Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data kemiskinan untuk perencanaan kegiatan atau program penanggulangan kemiskinan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Verifikasi dan validasi data kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat penting dilakukan.

Dengan data yang akurat dan tepat, dapat menyelesaikan berbagai persoalan sosial, kesehatan, ekonomi dan persoalan lainnya.

“Itulah betapa penting pentingnya validasi data kemiskinan ini. Saya benar-benar menekankan agar serius menyelesaikan persoalan data ini,” tegas Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Wagub menyampaikannya pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTB Tahun 2021, Kamis (26/08/21) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Selain itu, data ini juga dapat digunakan untuk perencanaan kegiatan atau program penanggulangan kemiskinan, serta menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial.

“Sehingga semua program yang digelontorkan pemerintah bisa efektif mempercepat pengentasan kemiskinan,” kata Ummi Rohmi sapaan Wagub.

Ditekannya, agar dalam menyelesaikan verifikasi dan validasi data kemiskinan dilakukan dengan berbagai ikhtiar. Terus berkoordinasi dan membangun sinergi, keharmonisan dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota hingga desa.

BACA JUGA: Tete Batu Siap Menangkan Best Tourism Vilage 2021

“Menyelesaikan data ini perlu strategi yang betul-betul jitu, agar apa yang kita ikhtiarkan tidak sia-sia,” tegasnya.

Dikatakannya, apabila data ini valid, maka akan mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 8 persen.

Untuk itu, harus diingatkan Kabupaten/Kota agar serius menyelesaikan persoalan data penduduk miskin yang masih ganda, meninggal dan tidak ada di tempat, sehingga benar-benar valid.

“Ini semua demi kepentingan masyarakat,” ucapnya didampingi Asisten II dan kepala Bappeda NTB.

Untuk itu, ketika data valid dan akurat maka persoalan Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, JPS, BPJS maupun program-program lain akan menyasar penerima manfaat dan tepat sasaran.

“Termasuk data ini akan menjadi sumber OPD-OPD mengeksekusi program-programnya,” kata alumni ITS Surabaya ini.

Menurunkan angka kemiskinan

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr.Ir. H. Iswandi, M.Si., menyampaikan, dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan daerah diperlukan koordinasi yang baik dengan dinas terkait terutama dinas sosial, dinas desa, dinas kesehatan dan OPD terkait.

BACA JUGA: Inisiasi Menyusui Dini, Perlu Dukungan Ayah dan Keluarga

“Vailidasi data penduduk miskin ini sangat penting, karena korelasinya akan mampu menurunkan angka kemiskinan di NTB,” kata Iswandi.

Apalagi Peraturan Gubernur Tentang Penanggulangan Kemiskinan telah dibuat. Ini penting karena akan menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan.

Kadis Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH, memaparkan tentang verifikasi dan validasi data kemiskinan, yang sudah berjalan sejak tahun 2019. Verifikasi dan validasi itu tergantung kesungguhan, keseriusan dan political will dari Bupati/Walikota se-NTB.

“Karena pentingnya data ini, maka harus menjadi prioritas bagi mereka. Apalagi ini menyangkut masyarakatnya,” kata Ahsanul Khalik.

Diungkapkannya juga, bahwa lambat dan masih belum updatenya sebagian data di desa, akibat minimnya anggaran yang dialami pemerintah desa, sebagai juru kunci verifikasi dan validasi di lapangan.

Namun ia mengaku, akan terus mendorong Kabupaten/Kota hingga desa untuk terus melakukan verifikasi dan validasi ini.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten I Setda Prov NTB, Kadis Kesehatan, Kadis Dikbud, Kadis Nakertrans, Karo Ekonomi, perwakilan BPJS dan sejumlah OPD terkait.

edy

Wagub Ummi Rohmi tekankan pentingnya untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi Posyandu Keluarga

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat elektronik atau ePPGM NTB progress entrynya mencapai 87,5 persen.

Wakil Gubernur, Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, salah satu ukuran kesehatan masyarakat ini akan baik jika didukung Posyandu Keluarga berkualitas.

“Penting untuk terus monitoring dan evaluasi. Kalau harus turun ke lapangan, lakukan,” tegas Wakil Gubernur saat rapat kerja dengan Dinas Kesehatan di Pendopo Wagub, Selasa (10/08/21).

Sebagai program unggulan, Posyandu Keluarga harus tuntas seratus persen namun sejalan dengan kualitas.

BACA JUGA: Industrialisasi Bukan Identik Pabrik Penyebab Polusi

Kepala Dinas Kesehatan L. Hamzi Fikri menjelaskan, ePPBGM ditargetkan entry data seratus persen pada September tahun ini.

Selain sebagai program unggulan, Posyandu Keluarga dalam Lomba Inovasi Daerah oleh Litbang Kemendagri skornya  tinggi, sebagai salah satu dari 35 inovasi yang diusulkan.

“Itulah mengapa peran Posyandu Keluarga sangat penting karena bisa melakukan screening dan temuan kasus lebih awal mulai dari gizi, stunting sampai penyakit menular untuk catatan dan laporan,” jelas Fikri.

Dikes mengapresiasi strategi Wagub yang rajin turun ke lapangan sebagai bahan masukan perbaikan alur perbaikan Posyandu Keluarga.

Dikes juga merencanakan membuat Posyandu model yang kriterianya diusulkan sendiri oleh kabupaten/ kota.

Ke depan, akan ada penilaian strata dengan bintang satu sampai empat dalam hal alur pelayanan. Misalnya, jumlah kader tidak harus maksimal delapan sebagai standar pelayanan.

BACA JUGA: Eco Office Akan Diterapkan di Seluruh OPD Provinsi NTB

Dari 7.573 Posyandu, 5.493 diantaranya telah berstatus Posyandu Keluarga. Secara rata rata hampir semua kabupaten/ kota melampaui target limapuluh persen. Tinggal kota Mataram (40,6%) dan Loteng (40,36%).

“Kendalanya macam macam, sampai alasan terhenti karena PPKM tapi itulah tantangannya agar di masa pandemi indeks kesehatan tetap terjaga,” kata Fikri.

jm

Keterlibatan generasi muda diperlukan untuk dapat beradaptasi dan melakukan mitigasi kebencanaan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Isu lingkungan hidup khususnya perubahan iklim menjadi tantangan umat manusia saat ini.

Lebih dari 90% dari kejadian bencana adalah bencana hodrometeorologi yang didominasi oleh cuaca ekstrem karena perubahan iklim. Peran generasi muda sangat diperlukan untuk dapat beradaptasi dan melakukan mitigasi kebencanaan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd saat mengisi Webinar bertajuk Preparing for the Age Electromobility to Achieve a Sustainable Future yang diselenggarakan Yayasan Youth ECCO Indonesia, Sabtu (07/08/21).

“Keterlibatan generasi muda menjadi keniscayaan, mengingat merekalah yang akan paling merasakan dampak perubahan iklim di masa depan,” jelas Ummi Rohmi.

BACA JUGA: Senyum Abadi dari Sang ‘Smiling Politician’

Ummi Rohmi mengapresiasi Webinar ini, sebab webinar ini mendorong semangat generasi muda untuk meningkatkan dan memperkuat perannya terhadap pengendalian perubahan iklim dan isu-isu lingkungan hidup bagi masa depan bumi.

“Anak muda merupakan insan kritis, pembuat perubahan, inovator, komunikator, dan berjiwa pemimpin,” tutur Wagub.

Di akhir sambutannya, Ummi Rohmi bergarap melalui forum ini dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk memperoleh informasi dan pengalaman sebagai referensi.

BACA JUGA: Dua Agenda untuk Layani Publik Lebih Baik di Jum’at Barokah

“Senoga nanti ilmunya dapat dimanfaatkan untuk pengendalian perubahan iklim dan isu-isu lingkungan hidup lainnya,” tandasnya.

diskominfotikntb

NTB, satu-satunya provinsi yang masuk Program OGP Internasional bersama empat kabupaten/kota, yaitu kota Semarang, kabupaten Banggai, Brebes dan Sumbawa Barat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengungkapkan hal tersebut saat membuka acara Uji Publik Action Plan, Open Government Partnership (OGP) Internasional, yang berlangsung secara daring, Rabu (28/7).

“Kita sudah masuk untuk berkompetisi harus betul-betul dimanfaatkan sebaik mungkin,” kata Sitti Rohmi.

Program-program yang telah digagas oleh pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat, salah satunya program unggulan NTB Care. Sitti Rohmi mengatakan bahwa NTB Care hadir kemasyarakat sebagai media yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam berbagi keluh kesah dengan pemerintah.

“Dengan komunikasi dua arah yang baik sebagai modal awal yang baik bagi pemerintah sehingga apapun yang ingin disampaikan oleh masyarakat bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi NTB Care,” ujarnya.

Sitti Rohmi juga menjelaskan kehadiran Posyandu Keluarga sebagai media edukasi berbasis dusun yang menangani permasalahan kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat. Adanya sistem informasi Posyandu Keluarga dapat merangkum seluruh data-data posyandu keluarga se-NTB.

“Data tersebut dapat menjadi bahan kita untuk melakukan action-action ke depan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada,” tutur Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Anak Mesti dijaga Kesehatan Fisik dan Mentalnya di Masa Pandemi

Sementara itu, program unggulan NTB Satu Data sebagai salah satu solusi Provinsi NTB dalam masalah kurang keakuratan data. Seluruh OPD dapat memanfaatkan NTB Satu Data dalam pengelolaan data dan saat menjalankan program

Di sisi lain, Sitti Rohmi mengapresiasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) atas masuknya ke dalam Program OGP.

“Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong KSB menjadi salah satu kegiatan yang dapat dicontoh oleh kabupaten/kota yang lain, karena sistem gotong royong sudah tumbuh sejak dahulu sehingga pada saat terjadinya bencana alam kita dapat langsung bergerak,” pungkas Sitti Rohmi.

ser

Saat melantik pengurus NWDI NTB, Wagub Ummi Rohmi mengajak anggotanya menebar manfaat pada orang lain

MATARAM.lombokjournal.com ~ Di masa pandemi semua orang, terlebih organisasi, harus berkontribusi riil, aktual dan kontekstual.

Mengajak masyarakat menaati protokol kesehatan adalah salah satunya.

BACA JUGA: Penggerak PKK Diminta Tetap Dukung Program Pemerintah 

“Kita diajarkan untuk bisa menebar manfaat. Memberi manfaat pada orang lain dengan mengedukasi protokol kesehatan bentuk riil dari kontribusi membantu program pemerintah untuk kemaslahatan bersama,” ujar Wakil Gubernur, Hj. Sitti Rohmi Djalillah di Hotel Astoria, Mataram, Jumat (02/07/21).

Pesan tersebut disampaikan Wagub di acara pelantikan pimpinan wilayah Muslimat Nahdatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) NTB.

Sebagai ketua umum NWDI Pusat, Wagub juga berpesan agar Muslimat NWDI NTB dapat bekerjasama dengan semua pihak dalam banyak hal.

Dikatakannya, Muslimat NWDI sebagai organisasi modern harus terbuka dengan masukan, saran dan kritik demi kebersamaan karena dengan hal itu agenda masyarakat dan daerah bisa dilaksanakan.

BACA JUGA: Tambora Masuk Seleksi Nominasi UNESCO Global Geopark

Pimpinan Wilayah Muslimat NWDI terpilih periode 2021-2026, Ir Hj Raehatul Jannah mengatakan sebagai organisasi wanita yang bergerak dalam banyak bidang di antaranya pendidikan, sosial dan keagamaan, pengurus diminta selalu berkhidmat dengan ketulusan dan keikhlasan.

“Organisasi ini sebenarnya wadah mendidik diri dan meningkatkan iman agar dapat beramal ibadah dengan baik”, ujarnya.

Sementara itu, sesepuh organisasi perempuan, Hj Niken Saptarini Widyaningsih Zulkieflimansyah mengatakan tantangan para pemimpin di masa depan makin berat. Begitupula pemimpin organisasi.

Bunda Niken berpesan kepada para pengurus yang baru dilantik agar selalu bisa memberikan solusi bagi persoalan masyarakat dan daerah.

“Yang saya ketahui NWDI adalah organisasi yang rapi. Kiprahnya bisa menjadi salah satu contoh bagi organisasi lain”, ungkapnya.

Selain NTB, Muslimat NWDI juga melantik pimpinan wilayah DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat dan perwakilan khusus Mesir.

jm

Ummi Rohmi minta agar 40 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) yang tersebar se-NTB, agar induatrialisasi di sektor pengelolaan sampah berjalan

GONDANG.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Jalillah menegaskan, sampah bisa menjadi sumber penunjang ekonomi.

“Buktikan kepada masyarakat bahwa sampah bisa jadi solar, pelet, bata, dan sumber penunjang ekonomi lainnya,” tutupnya.

Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB, mengatakan itu saat melihat pengelolaan sampah oleh KSM remaja Peduli Lingkungan”REPELI” Desa Gondang Kec Gangga Kab Lombok Utara, Kamis (24/6/2021).

Karena itu, ia minta agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) merevitaliasi sebanyak 40 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) yang tersebar se-NTB, agar induatrialisasi di sektor pengelolaan sampah berjalan.

BACA JUGA: Data Covid-19 Harus Sinkron dan Satu Pintu untuk Publikasi

TPS 3R merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan. Ini melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

“Keberadaan TPS3R dalam pengelolaan sampah dapat menjembatani masyarakat dengan bank sampah.” Kata Wagub,

Keberadaan TPS3R sangat efektif sebagai hilirisasi sampah dan pusat bank sampah. Apalagi banyak masyarakat yang mengeluh tempat pembuangan akhir sampah, yang sering tidak menampung volume sampah yang terus meningkat

Sebagai catatan, Kemenristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong ‘hilirisasi’ riset dan inovasi berbasis ekonomi sirkular yang rendah karbon. Konsep tersebut dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.

Menritek Bambang Brodjonegoro mengatakan, ekonomi sirkular berfokus pada penggunaan optimal dari sumber daya dalam aspek produksi hingga konsumsi.

Konsep itu dapat menjadi solusi atas masalah sampah serta untuk memenuhi kebutuhan energi berbahan dasar limbah. (Sumber: mediaindonesia.com) 

Wagub menjelaskan apa yang harus dilakukan UPT TPS3R.

“Tugas UPT TPS3R ini membangun konektifitas dengan desa, bank sampah, sehingga semua sampah organik maupun non organik dapat dikelola disini,” jelas Wagub Hj Rohmi di depan Kadis LHK.

Tunjukan kepada masyarakat, komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan dengan mengelolah sampah. Sehingga Zero Waste terwujud, tambahnya

Kepala Dinas DLH Provinsi NTB, Madani Mukarom menjelaskan bahwa sebanyak 40 TPS3R yang tersebar di Kabupaten/Kota se NTB akan segera dimaksimalkan.

“Sehingga dalam pengolahan sampah organik maupun non organik dapat ditanggulangi,” jelas Madani.

BACA JUGA: Islamic Center Adalah Warisan Luar Biasa Bagi Masyarakat NTB

Di KLU, tempat pengelolaan sampah ada 4 buah. Ada 3 yang telah ada dan 1 sedang penyelesain pembangunannya. Keberadaanya, 1 gondang, 1 jenggala, 1 Bayan dan 1 betek yang sedang dibangun.

edy

Selain mengingatkan agar lebih perhatikan pelaksanaan Posyandu Keluarga, Wagub menyampaikan pesan agar pihak Pemerintah Desa segera mendata warga miskin

SANTONG.lombokjournal.com ~  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (Wagub NTB), Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., melakukan kunjungan ke lokasi Posyandu Keluarga di beberapa desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (24/05/21).

Kunjungan Wagub guna meninjau pelaksanaan Posyandu Keluarga di Lombok Utara.

Salah satu kunjungan Wagub Lombok Utara yaitu lokasi Posyandu Keluarga di Desa Santong, Kecamatan Kayangan.

Di Desa Santong Ummi Rohmi, panggilan akrab Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., membuka dialog dengan Pemerintah Desa, pihak tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat.

Saat meninjau langsung kegiatan Posyandu Keluarga, Ummi Rohmi menyampaikan himbauan kepada pihak Pemerintah Desa, agar lebih memperhatikan pelaksanaan Posyandu Keluarga di tiap dusun.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga, Indikator Suistainable Development Goal

Diungkapkan Wagub Ummi Rohmi, Posyandu Keluarga sangat penting untuk diperhatikan oleh semua kalangan masyarakat demi kemaslahatan bersama.

“Posyandu keluarga ini sangat penting, karena posyandu keluarga ini sebagai pusat edukasi berbasis dusun. Jika setiap dusun ada posyandu keluarga maka masyarakat bisa diberikan edukasi terkait kesehatan dan sosial, sesuai dengan masalah di dusun tersebut. Jadi masalah-masalah besar bisa teratasi dari waktu ke waktu,” kata Ummi Rohmi.

Saat itu Wagub menyampaikan pesan, agar pihak Pemerintah Desa Santong segera melakukan pendataan yang benar, agar warga miskin bisa mendapat pelayanan di bidang kesehatan.

Selain itu, Wagub juga ditekankan, agar anak-anak di Desa Santong tidak putus sekolah. Jika memang ada yang putus sekolah, Pemerintah Desa dihimbau menguahakan yang berangkutan ikut Kejar Paket untuk melanjutkan sekolahnya.

BACA JUGA: Madu Trigona, Bakal Jadi Ekowisata Baru di Pulau Sumbawa

Wagub berharap, Posyandu Keluarga bisa benar-benar dimanfaatkan sebagai tempat memberikan edukasi bagi masyarakat.

“Perkuat posyandu keluarga ini agar beberapa aspek bisa terkontrol secara perlahan. Jika posyandunya dijalankan dengan benar, tugas Pemerintah Desa juga akan banyak terbantu,” kata Rohmi.

Pada kesempatan itu juga mengigatkan, para kader yang mengurus Posyandu Keluarga harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah setempat demi terjaganya kualitas pelaksanaan Posyandu Keluarga.

Kader-kader yang sudah ditugaskan harus yang memang sudah memiliki sertifikat dari provinsi, dan tidak boleh sering berganti meski pemerintahan berganti.

“Kader itu sekarang ada sertifikat langsung dari provinsi, jadi tidak boleh digonta ganti sembarang, agar kualitas kader tetap yang terlatih,” Ummi Rohmi.

Han

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyatakan bahwa program unggulan NTB, yakni; Revitalisasi Posyandu, membutuhkan komitmen atau dukungan dari semua pihak, termasuk akademisi, dalam memperluas akses kesehatan. .

Bentuk sinergi itu dibutuhkan karena revitalisasi posyandu kini berubah menjadi Posyandu Keluarga, yang tidak lagi melayani kesehatan ibu dan anak saja, namun juga sebagai pusat edukasi.

Posyandu juga memperluas sasaran pelayanan kesehatannya, yaitu kepada para remaja dan lanjut usia (lansia), serta masalah sosial masyarakat melalui keluarga berkualitas dengan sumber daya manusia yang bermutu.

“Universitas Mataram yang kita banggakan harus dapat mendorong pembangunan kesehatan dan pendidikan di NTB,” ujar Sitti Rohmi Djalilah M.Pd dalam kegiatan visitasi Konsul Kedokteran Indonesia, di Pendopo Wagub, Senin (14/06/2021)

Dalam kegiatan yang dilakukan secara daring tersebut, Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Mataram (Unram) yang turut sebagai partisipan, menyampaikan rencananya  membuka Program Pendidikan (Prodi) Dokter Spesialis, yang terdiri dari program studi Obstetri (bedah) dan Ginekologi (kebidanan).

BACA JUGA: Dokter Bedah Minim, UNRAM Akan Buka Prodi Dokter Spesialis

Dekan FK Unram, dr. Hamsu Kadriyan mengatakan, rencana penyelenggaraan kedua prodi itu merupakan visi pengembangan lembaga pendidikan, dan juga sebagai kontribusi Unram terhadap pembangunan kesehatan, terutama pendidikan di NTB.

“Visitasi dalam rangka persiapan Prodi Obstetri dan Ginekologi ini selesai sampai Jumat besok. Hasil rekomendasi akan diserahkan ke Konsul Kedokteran Indonesia dan Kemendikbud untuk izin pembukaan prodi,” jelas dr. Hamsu.

diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd., menyampaikan pidato penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (08/06/21).

Ummi Rohmi mengatakan, berdasarkan uraian yang sampaikan pada Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB TA. 2020, dapat disimpulkan,  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan optimal.

Hal itu disampaikan Wagub di depan Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H dan anggota DPRD Provinsi NTB,

BACA JUGA: Pasien Covid-19 di NTB, Selasa, 37 Orang Positif

Diakui, masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi. Apalagi di akhir bulan Desember 2019 dan awal 2020, daerah maupun negara dan bahkan dunia dilanda wabah pandemi Covid-19.

Pandemi membawa berbagai dampak, terutama terjadinya pelemahan ekonomi.

“Untuk itu, perlu kerja keras dan kerjasama aktif semua pihak agar dapat mengatasi segala dampak yang terjadi dan mempertahankan capaian-capaian yang postif yang telah diraih,” jelas Ummi Rohmi sapaan Wagub.

Ke depan evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan. Meningkatkan hubungan kemitraan yang telah baik selama ini, khususnya antara eksekutif dan legislatif serta unsur lainnya.

Selain itu, dukungan, masukan dan pemikiran-pemikiran yang konstruktif dari seluruh anggota dewan, elemen masyarakat, disertai kerjasama yang sinergis dan proporsional, serta saling memahami tugas dan fungsi masing-masing.

”Insya Allah, program dan kegiatan yang belum optimal penanganannya di tahun 2020, akan dilaksanakan secara optimal dalam tahun 2021 ini dan tahun-tahun yang akan datang,” tutup Wagub.

BACA JUGA: Kadiskominfotik: Waspada Akun Palsu Wakil Gubernur NTB

Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, dihadiri para wakil Ketua, anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan, Sekretaris Daerah, para Asisten, kepala OPD lingkup Pemrov. NTB, serta TNI dan Polri dan insan media.

diskominfotik_ntb

MATARAM.lombokjournal.com —

Sejak awal kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bang Zul dan Ummi Rohmi, persoalan komunikasi antara pimpinan dan masyarakatnya menjadi atensi serius, dan dilaksanakan secara lugas, tuntas dan berkesinambungan.

Hal tersebut coba dijawab dengan program inovasi NTB Care.

“NTB Care merupakan jawaban pasti atas kerisauan ataupun kebingungan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti,” ungkap Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

BACA JUGA: Wagub NTB Serukan Dukungan untuk Palestina

Wagub mengatakannya dalam silaturrahminya dengan pejabat Struktural lingkup Diskominfotik NTB di Aula Pendopo Wagub NTB, Senin (07/06/21).

Ummi Rohmi memberi contoh, masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di luar negeri, dapat dengan mudah mengadu melalui Aplikasi NTB Care.

“Kita ingin masyarakat NTB mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan lugas ke Gubernur dan Wagubnya. Itulah kenapa ada NTB Care,” ujar wagub perempuan pertama NTB itu.

Ummi Rohmi menjelaskan, NTB Care diminta untuk dapat merespon aduan dan keluhan masyarakat secara lugas.

Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kolaborasi yang luar biasa bagusnya dengan semua pihak.

Dikatakannya, kerja sama yang baik dapat dilakukan dengan 10 kabupaten/kota se-NTB. Kerjasama ini harus tersistem dengan baik. Ia tidak bersifat incidental, namun ada ada sistem yang berjalan.

“Ini harus dibac-up sejak awal sehingga sistem ini semakin cantik, bagus, simple, tajam dan akurat. Apa yang sudah dan tengah dilakukan oleh Diskominfotik sudah on the right track dimana semua informasi tersebut berbasis FB, Instagram dan lainnya, sehingga akses ini betul-betul terbuka lebar. Tidak ada lagi tembok bagi masyarakat NTB itu untuk berkomunikasi dengan pimpinanya,” tutur Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi mengingatkan, penyempurnaan sistem haruslah terus-menerus dilakukan.

Tidak hanya hanya dari canggihnya sistem tapi bagaimana cepatnya respon dari Pemprov atau pihak-pihak terkait (OPD) atas keluhan masyarakat tersebut.

BACA JUGA: Gubernur Zul Ajak Pondok Pesantren Melek Finansial

Kalau hanya sekedar kita siapkan sistem yang canggih tetapi secara real responnya tidak jalan itu tak ada artinya.

“Ini butuh evaluasi yang betul-betul baik dan Diskominfotik harus berkerjasama dengan OPD lainnya seperti yang diaspirasikan dalam NTB Care itu sendiri,” ingat Wagub.

herikp

@diskominfotik