NTB akan jadi tuan rumah beberapa event internasional, harus menyediakan alternatif atau pilihan bagi para wisatawan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc mengapresiasi New Store Grand Opening dari QV. Mutiara Lombok South Sea Pearls (LSSP). 

Apresiasi tersebut disampaikan mengingat, NTB akan menjadi tuan rumah berbagai event internasional. 

“Selaku Ketua Dekranasda Provinsi NTB, tentunya saya sangat mengapresiasi New Store Grand Opening dari QV. Mutiara Lombok South Sea Pearls hal ini,” ungkap Bunda Niken, sapaan akrab Ketua Dekranasda NTB ini. 

Ia mengatakan itu saat menyampaikan sambutan pada Grand Opening QV. Mutiara di Prime Park Hotel Mataram, Jumat (01/04/22).

Ia juga menyampaikan, pembukaan store baru QV. Mutiara tersebut merupakan salah satu bagian untuk semakin mempersiapkan diri, mengingat Provinsi NTB akan menjadi tuan rumah berbagai event-event internasional.

BACA JUGA: Perencanaan Data Sektoral, Pijakan Kebijakan Pemerintah NTB

“Alhamdulillah, NTB ini akan jadi tuan rumah beberapa event internasional. Ini menyebabkan kita harus lebih banyak lagi mempersiapkan diri. Dan upaya membuka store ini adalah bagian dari kita semua untuk mempersiapkan diri menyediakan alternatif pilihan bagi para wisatawan,” jelas Bunda Niken.

Secara khusus Bunda Niken meminta kepada para pelaku usaha agar terus berinovasi dalam menciptakan suatu produk sehingga dapat memenuhi harapan konsumen. 

“Kita akan selalu support produk-produk lokal. Alhamdulillah terus diperbaiki dari segi kualitas maupun cara pemasaran, agar memenuhi harapan konsumen. Semoga storenya semakin berkembang dan memberikan produk-produk yang inovatif dengan harga terjangkau,” katanya.

BACA JUGA: Menteri Agama Tetapkan 1 Ramadga 1443 H, Hari Minggu, 03 April 2022

Dalam Grand Opening tersebut turut hadir, Ketua DPRD Provinsi NTB, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTB dan Perwakilan Manajemen Prime Park Hotel.***

Agar hasilkan data yang handal, diperlukan pemahaman dan sinergi bersama untuk perencanaan data yang berkualitas

MATARAM.lombokjournal.com ~ Salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB, di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, adalah NTB Satu Data.

Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Najamuddin Amy, S. Sos., MM., menegaskan pentingnya data untuk pembangunan.

“Data yang terintegrasi dan berkualitas, dapat digunakan sebagai pijakan dalam proses pembangunan dan kebijakan pemerintah NTB, dan evaluasi program unggulan demi menuju NTB Gemilang,” kata Najam.

Kadis Kominfo NTB mengatakan itu saat membuka Rapat Perencanaan Data Sektoral tahun 2022, Jum’at (01/04/22) di aula Gemilang Kantor Dinas Kominfotik NTB, jalan Udayana Mataram.

BACA JUGA: Tuan Rumah Event Internasional, NTB Harus Persiapkan Diri

Didampingi Kabid Statistik H. Najib, SH., Najam menyampaikan, agar menghasilkan data yang handal, memiliki kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya satu pemahaman dan sinergi bersama mulai dari BPS NTB sebagai pembina data, Bappeda sebagai sekretariat, Diskominfotik NTB sebagai wali data, dan perangkat daerah lingkup Pemprov NTB sebagai produsen data.

“Kami sangat berharap agar rakor dan penginputan data sektoral ini diatensi benar,” tutur pria yang pernah menjabat Karo Humas Setda NTB ini.

Sehingga, rakor ini untuk secara bersama mendorong percepatan pengumpulan dan updating data sektoral tahun 2022, dan data capaian Indikator Kinerja RPJMD-Renstra Perangkat Daerah. 

Ia juga berharap agar OPD sebagai produsen data dapat memberikan masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai Standar data, metadata, dan Interoperabilitas Data.

“Supaya dapat menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan menyampaikan data dan metadata kepada Wali Data,” harapnya

Pengentri data memiliki peran yang sangat penting dalam rangka percepatan progres pengumpulan data statistik sektoral. 

Sehingga dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan admin dari Diskominfotik terkait pengumpulan data statistik sektoral.

BACA JUGA: Rakor Diskominfotik, Peserta Tinjau Lokasi MXGP di Samota

Berperan secara aktif dalam menyiapkan data-data untuk diunggah ke dalam portal,  menyusun data ke dalam format yang ditentukan dan mengunggah data ke dalam portal NTB Satu Data, dan menginformasikan kepada admin dari Diskominfotik jika data sudah diunggah.

Selain itu, lulusan Universitas Airlangga Surabaya ini juga berharap agar Forum NTB Satu Data yang telah dibentuk terdiri dari Pembina Data, Wali data, Wali Data Pendukung, dan Wali data Kabupaten/Kota serta dapat menyertakan Produsen Data, yang bertugas melaksanakan koordinasi meliputi, Daftar data Daerah yang akan dikumpulkan, Daftar data Daerah yang menjadi Data Prioritas, Pembatasan akses Data yang diusulkan Produsen Data.

Rakor yang mengusung tema, “Akselarasi Data Indikator Pembangunan Tahun 2022-2023, menghadirkan pembicara dari BPS Provinsi NTB, Bappeda NTB dan dihadiri oleh seluruh OPD lingkup Pemprov. NTB. ***

Johan nilai Pemerintah Langgar Konstitusi, sebab jelang puasa Ramadhan harga kebutuhan sehari-hari melonjak dan rakyat dibiarkan berhadapan dengan pasar tanpa perlindungan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gejolak harga kebutuhan bergerak tidak terkendali jelang bulan puasa bulan Ramadhan, menyebabkan pukulan berat bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan melalui siaran pers yang diterima lombokjournal.com, Jum’at (01/04/22).

Karena itu ia menilai, saat ini pemerintah telah melakukan pelanggaran konstitusi. 

Menurutnya, dibentuknya pemerintahan berdasarkan Pembukaan UUD NRI tahun 1945, adalah melindungi seluruh rakyat dan memajukan kesejahteraan umum. 

“Saya menilai pemerintah telah abai pada tujuan keberadaannya di negeri ini,” kata Johan.

Diungkapkan, saat ini mayoritas rakyat Indonesia yang Islam akan melaksanakan ibadah puasa. Konsumsi sehari-hari tiap keluarga konsumsinya meningkat 10-20 persen.

BACA JUGA: Menteri Agama Tetapkan 1 Ramadhan 1443 H, Hari Minggu, 3 April

Namun pemerintah membiarkan rakyat berhadapan dengan pasar.

“Pemerintah agar hadir memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat ini,” ujar Johan.

Politisi PKS ini menjelaskan, menjelang puasa ini semua komoditas seperti minyak goreng, gula, pulsa, bahan bakar minyak (BBM), gas, tarif tol dan lain-lain mengalami kenaikan.

Ini mencerminkan tata Kelola pasar digerakkan pasar bebas atau liberalisme.

Fluktuasi harga yang tidak terkendali ini akibat bentuk pasar di Indonesia cenderung oligopoli bahkan monopoli. Dan kita menyaksikan pemerintah tidak mampu memperbaiki mekanisme pasar sehingga harus tunduk pada kekuatan pasar.

“Inilah yang saya sebut pemerintah telah melanggar konstitusi karena kebijakannya tidak mampu melindungi kepentingan rakyat malah kalah dengan kepentingan pasar,” urai Johan.

Johan memaparkan, sesuai pasal 33 ayat 3 UUD tahun 1945 yang memberi mandat pada pemerintah bahwa penggunaan semua sumberdaya di negara kita harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

.“Pemerintah telah melakukan pelanggaran karena dari sisi kebijakan tidak berorientasi untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyat. Contoh, kebijakan CPO yang lebih diprioritaskan untuk ekspor, padahal rakyat lebih membutuhkan untuk kepentingan domestik. Ini yang menimbulkan kelangkaan minyak goreng dan harga yang tergantung pasar,” ungkap Johan.

Anggota Komisi IV DPR RI ini menguraikan, harga bahan pangan di negara kita tidak kompetitif dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia lainnya. 

Johan menyebut, kenaikan harga bahan pangan akan menimbulkan tekanan bagi 81 persen penduduk Indonesia.

Kestabilan harga pangan merupakan amanat konstitusi, yang harus ditunaikan pemerintah. ini berkaitan dengan perlindungan rakyat dan tumpah darah Indonesia, papar Johan.

BACA JUGA: Penyusunan RKPD NTB 2023, Terapkan Lima Pendekatan

Legislator Senayan ini mengutarakan, kenaikan harga sektor bahan makanan akan berdampak signifikan pada peningkatan kemiskinan, 

“Sektor ini akan memberi sumbangan sebesar 72 persen terhadap angka kemiskinan apabila terjadi kenaikan harga, jadi sangat serius mempengaruhi kondisi sosial ekonomi rakyat dan perekonomian nasional,” terang Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini menekankan, agar pemerintah segera memperbaiki mekanisme pasar dan lebih berpihak pada kepentingan ekonomi domestik.

“Pemerintah tidak boleh kalah dan takluk pada kekuatan pasar, saya tegaskan kebijakan pemerintah  harus sesuai dengan kepentingan rakyat dan tidak boleh tunduk   pada kekuatan pasar,” tegas Johan Rosihan. ***

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Agama menetapkan, 1 Ramadhan 1443 Hijriah yang menjadi penanda awal ibadah puasa jatuh pada Minggu, 3 April 2022 

JAKARTA, lombokjournal.com ~ Ormas Islam besar Muhammadiyah sudah menentukan awal puasa 2022 jatuh pada hari Sabtu, 2 April 2022.

Sementara NU bersama Kementerian Agama baru akan menggelar Sidang Isbat hari Jumat (01/04/22), untuk menentukan kapan awal puasa Ramadhan 2022.

Hasil akhir sidang isbat 2022 yang digelar di Auditorium Hm Rasjid Kemenag itu, diumumkan melalui siaran langsung di televisi dan sosial media Kemenag.

Sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama bersama sejumlah organisasi masyarakat Islam itu, dipimpin oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. 

Usai sidang isbat, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan penetapan 1 Ramadhan.

“Secara mufakat 1 Ramadhan jatuh pada Ahad, 3 April 2022. In hasil sidang isbat yang disepakati bersama,” ujar Yaqut. 

Sidang isbat mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis (hisab) dan hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyatul) hilal. 

Berdasarkan pantauan hilal di 101 titik, Yaqut menjelaskan, tidak ada satu pun yang melihat hilal. Dengan demikian, 1 Ramadhan ditetapkan jatuh pada Minggu, 3 April 2022. 

BACA JUGA: Edukasi untuk Siaga Bencana Harus Terus Menerus

Sidang isbat ini melibatkan peserta dari berbagai lembaga, seperti Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama, duta besar negara sahabat, dan perwakilan ormas Islam. 

Selain itu, sidang ini juga melibatkan perwakilan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan sebagainya. 

Sidang isbat untuk menentukan awal puasa Ramadhan 2022 ini dilakukan dalam tiga tahap. 

Tahap sidang isbat yang pertama, yakni pemaparan posisi hilal awal Ramadhan 1443 Hijriah berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi).  

Kemudian, tahap sidang isbat yang kedua adalah rukyatul hilal (konfirmasi posisi hilal) yang dilakukan Tim Kemenag pada 78 lokasi di seluruh Indonesia. 

Tahap ini dilakukan secara tertutup dan dilaksanakan setelah shalat maghrib. 

Tahap sidang isbat terakhir adalah pemaparan hasil sidang isbat yang diselenggarakan secara terbuka.

Sementara itu, Setiap tahunnya, Observatorium Bosscha menjadi salah satu rujukan untuk penetapan awal Ramadhan dan Syawal bagi Kementerian Agama Republik Indonesia dan masyarakat umum.

BACA JUGA: Wagub Sitti Rohmi Tutup Musrenbang RKPD NTB 2023

Observatorium Bosscha

Observatorium Bosscha akan menyelenggarakan pengamatan bulan sabit pada tanggal 1 April 2022 yang merupakan penanda beralihnya bulan Sya’ban ke bulan Ramadhan 1443 Hijriah.

Setiap tahunnya, Observatorium Bosscha menjadi salah satu rujukan untuk penetapan awal Ramadhan dan Syawal bagi Kementerian Agama Republik Indonesia dan masyarakat umum

Masyarakat yang berminat dapat menyaksikan pengamatan hilal ini secara daring melalui live streaming pada kanal YouTube resmi Observatorium Bosscha pada tanggal 2 April 2022 mulai pukul 17.00 WIB.

Tugas Observatorium Bosscha adalah menyampaikan hasil perhitungan, pengamatan, dan penelitian tentang hilal kepada pemerintah jika diperlukan sebagai masukan untuk sidang isbat.

Penentuan awal Ramadhan dan Syawal di Indonesia akan ditetapkan pihak yang berwenang, yakni Pemerintah Republik Indonesia melalui proses sidang isbat.***

Usai pelaksanaan Rakor Diskominfotik se NTB, para peserta mengunjungi lokasi event Motocross Grand Prix (MXGP) di kawasan Samota

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Setelah agenda Rakor Diskominfotik se NTB usai, mulai bincang gemilang dan literasi keuangan digital, seluruh peserta melakukan kunjungan lapangan di Kawasan Samota, lokasi event Motocross Grand Prix (MXGP) di kawasan Samota 2022 di Kabupaten Sumbawa, NTB, Kamis (31/03/22). 

“Setelah seluruh agenda kegiatan, rakor, bincang gemilang dan literasi keuangan digital dan seluruh peserta melakukan kunjungan lapangan di Kawasan Samota, lokasi event motocross internasional MXGP Samota 2022 di Sumbawa NTB Indonesia,” kata Najamuddin Amy, Kadis Kominfotik NTB.

Dijelaskan, sirkuit MXGP Samota Sumbawa akan menjadi sirkuit yang indah dan fantastik, tidak kalah dengan sirkuit Mandalika di Lombok.

“Ayo saksikan dan siapkan diri untuk hadir menyaksikan event internasional MXGP, pada tanggalnya 24 sampai dengan 26 Juni 2022,” kata Najam. 

BACA JUGA: Rakor Diskominfotik, Tekankan Pelaksanaan Lima Elemen

Menurutnya, kawasan Samota yang akan menjadi arena sirkuit Kejuaraan Dunia Motocross FIM 2022 terletak di area hamparan dan perbukitan yang luas.

“Tidak terasa berjalan kaki bolak balik, mengitari kawasan Samota. Asyik juga karena suasana dan pemandangan padang jagung dengan latar laut samota yang mempesona,” ucapnya.

Peserta juga mendengarkan langsung progres dari PT Telkom dan PT Telkomsel Sumbawa untuk kesiapan infrastruktur telekomunikasi dan jaringan internet pendukung penyelenggaraan MXGP. 

Najam menuturkan, mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan yang digagas Dinas Kominfotik NTB, peserta dan seluruh rombongan melepas penat dan menikmati RPK UTS yang asri, hijau dan sejuk. 

Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan terselenggaranya seluruh agenda Kominfotik kepada Rektor UTS, Bank NTB Syariah, OJK NTB, Pemda dan Diskominfotik Sandi, KCD Dikbud dan Kepala SMA/SMK, Telkom, Telkomsel, Bapenda/Samsat Sumbawa.

BACA JUGA: Pertunjukan Wayang Botol, Edukasi untuk Siaga Bencana

Termasuk ucapan terima kasih kepada para kadis Kominfotik Kab/Kota se NTB, serta Sekdis dan Para Kabid beserta seluruh Tim Kominfotik NTB dan LO Sumbawa***

Pembangunan harus dimulai berbasis desa, penegasan itu disampaikan Wagub NTB dalam penutupan Musrenbang RKPD Provinsi NTB tahun 2023

MATARAM.lombok journal.com ~ Seluruh stakeholders harus bersinergi dalam pembangunan daerah, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan itu, saat menutup Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi NTB tahun 2023 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (31/03/22).

“Semua harus bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan. Kita telah berkomitmen pembangunan harus dimulai berbasis desa untuk mewujudkan desa gemilang,” katanya.

BACA JUGA: Penyusunan RKPD NT 2023, Terapkan Lima Pendekatan

Menurutnya, jika pembangunan dimulai dari tingkat desa, maka permasalahan yang ada lebih mudah terurai, dan lebih cepat penanganannya dan penyelesaiannya.

“Kalau pembangunan itu kita laksanakan berbasis desa, untuk mewujudkan desa gemilang maka semua permasalahan-permasalahan itu akan terurai. Sedikit demi sedikit akan terus menurun dan akhirnya kita akan mewujudkan desa yang gemilang,” ungkapnya.

Ummi menerangkan, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa memiliki tujuan yang sama dalam pembangunan, yaitu mewujudkan 17 tujuan SDGs (Sustainable Development Goals).

Menurutnya, dengan saling bergotong royong dan berkolaborasi bukan hal yang tak mungkin desa gemilang akan terwujud.

Wagub mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholders yang terlibat, atas suksesnya kegiatan Musrenbang ini.

BACA JUGA: Penyusunan RKPD NTB, Gubernur Minta Tingkatkan Sinergitas

“Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholder, terutama untuk Bappeda Provinsi NTB dan Bappeda Kabupaten/Kota se-NTB yang berhasil menyelenggarakan musrenmbang yang luar biasa ini,” ungkapnya. ***

Gubernur NTB minta Musrenbang dalam penyusunan RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah NTB tahun 2023 agar meningkatkan sinergitas

MATARAM.lombokjournal.com ~ Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTB tahun 2023 digelar di Mataram, Kamis (31/03/22). 

Dalam acara pembukaan tersebut, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. meminta kepada para bupati, wali kota, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta seluruh jajarannya untuk meningkatkan sinergitas. 

BACA JUGA: Penyusunan RKPD NTB 2023, Terapkan Lima Pendekatan

“Maka pada kesempatan yang baik ini, kami mengajak para bupati dan wali kota untuk menguatkan sinergi serta menyelaraskan seluruh dinamika agar pembangunan di setiap kabupaten kota kita dengan pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional berjalan dengan baik,” tutur Bang Zul,

Bang Zul yang saat itu didampingi oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah serta Hj. Niken Saptarini Widyawati, juga minta agar Indikator kinerja kerja yang belum tercapai sekitar 27 persen, harus jadi target bersama. Demi percepatan penuntasannya pada tahun 2023 yang akan datang. 

Gubernur minta agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023  setiap kebijakan pembangunannya tetap memprioritaskan pada pencapaian target makro pada pembangunan tahun 2023. ***

BACA JUGA: Edukasi untuk Siaga Bencana Harus Dilakukan Terus Menerus

 Lima pendekatan utama dalam perencanaan, diterapkan dalam penyusunan RKPD NTB 2023

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Bappeda NTB H Iswandi mengatakan, rangkaian proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023, menerapkan lima pendekatan utama dalam perencanaan. 

Yaitu top-down, bottom-up, partisipatif, teknokratik, dan politik.

“Untuk proses top-down, RKPD 2023 ini mengacu pada penyusunan RKP Tahun 2023 di tingkat pusat,” kata Iswandi.

Ia mengatakan itu dalam pembukaan Musrenbang untuk penyusunan RKPD NTB 2023, yang turut dihadiri Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Kamis (31/03/22) di Mataram.

BACA JUGA: Penyusunan RKPD, Gubernur NTB Minta Tingkatkan Sinergitas

Untuk bottom-up, RKPD  2023 telah mengakomodir perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. 

Proses partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam berbagai forum konsultasi publik. 

“Optimalisasi penggunaan media sosial, yaitu Kanal Aspirasi digunakan untuk menjaring aspirasi dan harapan pembangunan dari berbagai kalangan,” tutur Iswandi.

Di antaranya, remaja, pemuda, dan disabilitas. Kanal Aspirasi merupakan platform untuk mengakomodir saran, ide inovatif, dan harapan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. 

Selain itu Iswandi menjelaskan, prinsip money follow program dan pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) juga telah diterapkan dengan baik dalam rangkaian proses penyusunan RKPD ini. 

Diawali dengan pelaksanaan workshop evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah Januari 2022. 

Dilanjutkan dengan workshop isu strategis, dan Februari 2022, telah dilaksanakan rapat kerja perencanaan pembangunan Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.

“Kami melibatkan Bappeda kabupaten/kota se-NTB,” ungkap Dr. H. Iswandi.

Rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD 2023 ini juga melibatkan rapat koordinasi intensif dalam forum mitra pembangunan daerah. 

Termasuk forum perangkat daerah, forum gabungan perangkat daerah, pra Musrenbang, dan Musrenbang RKPD  2023. 

Tema RKPD 2023 yaitu “Peningkatan produktivitas industri dan diversifikasi ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan kegemilangan NTB yang berkelanjutan”. 

Hal ini bisa terwujud melalui upaya kuat membangun sinergi dan kolaborasi multi pihak dalam berbagai tingkatan pemerintah. Baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. 

“Sinergi yang kuat ini tentunya akan mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Jadi Semangat yang menjadi tagline adalah Sinergi Kuat, Kinerja Hebat,” kata mantan Kepala Bappenda Prov. NTB ini.

Hal lain, dipaparkan Iswandi, terkait hasil penjaringan usulan perencanaan pembangunan tahun 2023, dapat dijelaskan total usulan program/kegiatan dari SKPD provinsi adalah 634. Perkiraan anggaran Rp 4.648.546.127.692,20. 

BACA JUGA: Pertunjukan Wayang Botol, Edukassi untuk Siaga Bencana

Berikutnya, kabupaten/kota 1.288 usulan dengan total anggaran  Rp. 6.358.854.995.523. Aspirasi DPRD sebanyak 1.830 usulan untuk 80 jenis pekerjaan, yang mencakup infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, reformasi dan pelayanan publik, dan pariwisata.

Selanjutnya, melalui Kanal Aspirasi ada 66 usulan yang diajukan 66 responden dari berbagai kalangan, pemerintah dan nonpemerintah.

“Semua usulan program/kegiatan ini akan dipetakan untuk mendapatkan dukungan pendanaan, tidak hanya melalui APBD provinsi semata,” tandasnya.

Namun juga akan diusulkan untuk mendapatkan dukungan dari dana transfer, dekonsentrasi/tugas pembantuan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, mitra pemerintah dan sumber-sumber pendanaan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ***

Belajar dari bencana yang terjadi, wajib dilakukan edukasi bencana untuk mengurangi resiko bencana alam

MATARAM.lombokjournal.com ~ Bencana gempa bumi yang mengguncang Lombok yang terjadi tahun 2018, khususnya Lombok Utara, dampaknya masih terasa hingga sekarang.

Setelah bencana gempa bumi yang mengguncang Lombok, beruntun beberapa wilayah lain di Indonesia, juga diterjang bencana, mulai Sulawesi hingga Jawa Barat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 136 bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang 1-16 Januari 2021. Bencana banjir paling banyak terjadi, mencapai 95 kejadian.

Bencana lainnya adalah tanah longsor yang terhitung sudah 25 kali terjadi, puting beliung telah terjadi sebanyak 12 kali, serta dua peristiwa gempa bumi. Peristiwa bencana tersebut telah mengakibatkan ratusan jiwa menjadi korban

BACA JUGA: Pertunjukan Wayang Botol, Edukasi Siaga Bencana

Belajar dari bencana yang telah terjadi, wajib menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia pentingnya implementasi pengurangan resiko bencana alam.

Tidak hanya terjadi di Lombok, kesedihan dan kekhawatiran bagi hati rakyat Indonesia terkait bencana alam yang banyak merenggut korban jiwa. 

Mulai dari tanah longsor di Sumedang hingga peristiwa gempa bumi berkekuatan M 7,1 di Lombok, kemudian disusul M 6,2 di Kota Majene dan Mamuju. Kita diingatkan ancaman bencana serupa yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. 

Istilah “Arisan” pernah diungkapkan Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Eko Yulianto, karena bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir, dan sebagainya bisa terjadi di wilayah mana saja di Indonesia. 

“Seluruh wilayah Indonesia dipenuhi retakan – retakan akibat tektonik itu yang notabene menjadi sumber gempa,” terangnya.

Perulangan gempa bumi yang terjadi kurun waktu yang relatif lama, misalnya 50 tahun atau bahkan lebih, sehingga orang – orang mudah melupakannya.

Itulah pentingnya edukasi terus-menerus mengenai mitigasi bencana diperlukan. Salah satu yang jadi sorotan adalah aspek bangunan yang aman atau tahan gempa. Kerap kali sebuah rumah dibangun hanya memperhatikan aspek estetikanya saja, tanpa melibatkan faktor-faktor kebencanaan seperti ketahanan akan guncangan.

Bagaimana pun bencana alam adalah takdir dan nafas dari bumi. Bencana bukan semata-mata aspek teknis tapi juga perilaku dan sikap manusia. Acapkali aturan yang telah dibuat justru dilanggar, seperti mendirikan bangunan di bibir pantai melewati batas sempadan.

BACA JUGA: Pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara Dimulai

Karena itu, perlu diingatkan krusialnya sinergi dan implementasi kebijakan yang sistemik, tidak hanya berlangsung secara sporadis.

Mengenai bencana hidrologi, Indonesia akan mengalami puncak musim hujan pada Januari dan Februari. Karena itu, masyarakat juga perlu mewaspadai bencana hidrometeorologi. 

Bencana banjir di Kalimantan Selatan telah mengakibatkan 27.111 Rumah Terendam dan 112.709 Warga Mengungsi di 7 kabupaten/Kota, sementara di Kabupaten Sumedang terjadi tanah longsor di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung. 

Untuk mengurangi dampak bencana di masa depan, perencanaan tata ruang Kabupaten/kota yang berada pada potensi bencana tinggi harus didesain ulang berdasarkan analisis ilmiah berbasis kebencanaan. ***

Di Desa Santong Mulia berlangsung pertunjukan Wayang Botol, untuk mengedukasi pentingnya kesiagaan menghadapi bencana alam

KAYANGAN,KLU.lombokjournal.com ~ Pertunjukan Wayang Botol di Desa Santong Mulia, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (31/03/22) menjadi sarana dalam pembelajaran kepada masyarakat tentang kesiagaan dalam kondisi bencana alam. 

Pertunjukan wayang botol tersebut di inisiasi oleh Yayasan Sheep Indonesia dan Pemerintah Desa Santong Mulia sebagai wujud kepedulian akan pentingnya edukasi menyeluruh terkait kesiagaan dalam kondisi bencana alam. 

BACA JUGA: Edukasi untuk Siaga Bencana Harus Terus Menerus

Agenda tersebut menjadi salah satu langkah dari yayasan sheep indonesia dalam memberikan edukasi kepada semua kalangan masyarakat terkait kebencanaan. 

Berbagai pihak pun turut mendukung agenda tersebut, mulai dari Karang Taruna Panji Daring, Tim Siaga Bencana Desa Santong Mulia, hingga Aliansi Jurnalis Independen Mataram.

Selain pertunjukan wayang botol, agenda tersebut juga dimeriahkan oleh beberapa pertunjukan tari kreasi dari anak-anak Desa Santong Mulia. 

Sulistiyo, Koordinator Yayasan Sheep Indonesia mengungkapkan, langkah edukasi siaga bencana kepada masyarakat dengan konsep kesenian, merupakan cara yang terbilang efektif dalam mendapatkan atensi dari masyarakat. 

BACA JUGA: Kapolda NTB Kunjungi Lombok Utara, Jelaskan Amanah Kapolri

Terlebih lagi dalam pertunjukan wayang botol tersebut anak-anak usia dini di Desa Santong Mulia dapat ikut berpartisipasi menjadi pemain/dalang dalam pertunjukan Wayang Botol.

“Agenda ini bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak maupun masyarakat secara umum terkait kesiagaan dalam kondisi bencana, dan juga sebagai edukasi terkait kegunaan atau fungsi PEM (Pusat Evakuasi Bencana) yang kita dirikan di desa Santong Mulia tepatnya di dusun Lokok Sutrang.” ungkap Sulistiyo

Pada sambutannya, Hermanto selaku Kepala Desa Santong Mulia mengungkapkan, agenda tersebut menjadi agenda awal di Desa Santong Mulia yang sekaligus menjadi launching Kampung Ramadhan Desa Santong Mulia. 

BACA JUGA: Pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara Dimulai

Masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang UMKM, diberikan ruang selama bulan ramadhan untuk memasarkan produk-produk mereka. 

Kemudian terkait pertunjukan Wayang Botol diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk bisa mengambil hikmah dari bencana alam yang terjadi di Lombok Utara beberapa tahun silam.

“Dalam agenda ini kita sama-sama mengingat kembali peristiwa bencana, dengan harapan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran kedepannya,” kata Hermanto.***