Pemprov NTB menganggap biaya hosting fee cukup besar, karena itu Pemerintah Pusat diminta segera memberikan bantuan
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Pemerintah Pusat diharapkan membayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar 231 miliar rupiah. Nominal tersebut, terbilang cukup besar bila ditanggung Pemerintah Provinsi NTB. Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si berharap biaya hosting fee 2024, didanai Pemerintah Pusat. Harapan ini muncul, karena tidak adanya alokasi anggaran dari daerah untuk pembiayaan hosting fee.
BACA JUGA : Tegakkan Demokrasi Sehat di Pilkada Loteng 2024
Pemprov NTB saat ini harus mendanai agenda nasional Pemerintah Pusat yang dibebankan kepada daerah, misalnya agenda Pilkada serentak dan pelaksanaan PON.
“Pemprov NTB saat ini fokus pada penyelenggaraan Pilkada serentak, yang jelas program ini menyedot cukup banyak anggaran. Bukannya tidak sanggup untuk membantu hosting fee, hanya saja pihaknya perlu mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran dan berharap pembiayaan ditanggung Pusat,” kata Miq Gita.
Hal diungkap Miq Gita, sapaan akrab Sekda NTB, pada acara talkshow Nation Hub yang diselenggarakan CNBC Indonesia TV, Kamis (05/09/24).
Baik Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) masih menunggu kebijakan bantuan itu.
BACA JUGA : Karya Puisi yang Lahir dari Proses Gotong Royong
Namun jelang event MotoGP 2024, Kemenparekraf dan Pemerintah Pusat belum memberikan bantuan yang sedang ditunggu penyelenggara MotoGP karena mencari formulasi yang tepat. Pada tahun 2023, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelontorkan 78,8 miliar rupiah dalam bentuk belanja iklan Wonderful Indonesia.
MotoGP Jalan Terus
Di sisi lain, MotoGP harus tetap dilaksanakan, sebab event tersebut membawa banyak dampak baik untuk Indonesia terutama kawasan NTB.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengatakan siap berkolaborasi dalam MotoGP 2024. Saat ini pihaknya masih menunggu peluang untuk bekerja sama dengan penyelenggaraan acara tersebut.
Menparekraf Sandiaga menekankan MotoGP telah menjadi ikon pariwisata di Indonesia bukan hanya NTB yang merasakan dampaknya tetapi juga seluruh destinasi wilayah atau wisata di Indonesia termasuk Bali.
BACA JUGA : Inflasi NTB Lebih Rendah dari Rata-rata Nasional
Semua pihak, dalam hal ini stakeholders MotoGP, diharapkan dapat menyukseskan penyelenggaraan MotoGP 2024, melalui sinergi kolaborasi dan kontribusi parisipatif demi kelancaran MotoGP. tri/dyd
