Buruh Merupakan Sahabat Seperjuangan Bangun Daerah
Kata Gubernur Iqbal, buruh adalah bagian penting dari sejarah republik ini, mereka bukan cuma pekerja tapi juga pejuang.
MATARAM.LombokJournal.com ~ Peran buruh sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan bangsa saat ini.
Gubernur Iqbal bersama buruh
Hal itu ditegaskan Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Teras Udayana, Kamis (01/05/25), Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya buruh dan pengusaha, untuk terus bergandengan tangan membangun NTB.
“Sejak zaman perjuangan kemerdekaan sampai sekarang, para pekerja selalu punya peran penting. Bahkan di luar negeri seperti Belanda, ada buruh yang ikut berjuang menggagalkan rencana kolonialterhadap Indonesia. Jadi buruh memang sahabat perjuangan kita sejak dulu,” kata Gubernur Miq Iqbal di hadapan para peserta yang hadir.
Gubernur juga mengingatkan bahwa pembangunan terbaik tidak bisa dilepaskan dari peran mereka.
“Teman-teman buruh adalah bagian penting dari sejarah republik ini. Mereka bukan cuma pekerja, tapi juga pejuang. Pejuang dalam mengisi kemerdekaan dan membangun daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menjelaskan makna dari tagline “Bangkit Bersama untuk NTB Makmur Mendunia.” Ia mengatakan bahwa kata “Bersama” menjadi kunci penting dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan.
“Kita tidak bisa bangkit sendiri. Kita harus bangkit bersama. Tanpa kolaborasi, tidak mungkin NTB bisa maju dan dikenal dunia. Dan dalam kolaborasi itu, mereka yang bertindak sebagai pekerja adalah bagian yang tidak terpisahkan,” ujar Gubernur.
Tak hanya itu, Miq Iqbal juga mengajak para pengusaha untuk ikut aktif dalam proses pembangunan daerah. Ia menyebut para pengusaha sebagai bagian penting yang menyediakan lapangan kerja dan menjadi mitra sejati bagi buruh.
“Teman-teman pengusaha juga punya peran penting. Mereka adalah teman seperjuangan juga. Pengusaha dan dan para pekerjanya, dua-duanya adalah mitra integral dari kerja-kerja kita ke depan. Harus saling dukung, saling kuatkan,” tambahnya.
Gubernur NTB juga mengajak semua pihak untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, agar NTB bisa tumbuh lebih cepat dan kompetitif di tingkat global.
“Ini adalah harapan saya yang tulus. Saya ingin membuka ruang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, bagi siapa saja, khususnya teman-teman buruh dan pengusaha, untuk sama-sama membangun NTB,” pungkasnya. serly/her
Hari Jadi NW, Gubernur NTB Apresiasi Gerakan NW Menanam
Nusron Wahid mengatakan bahwa PBNW bisa merayakan hari jadi NW hingga ke-72 karena memiliki asa, barokah dan kemanfaatan untuk umat manusia
MATARAM.LombokJournal.com ~Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal hadir pada acara tasyakuran yang dilakukan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) peringati hari jadi NW ke-72 di hotel Lombok Raya, Kamis (30/05/25).
Gubernur NTB hadir dalam peringatan itu bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, yang dirangkaikan peluncuran Gerakan NW Menanam.
Dalam sambutannya, Lalu Muhammad Iqbal mengapresiasikehadiran Gerakan NW Menanam..
“Saya sangat hargai bahwa NW ikut terlibat dalam membangun ketahanan pangan dan ini pilihan yang tepat sebab ini sejalan dengan kebutuhan kita di NTB serta sebagai dukungan kepada para petani kita,”, tutur Miq Iqbal sapaan Gubernur NTB.
Peluncuran resmi gerakan NW menanam, sebagai bentuk komitmen NW dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong kesadaran menanam pohon di berbagai wilayah. Gerakan NW Menanam mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan serta peluncuran pupuk Hisbul athan yang diproduksi oleh moralis.
Tidak lupa Miq Iqbal menyampaikan selamat kepada organisasi PBNW dalam peringatan hari jadi organisasi NW yang ke-72.
“Selamat saya ucapkan, semoga NW menjadi organisasi yang meneruskan rahmat yang disebarkan oleh Maulana Syekh dan semoga NW kedepan menjadi kebanggaan umat islam bersama dengan ormas islam lainnya yang ada di Indonesia,” katanya menutup sambutannya.
Insyaallah dalam waktu dekat, Miq Iqbal menyampaikan akan melakukan kerja bersama organisasi islam di wilayah Provinsi NTB yang monumental antara NW, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Selanjutnya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan selamat serupa pawa PBNW dalam pidato sambutannya.
“Saya yakin bahwa PBNW bisa merayakan organisasi ini hingga ke-72 ini karena PBNW memiliki asa, barokah dan kemanfaatan untuk umat manusia yang diberikan oleh Allah SWT melalui wasilah kepada muasisnya, yaitu Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid,” ucap Nusron Wahid dalam sambutan pembuka pidatonya.
Nusron menyampaikan, tugasnya sebagai pejabat negara saat ini yaitu memperkuat ketahanan pangan.
Tanah-tanah yang sudah dikuasai lebih dari 5 hingga 10 tahun yang tidak digunakan akan dicabut ijinnya. Selanjutnya pihak ATR/BPN akan berdiskusi dengan PBNW dan berharap petani atau pengusaha NW bersedia untuk menanam tanah tersebut dengan tujuan agar ada keadilan dan pemerataan.
Ini sebagai bukti bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto mempunyai komitmenyang kuat untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi serta menciptakan keadilan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
“Indonesia ini negara besar, di dalam Indonesia mayoritas umat islam dan dalam bangunan umat islam itu di dalamnya ada NW, Karna itu NW tidak boleh ditinggal dalam gerbong pembangunan bangsa Indonesia, bahkan kami sudah MoU dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PB Mumammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Umat Islam (PUI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), jika PBNW ingin berpartisipasi alhamdullilah saya sangat senang hati”, ungkap Nusron Wahid dalam ribuan jamaah NW yang hadir.
Terakhir, Nusron Wahid memberikan instruksi kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi NTB Lutfi Zakaria untuk mencari informasi terkait tanah yang terlantar dan Hak Guna Usaha (HGU) yang ijinnya telah habis di Provinsi NTB.
Agar dapat segera dilakukan redistribusi (proses penataan ulang) kepada warga NW. Edo/her
Rotasi Dilakukan sebagai Langkah Penyegaran
Gubernur NTB melakukan rotasi atau mutasi horizontal agar semua pejabat memiliki kesempatan menduduki posisi yang sesuai berdasarkan hasil evaluasi job fit
MATARAM.LombokJournal.com ~Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal melakukan rotasi pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) dan pejabat administrator (Eselon III) lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Rabu (30/04/25).
Saat itu juga berlangsung pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat yang dilantik. Jumlah pejabat yang dilatik sebanyak 72 orang, terdiri dari 26 Eselon II dan 46 Eselon III.
Prosesipelantikan berlangsung di Pendopo Gubernur NTB, dan dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., serta Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Muzihir.
Gubernur menyadari bahwa dalam penempatan jabatan baru, tidak semua orang akan merasa puas. Ada yang merasa bidang barunya sesuai dengan kemampuan dan minat, namun ada pula yang merasa sebaliknya.
Ia menekankan bahwa keputusan diambil dengan pertimbangan matang, menggunakan “otak terbaik dan hati paling sensitif” demi memilih secara objektif.
“Meski saya berusaha seobjektif mungkin, saya juga manusia biasa yang tentu memiliki subjektivitas. Dan itu dibolehkan oleh undang-undang, karena undang-undang juga memahami bahwa yang diatur adalah manusia,” ungkapnya.
Pada pelantikan pejabat yang kena rotasi putaran pertama ini, ditegaskan tidak ada pejabat yang dinonjobkan. Ia lebih memilih melakukan rotasi agar semua pejabat memiliki kesempatan menduduki posisi yang sesuai berdasarkan hasil evaluasi job fit, yang telah dipelajarinya secara mendalam tanpa dipengaruhi opini luar.
Keputusan juga diambil setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk mendapat masukan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta para pejabat eselon II yang dilantik untuk menghadirkan pasangan mereka. Ia menegaskan bahwa keberhasilan seorang pejabat juga sangat ditentukan oleh peran pasangan di belakangnya.
“Peran ibu-ibu sangat penting. Keberhasilan seorang suami dalam jabatan ini juga karena hebatnya peran seorang istri. Begitu pula sebaliknya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa dalam birokrasi, tidak ada posisi yang bersifat permanen. Rotasi menjadi langkah penting untuk penyegaran dan mencari talenta terbaik di posisi yang paling tepat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB dan rakyat NTB, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pengabdian Bapak/Ibu di posisi sebelumnya. Provinsi NTB berutang kepada Bapak/Ibu sekalian,” pungkasnya. ***
Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia di Provinsi NTB
Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia Provinsi NTB ditahap fase 3 ini memperkuat integrasi dan keberlanjutan.
MATARAM.LombokJournal.com ~Pertemuan Komite Pengarah di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (30/04/25), untuk membahas perkembangan, hasil dan dampak dari implementasi program melalui program inovasi fase 3.
Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri menyampaikan itu saat membuka kegiatan pertemuan komite tersebut.
Inovasimerupakan program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia yang berfokus menemukan cara-cara yang bisa meningkatkan hasil belajar literasi dan numerasisiswa.
Maka inovasi pembelajaran oleh guru penting dilakukan guna meningkatkan hasil belajar literasi dan numerasi siswa yang tergolong masih dibawah rata-rata nasional.
“Inovasi selama 2 fase sebelumnya telah membawa berbagai praktek baik dalam upaya meningkatkan literasi, numerasi serta penguatan tata kelola berbasis bukti dan kebutuhan daerah,” ucap Umi Dinda.
Pendidikan adalah pondasi utama pembangunan dan untuk membangun pondasi itu kita harus bergerak bersama.
Membangun tidak hanya dari sisi pembangunan infrastruktur, tapi membangun sumber daya manusia adalah salah satu prestasi yang akan melembagakan kita semua untuk sumber daya manusia NTB 10 sampai 20 tahun kedepan
Umi Dinda juga menyampaikan bahwa ditahap fase 3 ini tidak hanya melanjutkan tetapi juga memperkuat integrasidan keberlanjutan.
“Pastikan rencana inovasi fase 3 ini, benar-benar selaras dengan RPJMD NTB dan dokumen perencanaan sektor pendidikan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau justru keluar dari prioritas daerah,” sambungnya.
Umi Dinda menegaskan, bahwa fokus inovasi fase 3 ini pada penguatan kapasitasguru dan tenaga kependidikan khususnya tentang literasi dan numerisasi semua sejalan dengan prioritas nasional dan juga lokal.
“Kita dorong model-model inovatif yang sudah terbukti efektif pada fase sebelumnya, untuk direplikasi dari sistem pendidikan daerah baik melalui Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Gubernur (Pergub) maupun regulasi teknis lainnya dan perkuat keterlibatan pemerintah Kabupaten/Kota sebagai unjuk tombak pelayanan pendidikan dasar dan terus membangun komitmen dan dukungan lintas sektor,” tutup Ummi Dinda.
Umi dinda berharap melalui forum ini, akan lahir kesepahaman, kesepakatan dan langkah nyata yang memperkuat arah kerja kita bersama.
Karena program inovasi adalah salah satu langkah cerdas di dalam mendukung RPJMD untuk dari sisi pendidikan bagi penguatan kapasitas guru.. Edo/her
Stunting Turun, Ketua TP PKK NTB Apresiasi Posyandu di Mataram
Kota Mataram menjadikan penurunan stunting menjadi prioritas meskipun kesehatan mental remaja mulai menjadi perhatian
MATARAM.LombokJournal.com ~ Ketua Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nusa Tenggara Barat, Sinta Agathia Iqbal mengapresiasi capaian TP PKK kota Mataram khususnya Posyandu dan para kadernya dalam menurunkan angka stunting.
“Saya terus mendukung agar inovasidan strategi Posyandu dalam menurunkan angka stunting di kota Mataram tetap dijalankan dengan penuh semangat”, ujarnya di Posyandu Amal Sejati, Cakranegara Selatan Baru, kota Mataram, Selasa (29/04/25).
Apalagi menurutnya, Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi harus menjadi contoh yang menularkan semangat kepada daerah lain.
Sementara itu, Ketua TP PKK kota Mataram, Hj Kinnastri Mohan Roliskana mengatakan, pihaknya juga tetap menjadikan penurunan itu menjadi prioritas meskipun ia mengakui fokus kesehatan mental remaja mulai menjadi perhatian.
“Kami juga sudah mulai memantau kesehatan mental remaja. Tidak terus stunting menjadi trending topic karena persoalan sosial remaja di kota Mataram juga memerlukan perhatian “, jelasnya.
Selama tiga bulan terakhir, kota Mataram berhasil mengentaskan205 anak dari 1.639 dengan rapor merah stunting dari 23.118 bayi di kota Mataram. Posyandu Amal Sejati sendiri yang dikunjungi Ketua TP PKK NTB hari ini adalah satu dari 365 Posyandu Keluarga.
Posyandu ini juga terintegrasi dengan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat dan berprestasi dari inovasi layanan kesehatan tidak hanya stunting namun juga bagi lansia dan balita.jm
Koperasi Merah Putih di Desa dan Kelurahan di NTB
Koperasi Merah Putih berpotensi memberikan keuntungan besar, hitungan kasarnya, satu koperasi di desa/kelurahan bisa meraup keuntungan sebesar Rp 1M per tahun.
Catatan Agus K Saputra
lombokjournal.com ~ Sebagaimana Instruksi PresidenNo 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan dapat membentuk 1.166 unit Koperasi Merah Putih sesuai jumlah desa dan kelurahan di wilayahnya.
“(Hal ini) sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan di NTB,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKUM NTB Ahmad Masyhuri (mataram.antaranews.com, 23-04-2025).
Rinciannya adalah 1.021 desa dan 145 kelurahan. Jika dibandingkan target nasional sebesar 80.000, maka NTB berkontribusi sebesar 1,46 persen.
Mengutif laman resminya, Kopdes Merah putih merupakan lembaga ekonomi beranggota masyarakat desa yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian lokal.
Lembaga ini wajib melaksanakan kegiatan meliputi namun tidak terbatas kantor koperasi, pengadaan sembilan bahan pokok (sembako), simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage/pergudangan, dan logistik dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa Kopdes Merah Putih ini berpotensimemberikan keuntungan besar. Hitungan kasarnya, satu koperasi bisa meraup keuntungan sebesar Rp 1M per tahun.
“Jika semuanya berjalan optimal, total keuntungan bisa mencapai Rp80 triliun per tahun. Karena koperasi ini berbasis komunitas dan punya captive market, masa enggak untung?” ujar Budi Arie (detiksulsel, 22/04/25).
Berikut cara mendaftar Koperasi Merah Putih sebagaimana tertera dalam laman resminya.
Cara Daftar untuk Pendirian Koperasi Baru
Pendaftaran ini ditujukan bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki koperasi. Setelah masyarakat dan perangkat desa sepakat mendirikan koperasi melalui musyawarah, selanjutnya mendaftar dengan langkah-langkah berikut:
Masuk ke laman https://kopdesmerahputih.kop.id/
Klik “Daftar Sekarang”
Pilih skema koperasi “Membangun Koperasi Baru”
Pilih menu “Berikutnya”
•Masukkan data nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan nama koperasi baru
Selanjutnya, unggah berita acara musyawarah desa khusus dan berita acara rapat anggota
Isi informasi jenis usaha koperasi, pendaftaran nama domain, dan notaris pembuat akta koperasi
Berikutnya, isi kolom nama kuasa penghadap notaris, alamat email, nomor HP, dan buat kata sandi
Centang kolom pernyataan lalu klik “Daftar Sekarang
2. Cara Daftar untuk Mengembangkan Koperasi
Jika sudah ada sebelumnya, koperasi bisa didaftarkan untuk dikembangkan oleh pemerintah. Pengembangan dilakukan dengan perubahan anggaran dasar, penyesuaian nama dan jenis program Kopdes, serta pengajuan perubahan melalui notaris.
Pilih skema koperasi “Mengembangkan yang Sudah Ada”
Masukkan data nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan nama koperasi baru
Unggah berita acara musyawarah desa khusus dan berita acara rapat anggota
Selanjutnya, isi informasi jenis usaha koperasi, pendaftaran nama domain, dan notaris pembuat akta Koperasi
Isi kolom nama kuasa penghadap notaris, alamat email, nomor HP, dan buat kata sandi
Terakhir, centang kolom pernyataan lalu klik “Daftar Sekarang”
3. Cara Daftar untuk Revitalisasi Koperasi
Revitalisasi merupakan proses mengaktifkan kembali koperasi yang tidak aktif. Caranya yakni dengan memberikan pendampingan, identifikasi potensi, dan penyelenggaraan rapat anggota untuk mengembalikan statusnya.
Untuk itu, berikut cara daftarnya:
Masuk ke situs https://kopdesmerahputih.kop.id/
Pilih “Daftar Sekarang”, kemudian klik skema koperasi “Revitalisasi Koperasi”
Masukkan data nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan nama koperasi baru
Pilih metode revitalisasi antara “Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Menjadi Aktif” atau “Penggabungan Koperasi”
Selanjutnya, unggah dokumen identifikasi potensi, dokumen pendamping oleh dinas, berita acara desa khusus, dan berita acara rapat anggota
Isi informasi jenis usaha koperasi, pendaftaran nama domain, dan notaris pembuat akta koperasi
Berikutnya, isi kolom nama kuasa penghadap notaris, alamat email, nomor HP, dan buat kata sandi
Centang kolom pernyataan lalu klik “Daftar Sekarang”
4. Ketentuan Penamaan Koperasi Desa Merah Putih
Pada pendaftaran, terdapat ketentuan untuk memasukkan nama koperasi. Perlu diperhatikan, nama yang dimasukkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berikut ketentuan nama Koperasi Merah Putih sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Kopdes Merah Putih oleh Kemenkop:
Diawali dengan kata “Koperasi”;
Dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” dan/atau “Kelurahan Merah Putih”;
Diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat;
Dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan maka ditambahkan nama desa/kelurahan maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten/kota; dan
Untuk Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.
Contoh nama Koperasi Merah Putih yang benar:
Koperasi Desa Merah Putih Karangrejo”
Koperasi Kelurahan Merah Putih Ciroyom”
Koperasi Desa Merah Putih Mlese Kecamatan Ceper”
Koperasi Kelurahan Merah Putih Jetis Kecamatan Karangnongko”
Koperasi Syariah Kelurahan Merah Putih Ciroyom
Manfaat Koperasi Desa Merah Putih
Seperti dilansir detiksulsel, Kopdes Merah Putih bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan.
Selain itu, masih banyak manfaat dari koperasi desa ini yang dirincikan sebagai berikut dikutip dari laman resminya:
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
.Menciptakan lapangan kerja
Memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi
Modernisasi manajemen sistem perkoperasian
Menekan harga di tingkat konsumen
Meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani (NTP) atau kesejahteraan petani naik
Menekan pergerakan tengkulak
Memperpendek rantai pasok
Meningkatkan inklusi keuangan
Menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator UMKM
Menekan tingkat kemiskinan ekstrem
Menekan inflasi
Penutup
Terkait pembentukan Kopdes Merah Putih terebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal menilai, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas serta pola pikir bisnis yang kuat untuk memaksimalkan keuntungan serta memperluas jangkauan pasar bagi produk pertanian di desa.
Faisal menekankan bahwa koperasi harus beroperasi layaknya unit usaha yang profesional dan berorientasi pada profit meskipun dilandasi asas kebersamaan. Keuntungan yang diperoleh pun harus diperuntukkan bagi kepentingan seluruh anggota, bukan hanya segelintir pihak.
“Termasuk sistem dan pemilihan orang-orangnya harus orang-orang yang punya mindset bisnis, bukan birokrasi, bukan yang tahunya cuma kerja atau administrasi saja,” kata Faisal kepada ANTARA, Selasa (15/04).
Dengan demikian, para anggota bisa mendapatkan peningkatan keuntungan melalui perluasan jangkauan pasar, yang kemudian keuntungannya dibagi secara adil sesuai asas kebersamaan.
Ia menilai pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kegagalan koperasi seringkali disebabkan oleh ketergantungan pada bantuan pemerintah, tata kelola yang buruk, kredit macet, bahkan praktik fraud dan korupsi.
Oleh karena itu, perubahan mindset dinilai menjadi krusial, serta anggota dan pengurus koperasi harus memiliki pola pikir seorang pengusaha yang bergerak secara natural sebagai unit usaha, bukan hanya mengandalkan bantuan eksternal terutama pemerintah.
#Akuair-Ampenan, 29-04-2025
Gubernur Halal Bihalal bersama Paguyuban Jawa-Madura NTB
Dalam halal bihalal bersama Paguyuban Jawa Madura, Gubernur Iqbal mengatakan banyak sekali yang harus ditata ulang yang butuh kontribusi banyak orang.
MATARAM.LombokJournal.com ~ Halalbihalal Paguyuban Jawa-Madura NTB yang berlangsung di aula pertemuan Kantor Bank NTB Syariah, Mataram (27/04/25), dihadiri Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal.
Gubernur Iqbal menyampaikan selamat atas terselenggaranya Halal bihalal Jawa-Madura NTB. Diharapkan paguyuban mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan NTB yang Makmur Mendunia.
“Apapun yang bapak miliki, jangan tanya apa yang bisa dibantu melainkan pertanyaannya adalah apa yang mau saya bantu?” kata Gubernur Iqbal dalam halal bihalal itu.
Menurutnya, dimana ada kemauan disitu ada jalan. Ditambahkan, banyak hal yang bisa dilakukan di NTB karena banyak sekali yang harus ditata ulang sehingga membutuhkan kontribusi banyak orang.
“Semangat teman-teman paguyuban Jawa-Madura harus dibawa dan ditularkan ke NTB,” kata Gubernur Iqbal.
Dalam acara halal bihalal itu, gubernur mengajak teman-teman di Paguyuban Jawa-Madura bekerjasama membangun NTB. Karena NTB merupakan rumah bersama.
“Harus ingat bahwa kita hidup dalam perahu yang sama, kalau perahu ini bocor maka kita semua akan tenggelam, sehingga harus menyelamatkan agar perahu ini tidak bocor dengan mengarahkan layar bersama agar sampai ke dermaga yang tepat dalam keadaan selamat sehat walafiat,” tutupnya.
BNPB pusat tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan bencana di daerah, sekaligus berkontribusi memperkuat mitigasi bencana
MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mendampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional membunyikan sirine yang diikuti serentak seluruh Indonesia.
Tanda kentongan, sirine, lonceng dan sejenisnya dibunyikan serentak di beberapa titik tertentu, tepat pukul 10.00.
Diantaranya di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kantor stakeholder kebencanaan, desa siaga bencana, hingga pesisir dan area gunung berapi.
Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) tahun 2025, bertajuk ‘Siap untuk Selamat’. Tahun ini dipusatkan di NTB.
“NTB memiliki banyak potensi dan kekayaan sehingga kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat harus terus ditingkatkan”, ujar Gubernur NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Sabtu (26/04/25).
Karena itu menurutnya, NTB harus memiliki rencana kontinjensiyang matang, untuk berbagai skenario kebencanaan.
Ia menambahkan, ke depan NTB bisa mempererat kerja sama dengan BNPB pusat untuk tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan bencana di daerah, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat mitigasibencana di kawasan timur Indonesia.
Peringatan, simulasi kesiapsiagaan dan evakuasi dilaksanakan di kabupaten/kota se-NTB, dihadiri pula oleh stakeholder kebencanaan setempat.
Kepala BNPB Suharyanto, mengingatkan potensi bencana NTB yang diapit oleh dua lempeng bumi dengan potensi sampai 8 Skala Richter. Hal ini menjadikan kesiapsiagaan penting.
“Karena gempa bumi dan tsunami secara ilmiah, belum bisa diprediksi terjadi. Untuk itu, kebencanaan adalah urusan bersama, bukan hanya BNPB”, tegasnya.
Beberapa pesan dalam peringatan tahun ini adalah mengajak masyarakat untuk melakukan simulasi evakuasi mandiri, mengatur rencana tanggap darurat keluarga, mengenali risiko bencana di sekitar dan memperkuat jejaring komunitas tangguh bencana.
Selain itu, ada pula rancangan undang-undang tentang kebencanaan yang lebih peduli kepada pendekatan sistem dan proses yang dalam manajemen penanganan bencana diatur.
Mulai dari pencegahan, mitigasi, siaga darurat, tanggap darurat transisi darurat, sampai tahap rekonstruksidan rehabilitasi, menjadi suatu sistem yang berjalan terkoordinasi dari pusat sampai ke daerah. Regulasinya diatur pada UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang ada sekarang.
“Kelembagaan yang dimaksud adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki otoritasdari pusat hingga daerah dengan berdirinya BNPBD di daerah,” ujarnya.
Rangkaian peringatan HKBN 2025, mengadakan pula sarasehan bersama para penyandang disabilitas. jmy/dyd
Perayaan Ultah Bang Zul, Disambut Antusiasme Publik
Sejumlah kalangan menyatakan akan hadiri acara perayaan ultah Bang Zul yang akan digelar Mi6
MATARAM.LombokJournal.com ~ Rencana perayaan hari ultah atau ulang tahun Gubernur NTB periode 2018-2023, Dr. H. Zulkieflimansyah, menuai respons dan antusiasme publik yang sangat tinggi.
Ide perayaan ultah yang diinisiasi Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 tersebut banjir apresiasi.
Sejumlah tokoh, lembaga, dan figur sentral dari berbagai kalangan profesi di NTB, menghubungi langsung Mi6 untuk hadir dan siap memberikan testimoni.
Padahal undangan parayaan ultah itu belum secara resmi diedarkan.
”Tidak ada yang diminta, tidak ada yang diperintah. Tapi semua ingin datang dengan sukarela. Sebagai pihak yang menginisiasi perayaan ini, kami benar-benar merasa terhormat,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Jumat (25/04/2025) malam.
Mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode 1996 s.d 2002 yang karib disapa Didu ini mengatakan, perayaan ulang tahun Bang Zul ini memang jauh dari kepentingan-kepentingan. Tak ada pula tendensi politik apapun.
”Perayaan ultah Bang Zul ini murni rasa hormat dan syukur kami karena pernah dipimpin oleh seseorang yang tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat kecil,” ucap Didu.
Aktivis senior NTB ini mengungkapkan, dirinya telah dihubungi secara langsung oleh sejumlah tokoh-tokoh sentral di NTB. Mereka menyatakan keinginan untuk hadir secara langsung. Figur-figur sentral dari beragam profesi juga telah menyampaikan kehendak untuk hadir. Bahkan ketika mereka tidak diundang sekalipun.
Sejumlah pentolan aktivis di NTB juga tidak hanya ingin hadir semata. Tapi ingin melibatkan diri sebagai panitia sukarela. Bahkan siap untuk urunan pembiayaan perayaan ini.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi NTB , Amri Nuryadin telah menyatakan keinginan untuk hadir dan akan memberikan testinomi.
WALHI adalah organisasi lingkungan hidup yang independen, non-profit dan bagian dari jaringan Friends of the Earth International dan berperan sebagai penggerak utama dalam isu lingkungan hidup di Indonesia.
”Tidak banyak pemimpin yang meninggalkan jejak di hati rakyat. Kami tahu, Bang Zul salah satunya. Respons dan antusiasme luas dari berbagai kalangan untuk perayaan ini, menunjukkan mereka yang hadir bukan karena undangan. Tapi karena rasa terima kasih yang tulus,” kata Didu.
Didu menjelaskan, Mi6 sendiri telah menyiapkan 250 undangan untuk perayaan yang akan digelar di Tuwa Kawa Coffee & Roastery, pada 18 Mei 2025 pukul 20.30 Wita tersebut. Namun begitu, tak sekalipun Mi6 ingin membatasi kehadiran. Karena itu, siapapun dipersilakan datang.
Soal pembiayaan, Didu mengungkapkan, semuanya akan ditanggung bersama.
Sudah ada kesepakatan dan kesanggupan secara sukarela dari berbagai kalangan untuk ikut urunan dan berbagi tanggung jawab. Hal yang membuat Didu bahkan sempat merinding.
”Sungguh, ini benar-benar rasa terima kasih kolektif yang diekspresikan secara nyata,” kata Didu.
Dia pun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas respons dan antusiasme publik yang luar biasa tersebut.
Menurut Didu, antusias menyambut rencana perayaan ultah itu adalah wujud kerinduan terhadap Bang Zul, dan simbol penghargaan non-formal dari masyarakat.
Semacam penghargaan masyarakat yang tulus, jauh dari seremoni resmi.
”Kita mungkin sering bicara soal pemimpin hebat. Antusiasme dan respons yang luar biasa ini menunjukkan masyarakat NTB tidak sekadar mengenang Bang Zul, tapi juga merawat memori dengan kehangatan yang luar biasa,” tutup Didu.***
Pernyataan Prof Asikin Dinilai sebagai Logika yang Membahayakan
Pernyataan Prof Asikin terkait pelarangan pengurus lama Bank NTB mendatar berpotensi jadi framing manipulatif
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pernyataan Prof Asikin, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram tersebut adalah bentuk logika terbalik yang berbahaya.
Tidak hanya menyesatkan publik, tapi juga bisa merusak proses demokratis dalam rekrutmen pejabat publik.
Pernyataan kritis itu disampaikan anggota Komisi I DPRD NTB Suhaimi, menanggapi pernyataan Prof Asikin, anggota Panitia Seleksi Pengurus Bank NTB Syariah.
“Perbaikan sistem seharusnya memperkuat institusi, bukan jadi alat menggembosi individu,” tandas Suhaimi di Mataram, Kamis (24/04/25).
Tanggapan itu menyusul pernyataan Prof. Asikin yang dikutip luas media massa telah membuat gaduh. Menurut Asikin, para petinggi Bank NTB Syariah yang saat ini tengah menjabat dinyatakan tidak boleh mendaftar untuk ikut seleksi.
Prof. Asikin menyebutkan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memerintahkan perombakan total jajaran direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, sehingga para petinggi Bank NTB Syariah saat ini tidak diperkenankan mencalonkan diri kembali.
Suhaimi menegaskan, pernyataan Prof. Asikin tersebut bentuk logika terbalik yang lazim juga disebut logical fallacy atau kesesatan pikir.
Sebab, proses perbaikan tata kelola Bank NTB Syariah melalui rekrutmen pengurus yang dibuka mulai pekan ini, justru digunakan untuk menyudutkan jajaran pengurus sebelumnya. Fatalnya, hal itu dilakukan tanpa dasar evaluasi objektif.
Pernyataan Prof. Asikin tersebut, kata politisi muda asal Lombok Tengah ini, berpotensi menjadi framing yang manipulatif, dengan beberapa kemungkinan motif
Yang sudah pasti dibaca publik adalah terkuaknya keinginan Pansel untuk menutup peluang pengurus lama secara sepihak, tanpa proses evaluasi objektif.
Menurut Suhaimi, publik memaknai pernyataan tersebut sebagai langkah untuk mendukung figur tertentu. Sehingga peluang figur tersebut untuk lolos dalam proses seleksi menjadi lebih besar. Atau Pansel ingin menggiring opini publik seolah-olah perubahan personel sama dengan perbaikan otomatis.
Tanpa menyodorkan data objektif kinerja atau hasil audit independen, pernyataan anggota Pansel tersebut telah menyimpulkan buruknya jajaran lama secara generalisasi.
Padahal kata Suhaimi, tidak semua perbaikan tata kelola perlu didahului dengan penyingkiran. Dan tidak semua yang baru otomatis lebih baik.
Menurutnya, rekrutmen justru dijadikan alat untuk menyudutkan kandidat dari pengurus lama tanpa dasar audit atau evaluasi yang terbuka. Kemudian mengunci peluang mereka ikut seleksi dengan menebar asumsi bahwa yang lama buruk.
Dengan demikain, rekrutmen pengurus Bank NTB Syariah ini telah gagal menjadi sarana perbaikan. Sebaliknya, rekrutmen ini menjadi alat pembunuhan karakter para pengurus lama.
“Perubahan struktural tentu penting. Tapi jika dilakukan dengan logika terbalik yang menyingkirkan individu atas dasar asumsi, bukan bukti, maka yang terjadi bukan perbaikan, tapi peminggiran terselubung. Reformasi tidak membutuhkan korban yang dikorbankan tanpa pengadilan yang adil,” tandas Suhaimi.
Jika hal ini terus berlanjut, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan, secara terang benderang rekrutmen pengurus Bank NTB Syariah melalui Pansel ini telah menabrak prinsip tata kelola good governance yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan non-diskriminasi.
Kata Suhaimi, jangan salahkan publik di Bumi Gora jika kini menilai bahwa berdasarkan pernyataan Prof. Asikin tersebut, pansel ternyata bekerja dengan menepikan transparansi publik dan malah mengedepankan noizy publik.
Alih-alih menerapkan transparansi publik yang berarti Pansel menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi publik, dan mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang terjadi malah Pansel menunjukkan noizy publik.
Pernyataan disampaikan secara tidak terstruktur, penuh opini, melahirkan kebisingan informasi, dan membuat masyarakat bingung, skeptis, dan bahkan apatis.
“Jadi sekarang publik NTB bertanya. Pansel ini bekerja dengan basis transparansi atau manipulasi,” tandas Suhaimi.
Suhaimi menegaskan, cara kerja Pansel yang menerapkan logika terbalik ini sangat berbahaya. Sebab, bisa berisiko terhadap stabilitas kelembagaan Bank NTB Syariah yang berdampak jangka panjang.
Misalnya, menurunkan kepercayaan internal terhadap proses seleksi dan pembinaan SDM. Atau juga menyuburkan budaya politik kekuasaan di lembaga keuangan, bukan profesionalisme.
Atau bahkan mendorong terjadinya apa yang disebut Suhaimi sebagai politik balas dendam saat rezim atau pengendali kelak berubah.
Tak Ada Larangan di Undang-Undang
Di sisi lain, Suhaimi juga membeberkan aturan yang menjadi dasar hukum utama mengenai syarat penempatan jabatan direktur, direksi, komisaris, dan dewan pengawas dalam perusahaan Bank BUMD.
Seluruh aturan tersebut, tidak ada yang melarang para pengurus lama untuk mendaftarkan diri kembali.
Aturan tersebut kata Suhaimi termaktub dalam PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengangkatan pejabat BUMD termasuk Direksi dan Dewan Pengawas.
Diatur pula di UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur definisi, tujuan, bentuk hukum, dan pengelolaan BUMD termasuk aspek pengangkatan pejabatnya.
Juga di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 50/1999 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Pengawas BUMD, termasuk persyaratan jabatan dan larangan rangkap jabatan.
Ada pula diatur dalam UU 7/1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, yang mengatur tata kelola dan persyaratan bagi bank, termasuk Bank BUMD yang bergerak di sektor perbankan. Sementara untuk aspek kepemilikan dan pengelolaan bank berbentuk perseroan terbatas, juga merujuk pada UU Perseroan Terbatas dan Perppu Cipta Kerja terkait peraturan perbankan.
“Dalam aturan-aturan ini, tidak ada yang menyatakan eksplisit larangan orang untuk mendaftar kembali sebagai pimpinan Bank/BUMD kecuali terkait rangkap jabatan, integritas dan rekam jejak,” tandas Suhaimi.
Karena itu, politisi mantan Anggota DPRD Lombok Tengah ini menegaskan, pengurus lama sudah seharusnya boleh mendaftar menjadi pimpinan Bank NTB Syariah selama tidak melanggar rangkap jabatan, konflik kepentingan, integritas, maupun rekam jejak pribadi yang cacat.
Lagi pula kata Suhaimi, berdasarkan laporan neraca keuangan Bank NTB Syariah yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangandan telah dipublikasikan, kinerja Bank NTB di bawah kepengurusan saat ini sangat positif.
Baik dari sisi Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal yang dimiliki bank. Angka NPL atau Non-Performing Loan yang merupakan kredit atau pinjaman yang mengalami masalah dalam pelunasannya dan dianggap tidak dapat dipulihkan oleh bank, juga di bawah ambang batas.
Rasio Loan to Deposit Ratio atau LDR juga menunjukkan kinerja positif. Rasio LDR menunjukkan perbandingan antara total kredit yang diberikan oleh bank dengan total dana yang dihimpun dari masyarakat atau dana pihak ketiga.
Demikian juga dengan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional atau BOPO. Angka-angka BOPO menunjukkan bagaimana Bank NTB Syariah terus meningkatkan efisien bank dalam mengelola biaya operasionalnya untuk menghasilkan pendapatan.
Oleh karena itu, Suhaimi mengingatkan, dengan rekam jejak tersebut, maka tak ada hal yang bisa menghalangi para pengurus lama untuk ikut proses seleksi pengurus Bank NTB yang pendaftarannya dibuka hingga 30 April mendatang. Pelarangan justru hanya akan membenarkan dugaan terjadinya proses seleksi yang manipulatif.
“Lagian juga, memangnya siapa yang menjamin pengurus lama akan mendaftar kembali? Kan belum tentu juga ada di antara mereka yang mau mendaftar kembali. Bisa jadi tidak ada juga pengurus lama yang akan mendaftar,” tandas Suhaimi.
Karena itu, dia pun mengingatkan, agar dalam proses rekrutmen ini, Gubernur Muhamad Iqbal tidak bertindak atas nama pribadi. Sebab, sebagai pemegang saham pengendali Bank NTB Syariah, Gubernur mewakili entitas pemerintah daerah. Itu sebabnya, dalam setiap keputusannya, Gubernur harus didasarkan kepentingan institusional, bukan selera pribadi. Keputusan Gubernur juga harus diukur dengan prinsip Good Corporate Governance. Akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan secara publik.
Jika Gubernur menyelipkan kepentingan politik, kedekatan pribadi, dan keinginan membentuk tim sendiri dalam manajemen Bank NTB Syariah, maka itu kata Suhaimi, akan merusak kepercayaan pasar. Mengurangi independensi bank.
Dan berisiko hukum jika ada konflik kepentingan. Dan pada akhirnya, manakala keputusan pemegang saham terlihat berpihak atau sangat kental nuansa personal, maka kepercayaan publik dan Otoritas Jasa Keuangan akan runtuh.
“Dalam pemilihan pengurus Bank NTB Syariah ini, Gubernur tidak memiliki kewenangan mutlak. Ada aturan dan otoritas khusus di luar gubernur. Jadi, pengurus Bank NTB itu bukan tentang siapa yang disukai Gubernur. Tapi tentang siapa yang paling layak,” tutup Suhaimi. ***
