MATARAM – lombokjournal
Serapan anggaran SKPD lingkup Pemprov (Pemerintah Provinsi ) NTB mendapat sorotan Wagub (Wakil Gubernur) NTB, H Muhammad Amin, saat melantik dan mengambil sumpah 185 pejabat struktural eselon II, III dan IV Pemprov NTB. ”Kita banyak ketinggalan, terutama penyerapan anggaran, baik fisik maupun keuangan,” kata Wagub Muhammad Amin, di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, hari Jum’at (3/6) sore .
Diingatkannnya, bagi pejabat yang menempati pos barunya segera melanjutkan dan bekerja meningkatkan kinerjanya. Secara khusus, soal serapan anggaran harus menjadi perhatian pimpinan SKPD. “Yang memang perlu dikebut, dikebut, soal evaluasi nanti saja pada akhir tahun,” tegas wagub.
Sejauh ini wagub sering mengingatkan pada pimpinan SKPD agar ketat mengawal soal serapan anggaran. Sebab diakuinya, serapan anggaran yang masih rendah tiap tahun selalu menjadi perhatian publik. “Kita kadang-kadang injury time, ngejar jam tayang,” katanya. Soal itu kalau tidak dikawal baik, sering menimbulkan persoalan.
Dalam kesempatan sama, wagub juga mengingatkan bahwa mutasi dan rotasi pejabat merupakan soal rutin yang biasa di semua tingkatan pemerintahan. Penyegaran itu dengan pertimbangan untuk peningkatan kinerja,hasil dari penilaian sesuai kompetensi pejabat.
Karena itu, menurut wagub, diharapkan agar mutasi ini tidak menimbulkan kegaduhan di lingkungan birokrasi Pemprov NTB. Apalagi saat ini sudah menjelang bulan Ramadhan. “Tugas yang diberikan pimpinan merupakan amanah,” katanya. Soal mutasi tak perlu kaget menerimanya, tambahnya.
10 Jabatan Kosong
Belum diperoleh informasi, soal 10 jabatan yang sampai mutasi hari Jum’at itu masih dibiarkan lowong. Formasi yang dibiarkan belum diisi yaitu Sekretaris Bakorluh, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Kerjasama dan SDA. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Disosdukcapil,Kepala BP3AKB, Kepala Disnakewan, Kepala Dinas Kesehatan (Kadis mengundurkan diri dan memilih di fungsional) dan yang belum ditemukan adalah pengganti Direktur RSUD yang ditinggalkan pejabatnya yang raib entah kemana.
Selain soal 10 jabatan yang lowong itu, beberapa pejabat yang semula memimpin Dinas dan ditarik menjadi anggota TGP2D (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah), seperti mendapat hukuman dengan ditempatkan di ‘pos buangan’. Namun Wagub Muhammad Amin menepis soal itu. “Bukan, tidak ada hukuman itu. Mereka bisa ikut seleksi eselon II yang masih kosong,” katanya.
Demikian juga soal ‘tukar tempat’ antara Kepala Bappeda NTB. H Chairul Maksul yang menduduki pos barunya sebagai Kepala BKPMPT NTB menggantikan pimpinan lama H Rdwan Syah yang sekarang menjadi Kepala Bappeda NTB. Sebelum Chairul Mahsul, Kepala Bappeda H Rosiady Sayuti bertahan hingga 5 tahun sepanjang periode pertama jabatan Gubernur TGB.
Namun beberapa informasi menjelaskan, kemampuan lobi dan gerak cepat Chairul Mahsul dianggap tepat memimpin urusan menarik investor dan penanaman modal.
Suk
