Pemerintah NTB melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang mampu mengatasi dampak ekonomi dan kesehatan masyarakatnya
MATARAM.lombokjournal.com —
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian memuji langkah dan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penanganan pandemi Covid-19.
Mendagri menyampaikannya dihadapan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Ir Sitti Rohmi Djalilah beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTB, saat kunjungan kerjanya, Sabtu (24/4/2021) bertempat di pendopo Gubernur NTB.
Mendagri Tito mengatakan bahwa dampak pandemi covid sangat luas hingga menyentuh berbagai sektor. Yang paling terpapar adalah sektor ekonomi dan kesehatan.
Namun Pemerintah Provinsi NTB melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang mampu mengatasi dampak ekonomi dan kesehatan masyarakatnya. Sektor usaha UMKM yang terkena dampak, diberdayakan untuk menghasilkan berbagai produk yang kemudian dibeli oleh pemerintah dan diberikan kembali kepada masyarakat yang terdampak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat stay at home(diam di rumah).
“Program JPS Gemilang sangat baik, menangani dampak ekonomi dan menyentuh sisi kesehatan masyarakat,” kata Mendagri Tito Karnavian.
Sehingga tidak mengherankan, bahwa angka yang positif stabil, tidak buruk dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Namun ia menghimbau pemerintah provinsi NTB, agar angka kesembuhan dapat lebih ditingkatkan hingga 91 persen.
“Tingkat kesembuhannya sudah lumayan bagus,”ucapnya.
Untuk itu, mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan perbaikan sistem kesehatan dan kemampuan testing di tiap-tiap kabupaten/kota se-NTB. Sehingga di tingkat kabupaten/kota juga sebaiknya diinstruksikan agar memiliki kemampuan testing PCR atau yang Antigen.
Ditegaskannya lagi, bahwa pengendalian covid penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Upaya lain yang dapat dilakukan pemprov adalah mempercepat optimalisasi belanja daerah. Mengalokasikan stimulus bagi sektor swasta melalui insentif termasuk bantuan langsung untuk UMKM.
Mendagri juga menekankan, agar pemrov melakukan penataan birokrasi guna mewujudkan profesionalitas ASN. Tentunya agar percepatan sistem kerja dan fokus pada pekerjaan fungsional yang dibarengi dengan inovasi dan fleksibititas dalam pelayanan.
“Ini tentunya untuk mendukung transformasi digital dalam implementasi pelayanan publik di era pandemi,”harapnya.
Menyinggung terkait mudik lebaran dalam lingkungan provinsi NTB atau daerah, menurut Mendagri tidak mempermasalahkan. Karena melihat daerahnya relatif tidak begitu luas dan mobilisasi masa di NTB tidak begitu padat.
“Apalagi penduduknya juga tidak sebanyak di pulau Jawa. Kalau hanya dari Mataram pulang ke Lombok Timur atau Lombok Utara tidak masalah,” tuturnya.
BACA JUGA:
- Gubernur Zul : Kebijakan Daerah Mematuhi Kebijakan Pusat Tentang Larangan Mudik
- Ketum TP PKK Pusat Apresiasi Revitalisasi Dasawisma di NTB
Sementara itu, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengapresiasi kunjungan Menteri Dalam Negeri, untuk memperkuat silaturahmi dan pembinaan terhadap lingkungan kerja Pemrov. NTB.
Menurutnya, apa yang disampaikan Mendagri tadi sudah komprehensif. Termasuk NTB perlu lebih banyak mendatangkan investor untuk membuka lapangan pekerjaan di NTB.
“Kita tidak hanya mengandalkan APBD untuk pembangunan namun jalan dan usaha lain harus terus dibangun, demi mensejahterakan masyarakat,”terangnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Jajaran pejabat Kemendagri, Sekda NTB, Kepala OPD dan biro lingkup Pemrov. NTB.
edy/Aff@diskominfotik_ntb
