.

Di sektor hulu budidaya rumput laut,  PT Sea6 Energy mulai uji coba di Teluk Ekas sejak agustus 2022, untuk memperoleh data 1 tahun (1siklus laut). Hasil test bagus sehingga diputuskan untuk memulai project 100 hektar budidaya rumput laut di Teluk Ekas. Untuk budidaya 100 hektar diperlukan 80 – 100 tenaga kerja. Produksi per tahun sekitar 15.000 ton per tahun.

Dukungan yang sangat besar dari Kementrian Marves dan Pemerintah Daerah, project budidaya rumput laut diinisiasi dan dimulai sejak Bulan September 2023. Ditandai dengan dikeluarkannya perizinan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).

Bentuk dukungan ke masyarakat sekitar, PT Sea6 Energy berkolaborasi dengan 10 petani lokal dengan sistem satelite farm.  Petani dibantu bibit dan tali untuk budidaya. Pemberdayaan ibu-ibu pengikat bibit dengan cara memperkenalkan mesin pengikat rumput laut  diajarkan ke ibu-ibu pengikat rumput laut manual, agar bisa menambah jumlah pengikatan bibit yg akan meningkatkan pendapatan mereka.

Di sektor hilir, industri pengolahan rumput laut merupakan industri pengolahan rumput laut modern dengan konsep zero chemical – zero waste. Tidak menggunakan  bahan kimia. Karena bahan baku yang di gunakan adalah rumput laut segar. Semua dapat terproses dengan baik tanpa menghasilkan limbah berbahaya. 

Sumber bahan baku pabrik diperoleh dari produksi pembudidaya di sekitar Teluk Ekas sampai ke Pulau Sumbawa. Petani rumput laut dapat langsung menjual hasil panen tanpa perlu menjemur lagi.

Pabrik pengolahan di Teluk  Ekas sudah mulai dibangun. Diharapkan akhir tahun 2024 sudah bisa beroperasi. Dengan adanya kegiatan hulu hilir di Teluk Ekas,  diharapkan dapat meningkatkan roda ekonomi masyarakat. Pemberdayaan dan peningkatan skill individu masyarakat dengan cara menambah lapangan kerja.

BACA JUGA : Pengendalian Inflasi Jelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri

Saat ini hasil olahan PT Sea6 Energy dikirim ke India untuk diproses pembuatan produk finalnya.

Produk final ( pupuk biostulant ) sudah dipasarkan di 22 negara termasuk Indonesia. Di Teluk Ekas direncanakan membuat produk final. Dengan sumber bahan baku dari seluruh NTB.

Pemprov NTB dan  Pemkab Lotim tentu harus kolaborasi  mendukung suksesnya pengembangan Proyek Strategis Nasional  ini. Dari sisi penyedian ruang laut alhamdulillah sudah terakomodir masuk ke RZWP3K termasuk dukungan Tata ruang daratnya.

Dukungan infrastruktur jalan  menuju kawasan industri,  penataan pesisir agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaat ruang darat dan pergesekan dengan masyarakat. 

Termasuk penataan kampung nelayan modern dengan terpenuhinya sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat sekaligus untuk kepentingan pengembangan sektor pariwisata  berbasis maritim.

Insyaallah. Aamiin YRA. ***

Potensi masyarakat Kota Bima akan terpacu dengan gelar teknologi tepat guna, khususnya dalam memanfaatkan teknologi untuk memajukan sektor ekonomi kreatif 

KOTABIMA.LombokJournal.com ~ Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Provinsi XIX yang digelar di Kota Bima, diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat setempat.

Pernyataan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ibnu Salim itu disampaikannya saat menghadiri Welcome Dinner gelar TTG di Beginning Cafe pada Selasa (05/03/24).

BACA JUGA : Pengendalian Inflasi Jelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dan pimpinan BUMD Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima.

PJ Sekda NTB menyatakan harapannya bahwa kegiatan ini akan membawa dampak positif pada perekonomian masyarakat setempat. 

“Semua akan berkumpul disini , UMKM akan menggeliat, dan kami di Provinsi pasti membeli oleh-oleh dari pelaku UMKM masyarakat setempat,” ujarnya optimis.

Gelar teknologi tepat guna dianggap sebagai langkah awal untuk memacu potensi masyarakat Bima. Khususnya dalam memanfaatkan teknologi guna memajukan sektor ekonomi kreatif dan menggali kearifan lokal masyarakat setempat.

BACA JUGA : Dr Najam Buka Rakor Diskominfotik Kabupaten/Kota se NTB

Asisten I Sekda Pemerintah Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, mewakili masyarakat Bima, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi NTB atas keputusan menjadikannya sebagai tuan rumah TTG. 

“Semoga TTG menjadi awal untuk kemajuan dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan,” tambahnya.

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi XIX, dengan tema “Menuju NTB Hijau,” akan berlangsung mulai 5 hingga 8 Maret 2024. 

BACA JUGA : NTB Zone Diresmikan di Surabaya 

Acara ini akan menampilkan produk UMKM dari seluruh Kota dan Kabupaten peserta, serta menawarkan penjualan Sembako murah oleh BUMN. Man/her

Rangga menyatakan bahwa kemenangannya merupakan dukungan dan kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya

MATARAM.LombokJournal.com ~ Calon anggota DPRD Provinsi NTB dapil I Kota Mataram dari Partai Gerindra, Rangga Danu Meinaga Adhitama SH, MH, berhasil mencatatkan diri sebagai pemenang dengan perolehan suara tertinggi dalam internal partainya.

BACA JUGA : Pengendalian Inflasi Jelang Ramadhan dan Hari Raya Idhul Fitri

Dalam hasil tabulasi data Partai Gerindra, Rangga berhasil mengungguli empat pesaingnya, dengan perolehan suara yang merata di enam kecamatan. Sebagai figur baru, ia berhasil mendominasi suara terbanyak di Kota Mataram, dengan total suara mencapai 6.065 di enam kecamatan.

Posisi kedua ditempati oleh I Gde Sudiarta dengan perolehan 5.756 suara, diikuti oleh Lalu Fauzi Haryadi dengan 5.366 suara sebagai peringkat ketiga. Sementara itu, I Gusti Ayu Ngurah Prima Ningrat dan I Gusti Agung Ayu Ratih Manik berada di urutan keempat dan kelima dengan masing-masing perolehan suara 1.603 dan 969.

Rangga menyatakan bahwa kemenangannya adalah hasil dari dukungan masyarakat yang telah memilihnya. Perolehan suara tertinggi di internal partai ini merupakan hasil perjuangan bersama kader, simpatisan, dan masyarakat yang mempercayainya sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB.

BACA JUGA : NTB Zone Diresmikan di Surabaya

Sebelum pemilihan, Rangga aktif melakukan sosialisasi dan meresap aspirasi masyarakat. Sebagai politisi muda di Kota Mataram, ia turun secara intensif sejak penetapan caleg hingga satu tahun penuh, menampung aspirasi masyarakat di enam kecamatan dan 325 lingkungan untuk 50 kelurahan di Kota Mataram.

“Sebagai generasi muda dan politisi muda, kami tetap komitmen menyuarakan aspirasi masyarakat,” ungkapnya kepada Radar Lombok pada Kamis (29/2).

Rangga, yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Mataram tahun 2014 dari partai berbeda, menjelaskan bahwa dukungan yang semakin kuat berasal terutama dari masyarakat Kota Mataram. Dukungan juga datang dari pemilih muda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

“Saya berharap perjuangan relawan, tim, dan masyarakat yang mendukung akan berbuah kemenangan yang sempurna,” tegasnya.

BACA JUGA : Optimalkan Layanan Publik, Pemprov NTB Siapkan Renaksi 

Rangga berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait kesejahteraan dan infrastruktur di Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi NTB. Ia aktif mengawal perhitungan tingkat bawah bersama relawan untuk memastikan transparansi dan keabsahan hasil pemilihan. Para relawan juga tetap mendampingi dalam tahapan pleno tingkat kota dan Provinsi NTB dengan menyajikan data C-plano dan C hasil yang dikumpulkan dari saksi. ***

 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rakor pengendalian inflasi, dengan narasumber berasal dari Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan lembaga terkait

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diadakan menjelang Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H. 

BACA JUGA : NTB Zone Diresmikan di Surabaya

Acara tersebut berlangsung di hotel Kempenski Jakarta pada Senin (04/03/24).

Rakor dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan narasumber berasal dari Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sembilan langkah konkret yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengendalikan inflasi.

Beberapa langkah tersebut melibatkan pemantauan harga dan stok untuk memastikan ketersediaan kebutuhan, rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, serta melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait.

BACA JUGA : Optimalkan Layanan Publik, Pemprov NTB Susun Rencana Aksi

Dalam rakor itu Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, dalam sambutannya menjelaskan adanya tantangan utama dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi nasional. 

Faktor-faktor seperti perubahan iklim ekstrim, situasi geopolitik yang tidak stabil, dan lonjakan harga pangan dan energi menjadi beberapa hal yang dihadapi.

BACA JUGA : Pasar Murah Digelar Pemprov NTB di Berbagai Titik

Arief menekankan, perlunya peningkatan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, sinergi TPID, dan pemantauan harga di pasar tradisional maupun ritel modern. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan makanan di masyarakat. novita/opik

 Terjadi peristiwa turunnya perolehan suara PPP, seluruh kadernya untuk menjaga suara partainya                                                                

LombokJournal.com ~  Achmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyoroti peristiwa anomali dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). 

Atas perisriwa anomali itu, Ia mengungkapkan keprihatinannya. Ada kemungkinan partai lain mengalami peningkatan suara yang tidak wajar akibat anomali tersebut. Sementara perolehan suara PPP sendiri mengalami penurunan.

BACA JUGA : Suara PSI Melonjak Mendadak, Sementara Suara PPP Mengalami Penurunan 

Awiek, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Sirekap hanyalah alat bantu tanpa kekuatan hukum tetap. 

Dia mengimbau seluruh kader PPP untuk menjaga suara partainya. Sebagai contoh, mengingatkan peristiwa penurunan suara PPP turun dari 3.058.000 menjadi 3.040.000, lalu naik kembali. 

Awiek menekankan pentingnya memahami bahwa jumlah suara seharusnya bertambah, bukan berkurang, seiring bertambahnya TPS yang masuk.

BACA JUGA : Peningkatan Suara PSI, Pengamat : Ada Potensi Manipulasi

Sebelumnya, KPU berusaha memberikan data terbaru real count pemilu 2024, di mana terjadi peristiwa PSI dan PPP mendekati ambang batas syarat masuk Parlemen Senayan. 

Data real count Pemilu Legislatif DPR RI mencapai 65,80 persen pada Minggu, tanggal 3 Maret 2024, pukul 12.00 WIB. PSI mencapai 3,13 persen perolehan suara 2.403.152, sementara PPP melonjak signifikan dengan 4,01 persen perolehan suara 3.080.453.

PPP dipastikan lolos ambang batas parlemen, memenuhi syarat masuk DPR RI periode 2024-2029. Meskipun terdapat anomali Sirekap, KPU terus memperbarui data melalui situs pemilu2024.kpu.go.id. 

Untuk diketahui, ambang batas parlemen Pemilu 2024 adalah 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

BACA JUGA : Hasil Pleno se Pulau Sumbawa, Johan Rosihan Lolos ke Senayan

Pasal 414 butir (1) mengamanatkan partai politik peserta Pemilu memenuhi ambang batas perolehan suara 4 persen untuk meraih kursi anggota DPR. ***

Sejumlah politisi telah menyuarakan kecurigaan mereka terhadap anomali peningkatan suara PSI

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Universitas Al Azhar, melalui pengamat politiknya, Ujang Komarudin, menyoroti peningkatan pesat suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyatakan bahwa lonjakan tersebut tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba seperti sulap. 

Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunjukkan penongkatan suara PSI.

Ujang menyebutkan bahwa sejumlah politisi, termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah menyuarakan kecurigaan mereka terhadap anomali kenaikan suara PSI. 

BACA JUGA : Suara PSI Melonjak Mendadak, PPP Mengalami Penurunan 

“Sesama politisi paham, tidak mungkin langsung simsalabim suara itu, tidak mungkin langsung melonjak,” ujar Ujang dilansir dari Kompas.com pada Minggu (03/03/24).

Politikus PDI-P Deddy Yevry Sitorus dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, termasuk dalam kalangan politisi yang meragukan lonjakan suara PSI. Kecurigaan mereka mencakup dugaan operasi untuk mengalihkan suara ke partai politik tertentu demi melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen. 

Ujang mengingatkan bahwa jika benar terjadi, demokrasi akan terancam karena suara masyarakat dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu.

Dalam konteks ini, Koalisi Masyarakat Sipil juga menduga adanya penggelembungan suara. 

“Kedaulatan rakyat, suara rakyat bisa diakali, bisa dimanipulasi, bisa dimainkan, ini bahaya,” ujar Ujang.

Ujang Komarudin sebagai seorang akademisi memperingatkan pentingnya melaksanakan pemilu melalui jalur yang benar dan normal, tanpa adanya praktik kecurangan. 

BACA JUGA : Rumput Laut di Teluk Ekas, Jadi Fokus Kunjungan Menko Marves RI

Ia mengecam praktik berbagi kepentingan antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu yang dapat merugikan demokrasi.

Menurut data terbaru dari real count KPU, suara PSI mengalami peningkatan dari 2,86 persen (2.171.907 suara) pada Kamis (29/02/24) pukul 10.00 WIB menjadi 3,13 persen (2.402.268 suara) pada Sabtu (02/03/24) pukul 15.00 WIB. 

Dalam kurun waktu yang sama, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) melaporkan penambahan dari 539.084 menjadi 541.324 TPS, dengan tambahan data dari 2.240 TPS. 

Lonjakan suara PSI ini menciptakan perbedaan yang signifikan dengan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, menciptakan kekhawatiran akan integritas pemilu.

BACA JUGA : MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 persen Diubah

Berdasarkan data hitung cepat Tim Litbang KOMPAS yang sudah mencapai 100 persen, PSI hanya memperoleh 2,8 persen suara. ***

Atraksi kekuasaan  Presiden Joko Widodo telah menyumbat keran demokrasi  yeng telah dirintis pada era reformasi.  Kita telah berada pada krisis kepemimpinan negarawan?

LombokJournal.com ~ Diskusi kepemimpinan pada Kompas (22/01/16) dengan tema; “Rahim-Rahim Kepemimpinan”,“Menyintas dari Lacuna Kepemimpinan”, dan “Strategi Penggodokan Kepemimpinan”  mengundang  saya tertarik  urun rembuk.  

Hal ini sangat strategik karena kepentingan masa depan bangsa, baik di  legsilatif, eksekutif,  yudikatif,  TNI dan POLRI  dan  tingkat pedesaan. Analisis tersebut menggambarkan tentang sejauh mana regenerasi kepemimpinan berlangsung dalam kurun waktu sejak kemerdekaan hingga orde baru,  reformasi dan pasca reformasi.  

Pemetaan kepemimpinan nasional pada era peletakan fondasi, era pemekaran dan era penistaan  hanya memberikan penafsiran konvensional tentang pemimpin nasional. Tapi mendalami gerak historis bangsa dibutuhkan  dekonstruksi tentang mengapa pemimpin itu bergerak tanpa pamrih, berjuang habis-habisan (bali:puputan)?

Uraian historis lahirnya tokoh-tokoh bangsa pada menjelang kemerdekaan  RI muncul dalam dimensi perjuangan keamerdekaan serta mulai melembagakan perjuangan kemerdekaan. Kehadiran Tjokro Aminoto dengan Sjarikat Isalam menandakan babak baru perjuangan kemerdekaan  RI melalui partai politik. 

Sang Tjokro dapat kita kategorikan sebagai sosok pemimpin yang lahir pada  era kolonialisme perdagangan, kebangkitan saudagar pribumi. Sang Tjokro hadir berjuang untuk meningkatkan kederisasi kepemimpinan nasional dengan menggembleng intelektualpemuda Indonesia. Kekuatan pada orasi berapi-api dan wawasannya membuat para pemuda tersihir untuk bergabung dengan partainya. Sehingga dari rumahnya di Gang Peneleh Surabaya lahir tokoh-tokoh nasional  yang berbeda secara ideolgis seperti  Sukarno, Tan Malaka, Kartosoewirjo, Semaoen, Musso, Samanhoedi dan lainnya. 

BACA JUGA : Artificial Intelligence (AI) Akan Menjadi Buah Simalakama

 Sukarno, Mohammad Hatta, Jendral Sudirman,  dan Syahrir sebagai perintis dan pendiriRepublik Indonesia. Sosok negarawan utuh dapat menggerakan semua elemen bangsa untuk mencapai kemerdekaan RI.  Mereka mampu meletakkan esensi kemerdekaan RI sebagai pijakan perjauangan baik melalui medan perang, pergerakan dan diplomasi. 

Kekuatan tokoh–tokoh ini ketika detik-detik pengalihan kekuasaan dari Jepang ketika meletus perang 10 Nopember yang dipimpin Bung Tomo  di Surabaya.  Era ini dapat dikatakan sebagai puncak kepemimpinan  negarawan, yang mengikat perilaku pemimpin pada kebesaran jiwa memperjuangkan kemerdekanan NKRI. 

Diplomasi di tingkat internasional yang dilakukan  Muhammad Hatta, Syahrir, Agus Salim dan lainnya memperkuat kepemimpinan awal kemedekaan terinspirasi kuat pada “visi kenegarawanan”, tanpa terbawa perbedaan paradigma ideologis. Keinginan kuat para tokoh ini menyebabkan irama rakyat Indonesia dapat terhindar dari konflik-konflik horizontal yang bersumber perbedaan ideologis. 

Pada era orde baru Suharto sangat kuat sehingga mengakibatkan kepemimpinan otoriterianisme yang tinggi. Tapi Suharto muda muda cukup membawa karakter pemimpin bangsa, dan  setelah lima tahun kemudian mengembangkan kepemimpinan yang sangat kuat menyebabkan kebuntuan komunikasi antara pemipin dan rakyat. 

Pola konglomerasi dalam semua kebijakan pemerintah menyebabkan bangsa dikuasai segelintir orang kaya Indonesia. Stagnasi kepemimpinan berlangsung lama sekali. Konsep pembangunan “menetes ke bawah”(trickle effects downs) tidak menjadi kenyataan, kesenjangan ekonomi terjadi secara massif di seluruh Indonesia.  Bahkan pengelolaan pemerintahan diramaikan dengan kasus korupsi dan lainnya. Ketegangan politik pada masa ini tidak terjadi karena berusaha diredam dengan kekuasaan  otoriterian. 

Pada masa reformasi keberanian  tokoh-tokoh yang “melawan”  untuk mewujudkan perubahan tatanan berbangsa dan benegara  antara lain; Gus Dur, Megawati Sukarnoputri, Amien Rais, dan Bambang Susilo Yudhoyono, memiliki karakteristik pada mengembangkan demokrasi dengan menajamkan  ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Amandemen Undang-Uandang Dasar 1945 dan Otonomi pemerintahan merupakan puncak keterbukaan keyakinan dalam memahami Indonesia di tengah pencarian identitas kebangsaan. 

Ini saya anggap sebagai kepemimpinan  negarawan  yang menguatkan kehadiran bangsa dalam iklim domokrasi yang lebih elegan. Kepemimpinan negarawan berpijak pada kuatnya keinginan rakyat memperbaiki sistem berdemokrasi. 

Kerelaan Ibu Megawati Sukarnoputri  untuk menunjuk Joko Widodo sebagai kandidat Presiden pada tahun 2014 dan 2019 adalah   perubahan “paradigmatik”  memahami kepemimpinan nasional ketika dihadapkan pada kontestansi  partai politik yang tinggi. Hal ini menjadi  perspektif baru tentang kaderisasi pemimpin nasional dari daerah. 

Pada sisi ini sebenarnya yang diinginkan Ibu Megawati adalah memenangkan pilpres untuk menaikkan PDI-P menjadi pemenang pemilu. Keinginan kuat untuk membangun kaderisasi kepemimpinan nasional melalui tahapan-tahapan  dari menjadi walikota, guebernur hinggan presiden. Presiden Joko Widodo  lahir dari proses pendidikan politik ketika mengawali karirnya sebagai Walikota Solo lalu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ibu Megawati telah  menafsirkan“realitas politik” satu sisi, sebagai idealisme, pada konteks harapan rakyat sesungguhnya . 

Ketegangan  Kepemimpinan Nasional  2023?

Sebaliknya riuh Pilpres 2024 menjadi  bagian penting dari  realitas kepemimpinan negara yang mengalami  kegalauan yang tinggi dan  menengangkan. Puncaknya, pada inetervensi  dlalam melakhirakan regenerasi kepemimpinan nasional. .Pilpres 2024 telah  dan sedang mengurai ketegangan tinggi sejak  dan sebelum pemungutan suara. Atraksi kekuasaan  Presiden Joko Widodo telah menyumbat keran demokrasi  yeng telah dirintis pada era reformasi.  Kita telah berada pada krisis kepemimpinan negarawan?  

BACA JUGA : Medsos Hatus Dioptimalkan untuk Tingkatkan Interaksi

Kita merasakan  kontrol dan kendali kekuasaan sedang menghawatirkan kita apa proses-proses demokrasi bisa bisa berlangsung damai atau sebaliknya?

Kontestansi politik tahun 2024melahirkan krttik pedas dari  para tokoh nasional dan akademisi; sejumlah rektor  menyatakan sikap kritis terhadap penyelenggaraan Pilpres 2024. Cawe-cawe pada kotenstasi nasional, berawal dari  rentetan proses pilpres dan pileg 2024 pada MK dan KPU  membungkan  “ruh demokrasi”. Apa ada pilihan lain untuk menjadi NKRI yang  tangguh di dunia Internasional? Hak angket bergulir sebagai kritik terhadap kepimpinan nasional Presiden Jokowi dan kita tunggu bagaimana endingnya.? Kita membayangkan  bagaimana bila sengketa hasil pemilu berlanjut  hingga melahirkan  distrust warga negara?  Kepercayaan menjadi ruh  perjalanan suatu negara. Kemudian bagamainan menyelamatkan NKRI ini?

Kepemimpinan negarawan baik di tingkat nasional dan  daerah  membutuhkan  regenerasi yang menunjuk pada koimtmen visioner pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Partai politik  menjadi  organisasi yang mendidik calon pemimpin daerah dan nasional  yang  melahirkan pemimpin negarawan. Pemimpin yang memiliki komitmen pada keberlangsungan NKRI pada visi masa depan untuk meningkatkan  martabat anak bangsa baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan dan budaya, dan Iptek  di kancah Internasional.***

Gibran Rakabuming memberikan instruksi kepada Relawan Bolone Mase agar tetap waspada terhadap suara PSI

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Dalam perkembangan mengejutkan, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalami peningkatan signifikan sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) justru mengalami penurunan. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, meminta para relawannya untuk mengawal suara PSI dan adiknya, Kaesang Pangarep.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari Kompas.com, Gibran memberikan instruksi kepada Relawan Bolone Mase agar tetap waspada terhadap perolehan PSI.

BACA JUGA : NTB Zone Diresmikan di Surabaya

 Instruksi ini disampaikannya saat menghadiri konsolidasi di Kota Solo, Jawa Tengah, hari Jumat (01/03/24). Di hadapan ratusan relawan, Gibran menekankan pentingnya mengamankan perolehan partai yang dipimpin oleh adiknya.

“Saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya, juga ikut dikawal, PSI itu,” tegas Gibran di atas panggung. Meskipun hasil PSI di Jawa Tengah belum memuaskan, Gibran mencatat adanya peningkatan di tingkat DPRD Provinsi.

Selain mengawal PSI, Gibran juga meminta dukungan terus-menerus dari para relawan untuk partai tersebut. 

Namun, ia menekankan fokus Relawan Bolone Mase pada tugas mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada akhir tahun ini.

Sementara itu, data real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan tren positif perolehan suara PSI. Dalam seminggu terakhir, persentase suara PSI terus bertambah, mendekati ambang batas parlemen.

BACA JUGA : Optimalkan Layanan Publik, Pemprov NTB Siapkan Renaksi

Di sisi lain, PPP mengalami penurunan perolehan partai. Menurut data real count KPU, persentase suara PPP pada Senin (26/2/2024) sore berada di 4,04 persen. Namun, pada Sabtu (2/3/2024), persentase suara PPP turun menjadi 3,97 persen. Jika tren ini berlanjut, ada kemungkinan PPP gagal lolos ke DPR RI.

Dalam konteks ini, lonjakan suara PSI menuai sorotan tajam. Koalisi Masyarakat Sipil yang mengawal Pemilu Demokratis menilai lonjakan ini tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengungkapkan kecurigaan terhadap penghentian pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual dan penghentian Sirekap KPU. Koalisi mendesak untuk menggulirkan hak angket di DPR sebagai respons terhadap dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Melonjaknya suara PSI yang mendekati ambang batas parlemen dalam waktu singkat menjadi perhatian utama. 

BACA JUGA : Pasar Murah Digelar Pemprov NTB di Berbagai Titik 

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar kecurangan ini diusut tuntas, guna menjaga legitimasi pemilu dan mencegah krisis demokrasi. Koalisi juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat tekanan publik dan moral. Maksudnya untuk melawan dugaan despotisme dan manipulasi kekuasaan politik yang merugikan demokrasi Indonesia. ***