Bang Zul bersyukur atas keberhasilan Provinsi NTB kembali meraih prestasi membanggakan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB kembali meraih predikat WTP ke -12 kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022.

Penyerahan Opini WTP untuk Pemerintah Provinsi NTB diterima langsung oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah di Ruang Sidang DPRD NTB, Kamis (08/06/23).

BACA JUGA: Data dan Mindset, Penting Dalam Penanggulangan Kesehatan

Saat penyerahan itu, Gubernur NTB didampingi Pimpinan DPRD Provinsi NTB di tengah Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun 2022.

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Anggota IV BPK RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun anggaran 2022.

“Kami beharap tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih menekan tingkat pengangguran, WTP akan sia – sia apabila kesejahteraan rakyat di NTB belum tercapai,” kata Pius.

BACA JUGA: Data Kemiskinan NTB Belum Sesuai Kondisi Aktual

Bang Zul panggilan Gubernur NTB menyampaikan terima kasih atas atensi positif yang telah disematkan oleh BPK RI kepada Provinsi NTB. Ini menjadi penyemangat bagi Provinsi NTB untuk melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik kedepannya.

“Alhamdulillah apa yang menjadi harapan kami untuk kembali meraih prestasi yang membanggakan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi nusa tenggara barat tahun 2022, dapat tercapai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” tutur Bang Zul saat  

Dinamika pembangunan terus berkembang pesat di Provinsi NTB, harus mampu menyesuaikan dengan berpedoman pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Bang Zul berharap kepada BPK RI  terus memberikan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi NTB, yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pemerintahan di provinsi nusa tenggara barat.

BACA JUGA: Mobilitas Angkutan Laut dan Udara di NTB Meningkat

“Kami yakin dan percaya, BPK selaku auditor eksternal memiliki andil yang besar terhadap semakin membaiknya kinerja pengelolaan keuangan daerah di provinsi nusa tenggara barat di tahun mendatang,” tutur Bang Zul.***

Provinsi NTB yang masuk dalam 10 Besar kompetisi Anugerah Tinarbuka akan diseleksi menjadi 5 besar

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dalam Anugerah Tinarbuka Provinsi NTB masuk 10 besar dua kategori, yakni kategori Penyelenggara Pemilu dan kategori Kepala/Direktur/Pimpinan SKPD

Dalam kategori Penyelenggara Pemilu diwakili Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB dan kategori Kepala/Direktur/Pimpinan SKPD, yang diwakili dr. Hj. Wiwin Nurhasida, selaku Kepala Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB. 

BACA JUGA: Sekda NTB Buka Pesona Khazanah Ramadhan

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Sansuri menjelaskan, Anugerah Tinarbuka merupakan kompetisi penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi.

Dilaksanakan untuk memperingati Hari Keterbukaan Informasi Publik Nasional 2023.

“KI Pusat mengadakan penghargaan keterbukaan informasi publik bagi badan publik terbaik hasil Monev 2022,” jelasnya. 

NTB masuk kedalam 10 besar, nanti akan diseleksi kembali menjadi 5 besar. 

BACA JUGA: Safari Ramadhan Gubernur NTB di 10 Kabupaten/Kota se NTB

Adanya  Penghargaan Tinarbuka akan menjadi barometer keterbukaan informasi, kualitas keterbukaan informasi dimasing-masing provinsi.

“InsyaAllah, kita berharap kedua kategori bisa masuk ke 5 besar, disini kita lihat Bawaslu berada diposisi 2, semoga bisa mendapatkan posisi 5 besar,” tuturnya. ***

Kepala BMKG mengingatkan, Pemerintah Daerah yang wilayahnya mengalami musim kemarau lebih cepat agar waspada, lebih siap dan antisipatif

LombokJournal.com ~  Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu awal wilayah yang akan mengalami musim kemarau lebih awal pada April mendatang.

Wilayah lain yang juga mengalami musim kemarau lebih awal pada April meliputi Bali dan NTT, serta sebagian besar Jawa Timur.  

BACA JUGA: Provinsi NTB Siap-siap Hadapi Musim Kemarau

Sedangkan wilayah yang normal, yang memasuki musim kemarau bulan Mei 2023, meliputi sebagian besar Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian besar Jawa Barat, sebagian besar Banten, sebagian Pulau Sumatera bagian selatan, dan Papua bagian selatan.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu,  Selasa (7/3/2023).

Dikatakan, prediksi BMKG musim kemarau 2023 akan tiba lebih awal dari sebelumnya. Selain itu, curah hujan yang turun selama musim kemarau diprediksi akan normal hingga lebih kering dibandingkan biasanya.

Puncak musim kemarau 2023 diprediksikan terjadi di Agustus 2023. 

Dwikorita menjelaskan, wilayah yang baru memasuki musim kemarau bulan Juni 2023 meliputi Jakarta, sebagian kecil Pulau Jawa, sebagian besar Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Riau, sebagian besar Sumatera Barat, sebagian Pulau Kalimantan bagian selatan, dan sebagian besar Pulau Sulawesi bagian utara.

“Awal Musim Kemarau 2023 umumnya diprediksi pada April 2023 (119 ZOM, 17 persen), Mei 2023 (156 ZOM, 22 persen), Juni 2023 (155 ZOM, 22 persen). Adapun sifat hujan, pada periode musim kemarau 2023 diprakirakan, bawah normal 327 ZOM (47 persen), normal 327 ZOM (47 persen), dan atas normal sebanyak 45 ZOM (6,4 persen),” jelas Dwikorita.

BACA JUGA: Bank Sampah Harus Dioptimalkan untuk Pengumpulan Sampah

Terkait prakiraan dinamika atmosfer-laut Dwikorita menyebutkan, hingga akhir Februari 2023 kondisi ENSO berada pada fase La Nina lemah. La Nina diprediksi akan segera beralih ke fase netral pada periode Maret 2023 dan bertahan hingga semester pertama 2023.

Sedangkan, pada semester kedua, terdapat peluang sebesar 50-60 persen, kondisi Netral akan beralih menuju Fase El Nino.Indian Ocean Dipole (IOD) saat ini berada pada kondisi netral. Dan diprediksi akan bertahan hingga akhir 2023.

Menyikapi situasi tersebut, BMKG menghimbau Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif.

Yakni kemungkinan dampak musim kemarau terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal (lebih kering dibanding biasanya).

“Wilayah tersebut diprediksi mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, dan kekurangan air bersih. Perlu aksi mitigasi secara komprehensif untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan akan jauh lebih kering dari tiga tahun terakhir,” jelasnya.

BACA JUGA: NTB Tingkat Inlasinya di Atas Rata-rata Nasional

Pemerintah Daerah dan masyarakat, diharapkan lebih optimal melakukan penyimpanan air pada akhir musim hujan ini untuk memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya di masyarakat, melalui gerakan memanen air hujan. ***

Sumber: BMKG

Sebanyak 9 Kabupaten/Kota se Provinsi NTB, kecuali Kota Mataram, menjadi fokus dampak musim kemarau 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Musim kemarau di Provinsi NTB yang diperkiraan terjadi pada bulan Mei hingga September mendatang, penting dilakukan persiapan menyongsong pergantian musim. 

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghimbau agar stakeholder terkait bersama-sama menjadi garda terdepan menghadapi musim kemarau.

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Desak Pemda Siapkan Anggaran Pemulangan Jenasah

“Harus dilakukannya koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota agar kita terus terupdate apa yang terjadi dengan kabupaten kota, dan harus diperhatikan bagaimana kesiapan mereka,” tutur Wagub NTB.

Hal itu disampaikannya pada Rapat Persiapan Musim Kemarau di Ruang Kerja Wagub NTB, Senin (27/03/23).

BACA JUGA: Waspada, NTB Akan Alami Musim Kemarau Lebih Awal

Sebanyak 9 Kabupaten/Kota di NTB, kecuali Kota Mataram, menjadi fokus terdampaknya musim kemarau. 

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH mengatakan, Provinsi NTB siap menghadapi kemarau.

BACA JUGA: Pesan Ramadhan: Tak Ada yang Abadi, Semua Pasti Berlalu

“Alhamdulillah Provinsi siap menghadapi musim kemarau dan akan kita tindaklanjuti dengan Rakor lebih luas lagi mengundang Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota, Basarnas, TNI/Polri dan seluruh stakeholder, akan kita undang untuk membicarakan lebih ke teknis,” tuturnya.

Ia juga mengatakan beberapa hal yang perlu diantisipasi, salah satunya terkait kebakaran hutan, kemarau yang lebih awal dan lebih lama sehingga kemungkinan tersebut harus segera dikoordinasi.

BACA JUGA: Kapal Pengangkut BBM Terbakar di Lepas Pantai Ampenan

“Wujud perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk segera mempersiapkan dan menindaklanjuti dengan akan melakukan rapat koordinasi,” tutur Kalak BPBD NTB. ***

Kemenpan RB mendorong Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi NTB segera ditetapkan, karena dinilai sudah paripurna sekali 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia, mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB dalam penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah. 

Penyusunan Peta Proses Bisnis sendiri merupakan acuan bagi instansi  pemerintah untuk menggambarkan  hubungan kerja yang efektif dan  efisien antar unit organisasi.

BACA JUGA: NTB Targetkan kembali Raih Provinsi Terinovatif Tahun 2022

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. 

“Kami mengapresiasi dan memberikannya penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Dr. Nursalim dan tim atas capaian dalam menyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi NTB. Kami mendorong segera ditetapkan, karena kami memandang sudah paripurna sekali,” puji Pungky Hendrawijaya, Ph.D analis kebijakan Madya pada Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB, di Mataram, Kamis (28/07/22).

Hendrawijaya juga menyampaikan akan menjadikan Peta Proses Bisnis Provinsi NTB sebagai acuan dan contoh bagi Provinsi dan daerah lain di Indonesia. 

“Selamat Pak Karo dan Tim atas kerja keras dan capaiannya,” kata alumnus Curtin University, Australia tersebut.

Sementara itu Kepala Biro Organisasi NTB Dr. Nursalim menyampaikan rasa syukurnya atas kinerja dan ikhtiar dalam menyusun Peta Proses Bisnis. 

“Alhamdulillah hari ini Tim Menpan RB telah melihat sendiri capaian di NTB dan akan menjadikannya sebagai contoh bagi Provinsi – Provinsi lain di Indonesia. Ini suatu kebanggaan bagi NTB,” jelas Dr. Nursalim. 

BACA JUGA: Hari Anak Nasional, Anak-anak Sampaikan Harapannya

Nursalim turut mengapresiasi seluruh tim yang  terdiri dari berbagai unsur seperti Inspektorat, Bappeda, Biro Hukum hingga BPSDM Provinsi NTB.

“Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur sehingga misi NTB Bersih dan Melayani betul – betul kita wujudkan ” kata alumnus Universitas Brawijaya itu. ***

Gubernur NTB mengungkapkan, NTB paling serius dalam mengimplementasikan inovasi 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat implementasinya sangat serius dalam berinovasi, salah satunya mendirikan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) awal tahun 2022. 

Brida NTB sendiri adalah yang pertama di Indonesia dan dijadikan contoh bagi daerah lain. 

Tak heran kalau Provinsi NTB targetkan raih gelar Provinsi Terinovatif pada ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengungkapkan itu saat membuka acara Sosialisasi indeks inovasi daerah menuju Innovative Government Award Tahun 2022 di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Kamis (28/07/22). 

BACA JUGA: Wagub NTB: Warisan Terbaik adalah Pendidikan

“Saya pikir Provinsi kita yang paling serius,” kata Gubernur. 

Menurutnya, inovasi dalam birokrasi sendiri merupakan sebuah keharusan dan kebutuhan. Administrasi yang dijalankan memiliki kunci pada prinsip faster, better, and chiper (lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah). 

Sehingga dapat berjalan beriringan dengan inovasi yang dilaksanakan.

Meski menargetkan sebagai Provinsi Terinovatif di Indonesia, Gubernur meminta kepada seluruh stake holder terkait untuk tidak menjadikan target tersebut sebagai beban. Ia meminta untuk menikmati setiap proses dan mengambil pelajaran darinya. 

Di tahun 2021, Provinsi NTB berhasil meraih predikat Provinsi Terinovatif kedua di Indonesia setelah Provinsi Sumatera Selatan.

BACA JUGA: Pesan Bang Zul, Gunakanlah Organisasi sebagai Tempat Saling Mengenal

Innovative Government Award (IGA) merupakan apresiasi pemerintah terhadap semangat daya upaya serta keberhasilan Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif. ***

Lomdeskel atau lomba desa dan kelurahan, dorong kelola potensi wujudkan Desa Gemilang

KAB.BIMA.lombokjourbal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB mendorong Pemerintah Desa, untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing,.

“Petakan potensi, susun program, dan laksanakan, dengan komitmen, konsistensi, regulasi, dan implementasi nyata,  wujudkan Desa Gemilang,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, H. Ashari.

BACA JUGA: Wagub NTB Terima Audensi Perempuan Adat NTB

Ia mengatakan itu di depan Bupati Bima, Hj. Dinda Damayanti, SE., saat verifikasi faktual Lomba Desa dan Kelurahan (LOMDESKEL) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2022, Selasa (12/07/22) di Desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Pelaksanaan LOMDESKEL dapat mengukur kemampuan desa merancang dan melaksanakan program secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

Diakuinya, Desa Boke menjadi Desa Terbaik dalam Lomba Posyandu tingkat Provinsi, pada tahun 2021 yang lalu.

“Sekarang menjadi duta Kabupaten Bima dalam LOMDESKEL. Tentu ini sangat membanggakan, dan  menjadi pemicu desa lainnya untuk terus berkarya dan berprestasi,” harap Kadis. 

Desa Boke sejak beberapa tahun terakhir, menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan, baik dari sisi Administrasi Pemerintahan maupun efektivitas program kerja 

Selain itu, Azhari memuji Pemerintah Kabuten Bima yang menunjukkan komitmen dan kerja keras dalam pembangunan di Desa. 

Dari data Indeks Desa Membangun (IDM), Kabupaten Bima yang pada 2021 masih ada 63 Desa Tertinggal, pada 2022 ini menurun menjadi 49 Desa Tertinggal. 

“Pemprov.  menargetkan pada 2023, sudah tidak ada status Desa Tertinggal di NTB,” kata Ashari.

Sementara itu, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE.,  menyatakan mendorong dan mensukseskan  berbagai program daerah.

“Penurunan angka Stunting, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, juga terus menjadi prioritas Pemerintah,” kata Umi Dinda sapaannya.

Termasuk pengembangan potensi ekonomi masyarakat juga terus dilaksanakan guna mendorong peningkatan perekonomian. Demikian pula infrastruktur dasar juga terus disempurnakan. 

Keberhasilan program pembangunan di Kabupaten Bima, menurutnya, tidak lepas dari dukungan seluruh masyarakat. 

“Contohnya Desa Boke ini. Catatan prestasi yang membanggakan, tercapai karena soliditas Pemerintah Desa bersama seluruh warga Boke,” katanya. 

BACA JUGA: Atasi Sampah Plastik, Pemprov Siap Implementasi EPPIC di NTB

Umi Dinda  optimis Kabupaten Bima, yang diwakili Desa Boke, mampu menjadi Juara pada LOMDESKEL Tingkat Provinsi pada tahun ini. 

” Lomba Desa Kelurahan, menjadi bagian penting dari proses evaluasi menyeluruh pelaksanaan program Pemerintah Desa di Kabupaten Bima,” tuturnya 

DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, sesuai jadwal, Rabu tanggal 13 Juli 2022, akan menilai kelurahan Mpanggi Kota Bima.***

Program program kehumasan yang strategis di masa depan diharapkan akan lahir dari  Pengurus Cabang Ikatan Pranata Humas NTB 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Organisasi profesi kehumasan di lembaga publik,   Ikatan Pranata Humas (IPRAHUMAS) Indonesia, diharapkan menjadi sumber informasi terbaik dan mengatasi kesenjangan komunikasi lembaga dengan masyarakat. 

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Kominfotik NTB, Baiq Nelly Yuniarti saat acara pengukuhan Pengurus Cabang IPRAHUMAS NTB di Aula Dinas Komunikasi Inforrmatika dan Statistik NTB, jalan Udayana, Mataram, Senin  (11/07/22). 

“Caranya dengan terus meningkatkan kapasitas sumber daya orang orang yang bekerja untuk kehumasan dan membangun relasi sesama profesi,” ujar Baiq Nelly Yuniarti.

BACA JUGA: Lomdeskel, Percepat Berbagai Program Berbasis Desa

Dikatakannya, peran penting dalam hubungan masyarakat sebagai penyampai pesan, SDM nya harus memiliki kecakapan jurnalistik dalam mengolah konten informasi, sekaligus kreatif dalam strategi komunikasi atau penyebarluasannya. 

Ia menyebut banyak program Pemerintah Provinsi NTB menginspirasi dibuatnya program serupa secara nasional. 

Misalnya revitalisasi posyandu, penggunaan produk lokal  untuk bantuan sosial sampai belanja barang pemerintah. 

“Ini membutuhkan peran kehumasan agar capaian  daerah kita menjadi pengetahuan masyarakat. Begitupula dengan event event internasional yang digelar di NTB agar masyarakat memahami untuk memberi dukungan,” tambahnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum IPRAHUMAS Indonesia, Diah Rahmawati Sugiarto mengakui, capaian NTB dan sumberdaya manusia yang dimilikinya optimis, pengurus cabang ketiga se Indonesia setelah Jawa Timur dan Bangka Belitung, menjadi wadah lahirnya program program kehumasan yang strategis di masa depan. 

“Harapan saya, IPRAHUMAS NTB bisa menyelaraskan seluruh visi misi pemerintah provinsi dalam bekerja apalagi dengan dukungan Gubernur Zulkieflimansyah yang benar benar konsen dengan ilmu pengetahuan,” sebutnya. 

Ia juga berharap IPRAHUMAS NTB dapat kreatif menciptakan strategi kehumasan sesuai peran pentingnya. 

Dian Sosiani Handayani, Ketua terpilih IPRAHUMAS NTB mengatakan, dirinya bersyukur setelah perjalanan panjang rencana membentuk IPRAHUMAS di NTB. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Minta BAPANAS Revisi HPP Jagung Jadi Rp4.400

“Keuntungannya kita bisa  menjaga citra baik daerah secara bersama sama, menangkal hoaks, memperbaiki kualitas informasi, mengatasi kendala komunikasi dan kerjasama diseminasi seluruh stakeholder karena kita sama sama bekerja untuk daerah”, urainya. 

IPRAHUMAS NTB saat ini memiliki 27 anggota pranata humas mulai dari dinas sampai institusi pendidikan seperti UIN Mataram dari proyeksi 300 pranata humas se NTB yang berada di lembaga lembaga publik. 

Hadir pula dalam pengukuhan pengurus IPRAHUMAS NTB, Kepala  Biro Adpim Setprov NTB, Kabag Pemberitaan Biro Adpim, Kabid IKP Diskominfotik NTB dan pranata humas kabupaten/ kota. ***

Pemprov. NTB Kembali Gelar LOMDESKEL setelah 2 tahun vacum

LOTIM.lombokjournal.com ~ Lomba Desa dan Kelurahan (LOMDESKEL) Tingkat Provinsi kembali akan digelar DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, setelah 2 tahun vacum penyelenggaraan. 

Lomba ini dapat memacu pembangunan berbasis desa, sehingga dapat mendorong untuk memajukan dan mensukseskan berbagai pembangunan dan program Pemerintah di Desa.

Hal tesebut disampaikan Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, Dr. H. Ashari saat melakukan Penilaian  dan Klarifikasi Lapangan di Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading Lotim, Senin (11/7/2022) bersama Tim Juri Lomba Desa dan Kelurahan (LOMDESKEL) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2022.

“Beberapa aspek penilaian berhubungan dengan program Pemprov. NTB yang dikomandani Gubernur NTB Dr. H  Zulkieflimansyah dan Wagub Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,” kata Ashari 

BACA JUGA: Gubernur NTB Minta BAPANAS Revisi HPP Jagung Jadi Rp4.400

Persoalan lingkungan, penanganan kesehatan masyarakat berbasis dusun di desa melalui Posyandu Keluarga dan  pengelolaan Bank Sampah, untuk mewujudkan NTB Zero Waste. Sehingga, dengan program prioritas membangun dan melawan kemiskinan dari desa, dapat terus digesa.

Dijelaskan,  tujuan dari penyelenggaraan LOMDESKEL adalah untuk mengevaluasi dan menilai sejauhmana pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa, dalam menyelenggarakan aspek pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. 

“Lomba ini memiliki tiga kategori penilaian, yang merupakan paket komplit,  Pemerintah Desa harus mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja,  sesuai dengan potensi didesa,” jelasnya.

Lebih lanjut, disampaikan Ashari bahwa dua tahun di masa Covid-19,  LOMDESKEL Tingkat Provinsi tidak digelar. 

Namun,  dengan tekad bersama, untuk mempertahankan predikat juara tingkat nasional, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022 kembali diselenggarakan.

Diakuinya, memajukan desa, bukan hanya tugas Pemerintah Desa, namun kolaborasi antar Pemda, OPD, maupun dengan pihak ketiga, dengan  komitmen, konsistensi, regulasi, dan implementasi nyata di desa.

Selain itu, di depan Bupati Lombok Timur dan jajarannya serta masyarakat, Ashari mengapresiasi Kabupaten Lombok Timur. Karena merupakan salah satu Kabupaten dengan peningkatan signifikan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). 

“Kabupaten Lotim ini sangat luar biasa, dimana perkembangan Desa Mandiri, dari 19 Desa Mandiri di tahun 2021 menjadi 60 Desa Mandiri di tahun 2022. Keberhasilan ini tentu kerja keras jajaran Pemkab sampai Pemdes. Tentu ini bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya,” ujar Ashari, bersama

Tim juri dari DPMPD DUKCAPIL Prov NTB, Badan Kesbangpoldagri Prov NTB, Dinas Kesehatan Prov NTB, Dinas Pendidikan Prov NTB dan TP. PKK Prov NTB.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, mengatakan LOMDESKEL  dapat memacu Pemerintah Desa, untuk menggali dan mengembangkan potensi  desa di masa mendatang. 

“Lomba Desa, dapat memacu Pemerintah Desa, untuk meningkatkan peran dalam membina dan memberdayakan masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat guna percepatan pembangunan,”harap Bupati.

Ia juga menjelaskan bahwa Kabupaten Lombok Timur, menargetkan seluruh Desa menjadi Desa Mandiri. Apalagi  saat ini sudah tidak  ada Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal di Lotim. 

Untuk Pemerintah Desa Montong Betok, Sukiman menyampaikan selamat atas prestasi sebagai Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten. 

BACA JUGA: PIRN XX, Jangan Hanya Berkompetisi, Carilah Sahabat

“Saya mengucapkan terima kasih kepada tim pembina dan penilai perlombaan desa tingkat kabupaten, yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan mengantarkan Montong Betok sebagai Juara I mewakili Lombok Timur sehingga dapat menjadi contoh, bagi desa lain,” tutup Bupati.

Usai penilaian di Lombok Timur, tim akan bergerak mengunjungi dan menilai desa Boke di Kabupaten Bima dan Kelurahan Mpanggi mewakili Kota Bima. ***

Wagub Ummi Rohmi menyatakan Provinsi NTB memiliki banyak potensi dalam mewujudkan Green Energy.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Provinsi NTB siap bila dipilih atau ditunjuk menjadi salah satu daerah Pilot Project Green Energy. 

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyatakan kesiapan itu di hadapan Tim Pengkaji Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) dalam kegiatan pendalaman materi kajian jangka panjang yang bertajuk “Implementasi Green Economy Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional” di wilayah Provinsi NTB, Selasa (05/07/22) di Ruang Kerja Wagub, Kantor Gubernur  NTB.

Wagub lebih lanjut menyatakan, Provinsi NTB memiliki banyak potensi dalam mewujudkan Green Energy.

 Pemrov NTB memiliki target ambisius bebas emisi karbon atau net zero emission tahun 2050. Sedangkan Pemerintah Pusat menargetkan bebas emisi karbon pada 2060. 

BACA JUGA: Presiden Jokowi Beri Penghargaan Kerja Keras POLRI Melayani Rakyat

Wagub juga mengakui, Provinsi NTB sebagai daerah yang punya roadmap yang jelas terkait dengan pengurangan emisi karbon.

 “Kami memliki banyak potensi untuk mewujudkan green energy. Terlebih lagi kami memiliki target nol emisi tahun 2050. Lebih cepat 10 tahun dari target pemerintah pusat. Dan kami juga telah menyiapkan road map dan langkah-langkah hingga 2050 kedepan,” ucapnya.

Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB ini menjelaskan, untuk mengejar target bebas emisi karbon 2050, Pemprov NTB menjadikan pembangunan di bidang lingkungan menjadi prioritas daerah. 

Yang dijabarkan dalam salah satu misinya yaitu NTB Asri dan Lestari untuk mewujudkan NTB Bersih dan Hijau. 

“Di NTB kami punya misi Asri dan Lestari. Hal ini merupakan wujud nyata kami untuk lebih peduli terhadap lingkungan,” terangnya.

Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., mengucapkan tereimakasih atas informasi yang telah dipaparkan terhadapnya. 

Segala masukan dan saran dari Pemrov NTB akan ditampung.

BACA JUGA; Revitalisasi Posyandu Dapat Dukungan Pusat

“Terimakasih atas informasi yang telah ibu Wagub sampaikan kepada kami. Kami akan tampung seluruh masukan dan saran untuk nantinya akan kami sampaikan ke pimpinan” ungkapnya.***