Pemprov NTB melalui Diskominfotik bersama Pemkab Sumbawa Barat terus bersinergi dan kolaborasi untuk perkuat rencana aksi program Open Government Partnership (OGP) internasional.
MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam program OGP Internasional, pemerintah provinsi (pemprov) mempromosikan tiga program komitmen layanan publik yang digagas Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) NTB yaitu; Program NTBCare, NTB Satu Data dan Sistem Informasi Posyandu Keluarga. Sementara Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mempromosikan program komitmen pelayanan publik berbasis gotong royong.
“Terimakasih teman-teman OGI OGP Indonesia, PWYP, CSO, Akademisi, Media dan rekan Kepala Perangkat Daerah terkait atas bantuannya mengawal program komitmen ini akhirnya bisa di submit bersama ke dalam program OGP internasional,” ungkap Kepala Diskominfotik NTB, Najamuddin Amy, saat memberi arahan pada Rencana aksi OGP lokal Kabupaten Sumbawa Barat, secara virtual, Kamis (5/8).
Menurut Najamuddin , NTB menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam program Open Government Patnership (OGP) Internasional bersama empat kabupaten/kota di Indonesia, yaitu; Kota Semarang, Kabupaten Banggai, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Sumbawa Barat.
“Program OGP Indonesia akan menjadikan best practices NTB dan KSB ini sebagai kisah sukses untuk menjadi inspirasi dan role model bagi dunia dan Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua OGP Lokal Sumbawa Barat mengatakan bahwa semua persyaratan yang dibutuhkan dalam program OGP itu sudah berjalan, mulai dari penyerahan proposal, penyusunan RAD, Uji Publik RAD dan sudah mulai menginput RAD nya.
Terdapat enam komitmen yang sudah diusung oleh KSB diantaranya; pertama penguatan kebijakan aksi bersama, kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, masyarakat sipil serta sektor swasta dalam berkolaborasi dalam penuntasan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat melalui program daerah pemberdayaan Gotong Royong.
Ke-dua, mewujudkan posyandu gotong royong. Ke-tiga, mewujudkan KSB Satu Data. Ke-empat, penguatan forum pelayanan. Ke-lima, penguatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial berbasis gotong royong. Dan yang terakhir, penataan OPD menuju pemerintah yang akuntabel dan melayani.
“Dari enam komitmen ini yang ingin dicapai adalah akses informasi, partisipasi masyarakat, publik akuntabel, inovasi teknologi dan transparansi,” jelasnya.
BACA JUGA: PPKM Diperpanjang, NTB Launching JPS Gotong Royong
Hingga saat ini instansi pemerintah di 78 Negara bersama dengan ribuan organisasi masyarakat sipil menjadi anggota OGP. OGP Lokal adalah inisiatif OGP yang menghubungkan pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil yang berkolaborasi mengembangkan rencana aksi keterbukaan pemerintah (Open Government) di tingkat lokal.
Adapun tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan rencana aksi OGP Lokal sebagai berikut: 1. Orientasi Pembekalan Penyusunan Rencana Aksi; 2. Penyusunan Sekretarian OGP Lokal yang di rencanakan di Kantor Bappeda Provinsi NTB; 3. Penyusunan Tim Kerja Penyusunan Rencana Aksi; 4. Workshop Penyusunan Draf Rencana Aksi; 5. Workshop Penyusunan Rencana Aksi; 6. Uji Publik Dokumen Rencan Aksi; 7. Penetapan Dokumen Rencana Aksi; dan 8. Submit Dokumen Rencana Aksi.
manikp@kominfo
