DPRD Lobar Minta Dirut PT AMGM Segera Dicopot

Salahi Regulasi, DPRD Lobar minta Dirut PT Air Minum Giri Menang diminta jelaskan soal pinjaman Rp 110 Miliar kepada Publik

LOBAR.LombokJournal.com ~ Pinjaman Rp 110 Miliar yang dilakukan Direktur Utama (Dirut) PT Air Minum Giri Menang (AMGM), Lalu Ahmad Zaini membuat Wakil Rakyat di LOBAR berang.

Pasalnya, pinjaman itu tanpa pembahasan DPRD Lombok Barat. Anggota DPRD Lobar, H Ahmad Zaenuri berang, setelah tahu pinjaman sudah terealisasi bahkan telah digunakan untuk sejumlah pengerjaan fisik oleh oleh direksi BUMD milik Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat itu.

DPRD Lobar memasalahkan pinjaman PT AMGM yang ,menyalahi regulasi

“Kami ini di dewan tidak pernah sama sekali melakukan pembahasan tentang penjaman (hutang) tersebut, ” katanya, Selasa (08/08/23).

Zaenuri menegaskan, dewan tidak akan meributkan soal pinjaman itu sepanjang mengacu pada regulasi yang ada.

Regulasi pinjaman ke pihak lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun perusahaannya itu sudah sangat dia hafal.

Karena Zaenuri tahun 2010 lalu pernah duduk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Barat.

Saat itu, Pemda Lombok Barat untuk pertama kalinya melakukan pinjaman kepada Pemerintah Pusat dan menjadi daerah pertama yang meminjam di Indonesia.

“Saya tahu persis proses pinjaman ini. Jadi Zaini ini suruh belajar kepada saya,” tegasnya.

Dirut PT AMGM Harus Dicopot

Atas hal itu, Zaenuri menegaskan, DPRD Lombok Barat meminta Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid untuk segera mencopot Dirut PT AMGM Lalu Ahmad Zaini dari jabatannya sebagai Dirut PT AMGM.

Dia menilai, sikap yang dilakukan oleh PT AMGM ini sudah menyalahi aturan . Jelas-jelas di dalam Perpres 46 Tahun 2019, yang membahas perusahaan air, di dalam pasal 6 ayat 3 menyebut pinjaman harus persetujuan dewan.

“Nanti masuk APH (aparat penegak hukum) bisa bermasalah Pak Bupati ini. Kalau tidak berarti dia (Bupati) melindungi orang bersalah,” jelasnya.

“Kalau Pak Bupati segera mencopot. Nah selamat dia nanti,” sambungnya..

Sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Mataram juga sempat melakukan rapat kerja dengan Direksi PT AMGM, pada hari Selasa, 18 Juli lalu.

Rapat tersebut dikhususkan untuk membahas dan meluruskan tentang gonjang-ganjing soal isu dana pinjaman yang dilakukan oleh PT AMGM kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 110 miliar.

Dalam rapat tersebut, Dirut PT AMGM mengakui bahwa pinjaman tersebut telah direalisasikan dan sudah digunakan.

“Mengenai pertemuan Komisi II dengan Dirut PDAM itu saya tidak tau persis, tetapi saya mendapatkan informasi dari Komisi II bahwa terkait dengan pinjaman itu sudah terealisasi,” kata Wakil Ketua I DPRD Kota Mataram Abd. Rachman.

Ia menyebutkan bahwa, persoalan dana pinjaman yang telah direalisasikan itu saat ini menjadi atensi Komisi II.

Rachman pun heran atas pinjaman tersebut. Hal itu dikarenakan tidak pernah ada surat yang masuk dari PT AMGM untuk membahas soal hutang ini di DPRD Kota Mataram

Terpisah, Dirut PT AMGM Lalu Ahmad Zaini yang dikonfirmasi media soal pinjaman yang dilakukannya itu belum merespon, kendati ditelepon berkali-kali. ***

PT AMGM Pinjam 110 Miliar Tanpa Persetujuan DPRD

Ini jelas melanggar aturan, PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) berhutang 110 miliar tanpa memberitahu DPRD

MATARAM.LombokJournal.com ~ -Komisi II DPRD Kota Mataram melakukan rapat kerja dengan Direksi PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) beberapa waktu lalu.

Dalam rapat dengan Komisi III, PT AMGM mengakui pinjaman telah terealisasi — Abd. Rachman

Wakil Ketua I DPRD Kota Mataram Abd. Rachman membenarkan, pertemuan antara Komisi II DPRD Kota Mataram dengan Direktur Utama (Dirut) PT AMGM, Lalu Ahmad Zaini itu menghasilkan beberapa hal penting.

Dirut PT AMGM mengakui, pinjaman tersebut telah direalisasikan dan sudah digunakan.

“Mengenai pertemuan Komisi II dengan Dirut Dirut) PT AMGM itu saya tidak tau persis, tetapi saya mendapatkan informasi dari Komisi II bahwa terkait dengan pinjaman itu sudah terealisasi,” kata Rachman, Kamis (03/08/23).

Politisi Partai Gerindra Dapil Selaparang ini juga menyebutkan, persoalan dana pinjaman Dirut) PT AMGM yang telah direalisasikan itu saat ini menjadi atensi Komisi II.

“Dan tentunya ini menjadi atensi pengawasan Komisi II untuk mengawasi perusahaan daerah,” ujarnya.

Selaku Pimpinan, dia mengaku heran atas pinjaman tersebut. Karena tidak pernah ada surat yang masuk dari PT AMGM untuk membahas soal hutang di DPRD.

“Saya selaku Pimpinan di DPRD tidak tau tentang pinjaman itu. Karena tidak pernah ada surat yang masuk,” ucapnya.

Dijelaskan, dirinya tahu tentang pinjaman tersebut melalui pemberitaan di media.

“Dan kemarin pada saat rapat kerja antara Komisi II dengan DirutPT AMGM itu benar dan telah terjadi pinjaman itu,” imbuhnya.

Mengenai aturan lanjut Rachman, seharusnya PT AMGM sebelumnya melakukan koordinasi dan meminta arahan dari DPRD.

Hal itu disebutkan dia berlandaskan aturan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 46 Tahun 2019 Tentang pemberian jaminan dan subsidi oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum.

Hutang Perusahaan Daerah Harus Persetujuan DPRD

Di dalam pasal 6 ayat tiga jelas disebutkan, pinjaman perusahaan air milik daerah harus persetujuan dewan.

“Sesuai dengan apa Perpres itu sih harus ada persetujuan anggota DPRD dalam hal ini melalui sidang paripurna gitu,” jelasnya.

Hanya saja, sejauh ini pihak DPRD Kota Mataram tidak pernah mendapatkan surat ataupun tentang persetujuan pinjaman tersebut.

“Apakah saya yang salah atau memang atau gimana. Tetapi saya pernah tanya ke teman-teman tidak pernah ada surat masuk,” katanya.

Ditanya soal apakah PT AMGM ini telah menyalahi aturan atau tidak, Rachman menyebut sebaiknya membuka aturan sesuai perpres 46 Tahun 2019.

Dia pun meminta media untuk menanyakan hal itu langsung ke Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram. Pasalnya, pada Selasa (18/7) lalu pertemuan antara Komisi II dan Dirut PTAM Giri Menang digelar tertutup.

“Mungkin detailnya bisa tanyakan langsung ke ketua Komisi II langsung ya,” bebernya.

Kemudian soal penggunaan dana pinjaman tersebut, Rachman menyebut bahwa PT AMGM menggunakannya untuk melakukan pengerjaan fisik dan memperbaiki saluran airnya.

“Itu sudah untuk melakukan perbaikan pipa dan beberapa pengerjaan lain,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Herman mengatakan, laporan hasil rapat kerja dengan PT AMGM itu sudah dia sampaikan ke Pimpinan.

Sayangnya, Herman saat ini belum bisa berbicara banyak kepada media terkait hal itu karena laporan tersebut baru diketahui oleh satu pimpinan saja.

Herman berjanji akan membuka hasil rapat kerja tersebut kepada media setelah menyampaikan laporannya kepada Ketua DPRD Kota Mataram.

“Karena ini baru lapor di satu pimpinan kan, kalau sudah lapor di semua pimpinan baru bisa saya pertegas,” ujarnya.

Kisruh soal pinjaman ratusan yang tak melibatkan dewan oleh PTAM Giri Menang ini sebelumnya sudah diprotes oleh kalangan DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Kalangan wakil rakyat disana begitu tegas meminta pencopotan Dirut PTAMGM Lalu Ahmad Zaini. Ada delapan fraksi yang menyatakan sikap tegas untuk memberhentikan Zaini.

Sama halnya seperti di DPRD Kota Mataram, kalangan wakil rakyat di DPRD Lombok Barat pun belum banyak tahu mengenai pinjaman dari PTAM Giri Menang yang cukup besar ini.

Terpisah, Direktur Utama PT AMGM Lalu Ahmad Zaini yang dikonfirmasi mengenai hasil rapat kerja tersebut belum bisa memberikan komentarnya kendati ditelepon berkali-kali***

Gubernur Bang Zul Audiensi dengan PT Pegadaian

Bang Zul sapaan Gubernur NTB Menilai PT Pegadaian dekat dengan masyarakat

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sebagai lembaga keuangan, Pegadaian dinilai dekat dengan masyarakat.

Penilaian itu disampaikan Gubernur NTB, Bang Zul karena adanya program Gadai Peduli berupa pinjaman tanpa bunga sampai Rp 2,5 juta.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah atau Bang Zul mengapresiasi PT Pegadaian dalam pelayanan keuangan masyarakat itu saat bertemu Kepala Wilayah PT Pegadaian Bali Nusra, Supriyanto di pendopo Gubernur, Sabtu (22/07/23).

“Baik sekali dalam meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar Bang Zul di Pendopo.

Sementara itu, Kepala Wilayah PT Pegadaian Bali Nusra, Supriyanto mengatakan, program ini akan berlangsung sampai 31 Agustus 2023.

“Syaratnya KTP dan jaminan sebesar yang dipinjam dan pengembalian selama dua bulan”, ujarnya.

Hadir pula pimpinan Cabang Pegadaian Mataram dan Sumbawa..***