Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital harus dibangun sebagai bagian dari kinerja dalam sistem kerja

Mataram, LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menguatkan akuntabilitas di era digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam layanan dasar. 

BACA JUGA : Pelatihan ASN Pemprov NTB untuk Penyuluh Antikorupsi

Dalam upaya ini, pembentukan Komite E-Government menjadi langkah penting.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dr. Najamudin Amy, SSos, MM, menyampaikan bahwa dokumentasi administrasi pemerintahan yang handal harus dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). 

BACA JUGA : Sky Lancing : Destinasi Paralayang Internasional di Lombok Tengah 

Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu mendorong integrasi digitalisasi dalam pemerintahan NTB, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, serta membangun budaya kerja baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. jm

Bang Zul bersyukur atas keberhasilan Provinsi NTB kembali meraih prestasi membanggakan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB kembali meraih predikat WTP ke -12 kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022.

Penyerahan Opini WTP untuk Pemerintah Provinsi NTB diterima langsung oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah di Ruang Sidang DPRD NTB, Kamis (08/06/23).

BACA JUGA: Data dan Mindset, Penting Dalam Penanggulangan Kesehatan

Saat penyerahan itu, Gubernur NTB didampingi Pimpinan DPRD Provinsi NTB di tengah Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun 2022.

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Anggota IV BPK RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun anggaran 2022.

“Kami beharap tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih menekan tingkat pengangguran, WTP akan sia – sia apabila kesejahteraan rakyat di NTB belum tercapai,” kata Pius.

BACA JUGA: Data Kemiskinan NTB Belum Sesuai Kondisi Aktual

Bang Zul panggilan Gubernur NTB menyampaikan terima kasih atas atensi positif yang telah disematkan oleh BPK RI kepada Provinsi NTB. Ini menjadi penyemangat bagi Provinsi NTB untuk melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik kedepannya.

“Alhamdulillah apa yang menjadi harapan kami untuk kembali meraih prestasi yang membanggakan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi nusa tenggara barat tahun 2022, dapat tercapai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” tutur Bang Zul saat  

Dinamika pembangunan terus berkembang pesat di Provinsi NTB, harus mampu menyesuaikan dengan berpedoman pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Bang Zul berharap kepada BPK RI  terus memberikan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi NTB, yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pemerintahan di provinsi nusa tenggara barat.

BACA JUGA: Mobilitas Angkutan Laut dan Udara di NTB Meningkat

“Kami yakin dan percaya, BPK selaku auditor eksternal memiliki andil yang besar terhadap semakin membaiknya kinerja pengelolaan keuangan daerah di provinsi nusa tenggara barat di tahun mendatang,” tutur Bang Zul.***