Postur RAPBD Provinsi NTB TA 2021 tersebut diprioritaskan untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi karena pandemi Covid-19
MATARAM.lombokjournal.com –
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB H. Lalu Gita Ariadi Mewakili Gubernur NTB menyampaikan penjelasan terhadap nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran (TA) 2021, pada Rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa (24/10/20) di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB di Mataram.
Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Bq. Isvie Rupaeda didampingi dua wakil ketua DPRD NTB H. Muzihir dan H. Abdul Hadi berlangsung tertib dengan tetap menerapkan protokol Covid-19.
Gita memaparkan, nota keuangan dan Raperda APBD TA 2021 didasarkan pada KUA-PPAS yang telah disepakati pemerintah dan DPRD NTB beberapa waktu lalu sebelumnya.
Disusunnya KUA-PPAS tujuannya mensinergikan arah kebijakan pembangunan dan menjaga konsistensi program pembangunan daerah tahun 2021 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019-2023 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021.
“Dengan demikian KUA-PPAS merupakan pengikat antara RKPD 2021 dengan nota Keuangan dan Raperda APBD 2021. Nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB 2021 meliputi tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah,” ungkapnya. Selasa, (24/11/20).
Nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB TA 2021 terdiri dari Pendapatan daerah sebesar Rp. 5.473.931.855.427, belanja daerah sebesar Rp. 5.528.931.855.427. Untuk pembiayaan direncanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 65.000.000.000.
Ssedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp. 10.000.000.000.
“Nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB 2021 meliputi tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang dijelaskan sebagai berikut, 1. Pendapatan daerah pada RAPBD tahu 2021 direcanakan sebesar Rp5.473.931.855.427,00,” paparnya.
Postur RAPBD Provinsi NTB TA 2021 tersebut diprioritaskan untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi karena pandemi Covid-19.
Pendapat Badan Anggaran DPRD NTB
Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB melalui juru bicaranya Lalu Satriawandi menyampaikan agar eksekutif serius menyusun strategi perencanaan kaitannya dengan industri baru yang digalakkan eksekutif.
Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena sektor ini menjadi salah satu sektor yang dapat menopang perekonomian masyarakat di masa pandemi dan resesi ekonomi saat ini.
Pemprov didorong memberikan insentif bagi pelaku usaha lokal yang produk usahanya berorientasi ekspor sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor eskportir.
Untuk sektor pariwisata yang menjadi sektor andalan NTB, Banggar meminta eksekutif segera mencari inovasi usaha pariwisata agar sektor pariwisata NTB tetap bertahan, dan bisa menyumbang pendapatan daerah kendati di masa pandemi.
Selain pariwisata, sebagai salah satu sektor penyumbang PAD terbesar, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga perlu diberikan ruang untuk berkembang oleh eksekutif . Dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas, baik pada wilayah penyediaan bahan baku produksi dan penyediaan pasar pasca produksi.
“Inovasi dan perluasan skala bisnis perlu didorong eksekutif sebagai pemilik modal,” terang politisi Partai Golkar tersebut.
Investasi pada sektor primer seperti sektor kelautan dan sektor pertanian juga perlu diperhatikan serius oleh eksekutif, mengingat sebagian besar masyarakat NTB menggantungkan perekonomiannya pada sektor primer tersebut.
Eksekutif harus sungguh-sungguh mendatangkan investor untuk menanam modal pada sektor tersebut sehingga perekonomian di NTB dari sektor primer lebih berkembang.
Pengembangan ekonomi berbasis kawasan yang sebelumnya digalakkan eksekutif perlu segera terealisasi. Perealisasian tersebut bisa diawali dengan melakukan penyusunan kerangka kerja yang detail dan cermat agar tepat sasaran.
“Pengembangan ekonomi berbasis kawasan yang dicanangkan eksekutif seperti kawasan untuk smelter, Samota dan Sakosa dan lain-lainnya perlu disiapkan tim percepatan dalam rangka menyusun tahapan-tahapan kerangka kerja yang detail dan efektif sehingga setiap kawasan dapat segera diwujudkan pengembangannya,” terangnya.
Saran Banggar DPRD NTB
Enam buah saran yang disampaikan Banggar kepada eksekutif pada sidang Paripurna DPRD NTB di antaranya peningkatan protokol Covid-19, Pemajuan sektor UMKM, Industrialisasi yang digalakkan eksekutif, Pengembangan BUMD sebagai sektor penunjang utama PAD, penguasaan dan pengurusan aset oleh Pemprov harus lebih serius agar tidak merugikan daerah.
Serta perlunya perhatian lebih eksekutif pada sektor primer seperti sektor kelautan dan sektor pertanian sebab dua sektor tersebut paling banyak menyerap tenaga kerja di NTB.
“Penguasaan dan pengurusan aset agar menjadi perhatian khusus pemerintah daerah karena sampai saat ini belum memperlihatkan hasil yang maksimal sehingga berdampak pada kontribusi PAD. Salah satu contoh Gili Trawangan Indah atau GTI sampai saat ini belum diputudkan kontraknya. Yang keenam dalam meningkatkan ekonomi daerah maka investasi disarankan fokus pada sektor pertanian dan kelautan, karena sektor ini memberi nilai tambah ada aktivitas mayoritas masyarakat,” terangnya.
AST
