AMAN Mataram Gelar Seminar/Dialog Perlindungan & Hak-hak Masyarakat Adat
Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD Aman) adakan seminar ‘Perlindungan hak-hak Masyarakat adat Nusantara
MATARAM.LombokJournal.com ~ AMAN Mataram menyelenggarakan Seminar/Dialog perlindungan dan Hak-Hak Masyarakat Adat mengangkat tema ‘Perlindungan hak-hak Masyarakat adat Nusantara di Era Society 5.0″ di Hotel Pratama Mataram, Rabu (31/01/24)
Ketua PD Aman Mataram, L. M. Iswadi Athar dalam sambutannya menegaskan, tiap masyarakat adat harus tetap menjaga eksistensi adat di Kota Mataram.
“Karena itu diperlukan perlindungan hak hak masyarakat adat nusantara Mataram, sehingga masyarakat adat mampu mempertahankan eksistensinya di Era Society 5.0,” kata Ketua Aman Mataram..
Walikota Mataram yang diwakili Asisten 1, Lalu Martawang saat menyampaikan sambutan seminar/dialog AMAN Mataramitu, menyinggung perubahan generasi.
Martawang mengatakan, dalam zaman yang dinamis dan penuh dengan perubahan generasi kita, anak anak muda masa kini, adalah saksi dari pergeseran besar dalam perkembangan teknologi dan cara kita hidup.
“Kita telah melalui beberapa era sebelumnya, seperti Society 1.0 yang berfokus pada pertanian, seperti Society 2.0 yang ditandai oleh revolusi industri, society 3.0 dengan internet, dan society 4.0 yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dan teknologi canggih,” urai Martawang.
Namun, apa yang membedakan spciety 5.0 adalah fokusnya pada kemanusiaan.
“Ini adalah era dimana teknologi seperti kecerdasan buatan, internet of rhings, dan big data digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menyelesaikan masalah sosial,” katanya.
Menurutnya, masyarakat adat didefinisikan sebagai sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur dalam suatu geografis tertentu, memiliki system nilai dan sosial budaya yang khas. Berdaulat atas tanah dn kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat.
“Ada legih dari 70 juta Masyarakat adat di wilayah Indonesia atau sekitar 25 persen dari populasi penduduk Indonesia,” ungkap Lalu Martawang.
Seminar/Dialog Perlindungan Hak-hak Masyarakat Tersebut yang dimoderatori Maheriandi, dengan 3 orang narasumber berasal dari berbagai Instans dan tokoh Adat, Narasumber pertama L. Prima Wira Putra (Ketua PW AMAN NTB), kedua Pungka M. Sinaga (Kemenkumham NTB), dan Baiq Anggraini (Bakesbangpol kota Mataram).
Didalam dialog tersebut. Prima Wira Putra (PW Aman NTB) mengatakan, masyarakat adat itu bukan sekedar menggunakan pakaian adat, memainkan alat kesenian seperti Gendang Bleq, Peresean, dan seni lainnya.
Menurutnya, adat merupakan satu kesatuan yang harus dipegang teguh. Sehingga tidak memudarnya adat Sasak dengan adanya berbagai event nasional dan internasional yang selalu diselenggarakan, serta dengan memegang teguh adat dan kebudayaan sasak sehingga pariwisata di NTB semakin maju.
Sementara itu, Pungka M. Sinaga dari Kemenkumham NTB mengatakan pentingnya menjaga keutuhan adat. Karena suatu adat merupakan sebuah satu kesatuan suatu daerah.
Dijelaskan, identitas dari adat ada 2 yaitu bahasa dan budaya. Agar tetap menjaga kebudayaan dan bahasa yang dimiliki masyarakat Sasak sebagai identitas dan ciri khas dalam bernegara, hukum suatu negara mengikuti hukum adat daerah setempat,
Nara sumber lainnya, Baiq Anggraini dari Bakesbangpol Kota Mataram 3 mengatakan, setiap kegiatan yang akan dilakukan/dilaksanakan oleh Aman Mataram akan selalu didukung, sehingga Aman Mataram makin maju dan berkembang seiring perkembangan kota Mataram.
Baiq Anggraini mengatakan, tiap kegiatan dan permasalahan masyarakat akan selalu didukung oleh Bakesbangpol Kota Mataram, agar Aman Mataram mampu menjaga Keutuhan NKRI dan Kebudayaan-kebudayaan dan adat yang dimiliki oleh masyarakat sasak.
Acara dialog berlangsung, dengan sesi tanya jawab dengan peserta dari Komunitas Adat Nusantara di Mataram dan dari stakeholder yang peduli terhadap masyarakat adat Nusantara di Kota Mataram. (*)
Hadiah Bulan Ramadhan, PT Jamkrida NTB Segera Beralih ke Syariah
Pj Gubernur NTB berharap pada bulan Ramadhan sudah bisa meresmikan PT Jamkrida NTB dengan sistem syariah
MATARAM.LombokJournal.com ~ Sejak dibentuk tahun 2021 lalu, PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi NTB telah mengajukan proses konversi dari usaha penjaminan kredit umum konvensional menjadi usaha penjaminan syariah.
Setelah melalui berbagai proses persyaratan dan tahapan, PT Jamkrida NTB akan segera diubah menjadi usaha penjaminan kredit syariah.
Penjabat (PJ) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengapresiasi usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran PT Jamkrida NTB dalam mengajukan proses konversiyang cukup panjang.
Diharapkan, Jamkrida NTB terus berkembang dan tumbuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat NTB.
“Saya harap segera diakselerasi tahapan yang belum, sehingga pada bulan Ramadhan kita sudah bisa meresmikan PT Jamkrida NTB dengan sistem syariah,” harap Miq Gita sapaan akrab PJ Gubernur NTB saat menerima audiensi PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTB di ruang tamu kantor Gubernur NTB, Rabu (31/01/24).
Miq Gita menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB akan selalu mendukung terutama dengan pemenuhan modal PT Jamkrida NTB setelah diubah menjadi syariah.
Sementara itu, Direktur Utama PT. Jamkrida NTB, Lalu Taufik Mulyajati menjelaskan, semua perizinan baik administrasi dan pemenuhan struktur seperti Dewan Pengawas Syariah serta tenaga ahli penjaminan syariah semua sudah dipenuhi, tinggal menunggu analisis dari OJK pusat kepada pemerintah Provinsi NTB sebagai pemegang saham.
Pj Gubernur NTB minta jajajannya melakukan progres perbaikan signifikan, agar laporan padai tahun 2024 mengalami perubahan
MATARAM.LombokJourmal.com ~ Catatan penting hasil pengawasan dan evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) terkait tata kelola pemerintahan, akan menjadi panduan perbaikan penyusunan perencanaan pembangunan di awal tahun ini.
Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi menyampaikan itu saat menerima laporan rutin semester kedua tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat dari Kepala BPKP NTB di kantor Gubernur, Rabu (31/01/24).
Laporan BPKP itu terdiri dari lima klaster, yakni tentang infrastruktur, pariwisata, kualitas hidup, kemandirian daerah dan fiskal.
Atas laporan BPKP itu, Pj. Gubernur meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan progres perbaikan signifikan, agar laporan mendatang di tahun 2024 mengalami perubahan.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa catatan yang dibahas berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Salah satunya pembangunan Smelter PT Amman Mineral di kabupaten Sumbawa Barat yang masih membahas mekanismepembebasan lahan dan rencana pengelolaan Smelter tersebut yang telah rampung delapan puluh persen lebih.
Pembahasan lintas pemangku kebijakan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang bisa segera dilakukan aksinya dalam tahun ini juga.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKP, Sidi Purnomo menjelaskan, pembangunan smelter termasuk dalam klaster infrastruktur yang masif dilakukan selain serahterima pekerjaan jalan (Keruak -Sunggung).
Catatan BPKP adalah alokasi pajak kendaraan untuk infrastruktur yang belum maksimal serta perbaikan database jalan dan jembatan.
Terkait data, lanjutnya, BPKP juga mencatat pentingnya perencanaan dan data bantuan sosial, penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting dan program prioritas lain yang membutuhkan peningkatan capaian.
Adapun dalam kemandirian daerah, BPKP mendorong komitmen penggunaan produk lokal dan membatasi produk impor.
Sedangkan kemandirian fiskal, BPKP masih mencatat ada potensi anggaran yang tidak efektif dan potensi pendapatan asli daerah yang belum maksimal digali.
“Soal tata kelola saja dan peningkatan komitmen dalam manajemen resiko,” rincinya. jm/her
Relawan GaMa Mataram Gelar Konser “Musik Jalanan untuk Demokrasi”
Musisi jalanan diberi ruang dan kesempatan oleh relawan Ganjar-Mahfud menyampaikan suara rakyat yang kecewa atas demokrasi yang dikhianati
MATARAM.LombokJournal.com ~Setelah berkolaborasi dengan para deklamator Kota Mataramdengan pembacaan dan deklamasi puisi bertajuk ‘Hidup Tanpa Etika’ hari Senin (29/01), hari berikutnyai relawan Ganjar-Mahfud (GaMa) Mataram giliran menggelar konser musisi jalanan bertajuk demokrasi.
Konser ‘Musik Jalanan untuk Demokrasi’ digelar relawan (GaMa) Mataram, diikuti 5 kelompok musisi jalanan dari beberapa tempat di Kota Mataram, NTB, berlangsung di De la SIRRA Resto di kawasan Rembiga Kota Mataram, Selasa (30/01/24) malam.
“Dikaitkan dengan kondisi hari ini, musisi jalanan itu menyuarakan suara rakyat yang kecewa,” kata Yodi Dekock, di tengah lantunan lagu ‘Orkes Sakit Hati’nya Slank yang dinyanyikan kelompok Ari Meekow.
Yodi Dekock sudah malang melintang sebagai musisi angkatan tua, yang kini memilih menjadi relawanGanjar-Mahfud yang militan, dan mengajak musisi jalanan untuk menyuarakan demokrasi yang selama ini dikhianati.
“Selama ini musisi jalanan kurang disentuh dalam menyuarakan demokrasi,” ujar Yodi.
5 (lima) kelompok musisi jalanan, yakni kelompok Moonchanche, Ali Meekow, Black Rose, Circle dan Hari &:Friend bermain bergantian di sebuah panggung kecil yang dihiasi backdrop bergambar Ganjar dan Mahfud sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029.
Dengan dipandu seorang MC, para musisi tampil bergantian membawakan lagu-lagu yang menyuarakan desakan kembalinya demokrasi. Lagu-lagu yang dibawakan umumnya bertema perjuangan maupun perlawanan atas pemasungan demokrasi melalui praktik Nepotisme dan pelanggaran konstitusi.
Lagu yang populer dari Iwan Fals dan lagu-lagu Slank banyak dinyanyikan, karena dinilai kritis dan lugas untuk menyuarakan perlawanan atas penyimpangan demokrasi. Kedua musisi tersebut juga tegas mengkritik kemerosotan moral.
Penonton yang datang dari berbagai kalangan sangat antusias merespon lagu-lagu yang disuarakan musisi jalanan. Mereka bahkan sangat bersemangat ikut bernyanyi saat kelompok Black Rose membawakan lagu Bento dan Bongkar.
Bahkan sebelumnya, penonton ikut bernyanyi sambil berjoget saat Ari Meekow melantunan lagu ‘Orkes Sakit Hati’nya Slank.
Menurut Yodi, hal itu merupakan bukti lagu bertema kritik dan perlawanan dari musisi jalanan
bisa menjadi penggugah semangat dan sekaligus inspirasi penonton untuk bersatu dalam komitmenmenegakkan demokrasi.
Kegiatan yang digelar relawan Ganjar-Mahfud Mataram ini memang diharapkan bisa membuka kesadaran masyarakat akan strategisnya memilih Pemimpin yang bisa membawa keadaan menjadi lebih baik.
“3 is my number,” tegas Yodi.
Tegaknya hukum yang berkeadilan, pemerintahan yang mensejahterakan masyarakat adalah buah dari terpilihnya Pemimpin yang sesuai harapan masyarakat.
“Kami mengajak para musisi jalanan berjuang bagi terpilihnya Pemimpin yang bisa menakhodai penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik. Itu hanya bisa dilakukan pasangan Ganjar-Mahfud, ” kata Yogi.
Ditekankan Yodi, Konser musisi jalanan yang digelar GaMa Mataram hingga pukul 11 malam, merupakan upaya melibatkan dan memberi kesempatan mereka menyampaikan kritik dan aspirasinya lewat musik dan lagu.
Ruang yang dibuka GaMa Mataram itu merupakan upaya membangun ruang demokrasi dalam masyarakat.
“Pemilu termasuk Pilpres harus berlangsung aman, jujur dan adil dan tanpa cawe-cawe penguasa. Itu baru demokrasi!” tegas Yodi. ***
Aspek Keberlanjutan dan Kelestarian Lingkungan, Penting Ditegaskan dalam Menjalin Kerja Sama
Pj Gubernur NTB melakukan pertemuan daring yang membahas kerja sama dengan Intrinsic Exchange Group, dan menegaskan pentingnya kelestarian lingkungan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pertemuan virtual dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Sc, dengan perwakilan dari Intrinsic Exchange Group, di Pendopo Timur, Senin (29/01/24), membahas potensi kerja samadi bidang aset alamdi wilayah NTB dan tegaskan pentingnya aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.
Pertemuan ini merupakan langkah penting dalam menggali peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat positif bagi pembangunan dan pemanfaatan aset alam di NTB.
Dalam pertemuan daring, Pj Gubernur Miq Gita menyambut baik kehadiran perwakilan Intrinsic Exchange Group dan menyatakan kesiapan NTB untuk menjajaki kerja sama yang saling menguntungkan.
“Kami melihat peluang besar dalam pemanfaatan aset alam di NTB dan berharap dapat melakukan kerja sama untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki wilayah ini,” ungkap Pj Gubernur.
Perwakilan dari Intrinsic Exchange Group menjelaskan profil perusahaan dan berbagai proyek yang telah berhasil dilaksanakan di berbagai wilayah.
Mereka juga menyoroti komitmen perusahaan dalam menjalankan proyek-proyek yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pj Gubernur yang akrab disapa Miq Gite menegaskan, pentingnya aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam setiap kerjasama di bidang aset alam.
“Kami mengutamakan pendekatan berkelanjutan dan berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kerja sama ini harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,” tambahnya.
Diskusi dalam pertemuan ini membahas potensi kerja sama di berbagai sektor. Dan Pj Gubernur Miq Gita menyatakan, Pemerintah Provinsi memastikan, setiap langkah kerja sama dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat NTB dan keberlanjutan lingkungan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi landasan awal yang baik untuk membangun hubungan kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antara NTB dan Intrinsic Exchange Group. ***
Silaturahmi Penglingsir Puri Agung Blah Batuh Gianyar ke Gedeng Gede Singasari Puyung, Loteng
Pj Gubernur NTB Miq Gite menerima simekrama atau silaturahmi dengan Penglingsir Puri Agung Blah Batuh Gianyar Bali-Anak Agung Ngurah Udanyadnya, Bali
LOTENG.LombokJournal.com ~ Kedatangan Penglingsir Puri Agung Blah Batuh Gianyar Bali – Anak Agung Ngurah Udanyadnya dan rombongan dari Bali dan Keluarga dari Karang Buleleng Cakranegara, diterima Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si di Gedeng Gede Singasari Puyung, Minggu (28/01/24) siang.
Simekrama atau sillaturrahmi tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Selain rombongan dari Bali dan keluarga Karang Buleleng Cakranegara, simekrama atau silaturrahmi diikuti juga perwakilan anak cucu Baiq Sriwulan (Almarhumah) dari Rempung Lombok Timur.
“Dalam simekrame, Penglingsir Puri Agung Blah Batuh Gianyar bercerita banyak hal. Mulai dari kisah Sri Aji Kepakisan, cerita tentang kiprah dan keberadaan Dharma Putra Mahotama Ki Anglurah Jelantik, juga cerita tentang topeng Gajah Mada yang tersimpan di Puri Agung Blah Batuh,” jelas Miq Gite, sapaan Gubernur.
Miq Gite juga menjelaskan, Penglingsir Puri berjanji ingin silaturrahmi ke Rempung Lotim dan tak lupa mengundang peserta simekrame untuk berkunjung ke Puri Agung Blah Batuh Gianyar Bali.
Selain simekrame ke Puyung, sebelumnya Penglingsir Puri Agung Blah Batuh Gianyar, ke Lombok untuk menghadiri Pujewali Pura Penataran Agung Gedong Blahbatuh Pelangan Sekotong Lombok Barat, hari Senin tanggal 29 Januari 2024. ***
Pelatihan Kader PD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Mataram
Pelatihan kader pemula Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Mataram untuk meningkatkan kualitas kader
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Mataram (PD Aman Mataram) gelar Pelatihan Kader Pemula Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Mataram, yang berlangsung tanggal 26-27 Januari 2024 di Taman Wisata Loang Baloq, Kota Mataram.
Pelatihan Kader pemula PD Aman itu mengangkat tema ‘ Meningkatkankualitas kader Masyarakat Adat Nusantara di Era Milenial.
Ketua PD Aman Mataram, L. M. Iswadi Athar menyatakan pentingnya pelatihan kader, karena organisasi itu ruhnya adalah pengkaderan.
“Tentunya kader yang akan melanjutkan estafet leadership di PD Aman Mataram ke depannya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adatNusantara Mataram di Kota Mataram,” kata Iswadi
Peserta pelatihan kader pemula PD Aman Mataram itu berasal dari komunitas Adat Nusantara di Mataram
Pelatihan itu dihadiri PW Aman NTB yang membuka acara, Ketua OKK PW AMAN NTB, Abdul Majid.
“Pengkaderan pemula ini penting dan direkrut dari komunitas-komunitas Adat di PD AMAN Mataram,” ujarnya.
Dalam pelatihan itu menghadirkan pemateri dari tokoh adat Nusantara Mataram di Kota Mataram, yakni H.L. Mahdaraen, H. L. Sri Muhlisin, Ida sekariani, dan Abdul Majid dari OKK PW AMAN NTB
Iswadi menjelaskan,. Kota Mataram itu uniq, sebuah kota besar namun memiliki masyarakat adat yang masih lestari.
“Mari kita lestarikan adat dan budaya kita, tentunya dengan kita memiliki kader yang aktif di Mataram akan menjadi generasi yang akan melestarikan adat nusantara di Kota Mataram,” kata Iswadi. ***
Relawan Ganjar-Mahfud Gandeng Ratusan Buruh Tambang di Lombok Timur, Dukung Pemimpin Merakyat
Relawan Ite Jaq Ganjar-Mahfud Melebur Bersama Pekerja Tambang, Menangkan Ganjar-Mahfud di Lombok Timur
LOTIM.LombokJournal.com ~ Kerja cepat dan sat-set dilakukan kelompok Relawan Ite Jaq Ganjar-Mahfud (Bahasa Sasak : Kami Pasti Ganjar Mahfud), dengan merangkul lapisan akar rumput di wilayah Lombok Timur.
Budi Wawan selaku Koordinator Relawan Ite Jaq Ganjar-Mahfud Lombok Timur mengatakan, tak kurang dari 500 masyarakat dan pekerja tambang galian C di Desa Kesik, Lombok Timur menyatakan dukungan untuk Ganjar Mahfud.
“Bantuan sekop untuk para pekerja galian C merupakan bukti konkret kepedulian Paslon Ganjar-Mahfud terhadap masyarakat pekerja pada level terendah khususnya buruh lepas galian C. Ke depannya jika terpilih tentunya Paslon Ganjar-Mahfud akan lebih peduli terhadap kesejahteraan rakyat kecil,” kata Budi Wawan, Senin (29/01/24).
Kali Bambang merupakan salah satu desa di Lombok Timur dengan cukup banyak potensi sumber daya alam, termasuk tambang galian C.
Penyerahan bantuan itu disambut baik para buruh lepas tambang galian C di seputaran Kecamatan Masbagik, Pringgasela, Lenek, Aikmel. Mereka nampak antusias dan menyatakan dukungannya untuk Capres dan Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Mahfud.
Dalam dialog bersama, Budi Wawan mengatakan, komitmen Ganjar-Mahfud untuk memberdayakan masyarakat akar rumput atau kaum wong cilik, akan terus dilakukan di tengah masyarakat.
Budi Wawan juga memaparkan beberapa visi dan misi Ganjar-Mahfud.
“Ganjar-Mahfud juga mempunyai komitmen kuat terkait program pengentasan kemiskinan, pertanian khususnya pengadaan pupuk, serta program kesehatan Satu Desa Satu Puskesmas,” jelasnya.
Selain itu, Ganjar-Mahfud mempunyai program KTP Sakti, dimana ke depannya akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial serta program peningkatan ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan.
“Kegiatan seperti ini, merangkul masyarakat kecil akan terus kami lakukan, untuk menebalkan dukungan dan memenangkan Ganjar Mahfud,” tukas Budi Wawan.
Dalam kegiatan tersebut, para relawan berbaur dengan masyarakat membagikan kaos, jilbab, dan korek api bergambar Ganjar Mahfud.
Sutardi salah seorang pekerja tambang galian C mengaku senang bisa bergabung dan disambangi relawan Ganjar-Mahfud.
“Kami sebagai masyarakat bawah menginginkan pemimpin yang mengerti dan memahami kebutuhan masyarakat. Tak lain itulah Ganjar Pranowo – Mahfud MD,” tegasnya.
Gerakan Relawan Ite Jag Ganjar Mahfud, bukan saja hanya bergerilya di Lombok Timur, namun juga hampir seluruh pulau Lombok.
Budi Wawan menambahkan, semakin hari semakin banyak dukungan dari masyarakat di NTB untuk mendukung Capres Cawapres Ganjar-Mahfud.
“Kami optimis Ganjar Mahfud bisa menang di Pilpres 2024 ini,” tegas Budi Wawan. me
Koalisi Deklamator Mataram dan GaMa Mataram Gelar Acara Sastra ‘Hidup Tanpa Etika’
Acara baca puisi/deklamasi yang bertajuk ‘Hidup Tanpa Etika’ menggugat praktik kehidupan sosial dan bernegara yang menabrak etika
MATARAM.LombokJournal.com ~Tanpa etika hidup seperti dalam kebun binatang. Itu yang bergaung dalam acara baca puisi/deklamasi yang bertajuk ‘Hidup Tanpa Etika’ yang diikuti belasan pembaca puisi yang berlangsung di kafe Bawah Pohon, jalan Panji Tilar, Mataram, Senin (29/01/24) malam.
Acara baca puisi, deklamasi dan nyanyian jalanan yang menggugat praktik kehidupan sosial dan bernegara yang mengabaikan etika itu, digelar Koalisi Deklamator Mataram yang didukung relawan Ganjar-Mahfud (GaMa) Mataram.
Acara yang juga menyoal hancurnya etika yang dilakukan para elit penyelenggara itu mendapat sambutan hangat publik Mataram
Para deklamator dan penyanyi jalanan yang malam itu banyak menggaungkan penolakan kehidupan yang mengabaikan etika itu, memilih membacakan puisi karya penyair WS Rendra dan Wiji Tulul, keduanya sudah meninggal dunia.
WS Rendra adalah penyair dan sutradara teater yang karya-karyanya banyak mengungat penguasa Orde Baru yang melanggar etika penyelenggaraan negara, salah satu penggalan puisinya;
……………………………………………….
Jangan kamu bilang negara ini kaya
karna orang-orang miskin berkembang di kota dan di desa.
Jangan kamu bilang dirimu kaya
bila tetanggamu memakan bangkai kucingnya.
Lambang negara ini mestinya trompah dan blacu.
Dan perlu diusulkan
agar ketemu presiden tak perlu berdasi seperti Belanda.
Dan tentara di jalan jangan bebas memukul mahasiswa.
…………………………………………………………
Sedang Wiji Tukul merupakan penyair yang berasal dari kalangan buruh, dan sebagaimana Rendra, ia sangat keras mengkritik pelanggaran etika dalam penyelenggaraan negarayang dilakukan rezim Orde Baru. Malang nasib Wiji Tukul. Wiji Tukul yang banyak mendukung selama perjuangan reformasi yang dilakukan mahasiswa tahun 1998 itu hilang bersama beberapa mahasiswa dan aktivis yang kabarnya memang ‘dihilangkan’ oleh penguasa Orde Baru.
Ini penggalan puisi Wiji Tukul;
………………………………………..
Apabila usul ditolak tanpa ditimbang
Suara dibungkam
Kritik dilarang tanpa alasan
Dituduh subversiv dan mengganggu keamanan
Maka hanya ada satu kata
LAWAN!!!
Para deklamator yang bergabung dalam Koalisi Deklamator Mataram, dengan acara pergelaran sastra (puisi) itu, merupakan kepedulian seniman untuk mengingatkan, memilih pemimpin jangan sampai ‘terantuk batu yang sama’.
Maksudnya, jangan mengulangi kesalahan dalam memilih pemimpin, sehingga kehidupan bernegara kita kembali mundur ke belakang ke era Orde Baru.
“Sebab dalam proses pemilihan presiden (pilpres) di negara demokrasi ini, ada kecenderungan pelanggaran etika bernegara, misalnya maraknya politik uang, pelanggaran konstitusi atau secara tersamar ditengarai terjadi pelibatan aparat negara untuk kepentingan paslon tertentu,” kata seorang deklamator.
Etika bernegara
Dalam penyelenggaraan bernegara harus menjunjung etika, yang merupakan nilai dasar yang harus dijunjung tinggi. Kalau etika ditabrak, sendi-sendi kehidupan bernegara akan rusak ketika etika tidak dijunjung tinggi.
Calon pemimpin harus memberi contoh menjunjung tinggi etika bernegara harus diberikan pemimpin tertinggi. Menurutnya, akan terjadi kompromidan praktik yang merusak jika tak ada etika dibiarkan. Apalagi, oleh seorang (calon) pemimpin.
“Tugas pimpinan tertinggi harus memberi contoh bila ada pelanggaran etika,” kata Novri Opik yang mendeklamasikan puisi Wiji Tukul.
Menurutnya, menganjurkan kita bersuara bila seorang pemimpin melakukan pelanggaran. Seperti dalam puisi ‘Ucapkan Kata-katamu’.
jika kau tak sanggup lagi bertanya
kau akan ditenggelamkan keputusan-keputusan
jika kau tahan kata-katamu
apa maumu terampas
kau akan diperlakukan seperti batu
Sebanyak 16 deklamator menyadari pentingnya bersuara dan bertanya saat pelangaran etika dilakukan terang-terangan tanpa malu-malu.. Para deklamator yang berasal dari beragam latar belakang, ada seniman, mahasiswa, pekerja dan wiraswastawan sepakat bila negara sedang dijerumuskan dalam kehancuran moral.
Mereka juga membenarkan bahwa fenomena “orang dalam” yang terjadi di masyarakat, juga terjadi di proses yang paling puncak kekuasaan.
“Ada praktik kekuasaan yang nepotis, pembohongan, dan semua pelanggaran etika itu dilakukan tanpa malu-malu,” kata Ardiansyah yang juga membacakan puisi Wiji Tukul.
Acara pembacaan puisi dan deklamasi selama dua jam itu yang menyoal pentingnya etika, didukung para relawan Ganjar-Mahfud GaMa) Mataram itu, mendapat sambutan antusias penonton yang hadir.
Bahkan ada di antara penonton yang spontan maju ke podium untuk ikut membaca puisi yang memprotes pelanggaran etika bernegara, yang dilakukan salah satu paslon dalam Pilpres 2024..
Di tengah proses Pilpres 2024, gerakan moral melalui sastra itu telah membuka kesadaran yang hadir, calon pemimpin yang melanggar etika bernegara, jelas akan menjerumuskan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dalam kebangkrutan moral bangsa. ***
Rachmat Hidayat Salurkan Bantuan Sosial Tunai Pemberdayaan Ekonomi bagi Kelompok Masyarakat di Lombok Timur Senilai Rp 4,9 Miliar
Berdayakan Ekonomi Kelompok Masyarakat Pedesaan, Anggota DPR RI Rachmat Hidayat Salurkan Bantuan Sosial Rp 4,9 Miliar di Lombok Timur
LOTIM.LombokJournal.com ~ Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat kembali menggelontorkan
Penyaluran bantuan sosial pemberdayaan ekonomi untuk Masyarakat secara tunai senilai Rp 4,9 miliar untuk masyarakat di Lombok Timur. Bantuan sosial tersebut diterima sebanyak 91 kelompok masyarakat di Gumi Patuh Karya.
Penyaluran bantuan sosial itu bersumber dari program aspirasi dan wasilah Rachmat Hidayat di Kementerian Sosial tersebut, dipusatkan di tiga lokasi yakni Kantor Camat Sikur, Kantor Camat Labuhan Haji, dan Kantor Desa Tanjung Luar, Kamis (25/01/24).
Rachmat Hidayat
“Menjadi komitmen saya pribadi, bahwa tanggung jawab anggota DPR RI itu tidak hanya selesai di dalam gedung parlemen. Tapi harus terlihat dalam aksi nyatadalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Inilah yang kita lakukan hari ini,” ucap Rachmat Hidayat.
Politisi kharismatik Bumi Gora ini menegaskan, penyaluran bantuan sosial tunai senilai lebih dari Rp 4,9 miliar tersebut, bukan semata sebagai asistensi finansial kepada masyarakat Pulau Lombok yang membutuhkan.
Penyaluran bantuan sosial itu didasari pemahaman terhadap realitas kehidupan masyarakat di Pulau Seribu Masjid. Dengan begitu, penyaluran bantuan sosial ini pun menjadi tepat sasaran.
Terkait penyaluran yang memilih dilakukan di Kantor Camat dan Kantor Desa, hal tersebut kata Rachmat, untuk mempermudah akses kelompok masyarakat mendapatkan langsung bansos dimaksud, dan juga dengan sepengetahuan dan koordinasi Camat dan Kepala Desa, dihajatkan penyaluran bantuan sosial ini memenuhi aspek akuntabiltias.
Penyaluran bantuan sosial tunai ini dimulai Rachmat dari Kantor Camat Sikur. Di tempat ini, nilai bantuan sosial pemberdayaan ekonomi yang disalurkan Rachmat sebesar Rp 1.9 miliar. Mereka yang menerima bantuan antara lain tergabung dalam kelompok masyarakat pelaku UMKM yang berasal dari Kecamatan Sikur, Terara, dan Masbagik. Total ada 30 Kelompok Masyarakat pelaku UMKM yang mendapat bantuan dengan berbagai jenis usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (Kube), Kelompok Ternak, Pedagang Bakulan, Kelompok Tani Madu Trigona, Kelompok Peternak Kambing, dan Kelompok Budi Daya Ikan Alma. Penyaluran bantuan tunai ini pun dilakukan di hadapan Kepala Desa dan pejabat dari Pemkab Lombok Timur.
“Masing-masing Kelompok Masyarakat mendapatkan dana sesuai dengan proposal yang diajukan melalui supervisi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur,” ujar Rachmat.
Dalam kesempatan tersebut, Rachmat meminta Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan sosial pemberdayaan ekonomi itu, membelanjakannya sesuai dengan ketentuan. Dalam prosesnya, Kelompok Masyarakat akan didampingi Kepala Desa dan tim Program Keluarga Harapan (PKH) agar alokasi belanja sesuai ketentuan yang berlaku untuk bahan laporan penggunaan kepada Kemensos.
“Saya tidak ingin nantinya penerima bantuan hibah ini bermasalah secara hukum gara-gara urusan teknis belanja barang yang tidak sesuai aturan dan laporan keuangan yang tidak cermat,” tandas Rachmat.
Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini melanjutkan, dirinya menyalurkan dana bantuan sosial pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat tersebut tanpa ada pemotongan sepeserpun. Dengan demikian, tak ada hak penerima manfaat yang dikurangi sedikitpun.
“Untuk itu perlu saya ingatkan pergunakan uang bantuan sosial itu dengan benar. Jangan dipakai untuk keperluan lain. Nanti satu bulan setelah terima bantuan, akan ada tim monitoring dan evaluasi dari Kemensos untuk mengecek dan melihat bukti bantuan sosial apakah sudah dibelanjakan dan hasilnya seperti apa,” pesan Rachmat.
Rachmat ingin agar bantuan sosial yang diberikan tersebut, berhasil menggeliatkan perekonomian di desa dan menumbuhkan wirausaha-wirausaha dari desa yang pada gilirannya akan memeratakan kesejahteraan di masing-masing desa tersebut.
“Jika bantuan sosial ini dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan bidang usaha yang dikerjakan secara kelompok akan menjadi trigger bagi pemerataan kesejahteraan di desa,” kata Rachmat sembari menegaskan, dirinya berjanji akan memberikan bantuan sosial lagi jika pengelolaan bantuan sosial berjalan dengan baik dan tidak bermasalah secara hukum di kemudian hari.
Dalam serah terima bantuan sosial di kecamatan Sikur ini, hadir Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, H Suroto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Salmun Rahman beserta Sekdis PMD Hj Marta, Camat Sikur Saharuddin, serta sejumlah Kepala Desa dan Tenaga Ahli DPR RI Komisi VIII, Wiwi Yuniarti.
Pantauan di lapangan, sejumlah pejabat yang hadir terlihat memberikan supervisi singkat kepada Para Kades dan Kelompok Masyarakat tentang tata kelola penggunaan dana hibahbansos pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat tersebut.
“Prinsipnya sistem pelaporannya sama seperti penggunaan alokasi dana desa,” ucap Hj Marta.
Rp 315 Juta di Kecamatan Labuhan Haji
Usai menyerahkan bantuan sosial di Kecamatan Sikur, Rachmat Hidayat dengan didampingi Kadis Sosial Lombok Timur dan Kadis PMD, bergerak menuju Kantor Camat Labuhan Haji untuk menyerahkan bantuan sosial serupa untuk masyarakat setempat.
Di Kantor Camat Labuhan Haji, terlihat sejumlah tim Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kepala Desa telah mendampingi Kelompok Masyarakat yang mendapatkan bantuan Tunai. Total bantuan tunai yang diserahkan di Kantor Camat ini sebesar Rp 315,298 juta.
Dalam sambutannya, Rachmat mengaku kaget lantaran di wilayah Kecamatan Labuhan Haji yang menerima bantuan sosial pemberdayaan ekonomi ini, jumlahnya sedikit. Belakangan diketahui, kalau hal tersebut didasarkan pada jumlah proposal yang masuk dan disupervisi oleh Pemkab Lombok Timur sebelum diajukan ke pihaknya.
Rachmat pun berjanji, apabila dirinya mendapat amanah kembali sebagai Anggota DPR RI, akan membantu pengembangan dan perluasan UMKM di wilayah Kecamatan Labuhan Haji agar merata.
“UMKM di desa harus diberdayakan dan dikuatkan dengan cara diberikan insentif penguatan kapasitas modal agar mampu mengembangkan unit usahanya,” tutur Rachmat.
Dalam kesempatan tersebut, Camat Labuhan Haji, Baiq Lian Krisna Yutarti menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan sosial yang diberikan kepada warganya guna mengembangkan usaha kelompok yang sudah dirintis.
“Dengan adanya bantuan sosial pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat ini, setidaknya dapat menggeliatkan perekonomian dan sekaligus menggenjot perputaran arus ekonomi produktif di desa. Pada akhirnya kelak akan tercipta enklave-enklave dan sentra-sentra usaha maju di desa,” kata Baiq Lian Krisna Yutarti.
Rp 2,721 Miliar di Tanjung Luar
Dari Kantor Camat Labuhan Haji, Rachmat Hidayat dan tim kemudian bergerak menuju Kantor Desa Tanjung Luar untuk membagikan secara tunai bantuan sosial. Di sana, total bantuan tunai yang diserahkan sebesar Rp 2,721 miliar.
Kedatangan Rachmat dan rombongan di Tanjung Luar disambut Camat Keruak Jumasih dan beberapa Kepala Desa seperti, Kepala Desa Tanjung Luar Daeng Saifurahman dan beberapa kades lainnya serta puluhan kelompok penerima manfaat, termasuk masyarakat Tanjung Luar.
Prosesi Penyerahan Dana Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Masyarakat di kantor desa ini berlangsung meriah, transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan untuk mempermudah proses penyerahan dan administrasi masing-masing kelompok masyarakat penerima manfaat, diminta menandatangi di atas bukti kuitansi bermaterai terkait jumlah dana yang diterima.
Tidak lupa pula, Tim Advance Rachmat Hidayat, Ahmad Amrullah dan Wiwi Yuniarti, membuat plang penerimaan uang di atas kertas karton yang dicetak tebal, yang mencantumkan nilai nominal bantuan yang diterima oleh masyarakat.
“Ini kami lakukan agar masyarakat luas tahu nilai bantuan yang diterima masing-masing kelompok. Selain ini agar masyarakat dapat juga mengawasi kelompok masyarakat penerima manfaat ini,” ujar Ahmad Amrullah.
Sementara itu Camat Keruak, Jumasih, mengatakan, bahwa mereka yang tergabung dalam berbagai ketua kelompok tani, sudah mengajukan proposal kepada Rachmat Hidayat sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI, dan dia sangat bersyukur hari ini, bantuan tersebut telah dicairkan.
Dalam kesempatan tersebut, Rachmat Hidayat di hadapan seluruh hadirin menjelaskan, bahwa dirinya saat ini Anggota Komisi VIII DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok. Total ada 91 proposal Kelompok Masyarakat dari Lombok Timur yang diajukan kepada dirinya, dan penyaluran batuan tersebut pun telah tuntas dilaksanakan kepada 91 kelompok masyarakat dimaksud.
“Sebelumnya secara langsung saya bertemu dengan Bu Menteri Sosial untuk meminda dana bantuan Rp 5 miliar untuk kelompok masyarakat di Lotim yang mau berusaha dan maju,” kata Rachmat.
Rachmat melanjutkan, usulannya disetujui Menteri Sosial. Adapun teknis penerimaan bantuan sosial ini, nantinya masing-masing ketua kelompok masyarakat akan mendapatkan tanda tangan bukti penerimaan bantuan tersebut.
”Tapi uang bapak ibu sekalian, akan diterima lewat Kepala Desa masing-masing kelompok sesuai domisili dan tempat tinggal desanya. Kenapa uang bantuan tersebut harus diterima lewat Kepala Desa? Saya tidak ingin nanti bermasalah. Karena uang ini harus dipertanggung-jawabkan,” kata Rachmat.
Nantinya,.
Pantauan dilapangan, penyerahan bantuan sosial di Kantor Desa Keruak berlangsung tertib dan teratur tanpa ada permasalahan. Rachmat Hidayat kemudian mengajak kelompok penerima manfaat berfoto bersama dengan membawa tanda terima penerimaan dana bantuan tunai sesuai nominalnya.
Dengan penyerahan di Tanjung Luar tersebut, bantuan sosial Rp 4,9 miliar yang merupakan program aspirasi Rachmat Hidayat tersebut telah seluruhnya disalurkan langsung secara tunai dan transparan kepada para penerima. Rachmat pun meminta agar bantuan itu secepatnya dibelanjakan dan digunakan.
Laporan administrasi keuangan dan belanja barang juga diingatkan harus sesuai dengan spek dan kriteria.
“Bantuan ini bukan hanya memberikan keberlanjutan finansial kepada kelompok masyarakat di desa, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang inklusif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari desa,” ucap Rachmat.(*)
