Wagub NTB Minta Posyandu Gunakan Timbangan Digital

Untuk menciptakan Posyandu yang berkualitas, Wagub NTB minta penggunaan peralatan standar

LOTENG.LombokJournal.com ~ Posyandu Keluarga diminta menggunakan alat timbangan digital, tidak menggunakan dacin yang manual.

Termasuk antropometri merupakan peralatan yang standar dalam menciptakan Posyandu yang berkualitas, sehingga datanya menjadi akurat dan valid.

Wagub NTB minta Posyandu gunakan alat timbangan standar — Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat peluncuran gerakan Gotong Royong Pelaksanaan Bakti Stunting di Desa Bujak Dusun Montong Paok Batukliang, Lombok Tengah, Selasa (16/05/23).

Dalam kunjungannya itu, Wagub NTB, Sitti Rohmi ingin memastikan di Posyandu menggunakan peralatan standar termasuk penggunaan timbangan digital.

“Dengan datanya yang akurat dan valid maka posisi NTB di nasional baik kesehatan pendidikan terus naik sehingga tidak diremehkan dengan pelayanan posyandu keluarga yang berkualitas,” tegas Umi Rohmi sapaan akrab Wagub.

Diceritakan Umi Rohmi, Pemprov NTB telah memberikan tanggungjawab kepada para OPD untuk mengintervensi data-data anak stunting yang tergolong masih tinggi.

Sehingga OPD memiliki Kecamatan binaan seperti di Desa Bujak ini adalah binaan RSUP.

“Saya harap pemerintah kabupaten Lombok Tengah bisa melakukannya sehingga bisa kalaborasi dengan salah satu OPD Provinsi dimasing-masing kecamatan dalam menurunkan angka stunting,” kata Ummi Rohmi.

Sementara itu, dalam laporannya Direktur RSUP, dr. Jack menyampaikan Desa Bujak merupakan desa binaan RSUP. Tentunya ucapan terimakasih kepada Ibu Wagub berkenan hadir.

“Kita berharap dengan sama-sama gotong royong melalui pelaksanaan bakti stunting ini, angka stunting bisa ditekan turun signifikan dengan pemberian protein hewani telur, daging, sayur-sayuran dan lain sebagainya,” kata dr Jack. ***.

Gubernur NTB Tak Lelah Hadirkan Event Berkelas Dunia

Menparekraf, Sandiaga Uno memuji Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang tak henti-hentinya hadirkan event berkelas dunia di NTB.

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB tidak kenal lelah hadirkan event berkelas dunia untuk kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTB.

Hal itu disampaikan Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno di tengah acara launching Event Sepeda Dunia GFNY yang akan dilaksanakan di Lombok November 2023, di Jakarta, Senin (15/05/23).

Kata Menparekraf, Gubernur NTB tak lelah terus gelar event berkelas dunia

Dalam acara launching itu juga dihadiri Gubernur NTB, Zulkieflimansyah

“Gubernur NTB tidak kenal lelah hadirkan event berkelas dunia untuk kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTB,” ungkap Menparekraf.

Bang Zul saat itu memaparkan, Event Sepeda Dunia L’Etape juga akan di laksanakan akhir Mei ini di Pulau Lombok.

Kedua Event Sepeda Dunia ini akan diikuti setidaknya 1500 an peserta beserta keluarga-keluarganya.

“Dengan berbagai Event Sepeda Dunia seperti L’Etape dan GFNY insya Allah pariwisata NTB akan semakin menggeliat dan berkembang,” harap Bang Zul dengan mantap.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama LPP TVRI Bapak Iman Brotoseno, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Vinsensius Jemadu.

Selain itu tampak hadir Wakil Ketua Umum PB. ISSI dan Commission Member UCI Bapak Toto Sugito, Juara Male Overall dari BRCC Banyuwangi Moh. Faisal, Juara Female Overall dari Selasa Kahiji Bandung Gita Widya Yunika, serta Kabiro Ops Polda NTB Bapak Kombes Pol. Abu Bakar Tertusi.

Peran Wanita Penting Menanamkan Moderasi Beragama

Eny Yaqut Jelaskan Pentingnya jadi narasumber acara talk show Peran Wanita dalam Moderasi Beragama

JAKARTA,LombokJournal.com ~ Peran wanita sangat vital dalam menanamkan pemahaman moderasi beragama kepada generasi penerus.

Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag Eny Retno Yaqut menegaskan, pentingnya pemahaman moderasi beragama bagi para wanita.

Ia mengungkapkan itu saat menjadi narasumber pada acara Talk Show Peran Wanita dalam Moderasi Beragama, yang digelar Dirjen Bimas Buddha di Auditorium HM. Rasjidi, Jakarta, pada Senin (15/05/23).

Seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai pendidik, mempunyai kewajiban mengajarkan akidah yang teguh terkait keyakinannya.

Sehingga, anak kita kokoh dan nyaman dengan keyakinannya, dan nyaman dengan perbedaan keyakinan orang lain.

“Kalau di Agama Islam kita mengajarkan bagaimana menjadi agama yang rahmatanan lil alamin. Agar saling mengasihi sesama makhluk Tuhan,” ungkapnya.

Siapa pun harus mampu dan bisa dalam mentransfer pemahaman moderasi beragama. Hal itu demi kemaslahatan dan kebaikan bangsa ini.

“Karena kelak bangsa ini dipegang oleh generasi penerus kita,” tegasnya.

Ia mengatakan, moderasi beragama itu penting, karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan.

“Karena esensinya semua agama adalah bagaimana cara memanuasiakan manusia,” Ungkapnya.

Namun, menurut Eny ada tantangan luar biasa dalam memberikan pemahaman moderat.

Terutama di era digitalisasi seperti saat ini, di mana arus informasi begitu derasnya.

“Hari ini, anak kita sangat rentan dengan informasi yang begitu masif. Terlebih informasi-informasi tersebut beda tipis antara fakta dan hoaks. Banyak info yang provokatif, padahal isinya tidak sesuai judul,” ungkapnya.

Eny menekankan pentingnya pemahaman cara kerja dunia digital dengan meningkatkan literasi digital. Dengan bekal pemahaman yang mumpuni tentang dunia digital, ia berharap masyarakat Indonesia mampu menyaring informasi yang baik.

Sementara itu, Dewi ‘Dee’ Lestari seorang novelis dan musisi yang juga menjadi narasumber talkshow juga sepakat dengan apa yang diungkapkan Eny.

Moderasi beragama pada dasarnya sangat berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari.

“Sejak kecil, saya selalu diperkenalkan dengan toleransi Agama, namun satu hal yang menurut saya juga sangat penting, yaitu apresiasi beragama,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, apresiasi beragama merupakan bentuk toleransi yang bisa menimbulkan empty antar umat. Sehingga akan menimbulkan rasa saling menghargai dalam perbedaan.

Dee pun bercerita, setiap karyanya selalu menerapkan prinsip empati.

Ia selalu berusaha memahami setiap karakternya, sehingga mampu memposisikan diri ketika melihat penadangan yang berbeda.

Ada dua cara yang ampuh bagi Dee sapaan akrab Dewi lestari, untuk memunculkan rasa empati. Pertama banyak membaca. Dengan membaca dia mendapat informasi baru yang sebelumnya kita belum ketahui.

Kedua, banyak bepergian. Karena menurutnya bepergian mampu membukakan mata kita dengan budaya yang berbeda dengan kita.

“Karena kita tahu Indonesia sangat luas dengan berbagai budaya yang berbeda dengan kita. Bepergian merupakan cara kita melihat situasi dan perbedaan yang berbeda dengan kita,” ungkap Dewi Lestari. ***

Komisioner KPU Mataram Dinilai Langgar PKPU

PDIP Perjuangan NTB akan laporkan Komisioner KPU Mataram, yang mengabaikan Peraturan KPU.Bakal Laporkan ke Bawaslu dan DKPP

MATARAM.LombokJournal.com ~ KPU Kota Mataram terang-terangan mengabaikan Peraturan KPU.

Karena itu, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kota Mataram dinilai cacat.

Pasalnya, proses pleno terbuka Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat Kelurahan dan Kecamatan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tidak menghadirkan perwakilan partai politik.

Menurut Imam Budi, Komisioner KPU Mataram, yang mengabaikan Peraturan KPU akan dilaporkan ke Bawaslu dan DKPP

Dalam peraturan KPU, kehadiran perwakilan partai politik merupakan sebuah kewajiban.

”Mengabaikan PKPU, berarti KPU Kota Mataram telah terang-terangan melanggar kode etik,” kata Imam Budi Gunawan, Liasion Officer PDI Perjuangan Kota Mataram, Minggu (14/05/23).

Ia hadir dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP tingkat Kota Mataram, kemarin .

Budi menuturkan, rapat pleno terbuka DPSHP tingkat kota tersebut digelar KPU Mataram hari Kamis (11/5) malam di salah satu hotel di Mataram. Rapat tersebut baru selesai dini hari pukul 03.00 WITA.

Agenda utamanya adalah penjabaran jumlah data pemilih dan TPS di masing-masing kecamatan di Kota Mataram oleh masing-masing PPK dan laporan Ketua KPU dan jajarannya.

Pemaparan kata Budi diawali dengan penjabaran kondisi pemilih dan TPS di sembilan kelurahan di Kecamatan Mataram.

Setelah pemapatan PPK Mataram rampung, Bawaslu Kota Mataram yang hadir dalam rapat pleno tersebut kemudian kata Imam, menyampaikan temuannya.

Bawaslu menemukan, dari sembilan kelurahan yang ada di Kecamatan Mataram, PPS masing-masing di lima kelurahan ternyata menerbitkan dua Berita Acara tentang DPSHP dengan nomor berbeda.

”Selain itu, hasil rekapitulasi DPSHP di dua berita acara itu juga berbeda,” kata Budi.

Temuan Bawaslu itu mengindikasikan, PPS di lima kelurahan itu melakukan rekapitulasi atau penghitungan ulang lalu mengesahkannya dalam berita acara baru. Hal itu seharusnya tidak boleh mereka lakukan.

Sebab, perubahan terhadap bertambah atau berkurangnya jumlah pemilih dalam DPSHP, hanya bisa dilakukan dalam Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan.

Atas temuan tersebut, Bawaslu kemudian menyarankan agar PPK Kecamatan Mataram melakukan pleno dan Rapat Pleno Terbuka secara terpisah di ruangan lain di hotel yang sama.,

Selanjutnya, hasil pleno terbuka PPK Kecamatan Mataram tersebut kemudian dibahas kembali dalam pleno terbuka di tingkat Kota Mataram.

Pada saat yang sama, secara paralel, pleno terbuka tingkat Kota Mataram terhadap DPSHP dari lima kecamatan lainnya tetap dilanjutkan.

”KPU dan Bawaslu menyebut Pleno PPK Mataram itu sebagai Pleno Lanjutan,” kata Budi.

Di sinilah persoalan timbul. Rupanya Rapat Pleno Lanjutan oleh PPS dan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan Mataram atas hasil Pleno Lanjutan dari masing-masing PPS di lima kelurahan tersebut tidak dihadiri oleh perwakilan Parpol.

Tidak ada pemberitahuan pula dari KPU terkait hal tesebut di tengah-tengah rapat pleno terbuka tingkat Kota Mataram yang sedang berlangsung.

Sehingga hasil rekapitulasi jumlah pemilih dalam rapat pleno terbuka PPK Kecamatan Mataram, hanya dihadiri oleh penyelenggara saja, yakni PPK, PPS, dan Panwascam.

”Pleno terbuka yang tidak dihadiri perwakilan Parpol, melanggar PKPU,” tandas Budi.

Budi menyebutkan, pihaknya memprotes hal tersebut. Dan protes yang telah disampaikan PDI Perjuangan, dimasukkan dalam Berita Acara Pleno Terbuka DPSHP Tingkat Kota Mataram.

Sejumlah perwakilan Parpol yang hadir dalam pleno terbuka tingkat Kota Mataram itu pun mengamini protes yang telah disampaikan PDIP.

Lima PPS kelurahan yang menerbitkan berita acara dengan dua nomor berbeda tersebut adalah Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Punia, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagesangan Barat, dan Kelurahan Pejanggik.

Berita acara DPSHP yang telah mereka buat pada tanggal 7 Mei, kemudian diubah dengan Berita Acara baru tanggal 11 Mei di Hotel Fave, Mataram hasil Pleno Lanjutan.

Dalam Berita Acara Nomor: 149/PL.02.I-BA/5271/2023 yang ditandatangani Ketua KPU Kota Mataram, M Husni Abidin dan seluruh jajaran komisioner (salinannya didapat kalangan media) disebutkan, Rapat Pleno Lanjutan hanya diikuti PPS di lima kelurahan bersama Panwascam, dan tidak dihadiri pewakilan parpol.

Begitu juga Rapat Pleno Lanjutan Terbuka Tingkat Kecamatan Mataram tanpa dihadiri unsur partai politik.

”Jika seperti ini cara KPU bekerja dengan seluruh perangkatnya di tingkat kecamatan dan kelurahan, maka jangan salahkan muncul kecurigaan publik. Karena angka-angka jumlah pemilih dalam DPSHP itu hanya dibahas sesama penyelenggara saja,” tandas Budi.

Memang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kota Mataram disebutkan, Rapat Pleno Lanjutan itu tidak mengubah apapun terkait rekapitulasi DPSHP PPK Mataram. Namun, cacat prosedur tersebut, tak bisa dianggap seenteng itu.

”PKPU yang mewajibkan Rapat Pleno berjenjang dari kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota, adalah sebuah keharusan untuk dijalankan. PKPU itu kitab sucinya penyelenggara pemilu baik KPU atau Pengawas. Tapi, ini, mereka abaikan secara terang-terangan,” tandas Budi.

Sikap PDI Perjuangan

PDIP Kota Mataram akan bersurat secara resmi ke KPU Kota Mataram. Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat, setelah menerima laporan atas kejadian tersebut menegaskan, pihaknya akan bersikap.

Cacat prosedur dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kota Mataram itu, akan diadukan ke Bawaslu di tingkat yang lebih tinggi.

Adanya potensi pelanggaran etik dari Komisioner KPU Kota Mataram juga akan ditindaklanjuti dengan pengaduan pihaknya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

”Tim Hukum PDIP sedang menyiapkan laporan tersebut,” kata politisi kharismatik Bumi Gora ini.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini pun mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu di NTB agar bekerja profesional.

Jika cacat prosedur dianggap sepele, maka bukan tidak mungkin praktik serupa akan terjadi dan meluas di seluruh NTB. Khususnya oleh penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang memiliki kemampuan main mata dengan penyelenggara pemiu.

”Hal begini jika terjadi, akan benar-benar merusak demokrasi,” tandas Rachmat. (*)

Lombok Sharia Festival (LSF) 2023 Dukung Fashion Muslimah

Gelaran Lombok Sharia Festival (LSF) 2023) melibatkan desainer lokal NTB dan luar daerah

MATARAM.LombokJournal.com ~ EVENT Lombok Sharia Festival (LSF) 2023 dihadirkan untuk mendukung mode fashion muslimah di NTB.

Kegiatan Lombok Sharia Festival dukung busana muslim di NTB

LSF 2023 kembali digelar ke empat kalinya, pada tanggal 13 – 14 Mei 2023, mengusung tema “Weaving The Global Chance” di Atrium Lombok Epicentrum Mall, Mataram.

HijabersMom Community Lombok sebagai salah satu founder yang diketuai oleh Ia Pariska mengatakan, gelaran LSF sebagai rangkaian FESyar KTI di Provinsi NTB.

“NTB memiliki sektor usaha kreatif yang potensial, terutama para pelaku UMKM yang merupakan moeslem – preneur dan mom – preneur,” tutur Ia Pariska.

Sebanyak 46 tenang booth dari UMKM luar NTB dan UMKM SE – NTB. Ada 29 desainer busana muslim bakal tampil digelaran kali ini dengan melibatkan desainer lokal NTB dan luar daerah.

“Ajang tahunan yang diselenggarakan kali ini akan menampilkan fashion show karya 29 desainer busana muslim” kata Ina Pariska.

Sementara itu, Founder HijabersMom Irna Mutiara mengatakan, dengan adanya wisata halal di NTB jadi potensi untuk lebih menggaungkan busana muslim yang berbahan produk kreatif lokal.

“Sama-sama potensial untuk menjadi daerah atau tempat dimana wisata halal ini bisa menjadi potensi besar,” katanya.

Ia juga menyakini, potensi fashion muslim kedepannya bakal meningkat lagi, terlebih Indonesia didukung berbagai negara muslim untuk meningkatkan industri ini

Indonesia berada di empat dunia soal fashion muslim, potensi ini akan lebih besar karena berbagai negara di dunia dan negara muslim mendukung fashion muslim,” katanya.***

Gubernur NTB Dipuji Hadirkan Dua Seri MXPG Dunia

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo memuji upaya Gubernur NTB mampu menyelenggarakan MXGP dua seri

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengapresiasi Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menghadirkan dua seri MXGP Dunia di Indonesia, tepatnya di SAMOTA Sumbawa dan Selaparang Lombok.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo puji Gubernur NTB yang mampu hadirkan event MXGP dunia

“Kalau ada Gubernur Paling TOP, hanya Gubernur NTB, karena saya tau perjuangan beliau menyelenggarakan MXGP tahun lalu, dan tahun ini kembali menyelenggarakan MXGP dua seri,” tuturnya.

Bansoet panggilan Bambang Soesatyo menyampaikan itu saat Press Conference MXGP 2023 Sumbawa & Lombok di Gedung Sarinah Jakarta, Sabtu (13/05/23).

Event MXGP mampu memutarkan perekonomian lokal maupun Nasional dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Hasilnya sangat dahsyat bagi perekonomian NTB dan Indonesia. Kegiatan olahraga mampu mendorong perekonomian di setiap daerah,” tuturnya.

Ia bersyukur Provinsi NTB memiliki sirkuit bertaraf Internasional, yaitu Sirkuit Mandalika yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat.

“Alhamdulillah NTB hari ini telah memberikan sirkuit bertaraf internasional yaitu Mandalika, Kita ingin sirkuit ini memiliki manfaat bagi warga NTB,” ungkapnya.

Selain itu, ia memberikan informasi, ke depan akan didesain olahraga balap lainnya, seperti mobil di Mandalika.

“Untuk kehidupan yang lebih baik kedepannya, Kita sedang mendesain balap balap lainnya, Tidak hanya motor akan ada balap mobilnya juga,” ujarnya.***

NTB Layak Disebut Pusat Balap Motor Nasional Dampak MXGP

Kata Menpora Dito, pelaksanaan MXGP 2023 di NTB yang akan berlangsung di Sumbawa dan Lombok akan berjalan lancar dan sukses.

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Menteri mendukung NTB. Hal ini dikarenakan

NTB mampu menyelenggarakan event MXGP yang sukses memutarkan perekonomian, karena itu didorong menjadi Provinsi Motor sport di Indonesia.

Menpora RI puji penyelenggara MXGP di NTB

Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo saat memberikan pemaparan pada Press Conference MXGP 2023 Sumbawa & Lombok yang berlangsung di Gedung Sarinah Jakarta, Sabtu (13/05/23).

“Ini adalah pembuktian kedua kalinya NTB menjadi penyelenggara MXGP, bahkan MotoGP sukses, tidak berlebihan jika NTB kita sebut bahwa provinsi pusatnya motor sport,” ungkapnya.

Diakuinya, Ia takjub dengan hasil yang telah dicapai oleh MXGP tahun 2022, yang berhasil memutar roda perekonomian dengan jumlah 154 Miliar.

“Ini merupakan ajang event yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, kemajuan pariwisata dan ekonomi daerah,” ungkapnya.

Dito optimis dengan pelaksanaan MXGP 2023 yang akan berlangsung di Sumbawa dan Lombok akan berjalan lancar dan sukses.

“Kami berharap semua peserta dan penonton dapat menikmati event ini dengan penuh antusias,” tutupnya. ***

Kepala OPD NTB Diingatkan Fokus ke Masalah dan Kolaborasi

Wagub NTB ingatkan para Kepala OPD fokus mengidentifikasi masalah seperti stunting, angka putus sekolah dan angka harapan hidup

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penyelesaian masalah dengan berbagai kompleksitasnya tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan.

Perlu kepekaan, kerja keras serta rasa kepedulian bersama, guna mencari jalan keluar mengataso permasalahan.

Wagub ingatkan para Kepala OPD NTB bisa mengidentifikasi masalah — Wagub Ummi Rohmi

“Dalam menghadapi permasalahan, langkah pertama yang harus dilakukan yakni dengan mengenali objek permasalahan. Sehingga menentukan langkah atau tindakan yang akan diambil selanjutnya dalam mengurai masalah yang ada,” kata Wakil Gubernur NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalillah.

Ia menyampaikannya saat rapat evaluasi pembangunan bersama para Kepala OPD lingkup Pemrov NTB di kantor Bappeda Provinsi NTB, Jum’at (12/05/23).

Ia minta para Kepala OPD terlebih dahulu fokus mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi, seperti stunting, angka putus sekolah dan angka harapan hidup dan lainnya.

Sehingga harapannya, masalah dapat dipetakan kemudian mengambil tindakan pencegahan atau penyelesaian tepat sasaran.

“Pahami objek masalah, baru kemudian mengintervensi dan fokus ke tindakan penyelesainnya yang harus inovatif, terukur dan tepat sasaran. Jangan hanya bekerja biasa biasa saja by as ussual,” jelas Wagub.

Wagub yamg biasa disapa Ummi Rohmi mengungkapkan, upaya memajukan pembangunan daerah seperti indeks pembangunan manusia (IPM) tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak.

Pesannya, para Kepala OPD agar tidak berpuas diri dengan apa yang dihasilkan sampai saat ini.

“Tidak usah berpuas diri dengan apa yangg sudah diraih, harus lebih gigih dan semua kekurangan dijadikan pelajaran kedepannya,” jelas Ummi Rohmi.

Sebelumnya Kepala Bappeda NTB, Iswandi dalam laporannya menyebut, capaian indikator kinerja utama RPJMD 2019-2023 hingga tahun 2022 mencapai 26 indikator utama atau 70,27 persen.

Dengan kolaborasi bersama, Iswandi optimis dan yakin semua indikator kinerja akan memenuhi target.

“Sejauh ini capaian program sudah ada yang mencapai bahkan melewati target semua sedang on the track, fokus kita tahun 2023 ini, kita harus kompak dan bekerja keras untuk mengejar target kinerja yang belum tercapai,” kata Iswandi. ***

Angkasa Pura Berterima Kasih Pada Pemprov NTB

Pihak PT Angkasa Pura menyampaikan terima kasih, karena Pemprov NTB ikut menjaga serta bisa memanfaatkan Eks bandara Selaparang

JAKARTA.LombokJournal.com ~ PT Angkasa Pura I menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi NTB, selain menjaga aset dan memanfaatkan lahan eks Bandara Selaparang sebagai lokasi MXGP pada Juli mendatang.

PT Angkasa Pura I berterima kasih pada Pemprov NTB yang memanfaatkan eks bandara Selaparang — Usai penandatanganan Mou

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi di depan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah. Masing-masing mewakili PT Angkasa Pura I dan Pemerintah Provinsi NTB, menandatangani MoU terkait Pemanfaatan Aset Eks Bandara Selaparang, di Jakarta Jum’at (12/05/23).

“Terimakasih Pemrov NTB turut menjaga dan memanfaatkan Eks Bandara Selaparang dan berkenan melakukan kerjasama ini. Saya melihat ke depan banyak peluang yang bisa kita kembangkan bersama untuk pemanfaatan aset ini, karena memang letaknya sangat strategis jadi bisa di manfaatkan untuk MXGP,” ungkap Faik Fahmi.

Ini sejalan dengan apa yang menjadi tugas PT Angkasa Pura I sebagai salah satu BUMN yang melaksanakan 3 peran, baik sebagai korporasi negara, infrastruktur negara juga sebagai agent of development.

Korporasi negara memang secara bisnis secara komersial harus bisa memberikan keuntungan memberikan deviden ke pemerintah.

Secara infrastruktur negara membantu pemerintah untuk mendorong konektivitas udara, membantu ijin pariwasata, dan juga segala aktivitas yang memberikan manfaat secara nasional, dan juga tentu sebagai agent of development.

Menurut Faik Fahmi, ketiga peran ini yang sedang dijalankan secara maksimal.

“Apa yang kita lakukan saat ini dengan pemanfaatan aset di area eks Bandara Selaparang ini bagian dari peran kita,” lanjutnya.

Harapannya dengan, PT Angkasa Pura I, bisa memberikan kontribusi kepada Pemda NTB.

Dengan mendorong pariwisata, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan aset yang ada.

Aset Angkasa Pura di Mataram lumayan besar, sekitar 60 hektar dan di pusat kota.

“Alhamdulillah apa yang sudah kita diskusikan sejak lama hari ini bisa kita lakukan kerjasama, MOU ini menjadi titik awal untuk banyak kerjasama yang bisa kita lakukan kedepannya,” harapnya.

Selain mendukung program Pemda NTB untuk mendorong kegiatan pariwisata, juga mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dampak positif secara nasional.***

MXGP Sumbawa-Lombok, Promosi Destinasi Wisata Harus Masif

Branding media untuk felaran MXGP Sumbawa-Lombok diharapkan diperkuat, agar masyarakat merasakan dampak positi

MATARAM.LombokJournal.com ~ Ajang Motocross Grand Prix (MXGP) yang digelar di Lombok dan Sumbawa sudah di depan mata, diharapkan Pemerintah Provinsi NTB dengan lebih menggencarkan lagi promosi wisata.

Pemda diharapkan memasifkan promosi destinasi wisata jela event MXGP Sumbawa-Lombok — Tim publikasi dan komunikasi MXGP Lombok Sumbawa

“Kami mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) lebih memasifkan promosi destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) jelang Motocross Grand Prix (MXGP),” kata Staf Khusus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, Taufan Rahmadi.

Ia menyampaikan itu dalam rapat tim publikasi dan komunikasi MXGP Lombok Sumbawa, Kamis (11/05/23) di Ruang Rapat Kadiskominfotik NTB.

Dikatakan, Kemenparekraf tetap memberikan support terkait publikasi MXGP di NTB.

Dukungan branding media diharapkan makin diperkuat, agar masyarakat yang memperoleh informasi terkait event ini juga bisa merasakan dampak positif.

Konten-konten destinasi pariwisata melalui berbagai media informasi, termasuk penguatan social media juga harus diperluas untuk mendukung suksesnya event ini.

“Karena event MXGP ini exposurenya tidak hanya nasional tetapi juga menjangkau negara-negara mancanegara yang berpotensi sebagai originasi dari wisman yang berkunjung ke NTB,” kata Taufan.

Ia mendorong pemerintah memasifkan promosi pariwisata baik offline ataupun online. Doharapkan ditunjang dengan beragam atraksi dan paket-paket perjalanan yang menarik.

Sementara itu Syarif dari Dispar NTB, senada dengan Instruksi Gubernur NTB, terkait dengan pembagian peran yang merata kepada masing-masing OPD. Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kedua event internasional MXGP Samota, Sumbawa dan MXGP Selaparang, Lombok.

“Dari Dispar NTB sendiri tetap fokus pada pengembangan dan upaya memajukan destinasi wisata yang ada di sekitar kegiatan. Ketika masyarakat atau tamu itu datang mereka tahu, mereka mau kemana destinasi yang mana saja mereka datangi,” ujar Syarif.

Dikatakan, yang diharapkan dari kedatangan wisatawan nantinya pada dua lokasi MXGP ini bisa mengunjungi sejumlah destinasi wisata sekitar. Serta membeli produk-produk asli dari NTB bagi pemberdayaan ekonomi kreatif para pelaku UMKM.

Kecuali itu pihak Dispar NTB juga untuk mengambil peran kesiapan fasilitas akomodasi seperti hotel-hotel bagi penginapan para wisatawan.

“Selain itu juga kita sama-sama sepakat agar berbagai informasi terkait MXGP ini terus berkelanjutan yang dimulai dari sekarang,” kata Syarif.

Sementara itu Humas MXGP Baiq Yulia menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan media center untuk mengakses berbagai informasi terkait pelaksanaan MXGP Sumbawa ataupun Selaparang.

Ia juga mengapresiasi dimulainya pemberitaan berbagai media internasional MXGP di NTB ini twerkait berbagai persiapan pelaksaaan MXGP ini.

“Kita tetap secara intens juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait utamanya media untuk bisa mempublikasikan MXGP ini dari saat ini,” demikian Baiq Yulia. ***