Pemerintah pusat harus mengambil kebijakan yang berpihak kepada para guru honorer yang sudah lama mengabdikan diri, salah satunya menjadi PNS
LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Ratusan guru honorer kategori 2 (K2)Lombok Barat melakukan aksi long mach di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat beberapa waktu lalu.
Guru honorer tersebut menuntut status menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Lantaran, nasib mereka terbentur usia maksimal untuk mengikuti seleksi CPNS 2018. Padahal masa pengabdian mereka di dunia pendidikan sudah lama.
Meski demikian, pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) merupakan kebijakan pemerintah pusat. Daerah hanya mengusulkan sesuai kebutuhan dan pusat akan menghitung rasio pegawai dengan jumlah penduduk.
Hal tersebut mendapat perhatian dari kalangan dewan Lombok Barat (Lobar). Salah satunya dari H. Sulhan Muhlis, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Wakil Ketua DPRD Lobar itu mengatakan, pemerintah pusat seharusnya memberikan peluang kepada para guru yang sudah lama mengabdi di sekolah yang ada didaerah.
“Mereka sudah teruji pengabdiannya tanpa harus pemerintah membatasi dengan persyaratan umur dan hal- hal lain. Yang justru menutup peluang para guru honorer tersebut,” ungkap Sulhan, kepada lombokjournal.com, saat dihubungi via WhatsApp, Senin (01/10) malam.
Salah satu upaya yang ditempuh, lanjut Sulhan, yakni mendesak pemerintah pusat untuk memberikan ruang kompetisi yang fair dan kebijakan afirmatif melalui partai politik ditingkat pusat.
“Sebagai unsur pemerintah daerah, kita akan menyampaikan ini ke pemerintah pusat eksekutif melalui kementerian terkait. Disuarakan oleh anggota DPR RI partai kami (PKB),” terangnya.
Ditegaskan Sulhan, pemerintah pusat harus mengambil kebijakan yang berpihak kepada para guru honorer yang sudah lama mengabdikan diri, salah satunya menjadi PNS.
“Sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas jasa-jasa para guru honorer yang telah banyak mendidik. Sehingga menjadi bangsa yang cerdan dan memiliki sumber daya manusia, ” jelasnya.
Razak
