Indeks

Angka Kemiskinan Bisa Menurun Bila Pendataan Akurat

Angka Kemiskinan Posyandu Keluarga
Lokakarya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di NTB, di Santika Hotel Mataram, Jumat (25/6).
Simpan Sebagai PDFPrint

Masalah data angka kemiskinan menjadi sesuatu yang penting dan krusial sebagai data akurat yang menjadi arah kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan di NTB.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan melakukan berbagai upaya dan terobosan guna membangun daerah dengan tujuan akhir agar angka kemiskinan di NTB bisa menurun.

Angka kemiskinan bisa menurun bila ada satu persepsi dan pemahaman bersama terkait persoalan-persoalan dasar terutama pendataan yang benar-benar akurat.

Data ini menjadi penting agar apa yang menjadi tujuan akhir bias menjadi lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

“Sebaliknya jika kita tak memegang data akurat maka kita akan membuat program yang tidak jelas. Tidak mengetahui sasaran dari program itu baik secara kuantitatif maupun kualititatif,” kata Wagub NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah, saat membuka Lokakarya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di NTB, di Santika Hotel Mataram, Jumat (25/6).

Persoalan data kuantitatif dan kualitatif menjadi perhatian serius di NTB, sehingga data yang yang ada di 10 kabupaten/kota dimaksud haruslah benar-benar ter-update dengan baik.

BACA JUGADPRD NTB, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Jadi Perda

Wagub tidak menginginkan setiap kali ada program pemerintah termasuk upaya pengentasan kemiskinan justru yang menjadi masalah persoalan data yang masih belum pasti.

“Namun Alhamdulillah sejak 2021 ini masalah data sudah berjalan dengan baik, dengan demikian apapun program-program kita ini bisa tercover dengan baik. Itulah kemudian pemerintah Provinsi NTB juga menggagas program program tersebut datanya berbasis desa atau dusun,” ujar Sitti Rohmi.

Wagub juga menginginkan agar data ini bisa ngelink dengan berbagai program pemerintah lainnya seperti di bidang kesehatan, BPJS, Bansos termasuk bantuan untuk masyarakat miskin terdampak Covid-19 saat ini.

“Karenanya kita ingin data yang kita peroleh ini betul-betul valid sehingga mempermudah dalam pelaksanaan setiap program,” ingat Wagub.

herikp@diskominfotik

Exit mobile version