Pembangunan harus dimulai berbasis desa, penegasan itu disampaikan Wagub NTB dalam penutupan Musrenbang RKPD Provinsi NTB tahun 2023

MATARAM.lombok journal.com ~ Seluruh stakeholders harus bersinergi dalam pembangunan daerah, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan itu, saat menutup Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi NTB tahun 2023 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (31/03/22).

“Semua harus bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan. Kita telah berkomitmen pembangunan harus dimulai berbasis desa untuk mewujudkan desa gemilang,” katanya.

BACA JUGA: Penyusunan RKPD NT 2023, Terapkan Lima Pendekatan

Menurutnya, jika pembangunan dimulai dari tingkat desa, maka permasalahan yang ada lebih mudah terurai, dan lebih cepat penanganannya dan penyelesaiannya.

“Kalau pembangunan itu kita laksanakan berbasis desa, untuk mewujudkan desa gemilang maka semua permasalahan-permasalahan itu akan terurai. Sedikit demi sedikit akan terus menurun dan akhirnya kita akan mewujudkan desa yang gemilang,” ungkapnya.

Ummi menerangkan, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa memiliki tujuan yang sama dalam pembangunan, yaitu mewujudkan 17 tujuan SDGs (Sustainable Development Goals).

Menurutnya, dengan saling bergotong royong dan berkolaborasi bukan hal yang tak mungkin desa gemilang akan terwujud.

Wagub mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholders yang terlibat, atas suksesnya kegiatan Musrenbang ini.

BACA JUGA: Penyusunan RKPD NTB, Gubernur Minta Tingkatkan Sinergitas

“Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholder, terutama untuk Bappeda Provinsi NTB dan Bappeda Kabupaten/Kota se-NTB yang berhasil menyelenggarakan musrenmbang yang luar biasa ini,” ungkapnya. ***

Gubernur NTB minta Musrenbang dalam penyusunan RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah NTB tahun 2023 agar meningkatkan sinergitas

MATARAM.lombokjournal.com ~ Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTB tahun 2023 digelar di Mataram, Kamis (31/03/22). 

Dalam acara pembukaan tersebut, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. meminta kepada para bupati, wali kota, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta seluruh jajarannya untuk meningkatkan sinergitas. 

BACA JUGA: Penyusunan RKPD NTB 2023, Terapkan Lima Pendekatan

“Maka pada kesempatan yang baik ini, kami mengajak para bupati dan wali kota untuk menguatkan sinergi serta menyelaraskan seluruh dinamika agar pembangunan di setiap kabupaten kota kita dengan pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional berjalan dengan baik,” tutur Bang Zul,

Bang Zul yang saat itu didampingi oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah serta Hj. Niken Saptarini Widyawati, juga minta agar Indikator kinerja kerja yang belum tercapai sekitar 27 persen, harus jadi target bersama. Demi percepatan penuntasannya pada tahun 2023 yang akan datang. 

Gubernur minta agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023  setiap kebijakan pembangunannya tetap memprioritaskan pada pencapaian target makro pada pembangunan tahun 2023. ***

BACA JUGA: Edukasi untuk Siaga Bencana Harus Dilakukan Terus Menerus

 Lima pendekatan utama dalam perencanaan, diterapkan dalam penyusunan RKPD NTB 2023

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Bappeda NTB H Iswandi mengatakan, rangkaian proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023, menerapkan lima pendekatan utama dalam perencanaan. 

Yaitu top-down, bottom-up, partisipatif, teknokratik, dan politik.

“Untuk proses top-down, RKPD 2023 ini mengacu pada penyusunan RKP Tahun 2023 di tingkat pusat,” kata Iswandi.

Ia mengatakan itu dalam pembukaan Musrenbang untuk penyusunan RKPD NTB 2023, yang turut dihadiri Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Kamis (31/03/22) di Mataram.

BACA JUGA: Penyusunan RKPD, Gubernur NTB Minta Tingkatkan Sinergitas

Untuk bottom-up, RKPD  2023 telah mengakomodir perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. 

Proses partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam berbagai forum konsultasi publik. 

“Optimalisasi penggunaan media sosial, yaitu Kanal Aspirasi digunakan untuk menjaring aspirasi dan harapan pembangunan dari berbagai kalangan,” tutur Iswandi.

Di antaranya, remaja, pemuda, dan disabilitas. Kanal Aspirasi merupakan platform untuk mengakomodir saran, ide inovatif, dan harapan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. 

Selain itu Iswandi menjelaskan, prinsip money follow program dan pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) juga telah diterapkan dengan baik dalam rangkaian proses penyusunan RKPD ini. 

Diawali dengan pelaksanaan workshop evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah Januari 2022. 

Dilanjutkan dengan workshop isu strategis, dan Februari 2022, telah dilaksanakan rapat kerja perencanaan pembangunan Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.

“Kami melibatkan Bappeda kabupaten/kota se-NTB,” ungkap Dr. H. Iswandi.

Rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD 2023 ini juga melibatkan rapat koordinasi intensif dalam forum mitra pembangunan daerah. 

Termasuk forum perangkat daerah, forum gabungan perangkat daerah, pra Musrenbang, dan Musrenbang RKPD  2023. 

Tema RKPD 2023 yaitu “Peningkatan produktivitas industri dan diversifikasi ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan kegemilangan NTB yang berkelanjutan”. 

Hal ini bisa terwujud melalui upaya kuat membangun sinergi dan kolaborasi multi pihak dalam berbagai tingkatan pemerintah. Baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. 

“Sinergi yang kuat ini tentunya akan mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Jadi Semangat yang menjadi tagline adalah Sinergi Kuat, Kinerja Hebat,” kata mantan Kepala Bappenda Prov. NTB ini.

Hal lain, dipaparkan Iswandi, terkait hasil penjaringan usulan perencanaan pembangunan tahun 2023, dapat dijelaskan total usulan program/kegiatan dari SKPD provinsi adalah 634. Perkiraan anggaran Rp 4.648.546.127.692,20. 

BACA JUGA: Pertunjukan Wayang Botol, Edukassi untuk Siaga Bencana

Berikutnya, kabupaten/kota 1.288 usulan dengan total anggaran  Rp. 6.358.854.995.523. Aspirasi DPRD sebanyak 1.830 usulan untuk 80 jenis pekerjaan, yang mencakup infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, reformasi dan pelayanan publik, dan pariwisata.

Selanjutnya, melalui Kanal Aspirasi ada 66 usulan yang diajukan 66 responden dari berbagai kalangan, pemerintah dan nonpemerintah.

“Semua usulan program/kegiatan ini akan dipetakan untuk mendapatkan dukungan pendanaan, tidak hanya melalui APBD provinsi semata,” tandasnya.

Namun juga akan diusulkan untuk mendapatkan dukungan dari dana transfer, dekonsentrasi/tugas pembantuan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, mitra pemerintah dan sumber-sumber pendanaan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ***