Hingga Januari 2019 kemarin, jumlah UMKM pelaku yang sudah memasarkan produknya pada aplikasi tersebut masih sangat minim, yaitu hanya 53 usaha
MATARAM.lombokjournal.com — Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memasarkan produknya di e-comers milik Dinas Perdagangan Provinis Nusa Tenggara Barat (NTB) I- shop, masih sangat terbatas.
Meskin demikian keberadaan aplikasi tersebut sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia dan juga luar negeri.
“I shop itu kan hanya sebagai portalnya untuk gerai promosi UMKM, seperti niatnya awalnya pemerintah hadir menjaga mereka,” ujar Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj Putu Selly Andayani
Selly menjelskan pemerintah hadir untuk menjaga para pelaku usaha di NTB tidak tertipu oleh segelintir orang. Dengan adanya gerai yang menjadi portal online ini, setiap konsumen pada melihat berbagai produk-produk UMKM di I-Shop.
Selain itu mereka dapat membeli langsung ke pelaku usahanya, hal ini merupakan bentuk bantuan promosi yang dilakukan pemerintah.
“Buktinya sekarang sudah ada UMKM yang masuk seperti pak awidi itu lancar ekspornya dan faturahman. Mereka melihatnya dari I-shop,” terangnya.
Selly menyebutkan saat ini jumlah produk UMKM yang sudah masuk I-shop ada sekitar 600 jenis produk, dan paling didominasi oleh kerjain tangan.
Namun masih banyak UMKM belum dapat memasarkan produknya di I-Shop, kendati belum memenuhi standar, mengingat selama ini dari sekian banyaknya UMKM minim kesadaran untuk memiliki standarisai dari produk mereka.
“UMKM-UMKM ini harus punya izin, label halal, PIRT dan pendukung lainnya yang memenuhi standarnya untuk bisa dipasarkan di I-shop,” katanya.
Untuk diketahui hingga Januari 2019 kemarin, jumlah UMKM pelaku yang sudah memasarkan produknya pada aplikasi tersebut masih sangat minim, yaitu hanya 53 usaha. Masih minimnya UMKM yang promosikan produknya melalui I-Shop dinilai karena belum memenuhi persyaratan.
Sementara itu, sosialisasi untuk saat ini belum dapat dilakukan. Kendati BP3ED Disdag provinsi NTB masih likuidasi, dimana pengembangan produk luar negeri, sehingga anggarannya belum dapat digelontorkan untuk pelatihan pada sejumlah UMKM.
“Sekarang masih direvisi anggaran karena BP3ED-nta di hapuskan kemarin jadi tidak ada pelatihan-pelatihan lagi,” tegasnya.
AYA.
