BNPB selaku wakil Pemerintah Pusat dan pemangku kebijakan diminta lebih adil dan lebih cepat merespons kebutuhan pengungsi
MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Sulhan Mukhlis Ibrahim, menilai Pemerintah Pusat masih lamban menangani korban gempa Lombok.
“Sudah satu bulan lebih bencana gempa bumi melanda, masih banyak masyarakat yang belum mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat,” ungkap Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Lombok Barat itu, Selasa (04/09).
Sulhan menyoal data yang disampaikan pihak Pemkab Lombok Barat yang tidak segera direspons Pemerintah Pusat.
Seperti dimaklumi, kedatangan Jokowi ke Lombok untuk ke-3 kalinya kemarin adalah untuk melaunching bantuan rumah. Sayangnya, dengan data rumah rusak yang lebih dari 57 ribu, Lombok Barat hanya kebagian 359 rumah.
“Tindak lanjut sisanya, kapan?” tanya Sulhan.
Bahkan menurutnya, skema dan besaran bantuan itu sendiri belum jelas sama sekali. Bagaimana proses verifikasinya, input datanya, dan skema penggunaan uangnya.
Sulhan mengaku pernah mengikuti Rapat Koordinasi tanggal 31 Agustus lalu, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB.
“Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat belum memahami skema dan jumlah bantuan ke korban atau ke pemerintah kabupaten,” tuturnya.
Bagi dia, BNPB selaku wakil Pemerintah Pusat dan pemangku kebijakan juga harus lebih adil dan lebih cepat merespons kebutuhan pengungsi.
Ia memberi contoh, kasus wabah malaria yang melanda pengungsi. Saat ini jumlah pengungsi yang terjangkit malaria sudah lebih dari 40 orang di satu wilayah kerja Puskesmas Penimbung Gunungsari.
“Apalagi kondisi sekarang mendekati musim hujan tentu kebutuhan masyarakat akan hunian sementara, tenda yang layak huni, maka BNPB harus segera meresponsnya untuk mengantisipasi dengan memberikan kelambu, selimut, penyediaan MCK, dan air bersih,” ujarnya.
Sulhan yakin tidak sendiri dalam pandangan semacam itu. Masih banyak lagi masyarakat Lombok Barat yang berharap agar para korban dapat ditangani dengan segera dan cepat.
Harapan tentang kedatangan Presiden Jokowi, mestinya kembali mendorong pihak berwenang untuk melakukan terobosan dan percepatan penanganan buat para korban.
Sebelumnya Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid menyuarakan harapannya, agar kedatangan Presiden Jokowi bisa mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.
“Alhamdulillah beliau menyempatkan diri hadir di pos pengungsian di wilayah Lobar. Semoga dengan kehadiran beliau, seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dipercepat. Tentu tidak hanya rumah-rumah yang rusak, tapi juga fasilitas umum, sosial, terutama destinasi wisata kita yang terkena imbas,” ujar Fauzan sesaat menyambut kedatangan Jokowi di Pos Pengungsian Desa Kekait,Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat..
Hari
