Amggota Komisi II DPRD NTB minta Dinas Pariwisata jangan berapologi, diminta terapkan regulasi yang ada, paksa perusahaan pariwisata menunaikan tanggung jawabnya memberi pesangon pekerja yang dirumahkan
MATARAM.lombokjournal.com — Di sektor pariwisata, pihak yang paling merasakan dampak langsung ‘tiarapnya’ pariwisata NTB karena Covid-19 – selain pengusaha pariwisata – adalah pekerja pariwisata.
Saat ini ribuan dari mereka terpaksa dirumahkan. Sedikit yang menerima pesangon, sebagian besar tanpa mendapat bekal apa pun.
Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata, H. Lalu Mohammad Faozal yang dimintai keterangan oleh LombokJournal.com terkait hal itu menyampaikan jika pihaknya tak bisa berbuat banyak.
Selain karena perusahaan pariwisata tak memiliki pemasukan, tak adanya asosiasi yang menaungi sebagian besar pekerja pariwisata di NTB membuatnya kesulitan memaksa perusahaan untuk menunaikan tanggung jawabnya.
“Begini, pelaku pariwisata kayak guide misalnya, kan ndak punya dia, korporasi juga nggak ada. Rentan,” katanya.
Dijelaskan, ada regulasi yang sebetulnya menjadi payung hukum pekerja pariwisata dalam menuntut haknya ke perusahaan. Tetapi hal tersebut sulit diaplikasikan selain karena tak adanya asosiasi yang menaungi para pekerja, juga karena dampak pandemi Covid-19 tak hanya menimpa para pekerja pariwisata tapi juga para pengusahanya.
Diakui, hal yang paling mungkin dilakukan pekerja pariwisata untuk saat ini adalah tetap “survive” sampai kondisi kembali normal dan geliat pariwisata NTB kembali hidup.
“Kita memberikan fasilitasi kepada teman-teman untuk meningkatkan kapasitas diri di unit-unit lain sembari kita berharap recovery kita ini segera pulih,” paparnya.
Dispar Jangan Berapologi
Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD NTB yang salah satu bidang kerjanya menaungi pariwisata, Muhammad Akri meminta Dinas Pariwisata tak terlalu banyak berapologi , dann lekas melakukan pendataan kepada semua pekerja pariwisata yang dirumahkan, dan segera diberikan bantuan.
Hal tersebut penting dilakukan mengingat posisi para pekerja pariwisata sedang sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah.
“Segera. Harus ada alternatif di Dinas (Pariwisata) itu untuk menanggulangi yang di PHK, dirumahkan. Kasihan kita lihat itu,” jelasnya.
Mengingat lemahnya posisi pekerja pariwisata untuk mendapat hak dari perusahaan, pihaknya juga meminta Dinas Pariwisata segera turun tangan.
Terapkan regulasi yang ada, paksa perusahaan pariwisata menunaikan tanggung jawabnya memberi pesangon pekerja yang mereka rumahkan.
“Apa bener dia jalankan regulasinya sama perusahaan-perusahaan ini. Dinas harus melihat ini” tandasnya.
Ast
